Author: irvan galuh

Censorship dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Sipil

Posted on by irvan galuh

Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kata yang kita ucapkan diawasi, setiap opini yang kita bagikan berpotensi dibungkam, dan kritik terhadap kekuasaan bisa berujung pada konsekuensi serius. Bagi sebagian orang, itu bukan lagi sekadar bayangan dari dunia distopia dalam film fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari. Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua contoh nyata, meskipun berada di ujung spektrum yang berbeda, keduanya memperlihatkan wajah-wajah sensor yang kompleks dan terkadang kontradiktif.

Kebebasan berekspresi sering disebut-sebut sebagai hak dasar manusia, sebuah prinsip yang tertulis dalam berbagai konstitusi dan deklarasi internasional. Namun, seiring waktu, batas antara pelindungan terhadap hak ini dan kebutuhan untuk melakukan sensor menjadi semakin kabur. Apa yang seharusnya menjadi ruang bebas untuk berbagi pikiran, sering kali justru diisi oleh berbagai bentuk pembatasan. Artikel ini mencoba membedah bagaimana sensor bekerja di dua negara besar, dampaknya terhadap gerakan masyarakat sipil, dan bagaimana langkah yang dapat kita lakukan dalam menghadapinya.

Untuk membandingkan sensor antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan menganalisis perubahan dari zaman dulu sampai era modern, kata “sensor” (censorship dalam bahasa Inggris) harus kita telaah terlebih dahulu. Definisi dari kata sensor adalah pembatasan atau penghapusan ucapan, media, atau informasi. Sensor terjadi di berita, buku, musik, televisi, film, platform daring, dan media sosial di seluruh dunia. Sensor biasanya terjadi, terutama, karena tiga alasan: politik, sosial, dan moral (termasuk agama).

Dalam perbandingan isu sosial di negara seperti Amerika dan Indonesia, yang bisa dibandingkan pertama-tama adalah sejarahnya–bagaimana isu ini mewujudkan diri?

Di Amerika, “freedom of speech” dan “freedom of press” dilindungi oleh konstitusi. Tepat pada Amandemen 1 dari Bill of Rights yang menjadi semacam mantra demokrasi yang dibanggakan. Namun tetap saja, sensor diterapkan mulai dari pembatasan buku-buku dan berita tertentu dalam perpustakaan umum dan koran. Di pertengahan abad ke-20, mulai ada pembatasan terhadap materi pro-komunis. Tapi simbol protes perang masih diperbolehkan; sebagaimana kasus yang diperkarakan hingga Mahkamah Agung, yang memutuskan melindungi hak kaum pelajar untuk mengekspresikan pandangan politiknya masing-masing.

Memasuki abad ke-21, wujud sensor bertransformasi. Ada dua macam sensor yang berlaku di Amerika. Banyak produk media yang disensor oleh pemerintah lebih mengarah pada lirik musik eksplisit dan konten LGBT. Biasanya tertera dalam bentuk undang-undang, regulasi, dan larangan. Sementara proses sensor kedua dilakukan oleh perusahaan teknologi besar, atau Big Tech, dalam bentuk moderasi konten, demonetisasi, dan pemblokiran akun. Proses penyensoran semacam ini adalah bentuk baru sensor yang banyak menjadi perdebatan. Di satu sisi, ada janji melindungi publik dari misinformasi. Di sisi lain, ada kekhawatiran kebebasan berekspresi sebagai hak pengguna yang dapat ditransaksikan demi kepentingan bisnis atau politik.

Sekarang, mari kita bergeser melihat seperti apa sensor dilakukan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memang menjamin kebebasan berekspresi, tetapi prakteknya jauh dari janji tersebut, terutama di era Orde Baru. Kala itu, kritik terhadap pemerintah Suharto bisa berarti akhir dari karier, atau lebih buruk lagi, akhir dari kebebasan pribadi. Media dibungkam, seniman diintimidasi, dan suara-suara berbeda menghilang dalam senyap. Setelah Reformasi pada 1998, situasi di Indonesia membaik, namun tidak sepenuhnya bebas. Sekarang, di era digital pemerintah memiliki wewenang terhadap platform media sosial untuk menghapus konten tertentu, memblokir situs web tertentu, memutus jaringan Internet di tempat tertentu jika sedang konflik, memotong bagian-bagian tertentu dari sebuah film, dan mengintimidasi seniman atau musisi yang dianggap mengkritik pemerintah.

Dampak sensor di Indonesia luas dan dalam. Sensor bukan hanya soal menekan tombol “hapus” di media sosial atau memblokir sebuah situs. Ia mengubah cara orang berpikir dan berinteraksi. Ketika ruang-ruang diskusi dibatasi, masyarakat sipil kehilangan tempat untuk menyampaikan suara mereka. Hal ini kemudian berimbas pada masyarakat yang menjadi takut untuk berbicara secara terbuka. Di Indonesia, aktivis yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada publik, misalnya, sering kali harus berhadapan dengan ancaman hukum. Seperti UU ITE, yang telah menjadi momok.

Banyak yang akhirnya memilih diam, bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena takut pada konsekuensinya, dengan kata lain terjadi swasensor. Dampaknya? Ruang diskusi yang menyempit membuat masyarakat semakin sulit mengakses informasi yang beragam. Swasensor kian sering terjadi. Orang memilih diam daripada ambil risiko. Demokrasi, pada akhirnya, kehilangan daya hidupnya. Tanpa kritik, tidak ada perbaikan. Kemudian, ditambahi dengan besarnya pengaruh faktor agama dalam sensor di Indonesia, ada pertanyaan yang muncul: siapa yang berhak menentukan apa yang pantas atau tidak?

Kita sudah membahas sejarah dan dampak sensor di kedua negara, kita bisa membandingkan apa saja kesamaan dan perbedaan antara sensor di Amerika Serikat dan Indonesia. Kesamaannya mulai pada dasarnya: keduanya memiliki perdebatan tentang sensor, pemerintah dan perusahaan yang mengontrol arus informasi, dan sensornya terkait dengan politik, agama, dan moralitas. Intinya, secara umum alasan di balik sensornya dan siapa sebenarnya yang menyensor itu sangat mirip. Ada kemungkinan besar di negara-negara lain juga sama seperti ini. Namun, sensor di Amerika lebih banyak dikontrol oleh perusahaan teknologi besar (Big Tech) dan lebih fokus kepada kebebasan ekspresi daripada kekurangan informasi.

