Data desa/kelurahan yang akurat dan kuat merupakan kebutuhan utama dalam pembangunan apapun, baik fisik dan non fisik. Hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Triana selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta. Menurutnya, data yang ada sekarang ini bukan milik masyarakat maupun pemerintah kelurahan, hanya disetorkan ke atas.

Berdasar hal tersebut, Combine Resource Institution (CRI) yang diwakili oleh Elanto Wijoyono bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam memanfaatkan informasi dan dokumentasi pada Workshop Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang diselenggaarakan oleh Pemerintah Kelurahan Bumijo pada Minggu, 26 Maret 2017.

“Kegiatan workshop ini merupakan ususlan adik-adik karang taruna yang masuk dalam Musrenbang tahun 2016/2017 karena karang taruna ingin memiliki database dan website”, ucap Surati Rini Widarti, Lurah Bumijo dalam sambutannya.

Elanto Wijoyono membagikan pengalaman terkait inisiatif Sistem Informasi Desa (SID). SID merupakan seperangkat alat dan proses untuk mengelola sumberdaya berbasis komunitas. Inisiatif SID ini membutuhkan kolaborasi bersama antara warga, pemerintah desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintah desa.

Inisiatif tentang informasi dan dokumentasi pun tak hanya melalui SID. Ketika erupsi Merapi, pengalaman Jalin Merapi dengan inisiatif tata kelola informasi dalam konteks mitigasi bencana pun turut dibagikan. Salah satunya dengan pemanfaatan SMS Gateway. Saat itu, SMS merupakan media yang paling mudah untuk membagikan informasi tentang Merapi. Sayangnya, saat ini SMS Gateway ini banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks.

Selain CRI, Wahyu Utami yang merupakan CEO HRC Jogja turut membagikan pengalaman tentang perencanaan dalam membangun sebuah kawasan. Menurutnya, perencanaan ini juga memerlukan komitmen yang kuat. Contohnya ketika warga setuju untuk membangun sesuatu pada petak tanah tertentu perlu dipastikan kembali tentang status tanahnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar dua puluh satu orang laki-laki dan perempuan dari Karang Taruna Kelurahan Bumijo, mahasiswa, serta perwakilan dari HRC Jogja dan CRI.

Hari air sedunia tahun ini ditandai dengan berita duka atas meninggalnya Ibu Patmi (48 th), perempuan penjaga Kendeng. Bersama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dengan berani dan teguh ia menyampaikan sikapnya menolak pembangunan pabrik semen di Rembang. Ia menolak karena memahami bahwa aktivitas pabrik semen akan berdampak buruk pada lingkungan, termasuk yang paling vital berupa rusaknya mata air yang banyak terdapat di kawasan karst pegunungan Kendeng.

Air adalah kebutuhan vital bagi kehidupan. Pada 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi tersebut.

Setiap warga yang berjuang melindungi lingkungan dan mata air tidak saja melindungi keluarga maupun desanya, tetapi juga melindungi sistem kehidupan yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya warga melindungi mata air seperti yang dilakukan Ibu Patmi bersama JMPPK harus didukung penuh.

Hak asasi atas air tidak akan pernah terwujud jika pemerintah baik di level desa, provinsi hingga nasional abai, dan justru memberikan izin bagi industri yang merusak lingkungan untuk beroperasi dengan leluasa demi alasan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara bertanggung jawab memenuhi hak asasi warga. Oleh karena itu, pemerintah harus menghentikan seluruh industri yang telah maupun berpotensi merusak lingkungan.