Terima Kasih Anton

Kamis kemarin, 23 Mei 2019, kami menggelar acara perpisahan untuk Anton Hadiyanto, salah satu pegiat kami. Anton telah bergiat di CRI sejak 2006. Selama itu pula, ia terlibat dan memberikan kontribusi dalam pelbagai kegiatan, mulai dari program respons bencana tsunami Aceh hingga erupsi Gunung Merapi. Anton juga sempat beberapa lama menjadi staf keuangan, hingga kemudian diberi tanggung jawab untuk mengampu unit baru, yakni Unit Pengelolaan Ekonomi Kreatif (PEK) yang dibentuk pada akhir 2016. Ia menjadi koordinator untuk unit baru ini. Satu tahun belakangan, ia bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan Guest House Griya Jagadhaya, salah satu lini fundraising kami. Anton tidak lagi bergiat di CRI secara resmi per tanggal 31 Mei 2019.

Terima kasih, Anton, atas kontribusinya bagi CRI. Semoga sukses untuk semua rencananya ke depan.

Anugerah Jurnalisme Warga untuk Pewarta Warga dan Pegiat Literasi Digital

Tidak ada kesejahteraan tanpa desa. Demikian maknaJer Basuki Mawa Desa, tema yang diangkat Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) tahun 2019 ini. Kali ini akan memberikan apresiasi pada pewarta warga, media warga, dan pegiat literasi digital di seluruh Indonesia.

AJW tahun ini dilaksanakan oleh BaleBengong dan Combine Resource Institution (CRI), dua organisasi pengampanye media warga yang berbasis di Denpasar dan Yogyakarta. BaleBengong adalah media jurnalisme warga di Bali dan membuat sejumlah program peningkatan kapasitas warga serta literasi digital sejak 2007. Sementara CRI  telah bergiat bersama media komunitas di seluruh nusantara selama delapanbelas tahun serta turut mengembangkan sistem informasi desa (SID) sejak tahun 2008.

Dalam AJW tahun ini, warga diundang mengirimkan karya baik tulisan, video, dan audio terkait praktik baik dan inspiratif dari desa seperti tata kelola pemerintahan, kesukarelawanan, transparansi, pelestarian lingkungan, akses disabilitas, potensi desa, dan lainnya. Ada tiga kategori yang bisa diikuti yakni pewarta warga, media warga, dan pegiat literasi digital.Media Warga adalah media yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh kelompok warga non-perusahaan pers (non profit), tidak berafiliasi dengan partai politik, maupun pejabat publik. Selain mendaftarkan diri, warga juga bisa mengusulkan media warga favoritnya yang berkontribusi terhadap perubahan sosial di komunitasnya.

Sementara kategori Pewarta Warga bisa diikuti siapa saja yang memiliki produk jurnalistik yang dipublikasikan melalui media daring (online) dan non daring (offline) tergantung aksesibilitas di media warga seluruh Indonesia. Pendaftar menunjukkan minimal satu produk jurnalistik yang dinilai telah membawa perubahan bagi komunitasnya. Karya dapat berupa tulisan, video, foto, dan ilustrasi (komik, infografis, dll).

Kategori Pegiat Literasi Digital adalah individu atau komunitas yang mendorong perubahan aktif dan memadukan penggunaan media daring (online) dan aktivitas luring (offline). Perubahan aktif ini terkait praktik baik dan inspiratif dari desa, atau menyebarkan literasi digital yang dilakukan atau digaungkan melalui media daring seperti media sosial, blog, dan lainnya.

Uraian syarat dan ketentuan, serta form pendaftaran bisa diunduh di website balebengong.id dan combine.or.id paling lambat 15 Juni 2019. Atau mengirimkannya ke email: kabar@balebengong.id dan redaksi@combine.or.id.