Sementara di Indonesia, sensor lebih banyak dikontrol oleh pemerintah dan lembaga resmi daripada dari perusahaan seperti di Amerika. Oleh karena itu, di Amerika muncul banyak aplikasi media sosial atau situs web baru yang memperbolehkan ucapan dan konten apapun yang sama sekali tidak terbatas di situs web tersebut. Tentu saja platform seperti ini tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, dan di Amerika pun kurang sukses karena kalah populer dengan saingan perusahaan media sosial yang sudah berdiri lama. Sebab itu, masyarakat Indonesia jika hendak melawan sensor, harus mencari cara yang berbeda.

Ada satu pertanyaan yang memulai banyak perdebatan tentang sensor: haruskah pemerintah menyensor media? Pertanyaan ini sulit dijawab karena hal positif serta hal negatif muncul ketika ada sensor.

Hal positif yang bisa kita ambil dari sensor adalah:

  1. Mengatasi misinformasi karena hoaks atau informasi salah dibatasi (tetapi siapa yang menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang hoaks?);
  2. Membatasi ujaran kebencian;
  3. Melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas;
  4. Menghormati keyakinan agama karena menyensor yang tidak pantas menurut moralitas agama;
  5. Mencegah hasutan kekerasan.

Sementara hal negatif dari penyensoran adalah:

  1. Membatasi akses informasi dan kemudian membuat masyarakat kurang teredukasi;
  2. Memungkinkan pemerintah menekan media anti-pemerintah (termasuk berita tentang korupsi);
  3. Bias politik dalam sensor (perdebatan antara kelompok kiri dan kanan yang ingin menyensor hal yang berbeda).

Kasus atau informasi yang jarang diberitakan itu juga salah satu bentuk sensor. Sering kali kasus-kasus tersebut sengaja disembunyikan atau diblokir.

Meski demikian sensor bukanlah akhir dari kebebasan berekspresi. Banyak jalan, banyak cara. Kita bisa memilih platform alternatif ketika platform utama terasa terlalu mengekang, kita bisa beralih ke media alternatif yang menjanjikan lebih banyak ruang kebebasan dan keamanan. Terliterasi secara digital, melek teknologi, memahami cara kerja sensor, dan tahu bagaimana menghindarinya, adalah cara untuk menangkal pembatasan kebebasan; termasuk mempelajari bias algoritma dan pentingnya diversifikasi sumber informasi. Terakhir, ketika media arus utama menghadapi tekanan, kita bisa mengandalkan jurnalisme warga dan media independen untuk mengisi kekosongan dalam menjaga arus informasi tetap mengalir.

Sensor adalah tantangan yang tidak mudah diatasi. Ia merasuk dalam banyak bentuk dan alasan. Namun, itu tidak berarti kita harus diam dan menyerah. Kebebasan berekspresi adalah ruang yang harus terus diperjuangkan. Teknologi, solidaritas masyarakat sipil, dan pengetahuan menjadi alat utama kita. Karena pada akhirnya, pertanyaannya adalah: apakah kita cukup peduli dengan kebebasan berekspresi hari ini, atau baru akan sadar ketika semuanya telah hilang?

Profil penulis

Sophia Kuncoro adalah mahasiswa dari Princeton University yang sedang mengikuti program pertukaran untuk melayani komunitas dan belajar tentang budaya di Indonesia. Saat ini dia bekerja sebagai relawan di Combine Resource Institution.

Hari Perempuan Internasional 2025: Menyuarakan Kerentanan Dan Kekerasan Berbasis Gender Online

Posted on by irvan galuh

Tema Hari Perempuan Internasional 2025 yang jatuh tanggal 8 Maret ini mengangkat tema For ALL women and girls: Rights, Equality, Empowerment. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong kemajuan dalam mencapai hak, kesetaraan, dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan di dunia.

Tema ini kian relevan di tengah kondisi kelompok perempuan masih menjadi kelompok rentan dan mengalami ketidakadilan. Menurut data PBB, 10 perempuan dan anak perempuan di dunia ini bahkan terjerumus kemiskinan ekstrem. Ancaman lain, sebanyak 736 perempuan di dunia justru menjadi korban kekerasan fisik atau seksual.

Kekerasan fisik, kemiskinan, dan rendahnya akses pendidikan menjadi tantangan bagi kelompok perempuan di dunia. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan internet juga menjadi perhatian serius dan turut andil menjauhkan perempuan pada kemajuan.

Di Indonesia, kasus perempuan mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO justru semakin mengkhawatirkan. SAFEnet mencatat, pada tahun 2024 terjadi aduan sebanyak 1.902 kasus dengan korban perempuan sebanyak 969 kasus. Bentuk ancaman ini terkait pemerasan seksual dan sebaran visual sensual dalam Laporan Situasi hak-Hak Digital 2024 yang dirilis pada acara Festival Hak-Hak Digital.

Perayaan Hari Perempuan Internasional menjadi refleksi bahwa kerentanan dan ancaman bagi perempuan itu nyata. Untuk itu, penegakan hukum yang adil serta pendidikan literasi digital kian dibutuhkan agar ruang digital semakin aman melalui pendidikan keamanan data dan pelindungan data pribadi.

Hari Perempuan Internasional diresmikan pada tahun 1977 oleh PBB sebagai tonggak untuk mengukur kemajuan akan hak-hak dan kesetaraan. Pada tahun lalu, tema utama Hari Perempuan Internasional mengenai ruang digital yang inklusif untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui inovasi dan teknologi. Langkah ini sebagai wujud melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan di ruang digital. Termasuk memerangi kekerasan berbasis gender secara daring.

Kick-off Meeting Tasikmalaya: Berdaya Di Tengah Keterbatasan Konektivitas Dan Risiko Bencana Alam

Posted on by irvan galuh

Sekolah Dasar Negeri Sindangkerta berada persis di bibir Pantai Cipatujah, Tasikmalaya Selatan. Setiap hari, sekolah ini terbiasa mendengar gemuruh ombak dari laut pantai selatan. Salah satu sekolah dasar yang berada dalam kawasan daerah rawan bencana gempa & tsunami.

Posisi sekolah yang menghadap laut ini menjadi bagian dari empat sekolah yang mengikuti program SCILLS yang diampu oleh CRI dan Pujiono Centre atau dikenal sebagai Program Peningkatan Konektivitas & Literasi Digital Bagi Sekolah Dasar Di Daerah Rawan Bencana. Program ini juga berlangsung di wilayah 8 kabupaten pesisir selatan Jawa lainnya. Mulai dari Tasikmalaya hingga Trenggalek.

