Ada dua tolok ukur bilamana karya sastra yang baik: dulce et utile. Karya sastra yang baik wajib memberi nikmat (dulce) dan sekaligus mengasih kegunaan pada pembacanya (utile). Dalam tataran kenikmatan, pembaca merasa senang, tertarik, dan terhibur saat dan setelah membaca karya sastra. Dan, segera atau agak lama setelah membaca karya sastra, secara tidak langsung, pembaca memperoleh sesuatu yang dapat mendewasakan dirinya melalui moral dan wawasan kehidupan atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut.

Tetapi, selain jarang ada yang memberi kenikmatan dalam membaca karya, sastra modern juga cenderung abai terhadap pesan moral. Isinya hanya dipenuhi oleh aneka ragam pemikiran yang belum tentu ada kaitannya dengan moral. Oleh karena itu, amat diperlukan membaca semua karya sastra yang ada, di mana guru bersama siswa memilih karya sastra yang baik tutur ceritanya dan kental akan nilai pendidikan sebagai bahan pemebalajarannya.

Demikian poin penting tentang letak sastra dalam membentuk karakter anak, yang disampaikan oleh B. Ramhanto, dosen jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, pada Diskusi Dwi Bulanan Dinamika Edukasi Dasar (DED) yang bertajuk “Membangun Karakter Anak Melalui Pembelajaran Sastra”, Kamis (25/8) pagi. Beberapa guru dari sekolah-sekolah di Yogyakarta, hadir mengikuti diskusi tersebut. Turut hadir COMBINE Resource Institution (CRI), dan beberapa lembaga yang peduli terhadap pendidikan, serta kalangan umum yang tertarik akan tema diskusi.

Selain menghadirkan B. Rahmanto selaku pembicara, DED juga menngundang sastrawan Joko Pinurbo, untuk memberi materi diskusi . Diskusi ini merupakan putaran ketiga dari 6 seri diskusi yang direncanakan oleh DED tiap dua bulan sekali dengan tema utama “Membangun Karakter Melalui Pendidikan Sekolah”.

Pada diskusi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu, Joko Pinurbo mengakui bahwa dulu, tiap siswa wajib baca buku. “Saya, sebagai generasi yang dididik dengan membaca, masih ingat buku apa saja yang telah saya baca. Pada 1970-an itu, guru sekolah saya tidak akan memberi saya nilai bila buku yang ia pinta untuk saya baca, belum habis benar,” aku Joko.

Kini, melihat kurikulum pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah-sekolah, dari tingkat SD-SMA, sudah tidak ada lagi kewajiban untuk membaca buku (baca: sastra). Untuk menyiasati sempitnya ruang lingkup sastra dalam pembelajaran, B. Rahmanto memberi usul kepada para guru atau pemerhati pendidikan dan sastra sekaligus untuk, “…membuat gerakan dengan mengumpulkan karya-karya terbaik yang mengandung nilai-nilai sejak taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas.” Betapapun B. Rahmanto mengakui, “Ini jelas membutuhkan dana dan sponsor yang mau berbuat ‘kegilaan’ bersama-sama.”

Joko Pinurbo memberi tanggapan kepada peserta disksui, bahwa pemberian karya sastra kepada anak didik memang harus berjenjang. “Yang kita takutkan jika bahasa mencerminkan sikap,” kata Joko. Ia mencontohkan sajak Aku dari Charili Anwar. Sepotong sajak Aku itu yang tertulis, Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang/, kalau diberi langsung kepada anak didik SD, akan menimbulkan ‘bencana’. Mereka, anak didik itu, akan menganggap kalau seorang manusia (dalam sajak: Chairil) adalah binatang, atau orang yang mengaku berperangai binatang. Padahal, “Maknanya tidak jalang seperti itu,” kata Joko lagi.

Khairul Anam

COMBINE Resource Indonesia diundang oleh Steve Rhee, Program Manajer Perluasan Hak Akses Masyarakat Atas Sumber Daya Alam untuk berdiskusi dengan lembaga-lembaga mitra dalam lokakarya strategi reformasi penguasaan hutan (22/8/2011). Lokakarya ini diselenggarakan oleh Episteme Institute di Rumah Kost 678, Jalan Kemang Selatan Raya 125A. Selama lokakarya, peserta membahas langkah dan strategi reformasi penguasaan hutan versi jaringan organisasi nonpemerintah (ornop).
Lokakarya ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengelolaan hutan. Tumpang-tindih klaim atas kawasan hutan terjadi akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi dengan jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi dan penafikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Untuk itu, jaringan ornop perlu merumuskan arah perubahan kebijakan penguasaan kawasan hutan, terutama setelah ada angin segar dari Konferensi Internasional tentang penguasaan, tata kelola hutan dan usaha kehutanan di Lombok pada 11-15 Juli 2011.

Secara umum, persoalan utama yang terjadi dalam penguasaan hutan dapat dikelompokkan dalam tiga domain kerja, (1) perbaikan hukum, (2) penyelesaian konflik, dan (3) memperluas tata kelola rakyat atas lahan. Selanjutnya, peserta lokakarya dibagi dalam tiga kelompok, delegasi COMBINE Resource Institution, Yossy Suparyo, masuk dalam kelompok yang membahas bab penyelesaian konflik, bersama HuMA, FPP, Pusaka, dan Episteme Institute.