Pengumuman peraih apresiasi AJW akan dilaksanakan saat puncak AJW 2019, 29 Juni di Bali. Pemenang juga akan diundang ke Bali menghadiri sejumlah kegiatan. Di antaranya diskusi bersama Dewan Pers tentang situasi dan kondisi media warga serta pertemuan nasional pegiat media warga.

AJW tahun ini mengundang Dandhy Dwi Laksono (Videografer), Ahmad Nasir (Pegiat Media Warga), Luh De Suriyani (BaleBengong), dan ICT Watch sebagai penyeleksi karya. ICT Watch, perintis kampanye Internet Sehat ini adalah lembaga pendukung AJW 2019 khususnya di kategori Pegiat Literasi Digital.

Masa depan media warga

Internet memberikan banyak peluang, termasuk bagi berkembangnya media-media komunitas di  Indonesia. Seiring tumbuhnya media-media berorientasi bisnis, subur pula media-media berbasis sangat lokal (hyper local) yang dikelola secara nirlaba. Media-media ini tumbuh sebagai wakil warga atau ruang warga untuk bersuara.

Secara sederhana karakter media komunitas ini antara lain dikelola dari oleh untuk warga, tidak berafiliasi kepentingan ekonomi korporasi maupun politik praktis, dan menjadi alat untuk advokasi warga sekitarnya. Dalam aras yang sama media komunitas ini bisa berupa media jurnalisme warga ataupun yang dikelola komunitas.

“Untuk memudahkan, kami menyebutnya media warga (citizen media), di mana media jurnalisme warga dan media komunitas, termasuk di dalamnya,” ujar Anton Muhajir, Pemimpin Redaksi BaleBengong.

Namun, media-media warga ini menghadapi banyak tantangan. Selain tantangan keberlanjutan, media-media yang sebagian berbasis internet ini juga menghadapi risiko kriminalisasi terhadap pengguna internet (warganet). Tidak hanya kepada pengelolanya itu sendiri, tetapi juga pada warga sebagai kontributor.

Penyebabnya, antara lain, karena belum adanya pengakuan secara legal formal terhadap media warga seperti halnya perusahaan media dari Dewan Pers. Media warga masih ditempatkan di kuadran “abu-abu”. Media warga diharuskan memenuhi syarat administratif yang sama dengan media arus utama. 

Padahal, dalam perjalanannya, media-media warga ini bisa menjadi penyeimbang ketika media-media arus utama makin terjebak pada komersialisasi. Dengan karakter khasnya, dikelola secara nirlaba dan terbuka pada partisipasi warga, media-media komunitas mampu memperjuangkan kepentingan warga, menyampaikan kabar baik, atau mengawasi pelayanan publik yang mereka alami sendiri sehari-hari. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sendiri beberapa tahun ini sudah merangkul pewarta warga sebagai anggota dengan syarat khusus misalnya memiliki karya minimal 12 per tahun, mendapat rekomendasi, dan lainnya.

Berangkat dari tantangan tersebut, media jurnalisme warga BaleBengong dan Combine Resource Institution (CRI), berkolaborasi untuk memberikan apresiasi melalui Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2019. “Semoga semangat warga berdaya meluas, meningkatkan kualitas karya, dan memberi dampak langsung,” pungkas Imung Yuniardi, Direktur CRI.[]

Pengetahuan Terbuka Beri Peluang yang Sama Bagi Warga

Gagasan mengenai pengetahuan terbuka menawarkan pengetahuan yang transparan, dapat diakses secara bebas, tersebar luas, dan dikembangkan bersama melalui jaringan kolaboratif. Gagasan ini menjadi penting karena yang ditawarkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga akses yang terbuka lebar bagi siapa saja. Dalam hal ini, pengetahuan terbuka mendorong siapapun agar dapat mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.

Salah satu cita-cita dari gagasan pengetahuan terbuka adalah mengurangi ketimpangan informasi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada semua pihak secara cuma-cuma. Komunitas Wikimedia Indonesia adalah salah satu yang berupaya mewujudkan hal tersebut dengan membuka ruang kolaborasi di internet bernama Wikipedia, terutama Wikipedia Indonesia. 