Sekolah SDN Sindangkerta tak hanya rawan terkena dampak gempa dan tsunami dari pantai selatan. Tapi sekolah ini juga menghadapi keterbatasan lainnya, seperti akses konektivitas internet untuk keperluan pembelajaran. Kondisi ini membuat proses pembelajaran di sekolah menjadi terhambat. Guru kesulitan mencari materi tambahan di internet. Termasuk untuk keperluan komunikasi maupun administrasi sekolah.

Kondisi keterbatasan ini dirasakan lebih berat saat terjadi pandemi Covid-19. Termasuk bagi sekolah lainnya di wilayah Tasikmalaya Selatan. Tak hanya itu, kecakapan keterampilan mengenai internet di kalangan guru juga terbatas. Termasuk bagaimana memanfaatkan internet untuk keperluan pembelajaran jarak jauh.

“Kami dibantu dan belajar dari teman-teman guru lainnya. Saat itu kita belum memahami cara melakukan proses pembelajaran jarak jauh,” ujar Wardi Warsidi, guru dari SDN Sindangkerta.

Kondisi geografis Tasikmalaya Selatan memang menantang dengan kontur tanah perbukitan hingga berbatasan dengan laut lepas. Tak salah jika Tasikmalaya Selatan banyak daerah terisolir dan belum memiliki jaringan internet. Daerah ini juga termasuk daerah yang rawan terjadi bencana alam. Seperti longsor, gempa, angin topan, dan hingga ancaman tsunami.

“Internet memang salah satu problem,” ujar Kabid Kominfo Dan Persandian Kabupaten Tasikmalaya, Kurnia Tresna Sumantri dalam acara Kick-off Meeting Konektivitas & Literasi Digital Bagi Sekolah Dasar Di Wilayah Rawan Bencana, 12 Februari di Hotel Horison, Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh CRI bersama Pujiono Centre ini.

Saat ini jumlah sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.062 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 115.224 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah. Baik di daerah pegunungan hingga ke pesisir di Tasikmalaya Selatan. Menurut Kepala Bidang SD Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin, proses pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi Covid-19 mengalami banyak kendala akibat kondisi infrastruktur dan jaringan internet yang tidak merata.

Kondisi ini memaksa guru maupun masyarakat untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar proses pendidikan tetap berjalan. Salah satunya, memanfaatkan keberadaan siaran melalui televisi maupun radio lokal untuk menjangkau wilayah yang jauh dan terputus oleh jaringan internet.

“Guru memberikan pengajaran melalui siaran radio, kunjungan dari rumah ke rumah, dan media sosial dilakukan saat itu,” ujar Ahmad Solihin.

Iyan Sukmawindi, Guru SDN Cibarengkok, punya pengalaman saat melewati masa pandemi Covid-19. Setiap hari, ia mengunjungi rumah siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Saat itu, konektivitas internet juga terbatas. Termasuk kepemilikan gawai atau HP orangtua siswa. Proses belajar mengajar serba terbatas dan melelahkan. Serapan pembelajaran anak-anak menghadapi banyak kendala. Kondisi ini pun berdampak panjang hingga hari ini.

“Ada yang siswa yang masih belum bisa membaca,” ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan oleh Yuli Astuti, Guru SD Sindangkerta. Proses belajar memanfaatkan platform Whatsapp sebagai sarana berbagi tugas. Teknis lainnya, ia juga membagi kelompok siswa untuk memudahkan belajar dan menghemat data.

“Bantuan internet dari pemerintah juga tidak bisa digunakan karena belum ada konektivitas internet,” ujar Deni, Guru SDN Sukajaya menambahkan.

Kecakapan keterampilan internet sangat dibutuhkan bagi guru yang berada di wilayah Tasikmalaya Selatan. Menurut para guru, program SCILLS ini akan membantu meningkatkan keterampilan internet sekaligus membangun pengetahuan mitigasi kebencanaan di sekolah. Pendidikan internet sehat juga penting diperkenalkan bagi orangtua maupun siswa agar bisa memanfaatkan internet secara positif. Internet tak hanya sekedar membantu proses komunikasi jarak jauh. Tapi juga menjadi salah satu sumber pengetahuan yang bisa mendukung materi pembelajaran di kelas.

Lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memetakan lima daerah rawan bencana tsunami di pesisir selatan Jawa Barat. Mulai dari Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.Lembaga ini juga telah berkoordinasi dengan BPBD, organisasi perangkat daerah, masyarakat, maupun sekolah untuk membangun rencana tanggap darurat bencana di wilayah ini .

Kolaborasi antarpihak menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Guru di sekolah dasar Kabupaten Tasikmalaya ini siap membekali pengetahuan dan keterampilan literasi digital dan isu kebencanaan. Memastikan ruang hidup komunitas sekolah mereka terlindungi data digitalnya dan mampu merespon berbagai potensi risiko bencana alam.

Kck-off Meeting Trenggalek: Mengatasi Keterbatasan Konektivitas Internet Di Tengah Ancaman Bencana

Posted on by irvan galuh

Empat sekolah SDN Kabupaten Trenggalek, seperti Wonocoyo I, Wonocoyo II, Wonocoyo III, dan Nglebeng III mengikuti acara Kick-off Meeting Peningkatan Konvektivitas Dan Literasi Digital Untuk Sekolah Dasar Di Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan oleh CRI dan Pujiono Centre, 6 Februari 2025. Kegiatan ini bagian dari program untuk merespon isu bencana di wilayah pesisir selatan Jawa melalui pemanfaatan konektivitas internet atau SCILLS.

Program SCILLS menjadi wadah bagi para guru, orangtua, dan siswa untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan internet bagi pendidikan. Termasuk menjadi ruang untuk membangun pembelajaran di wilayah berpotensi bencana.

“Praktik pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi Covid-19 turut menjadi bagian diskusi penting,” ujar Panji Dimas, dari Pujiono Centre membuka acara ini. Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan kepala dinas pendidikan, BPBD, dan Kominfo dari Kabupaten Trenggalek.

Saat ini, menurut data peta rawan bencana BNPB Jawa Timur, ada 17 desa yang berada di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul tergolong zona rawan tsunami di selatan Trenggalek. Termasuk di dalamnya, bagi keempat sekolah yang berada di wilayah pesisir selatan Trenggalek. Untuk membangun peningkatan kesadaran mitigasi kebencanaan, BPBD Trenggalek juga telah membentuk desa tangguh bencana dan memasang sejumlah rambu evakuasi dan papan informasi bencana di wilayah ini.

“Informasi megathrust ini bukan perkiraan tapi potensi. Untuk itu, kita harus aktif mengurangi risiko bencana,” ujar Stefanus Triadi Atmono, Kepala BPBD Trenggalek. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, di wilayah pesisir selatan Trenggalek juga sudah terpasang Early Warning System (EWS) tsunami, bencana longsor dan banjir di sejumlah titik.