Ada enam jalan perubahan yang disepakati oleh kelompok masyarakat sipil dalam lokakarya itu, yaitu, (1) Percepatan dan perluasan alokasi kawasan hutan untuk masyarakat; (2) peningkatan kesejahteraan dan (re)distribusinya di antara anggota masyarakat pengelola hutan; (3) pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat; (4) memperbaiki dan mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan; (5) penyelesaian konflik; dan (6) mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan terpadu mengenai penguasaan hutan dan tanah.

Lokakarya ini diikuti oleh sejumlah ornop, seperti Karsa, FPP, WB, Huma, Epistema Institute, Pusaka, Ford Foundation, Kemitraan, AMAN, COMBINE Resource Institution, dan JKPP.

Sepotong nasi tumpeng dari Wakil Presiden AMARC-Asia Pasifik (Asosiasi Radio Komunitas se-Dunia) Imam Prakosa, untuk Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Sinam M Sutarno, menandai secara resmi sekretariat JRKI, minggu (14/8) sore. Rumah sederhana yang terletak di Jalan Mundu Raya No. 11 Kerten, Surakarta, tersebut, bakal jadi markas nasional JRKI.

Selain para pengurus dari Jaringan Radio Komunitas (JRK) Wilayah, pada peresmian sekretariat nasional sekaligus digelar dikusi bertajuk “Masa Depan Penyiaran Radio Komunitas di Indonesia.”  Hadir pula para pegiat radio komunitas sekitaran Jawa Tengah dan Yogyakarta, Heidi Arbuckle dari perwakilan Ford Foundation, dan Lembaga Swadaya Masyarakat seputaran Solo dan Yogyakarta, serta beberapa tokoh pemerhati lembaga penyiaran komunitas.

Sebelumnya, selama tiga hari menjelang peresmian sekretariat nasional, para pengurus JRKI yang terdiri dari perwakilan JRK se-Jawa dan JRK Nusa Tenggara Barat dan Aceh,  menyusun strategi pendampingan untuk perijinan radio komunitas. “Selama tahun 2011 ini, kita akan fokus untuk mempersiapkan advokasi perijinan. Karena saat ini, di Kominfo sudah menumpuk seribuan lebih proposal perijinan radio komunitas,” kata Ketua JRKI Sinam M Sutarno. Penumpukan perijinan, “Memperlihatkan bahwa pemerintah,” tambah Sinam, “abai terhadap perkembangan kehidupan radio komunitas.”

Sebenarnya JRKI hendak mengundang seluruh perwakilan JRK wilayah dari seluruh negeri. Karena keterbatasan anggaran, terpaksa hanya JRK Nusa Tenggara Barat dan Aceh saja yang diundang. JRK NTB dan Aceh dipilih, karena di Aceh, radio komunitasnya telah banyak punya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Di NTB juga sudah ada beberapa radio komunitas yang ber-IPP. “Kita memang ingin share (berbagi cerita) tentang perkembangan perijinan dari berbagai lokasi, selain yang di jawa,” tambah Sinam.

Imam Prakoso, yang hadir mewakili AMARC (Asosiasi Radio Komunitas Internasional) melihat, gereget para pegiat radio komunitas dan pengurus JRKI, jadi momentum tepat untuk bicara lagi tentang pendampingan perijinan. Wakil Presiden AMARC-Asia Pasifik tersebut berharap, JKRI mampu memainkan peran pendampingan perijinan itu.

Terkait lokasi sekretariat yang berada di Surakarta, Imam Prakoso, sesaat setelah menyerahkan potongan tumpeng pertama ke ketua JRKI, sebagai penanda resmi pembukaan sekretariat  baru, bilang, “Kalau berada di Surakarta, tidak terlalu repot. Dari timur dan barat, relatif lebih seimbang. Di sini teman-teman LSM juga cukup maju dan banyak, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi.” Tapi Imam mengingatkan, mungkin JRKI akan menghadapi persoalan teknis, yaitu ketika mau melakukan pendampingan radio komunitas pada tingkat nasional. Jarak Solo-Jakarta yang cukup, jauh akan memangkas efektivitas gerakan JRKI ke ranah nasional.

Menanggapi persoalan jarak tersebut, JRKI sama sekali tidak risau. “JRKI akan sangat fleksibel,” tutur Sinam, karena, “Di setiap propinsi kita ada JRK. Kita jadikan semua tempat-tempat JRK sebagai meeting point (titik pertemuan). Kalau kerja-kerja yang bersifat tentatif (sewaktu-waktu) dan merespon sesuatu, kita akan sangat fleksibel.” Sekretariat JRKI lama di Bandung, misalnya, yang jadi markas JRK Wilayah Jawa Barat, juga masih akan tetap difungsikan untuk keperluan JRKI, sebagai satu cara meningkatkan komunikasi dengan Jakarta. JRKI juga merencanakan markas di Bandung, bakal jadi semacam kantor program yang penting untuk dijadikan sebagai ruang-ruang diskusi di sana.Markas baru, semangat baru, akan membawa JRKI lebih intens memperjuangkan radio komunitas di Indonesia. (Khairul Anam)