“Melalui platform tersebut, semua pihak dapat berkontribusi untuk berbagi pengetahuan,” jelas Cahyo Ramadhani, pegiat Wikimedia Indonesia, dalam diskusi “Pengetahuan Terbuka, Membuka Pengetahuan”, di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul pada Selasa, 30 April 2019.

Kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan dengan berbagi pengetahuan atau informasi tetapi juga mengakomodasi pengetahuan ke dalam berbagai bahasa. Cahyo menjelaskan bahwa keberagaman bahasa daerah di Indonesia dapat diakomodir sebagai medium untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Misalnya saja dengan menerjemahkan beberapa konten sains dan teknologi di Wikipedia ke dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Bali. “Hal ini dilakukan agar bahasa daerah yang kita gunakan sehari-hari sebetulnya dapat mengakomodasi ilmu pengetahuan. Sehingga pengetahuan tersebut terasa familiar oleh semua pihak karena adanya pendekatan bahasa,” ujar Cahyo.

Ketika Wikimedia Indonesia berbicara mengenai penyebarluasan informasi berbasis teks, Komunitas Gimpscape menawarkan kolaborasi pengetahuan berbasis grafis atau gambar. “Gimpscape menyediakan ruang berbagi gambar yang dapat diakses oleh siapapun karena hak ciptanya telah dibuka untuk publik. Sehingga, gambar tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,” jelas Rania Amina, pegiat Komunitas Gimpscape

Namun sebenarnya pengetahuan terbuka tidak terbatas pada lingkup yang disebut di awal. Jika merujuk pada definisi sederhananya, “pengetahuan terbuka merupakan pengetahuan yang dapat digunakan, didaur ulang, dan didistribusikan secara bebas, tanpa hambatan hukum, sosial dan teknologi,” maka sesungguhnya praktik pengetahuan terbuka sudah berlangsung sejak lama di Nusantara. Di desa-desa, praktik pengetahuan terbuka dilakukan dengan membagikan pengetahuan dari satu orang ke orang lain tanpa syarat apapun. Sebagai contoh praktik berbagi resep di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Satini, salah satu warga desa yang merupakan pengrajin penganan tradisional bernama adrem, tak segan membagikan pengetahuannya membuat adrem yang enak kepada warga lainnya. Begitulah pengetahuan terbuka dipraktikkan dalam format yang paling sederhana. 

Satini tidak pernah terpikir bila menyebarluaskan resep tersebut dapat menghambat rejekinya. Menurutnya, justru dengan membagikan resep tersebut, semua orang di desanya dapat membuat adrem. “Ketika pesanan adrem membludak dan saya tidak dapat membuat semuanya, warga desa lain yang dapat membuat bisa mengambil alih pesanan tersebut,” pungkasnya. Berawal dari segelintir orang, kini desa tersebut dikenal sebagai desa pengrajin adrem dengan kualitas yang tak diragukan. 

Bagi CRI sendiri, pengetahuan terbuka merupakan marwah organisasi, sebab semangat  pengetahuan terbuka adalah semangat yang menjadi embrio organisasi. Dalam aktivitasnya, pengetahuan terbuka menjadi landasan utama, seperti kegiatan media komunitas dan jurnalisme warga, atau Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya. Selain itu, sejak tahun 2008, CRI turut mengampanyekan penggunaan Linux, sistem operasi komputer berbasis pengetahuan dan sumber terbuka, kepada jejaring eksternal maupun internal. Hingga saat ini, Linux menjadi pendukung utama kerja-kerja komputasi organisasi.

Perempuan Berdaya Lindungi Diri di Media Sosial

Sudah banyak hasil riset yang mengungkapkan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kejahatan siber atau kekerasan di dunia maya. Salah satunya adalah survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International, yang mengungkapkan bahwa perempuan lebih berisiko kehilangan data pribadi di perangkat mobile dibanding pria.