“Daerah kami juga menghadapi tantangan lain. Listrik sering mati dan gangguan koneksi internet,” ujar Aan Hadiyanto,Kepala Sekolah SDN Wonocoyo II. SDN Wonocoyo II berada di Dusun Karang Desa Wonocoyo. Posisi sekolah ini kurang lebih berjarak sekitar 2 kilometer dari bibir pantai Taman Kili-kili.

Keterbatasan ini menjadi tantangan untuk membangun konektivitas internet di wilayah selatan Trenggalek. Terlebih lanskap wilayah pesisir selatan Trenggalek berbukit-bukit sehingga menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur internet dan komunikasi.

Ia berpendapat, program SCILLS ini akan membantu para guru, orangtua, dan siswa sekolah agar memiliki keterampilan literasi digital maupun kebencanaan. Termasuk memanfaatkan berbagai platform pembelajaran saat terjadi darurat. Menurutnya, kebencanaan tidak menjadi halangan untuk tetap menjalankan aktivitas pendidikan karena bagian dari hak setiap anak.

“Kita mesti jelaskan konsep belajar saat terjadi bencana pada walimurid agar tidak menjadi masalah. Konsepnya seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa agar walimurid bisa mendukung,” ujarnya.

Agoes Setoyono, Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, berpendapat bahwa pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran berharga bagi dunia pendidikan. Saat itu, setiap sekolah harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui internet. Kondisi ini membuat sekolah harus kreatif dan mencari inovasi agar proses pembelajaran bisa berlansung dalam kondisi terbatas.

“Pembelajaran jarak jauh masa Covid tidak berjalan optimal karena tidak ada persiapan piranti, pedoman, maupun pelatihan penggunaan internet,” ujarnya.

Kondisi ini diakui oleh SDN Wonocoyo III dan SDN Nglebeng karena tidak memiliki akses internet nirkabel karena tertutup oleh perbukitan.

Membangun pendidikan yang bermakna memang tidak mudah bagi sekolah yang berada di wilayah terisolir dan rawan bencana. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh komunitas sekolah ini. Mulai dari infrastruktur, kondisi geografis, sosial dan ekonomi orangtua, hingga kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat.

Kolaborasi antarpihak menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Keberadaan program SCILLS menjadi upaya untuk membantu bagi komunitas sekolah, orangtua siswa, maupun lembaga pemerintah untuk bekerja sama dan memberi kebermanfaatan bagi siswa-siswi yang tinggal di daerah risiko rawan bencana.

Kick-off Meeting Pacitan: Membedah Potensi Bencana Dan Akses Digital Sekolah

Posted on by irvan galuh

Peristiwa banjir bandang dan longsor 2017 menjadi memori tidak terlupakan bagi masyarakat Kabupaten Pacitan. Bencana ini mengakibatkan korban jiwa dan ratusan infrastruktur rusak berat. Kerusakan juga terjadi di 114 sekolah dasar, menengah, dan SMK. Berbagai fasilitas seperti jembatan dan rumah warga juga mengalami rusak berat. Termasuk areal pertanian, harta benda warga, serta rusaknya dokumen publik.

Peristiwa besar ini menjadi pembelajaran sekaligus pengalaman yang disampaikan peserta saat mengikuti Kick-Off Meeting Peningkatan Digital Untuk Sekolah Dasar di Daerah Rawah Bencana bersama BPBD, Dinas Pendidikan dan Kominfo. Selasa, 4 Februari, 2025 di Pacitan. Empat SDN yang hadir diikuti oleh SDN Pacitan, Ploso, Kembang, Sirnoboyo.

Kegiatan pertemuan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi dan kerja sama antarpihak terkait pengembangan kegiatan literasi digital dan kebencanaan melalui program SCILLS yang didampingi oleh CRI dan Pujiono Centre.

Kabupaten Pacitan berada di kawasan pesisir selatan Jawa yang memiliki risiko rawan bencana. Mulai dari banjir, gempa, dan tsunami. Peningkatan konektivitas dan literasi digital ini diharapkan bisa membangun dalam melakukan mitigasi kebencanaan sekaligus membangun kesadaran keamanan internet bagi komunitas sekolah.

“Sekolah punya pengalaman akan bencana banjir. Termasuk saat masa Covid-19. Program ini diharapkan bisa membantu proses belajar melalui digital dengan baik,” kata Panji Dimas dari Pujiono Centre membuka acara Kick-Off Meeting ini.

Budiyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, mengatakan bahwa ada banyak potensi bencana yang terjadi di wilayah pesisir selatatan Pacitan. Berbagai bencana ini turut mengancam keberadaan sekolah yang berada di sekitar pesisir maupun area perbukitan di Pacitan.

“Ancaman internet itu terkait dengan banyaknya konten negatif. Ini tantangan bagi anak-anak saat ini,” ujarnya. Untuk itu, pendidikan mengenai literasi digital bagi para siswa sangat penting agar mereka mampu mengakses internet secara sehat dan positif. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19, juga menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan. Mulai dari persoalan latar ekonomi orangtua siswa yang berbeda hingga tidak meratanya jaringan akses internet di wilayah Pacitan.

Kominfo Kabupaten Pacitan menekankan setidaknya ada empat pilar digital terkait pengembangan di wilayahnya. Pertama, pilar budaya digital agar warga memahami norma, nilai, dan budaya yang berlaku di dunia digital. Kedua, pilar aman digital agar warga mampu melindungi diri dan mengelola informasi pribadi dari ancaman digital. Ketiga, etika digital untuk memahami aspek moral dan perilaku saat menggunakan teknologi digital. Keempat, cakap digital, agar warga mampu memahami, menggunakan, dan mengelola perangkat digital dan platform teknologi.

Berbagai pilar ini diharapkan bisa membentuk ekosistem digital Pacitan yang sehat dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Mulai dari kondisi geografis, keterampilan memanfaatkan teknologi internet, peningkatan aspek ekonomi warga, serta melindungi data pribadi dari ancaman digital.

“Kita harus menyiapkan skenario terburuk saat listrik dan internet tidak ada. Sejauh ini radio paling efektif sebagai alternatif komunikasi saat kebencanaan,” ujar Erwin andri atmoko, Kepala BPBD Pacitan.

BPBD Pacitan menekankan bahwa pendidikan menjadi pintu penting menumbuhkan pendidikan kebencanaan bagi siswa melalui SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana). Lembaga sekolah bisa mengambil peran untuk mengurangi dampak bencana di lingkungan sekolah. Termasuk menyiapkan tim siaga sekolah dalam menghadapi saat terjadinya bencana. /

Empat sekolah yang mengikuti pertemuan ini memandang bahwa program literasi digital di wilayah kebencanaan sangat penting bagi siswa, guru, dan orangtua. Berbagai pelatihan dan pendampingan bisa meningkatkan keterampilan mengenai digital sekaligus kewaspadaan terkait berbagai ancaman bencana di wilayah pesisir.

Kick-off Meeting Gunungkidul: Ekosistem Literasi Digital Di Area Rawan Bencana

Posted on by irvan galuh

Ada banyak tantangan dan tuntutan bagi dunia pendidikan saat melewati masa pandemi Covid-19. Seluruh aktivitas belajar di sekolah dihentikan untuk mengurangi sebaran virus dan risiko pada anak-anak sekolah. Namun, bukan berarti anak-anak libur dan tidak belajar. Model pembelajaran jarak jauh dan keterampilan mengolah materi belajar secara kreatif perlu dikuasai oleh guru.

Akses internet menjadi satu-satunya alternatif yang dijalankan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak-anak. Praktik di lapangan, banyak guru mengalami hambatan akibat akses internet yang terbatas hingga keterampilan mengolah materi pembelajaran kreatif, seperti membuat video atau presentasi yang unik. Di sisi lain, banyak orangtua siswa juga memiliki keterbatasan akan gawai, akses internet, dan rendahnya literasi digital.

Pandemi Covid-19 memang memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga. Pendidikan dipaksa untuk beradaptasi dengan berbagai keterbatasannya. Catatan ini menjadi fokus penting bagi guru, kepala sekolah, dan dinas terkait di Gunungkidul untuk berkumpul dan berdiskusi saat mengikuti acara Kick-off Meeting Peningkatan Konektivitas Internet dan Literasi Digital Bagi Sekolah Dasar Di Daerah Rawan Bencana yang diselenggarakan oleh CRI bersama Pujiono Centre, 3 Februari 2025.

Panji Dimas dari Pujiono Centre menyatakan bahwa keberadaan akses internet yang kuat menjadi penunjang penting dalam pendidikan. Termasuk membantu saat masa pandemi Covid-19 maupun saat masa pemulihan pasca bencana alam. Baik sebagai penunjang kegiatan pendidikan maupun komunikasi saat terjadi bencana. Untuk itu, kecakapan literasi digital menjadi mutlak dikuasai oleh guru, orangtua, pihak sekolah, maupun agar anak-anak agar tetap terlindungi dari risiko ancaman digital yang negatif.

“Sehingga anak-anak bisa terlindungi dan memanfaatkan internet secara baik,” ujarnya saat membuka acara Kick-off Meeting di Gunungkidul.

Melani Jayanti, Staff Project Officer Program SCILLS dari CRI, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencatat berbagai pengalaman terkait penggunaan internet saat masa bencana. Pengalaman ini menjadi bahan penting sebagai peta kondisi infrastruktur internet di setiap sekolah, pengetahuan mengenai literasi digital guru dan siswa, hingga menakar ancaman risiko bencana di sekitar sekolah.

“Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi satuan pendidikan aman bencana dan mendukung kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.

Internet memang memiliki peran penting saat diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Namun, kehadiran guru tetap tidak tergantikan dan dipandang penting untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Proses pembelajaran jarak jauh juga tak mudah mengingat tantangan di tiap sekolah itu berbeda.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati mengatakan bahwa saat itu Pemerintah Gunungkidul menerapkan proses pembelajaran melalu daring, semi daring, dan ditunjang oleh media lain, seperti tv dan radio lokal sebagai media menyebarkan informasi pengetahuan bagi anak-anak.

“Ada banyak kendala saat itu. Mulai dari sarana prasarana pembelajaran hingga siswa yang tidak memiliki laptop dan smartphone,” ujarnya.

Hingga saat ini, layanan akses internet telah menjangkau 68 sekolah dan sebanyak 324 SDN mendapatkan bantuan komputer sebagai alat pembelajaran bagi siswa. Konektivitas internet dan ketersediaan teknologi komputer ini untuk mendukung pendidikan literasi digital di sekolah dasar. Termasuk biasa digunakan sebagai fasilitas pembelajaran saat menghadapi ujian akhir sekolah.

Bidan Layanan Informatika Dinas Kominfo Gunungkidul menjelaskan bahwa saat ini konektivitas internet sudah menjangkau hingga ke tingkat kalurahan/desa. Termasuk ke-18 titik wilayah pendidikan dari SDN hingga SMA/SMK. Namun, ia mengakui bahwa belum semua sekolah mendapatkan layanan akses internet secara merata.

“Kelemahan teknologi berbasis digital adalah sumber listrik. Untuk daerah rawan bencana juga perlu disiapkan sebagai alternatif energi,” ujar Yuyun Retna Pramuji, mewakili Kominfo Gunungkidul.

Hingga saat ini, Pemerintah Gunungkidul telah melaksanakan SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana di 13 sekolah. SPAB ini sebagai bentuk komitmen kolaborasi sekolah bersama BPBD dan komite sekolah untuk menghadirkan ruang aman bagi anak-anak. SPAB juga mendorong agar sekolah mampu menyiapkan tim siaga sebagai bentuk kesiapan kebencanaan di sekolah.

“Kami siap mendampingi proses SPAB ini untuk melakukan simulasi kebencanaan. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran warga sekolah terkait kebencanaan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang Irawanto.

Pengalaman memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak saat kebencanaan memang menantang. Terlebih saat pemerintah memberlakukan penetapan pembatasan saat pandemi Covid-19. Guru sekolah di wilayah Gunungkidul mesti bekerja keras di tengah keterbatasan akses jaringan maupun kondisi geografisnya. Sekolah juga memaksimalkan aplikasi internet, video pembelajaran, hingga pendampingan pembelajaran melalui Whatsapp.

“Kesenjangan pengetahuan digital itu ada tapi setiap guru harus saling bantu,” ujar Nur, salah satu peserta.

Pembelajaran literasi digital dinilai penting bagi guru agar kapasitas dan keterampilannya meningkat. Tak hanya menguasai keterampilan menggunakan berbagai platform pembelajaran, tapi juga bisa memberikan edukasi kepada siswa dan orangtua terkait etika berinternet hingga konten yang bermanfaat bagi anak-anak.