Kaspersky Lab juga menyebut bahwa meski lebih dari seperempat perempuan merasa khawatir tentang keamanan daring foto-foto di ponselnya, pada kenyataannya masih banyak yang belum menerapkan langkah-langkah keamanan yang paling dasar sekalipun. Banyak juga perempuan yang masih belum memahami seberapa rentannya mereka terhadap serangan siber. Hanya 19 persen yang percaya bahwa mereka bisa menjadi target, dibandingkan laki-laki sebanyak 27 persen.

Minimnya kesadaran tersebut membuat perempuan merasa tidak perlu melakukan langkah-langkah keamanan untuk menjaga foto-foto berharga atau informasi sensitif yang tersimpan di perangkat selulernya. Selain itu, sebanyak 19 persen perempuan mengakui bahwa mereka tidak melindungi perangkat mobile dengan kata sandi, dan 14 persen perempuan tidak menggunakan segala bentuk solusi keamanan sama sekali.

Atas dasar itulah CRI menggelar lokakarya terbatas mengenai pentingnya ‘Keamanan Digital bagi Kelompok Perempuan’ pada Senin, 29 April 2019, di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan perempuan terhadap perangkat teknologi, terutama gawai yang menjadi perangkat wajib sehari-hari. Lokakarya ini diikuti oleh 28 perempuan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga.

 

Kelompok ibu rumah tangga bisa dikatakan merupakan kelompok paling rentan terdampak negatif teknologi digital. Sehari-hari mereka berjibaku dengan urusan domestik sehingga hampir tak memiliki akses untuk belajar atau sekadar mengetahui perkembangan teknologi. Hal ini diutarakan oleh Utin, salah satu peserta yang mengaku bahwa ini pertama kalinya ia mendapatkan pengetahuan mengenai keamanan digital. “Sebagai ibu rumah tangga, saya jarang sekali mendapatkan informasi seperti,” jelasnya.

Lokakarya juga diikuti oleh perempuan difabel yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Sleman. Salah satunya adalah Lusi Inisiati yang juga aktif menggunakan media sosial, terutama facebook.

Ada tiga hal pokok yang dibagikan dalam lokakarya. Pertama, soal pentingnya keamanan data pribadi terutama dalam penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil survei sederhana yang dilaksanakan saat pelatihan, mayoritas adalah pengguna facebook, oleh karena itu peserta diajak berpraktik mengamankan facebook masing-masing. Peserta cukup antusias dalam mengamankan data pribadi. Bagi mereka, hal tersebut tergolong sesuatu yang baru meski telah menggunakan facebook selama bertahun-tahun. Peserta lain, Marsinem, mengaku baru mengetahui bahwa nomor teleponnya selama ini dapat terlihat di akun profil facebooknya. 

Kedua, mengenai etika berbagi di media sosial. Peserta diajak untuk menengok kembali konten apa saja yang pernah mereka bagikan di media sosial. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk lebih memperhatikan jejak digital masing-masing dengan mempertimbangkan apa saja yang selama ini mereka bagikan di media sosial. Salah satunya dengan memberikan beberapa kasus contoh perundungan dan kekerasan yang dialami oleh beberapa pihak terkait dengan jejak digital.

Kasus-kasus tersebut dijadikan contoh agar peserta dapat memahami risiko berbagi di media sosial. Oleh karena itu, alih-alih membuat atau menyebarkan konten negatif di media sosial, peserta diajak untuk membuat konten yang positif. Salah satu bentuk konten positif adalah berbagi pengetahuan yang dapat membantu orang lain, misalnya resep memasak atau tips memperlakukan anak. Pada sesi terakhir membahas tentang perkembangan aplikasi termutakhir agar seluruh peserta dapat memahami persoalan di dunia maya terkini.