Safer Internet Day 2025: Kolaborasi Menumbuhkan Ekosistem Aman Berinternet

Posted on by irvan galuh

Februari identik sebagai bulan yang penuh pesona dengan kasih sayang. Di hampir setiap negara, 14 Februari seolah menjadi kalender hari istimewa untuk berbagi rasa cinta dengan siapapun. Namun, tahukah kamu jika setiap tanggal 11 Februari juga turut diperingati sebagai Hari Aman Berinternet Internasional atau International Safer Internet Day? Lebih dari 180 negara tergabung ke dalam gerakan ini untuk menumbuhkan ruang internet yang aman bagi siapapun.

Peringatan Safer Internet Day tentu saja semakin relevan dengan kondisi dan perkembangan internet saat ini. Keberadaan teknologi internet tak hanya bermanfaat dan telah membantu kehidupan manusia saat ini. Tapi juga menyimpan wajah sisi buruk lain yang nyata dalam keseharian manusia. Gerakan Safer Internet Day menjadi penanda peringatan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan kemanusiaan. Untuk tahun ini, Safer Internet Day mengangkat tema “Too good to be true? Protecting yourself and others from scams online”.

Gerakan kampanye internet yang aman dan sehat kian digaungkan oleh berbagai lembaga dan pemerintahan di dunia. Khususnya ditujukan untuk melindungi kesehatan mental anak-anak. Termasuk mengurangi risiko kejahatan digital yang semakin massif.

Generasi saat ini adalah generasi X dan Alpha yang tumbuh dan besar dalam perkembangan internet yang pesat. Keseharian generasi ini telah terpapar dan internet memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Berbagai teknologi komunikasi saat ini juga mumpuni dan memudahkan untuk mengakses internet di manapun dalam kondisi apapun. Baik untuk meningkatkan keterampilan khusus, berkomunikasi tanpa batas, hingga berjejaring dengan siapapun.

Dua generasi native digital ini tentu saja menghadapi kerentanan internet yang lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Berbagai bentuk kejahatan digital mengintai dan menjadikan anak-anak sebagai sasaran kejahatan ini. Masalah ini pun menjadi kekhawatiran bagi banyak negara dan keluarga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah anak-anak Indonesia saat ini mencapai 79,4 juta jiwa atau 28,82 persen dari total penduduk Indonesia. Hampir 95 persen atau rata-rata anak usia 12 hingga 17 tahun mengakses internet minimal dua kali sehari sesuai hasil survei oleh Kementerian PPPA dan UNICEF pada tahun 2023.

Laporan yang cukup mencengangkan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada April 2024, menyatakan Indonesia berada di level darurat kasus pornografi anak. Dalam kurun waktu empat tahun (2019 – 2023), konten pornografi anak mencapai 5,5 juta dan menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-4 di dunia atau ke-2 di ASEAN.

Tak hanya itu, kasus judi online juga menjerat anak-anak Indonesia. Menurut Satgas Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring, pemain judi online di bawah usia 10 tahun mencapai 2 persen atau menjerat 80 ribu anak.

Kasus penyebaran visual sensual secara paksa pada kalangan remaja juga menjadi salah satu bentuk dampak negatif bermedia sosial. Kasus ini banyak melanda pada kalangan remaja perempuan dari ancaman kekasih, teman di sekolah, maupun orang asing. Kelompok remaja juga menjadi kelompok rentan karena berada dalam perkembangan psikologi menghadapi kedewasaan. Kerentanan ini menjadi celah bagi untuk memanipulasi korban dalam bentuk kejahatan macam-macam.

CRI menaruh perhatian pada setiap kelompok rentan yang terancam dari setiap bentuk kejahatan digital ini. Berbagai pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil, masyarakat, hingga komunitas sekolah menjadi bagian penting untuk membangun berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman akan isu pelindungan data pribadi hingga memanfaatkan internet dengan aman dan sehat.

Program SCILLS, misalnya yang tengah berlangsung di 8 kabupaten di wilayah pesisir selatan Jawa. Mulai dari Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Kulonprogo, Gunungkidul, Pacitan, dan Trenggalek. Program ini menitikberatkan pada isu konektivitas internet dan literasi digital bagi sekolah dasar di daerah rawan bencana. Program ini melibatkan para guru, orangtua, siswa, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan mengenai pelindungan data pribadi, keamanan data, sekaligus pemanfaatan internet secara positif di daerah wilayah rawan bencana.

Menumbuhkan ekosistem internet yang aman dan sehat adalah kewajiban kita semua. Kita tidak bisa menutup mata dari sisi gelapnya internet yang mengintai anak-anak hingga segala bentuk kejahatan siber lainnya. Safer Internet Day adalah hari untuk merefleksikan peranan internet yang positif dalam keseharian kita.

Kick-off Meeting SCILLS Kebumen: Mengurai Pengalaman Praktik Pembelajaran Jarak Jauh

Posted on by irvan galuh

17 Juli 2006 menjadi peristiwa penting saat gempa dan tsunami terjadi di wilayah pantai selatan Jawa. Gempa berkekuatan 6,8 SR di Samudera Indonesia ini berdampak pada rusaknya berbagai bangunan dan korban jiwa di wilayah Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, dan Kebumen. Gempa yang terjadi di sekitar tenggara Tasikmalaya itu, membuat air laut naik dan mengakibatkan bencana tsunami.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Pangandaran turut berdampak hingga ke wilayah pesisir pantai Petanahan, Puring, Buayan, Ayah yang berada di Kebumen, Jawa Tengah. Saat itu, ratusan warga yang berada di wilayah pesisir ini mengungsi ke arah perbukitan karst.

Peristiwa gempa dan tsunami di Kebumen mengakibatkan 16 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Berbagai prasarana publik, seperti tempat pelelalangan ikan di selatan Kebumen juga mengalami rusak berat. Sejak itu, wilayah selatan Kebumen ditetapkan sebagai kawasan daerah rawan gempa dan tsunami.

Pesisir selatan Kebumen memiliki bentang pantai sepanjang 57,8 kilometer dan ada sekitar 16 pantai yang menjadi tempat wisata. Mulai dari Pantai Pedalen, Karangbolong, Petanahan, Logending, hingga Menganti. Di sepanjang pesisir ini juga bergeliat berbagai kegiatan ekonomi warga pesisir. Mulai perdagangan hingga kawasan tambak ikan.