Lokakarya ini merupakan agenda pertama dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) CRI sekaligus sebagai salah satu upaya lembaga untuk terus memperkuat kapasitas perempuan dalam menguasai penggunaan teknologi digital. 

Kelola Sampah Rumah Tangga Bisa Jadi Alternatif Kendalikan Timbunan Sampah

Di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), tidak semua sampah dapat didaur ulang. Sebab, tidak banyak pabrik atau perusahaan yang mau menerima sampah yang mereka produksi untuk diolah kembali menjadi produk baru. Hal itu dipaparkan oleh Nur Thamrin, pekerja sampah asal Sorogenen, Sewon, Bantul dalam diskusi ‘Sampahmu Rejekiku (?)’ yang merupakan gelaran perdana dari diskusi "Suka Duka di Tanah Jogja" pada Jumat, 3 Mei 2019. 

“Banyak plastik yang berakhir jadi sampah saja karena bijih plastiknya sudah tidak dapat didaur ulang,” jelas pria yang akrab disapa Kang Thamrin di Limasan Griya Jagadhaya, Sewon, Bantul.

Hal tersebut terjadi karena sejak awal, pabrik yang memproduksi plastik tidak terlalu peduli apakah produknya dapat didaur ulang kembali atau tidak. Selain plastik, sampah elektronik juga merupakan persoalan yang mendesak untuk diatasi. Cahyo Ramadhani, salah satu peserta diskusi menceritakan kegelisahannya dalam mengelola sampah elektronik. “Selama ini saya masih kebingungan dalam mengelola sampah-sampah elektronik. Misalnya saja baterai bekas,” jelas Cahyo. Menanggapi hal tersebut, Kang Thamrin menyarankan untuk mengelola sampah yang dapat didaur ulang untuk dijual ke penadah. 

Sehari-hari, Kang Thamrin memang bekerja dengan mencari nafkah lewat TPS. Ia dan kawan-kawannya mengelola dan mengolah sampah yang masih berharga untuk dijual kembali. “Misalnya sampah plastik atau besi yang masih dapat didaur ulang, akan saya jual kembali ke pabrik,” jelasnya

Persoalan sampah memang menjadi masalah yang cukup pelik. Apalagi, sehari-hari, manusia manusia tak pernah luput dari menghasilkan sampah, baik berasal dari rumah tangga maupun industri. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DI Yogyakarta, setidaknya terdapat 2.320 ton sampah yang menumpuk di sejumlah TPS sementara pada 24 hingga 27 Maret 2019. Hal tersebut terjadi karena sampah tidak dapat diangkut ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah melebih kapasitas.

Akibat meningkatnya jumlah sampah yang tak terkendali, Warga Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul menutup akses menuju TPST Piyungan, Bantul pada Maret lalu. Polusi udara dan lingkungan akibat tumpukan sampah membuat kenyamanan dan kesehatan warga terganggu.

Menanggapi masalah tersebut, Kang Thamrin menjelaskan bahwa pengelolaan sampah sebetulnya dapat dimulai dari rumah tangga masing-masing. Meski menjadikan TPS sebagai ladang mata pencahariannya, Kang Thamrin mengaku tidak pernah membuang sampah di TPS. "Kalau di desa ada yang namanya joglangan, yakni tanah yang dikeruk untuk menampung sampah. Saya mengelola sampah rumah tangga dengan joglangan tersebut," jelasnya. Melalui cara tersebut, Kang Thamrin mengelola semua sampah yang dihasilkannya sendiri tanpa membuangnya ke TPS.

Persoalannya, tidak semua orang memiliki lahan sisa di rumahnya. Merry Prestiningsih, salah satu peserta menjelaskan kondisinya yang tinggal di perumahan. “Kalau di perumahan kan memang minim lahan, jadi tidak bisa membuat joglangan,” katanya.