Peristiwa tsunami 2006 menjadi pengalaman sekaligus ingatan bagi warga di Kebumen. Warga yang tinggal di pesisir selatan Jawa memiliki kerawanan tinggi akan potensi terdampak tsunami. Untuk itu, Kabupaten Kebumen telah memiliki Peta Kerawanan Bencana Tsunami sebagai bagian penting dari mitigasi kebencanaan. Peta ini membantu masyarakat, BPBD, maupun lembaga pemerintah daerah untuk waspada dan mampu merespon dengan tanggap jika terjadi bencana di wilayah pesisir. Selain peta rawan bencana tsunami, Kabupaten Kebumen juga telah menerapkan teknologi aplikasi Sirens for Rapid Information On Tsunami Alert atau SIRITA berbasis telepon seluler yang dirilis tahun 2021.

“Kebumen juga rawan longsor dan tsunami,” ujar Udy Cahyono Kepala Pelaksana BPBD Kebumen saat mengikuti acara Kick-off Meeting Peningkatan Konektivitas Dan Literasi Digital Untuk Sekolah Dasar Di Wilayah Rawan Bencana, 22 Januari 2025 yang diikuti oleh perwakilan SDN Tegalretno, SDN 1 Karanggadung, SDN 2 Karanggadung, SDN 3 Petanahan dan Dinas Kominfo. Forum ini digelar oleh CRI bersama Pujiono Center untuk membangun kolaborasi dan peningkatan keterampilan mengenai literasi digital dan kebencanaan melalui pembelajaran jarak jauh.

Menurutnya, wilayah Kebumen memiliki keunikan geologi dari utara hingga selatan. Badan dunia UNESCO juga telah menetapkan Geopark Kebumen sebagai salah satu keunikan geologi dunia yang ada di Jawa. Saat ini ada 9 ancaman potensi bencana yang sering terjadi di wilayah Kebumen, seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

“Di wilayah selatan kita sudah pasang rambu evakuasi, simulasi mandiri, hingga uji alat peringatan dini,” ujarnya. BPBD Kebumen juga telah berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait mitigasi kebencanaan. Termasuk dengan dinas pendidikan untuk mensosialisasikan sekolah aman bencana.

“Anak-anak SD lebih cepat menangkap informasi. Kita ingin anak-anak memiliki pengetahuan mengenai mitigasi kebencanaan,” ujar Ferdhi F. Putra, Direktur Ad Interim CRI menambahkan. Pendidikan usia dini, menurutnya sangat penting untuk tahu tentang isu kebencanaan dan teknologi internet. Ke depan, berbagai pelatihan literasi digital dan kebencanaan menjadi bagian dari kegiatan peningkatan keterampilan bagi guru, siswa, dan orangtua di wilayah Kabupaten Kebumen dan wilayah dampingan lainnya di pesisir selatan Jawa.

“Tak hanya itu, keterampilan keamanan berinternet juga penting diketahui oleh guru, siswa, dan orangtua,” ujarnya agar komunitas sekolah bisa memanfaatkan internet yang sehat dalam pendidikan.

Praktik Pembelajaran Jarak Jauh

Keberadaan teknologi internet dalam pendidikan memang sangat membantu proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Terlebih saat terjadi pandemi Covid-19 di mana ada pembatasan secara berkala terkait aktivitas tatap muka untuk mengurangi risiko penyebaran virus.

Dalam kondisi terbatas, sekolah tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan seluruh proses belajar secara daring melalui internet. Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar proses pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Inilah proses pertama dalam dunia pendidikan Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19. Dalam berbagai keterbatasan, pendidikan harus siap menjawab tantangan ini agar anak-anak tetap menjalankan pembelajaran.

Sayangnya, tidak semua sekolah maupun orangtua siswa memiliki fasilitas internet dan telepon seluler yang memadai. Termasuk keterampilan memanfaatkan berbagai aplikasi komunikasi jarak jauh. Guru juga bekerja keras menyiapkan berbagai materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi ini. Termasuk mempelajari teknologi internet.

“Guru memberikan pelajaran melalui Zoom dan bikin kelompok siswa untuk mengatasi keterbatasan alat, seperti handphone,” ujar Dian Rahmawati, Kepala Sekolah SD Negeri Tegalretno. Masalah lain, orangtua siswa juga memiliki keterbatasan dalam menyediakan data internet dan pengetahuan yang terbatas terkait pemanfaatan teknologi internet.

“Kita manfaatkan Youtube untuk mengajar lalu disebar melalui group WA. Kita juga belajar berbagai aplikasi agar materi belajar menarik,” ujar Agra Aditya, guru dari SD Negeri 3 Petanahan.

Praktik pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19 menjadi pengalaman berharga bagi semua guru di Indonesia. Guru, siswa dan orangtua harus siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. Termasuk bagi setiap sekolah yang berada di area rawan bencana alam. Praktik pembelajaran jarak jauh menjadi cara agar penyelenggaraan pembelajaran tetap berjalan seperti biasanya.

“Perlu kolaborasi dengan orangtua mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi sebagai kesepakatan bersama,” ujar Dian Rahmawati menambahkan.

Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Wilayah Kebumen

SD Negeri Tegalretno telah ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di wilayah Kebumen. Pendampingan pendidikan kebencanaan di sekolah dilakukan bersama PMI Kabupaten Kebumen. SPAB merupakan bagian dari program pencegahan dan penanggulangan dampak bencana melalui Permendikbud No.33 Tahun 2019.

“SDN Tegalretno terletak kurang lebih 2 kilometer dari bibir pantai,” ujar Dian Rahmawati. Sekolah ini tentu saja masuk ke dalam wilayah rawan bencana tsunami di Kebumen. Berbagai simulasi maupun pelatihan kebencanaan telah dilakukan di sekolah ini untuk merespon kondisi lingkungan sekolah.

SDN Tegalretno menjadi sekolah percontohan pendidikan aman bencana. Hingga saat ini setidaknya ada 10 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di Kebumen yang sudah mendapatkan status SPAB.

Kolaborasi antarpihak menjadi kunci dalam membangun kesadaran kebencanaan di sekolah. Termasuk dalam meningkatkan pengetahuan mengenai internet sehat di dunia pendidikan. Sehingga ke depan, Indonesia memiliki sumber daya yang tangguh, mandiri, dan siaga.

Kick-off Meeting CRI Bersama Pemangku Pendidikan Pangandaran: Pembekalan Keterampilan Digital & Kebencanaan

Posted on by irvan galuh

Nia Sulastri, guru SD Negeri 2 Pangandaran, salah satu peserta yang mengikuti kick-off meeting program Peningkatan Jaringan Internet Sekolah & Keamanan Pelatihan Internet Bagi Guru, Orangtua, dan Murid di Wilayah Rawan Bencana Pesisir Jawa, yang berlangsung di Hotel Palma, Pangadaran, 14 Januari 2025.