Ketiadaan lahan dapat disiasati dengan manajemen pengelolaan sampah. Meski tidak mengurus sampahnya sendiri, setidaknya tiap-tiap keluarga mengelola sampah rumah tangga dengan bijak sehingga mengurangi penumpukan sampah di TPS maupun TPST. “Jadi pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pemilahan. Sampah organik dikumpulkan jadi satu. Sementara itu sampah yang dapat didaur ulang dikelompokkan sendiri dan lain sebagainya,” jelas Kang Thamrin

Salah satu peserta lainnya mengkhawatirkan sumbangan sampah dari indekos yang jumlahnya cukup banyak. “Saya berharap anak-anak kos dan pemilik indekos menangani sampah dengan memilahnya atau membuat aturan tersendiri terkait dengan pengelolaan sampah,” jelasnya.

Berdaya dengan Data melalui Pemanfaatan SID Berdaya

Kebutuhan terhadap data yang tepat dan akurat menjadi hal yang substansial dalam pembangunan desa dan pemberdayaan warga. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan potensi desa melalui data. 

Hal itu dirasakan oleh Jainu, Perangkat Desa Balerante, Klaten, saat terjadi bencana erupsi Merapi. “Saat itu, kami membutuhkan database yang lengkap. Tetapi, setiap kali data itu sudah dikumpulkan (dalam bentuk kertas), selalu saja hilang. Entah karena dipinjam dan tidak dikembalikan atau rusak,” jelasnya pada diskusi 'Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya, Cuma Proyek Sesaat atau Sungguh Bermanfaat?' pada Kamis, 2 Mei 2019.

Pada saat itulah, ia mulai berkenalan dengan SID untuk pertama kalinya. Dengan semangat membangun database untuk situasi bencana, khususnya erupsi Merapi, Jainu mempelajari konsep SID. "Perkenalan dengan SID pertama kali diawali dengan kesulitan pendataan penduduk pascabencana erupsi Merapi pada tahun 2006," katanya.

Dalam situasi bencana, data yang akurat memang menjadi hal penting untuk distribusi bantuan. Apalagi Desa Balerante adalah salah satu wilayah yang rawan terkena imbas langsung dari aktivitas Merapi. Oleh karena itu, membangun database menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Melalui SID, database ini mulai terwujud. Pelan-pelan, Jainu dan timnya mampu mewujudkan set data untuk mitigasi bencana yang dapat dimanfaatkan jika sewaktu-waktu Merapi kembali mengalami erupsi.

Sementara itu, Fatimah Nurhayati, Perangkat Desa Murtigading, Bantul mengakui manfaat besar dari pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan SID Berdaya, terutama dalam memetakan potensi desa. "Awalnya kami tidak tahu sama sekali potensi apa yang ada di desa ini karena kami tidak memiliki data. Adapun desa kami bukan desa wisata. Tetapi, melalui SID kami jadi mengetahui bahwa potensi desa kami adalah UMKM,” jelasnya.

Adanya data yang akurat membantu Nurhayati dan kawan-kawannya dalam memetakan potensi-potensi desa. Dalam hal ini, pembacaan terhadap data membantu mereka mengambil keputusan. Misalnya saja ketika Desa Murtigading didaulat memiliki potensi UMKM yang cukup besar. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Desa Murtigading mulai memberikan pelatihan bagi tiap-tiap pedukuhan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam berwirausaha. “Salah satu produk dari UMKM desa kami yang terkenal adalah kue adrem," jelasnya.

Salah satu prinsip SID Berdaya adalah bersifat inklusif. Dalam hal ini, seluruh proses pendataan harus merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh warga. "Misalnya saja ada warga desa penyandang disabilitas. Mereka juga harus diberi ruang. Dengan kata lain, SID harus mampu mengakomodasi berbagai pihak. Tetapi dengan catatan bahwa semua pendataan yang dilakukan dapat dibaca dengan jelas," ujar Elanto Wijoyono, Manajer Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas (UPSDK) CRI.