Acara ini bagian dari kerja sama antara CRI dengan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Program yang didukung oleh Internet Society Foundation melalui program SCILLS (Strengthening Communities, Improving Lives and Livelihoods) akan berlangsung di 8 kabupaten yang berada di pesisir kawasan rawan bencana Jawa Selatan. Mulai dari Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Kulonprogo, Gunungkidul, Pacitan, dan Trenggalek di tahun 2025 – 2026.

Nia Sulastri tampak antusias mengikuti program peningkatan literasi digital dan kebencanaan bersama peserta guru lain yang mewakili empat sekolah lainnya. Termasuk hadir perwakilan dari kepala sekolah dan pemangku dinas dari Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, dan BPBD Pangandaran.

Tentu, perkembangan teknologi internet dalam pembelajaran, tak asing bagi Nia Sulastri. Sosok guru muda ini terbiasa menggunakan berbagai aplikasi komunikasi jarak jauh, seperti Zoom atau Google Meet. Dua aplikasi populer yang kini banyak digunakan orang untuk bertatap muka secara daring. Selain itu, ia juga biasa menggunakan aplikasi Canvas agar materi pembelajaran semakin menarik dan kreatif.

“Kemarin saya juga ngasih tugas bikin surel bagi anak-anak dan ternyata mampu. Anak-anak sekarang lebih pintar menggunakan gawai,” kata Nia Sulastri menjelaskan anak didiknya sebagai bagian dari Gen Z dan Gen Alpha yang lahir pasca 2010. Dua generasi ini tak asing dengan perkembangan teknologi dan internet. Baik sebagai alat pembelajaran maupun hiburan. “Tapi peran orangtua juga penting untuk mengawasi dan mendampingi anak-anak di rumah,” ujarnya.

Nia Sulastri, guru yang aktif menggunakan internet sebagai media pembelajaran maupun kebutuhan komunikasi sehari-hari. Ia berharap pelatihan ini akan memberi bekal tambahan mengenai literasi digital sekaligus pengetahuan mengenai kebencanaan.

“Saya juga menyaksikan saat tsunami Pangandaran tahun 2006. Saat itu masih remaja,” ujarnya. Peristiwa bencana alam di Pangandaran ini membekas bagi sosok Nia. Termasuk pengalaman saat beradaptasi saat wabah Covid-19.

“Saat tsunami 2016 saya masih pelajar dan aktivitas belajar itu libur. Beda saat masa Covid. Anak-anak bisa belajar lewat pembelajaran jarak jauh. Sekalipun sulit,” ujarnya.

Program SCILLS yang diampu oleh CRI bersama Pujiono Center ini akan melibatkan di 36 sekolah atau memberikan manfaat bagi 720 murid, 108 guru, dan 360 orangtua di wilayah pesisir pantai. Keterampilan literasi digital, konektivitas internet, maupun kebencanaan menjadi bekal bagi para penerima manfaat agar waspada akan potensi bencana, seperti gempa dan tsunami di wilayah pesisir.

“Kita tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi dan internet. Bagi pendidikan dan juga kebencanaan. Saya harap para guru meningkatkan dan memanfaatkan program ini,” ujar Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran. Ia mengingat saat tsunami Pangandaran di tahun 2006 saat perkembangan teknologi masih terbatas. Berbeda dengan kondisi sekarang saat ada teknologi Early Warning System dan konektivitas internet di Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran berada dalam kawasan yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan termasuk zona rawan tsunami. Saat peristiwa tsunami 2006, Pangandaran mengalami kerusakan infrastruktur dan 600 korban kehilangan jiwa yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006.

Untuk itu, pendidikan kebencanaan dan teknologi saat ini menjadi perhatian untuk mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Terlebih bagi dunia pendidikan agar bisa melakukan mitigasi kebencanaan dan membantu proses pembelajaran saat terjadi bencana.

“Keberadaan internet juga sangat membantu sebagai teknologi pembelajaran jarak jauh saat Covid-19,” Ferdhi Putra, Direktur Ad Interm CRI saat ini.

Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) memang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia agar generasi muda ke depan memiliki pengetahuan dan keterampilan akan kebencanaan. Sekolah bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan hidup bagi siswa yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Pengalaman para penyintas, kebijakan pemerintah, infrastruktur kelembagaan terkait kebencanaan, hingga pengetahuan berbasis sains, bisa menjadi materi dan pengetahuan penting bagi anak-anak sekolah. Termasuk merancang pengetahuan mengenai peta kebencanaan dan tingkat risiko bencana di lingkungan sekolah.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada tahun 2019 bagi jenjang sekolah yang berada di wilayah rawan bencana sebagai bentuk perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar sekolah.

Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015 – 2045 yang dirilis oleh Bappenas dan BNPB mengatakan tsunami di Indonesia memiliki tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi. Jumlah penduduk yang terpapar oleh bencana ini diperkirakan mencapai 5 juta jiwa yang terjadi di wilayah Mentawai, Selat Sunda, Jawa Selatan, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua bagian utara.

“Tapi orangtua siswa juga punya keterbatasan pada alat dan akses jaringan internet,” ujar Fitriani, guru SD Negeri 4 Pangandaran. Ia berharap program yang akan dilaksanakan oleh CRI nanti bisa membantu meningkatkan literasi digital dan kebencanaan di Pangandaran. Khususnya bagi guru dan anak-anak sekolah.

Estafet Kepemimpinan CRI: Terima Kasih Elanto Wijoyono

Posted on by irvan galuh

Pergantian tahun baru telah kita lewati bersama dan semoga tahun 2025 ini menjadi tahun penuh keberkahan dan kebermanfaatan. Di awal tahun ini, CRI mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi kepemimpinan Elanto Wijoyono sebagai Direktur Combine Resource Institution (CRI) periode 2021 – 2024. Banyak pengalaman, inisiatif, dan kapasitasnya yang luar biasa bagi perkembangan lembaga dan jejaring kelembagaan.

Semoga kontribusi dan gagasan segar dari Elanto Wijoyono kepada CRI menjadi pembelajaran berharga bagi organisasi ini ke depannya. Sukses dan selamat menyelesaikan studinya,ya.

Mas Joyo-begitu kami memanggilnya- telah bergabung di lembaga ini sejak 2005. Sebuah perjalanan panjang hingga beliau menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur CRI per 31 Desember 2024. Untuk mengemban tugas kepemimpinan direktur CRI, selanjutnya dinahkodai oleh Ferdhi Putra yang selama ini memegang kendali sebagai Manager Unit Manajemen Program dan Inovasi. Yuk kita nyalakan 2025!.