Lumbung Komunitas: Sistem Informasi Kampung di Kawasan Code

Senin 8 April 2013, Lumbung Komunitas melakukan sosialisasi pembangunan Sistem Informasi Kampung di Kawasan Code, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar sebagai kerja bersama antara COMBINE Resource Institution dengan komunitas warga di bantaran Kali Code, Kota Yogyakarta serta pegiat IDEA. Dalam kerangka gelaran Kali Code Festival, sebuah inisiasi pembangunan Sistem Informasi Kampung (SIK) dilakukan di dua wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Jetisharjo, Jetis, Yogyakarta. Proses ini merupakan upaya replikasi pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk konteks perkotaan, dalam hal ini untuk tingkat RT di kampung kota.

Proses instalasi dan pemanfaatan aplikasi SID untuk satu RT di wilayah Jogoyudan, Gowongan, Yogyakarta telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2013 lalu. Tim RT setempat telah melakukan proses entry data ke dalam aplikasi SID selama 3 bulan. Bulan April 2013 ini, sebuah forum untuk sosialisasi inisiatif pembangunan SIK di wilayah bantaran Kali Code pun dilakukan. Kegiatan ini mengundang perwakilan RT dari 30 RT di wilayah Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Jetisharjo yang menjadi kelompok sasaran sosialisasi. Namun, peserta yang hadir juga meliputi beberapa kampung dari wilayah keluarhan lain di Kota Yogyakarta. Oleh karena ini adalah kerja bersama maka sesi presentasi dilakukan secara goton groyong oleh tim CRI dan pegiat SIK – Kali Code Fest. Pada acara yang digelar di Gedung Grapari Telkomsel Lantai 4 Jl. Jenderal Sudirman No. 60 Yogyakarta ini,  sebagian besar perwakilan RW / RT / Kampung tertarik untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan SIK. Namun, disebabkan oleh sebagian besar perwakilan RT yang hadir adalah generasi tua, maka mereka meminta ada pertemuan lanjutan yang bisa melibatkan kelompok muda dari setiap RT atau kampung. Hal itu disepakati dan disanggupi oleh pegiat Kali Code Fest yang akan melakukan peran koordinasi dalam kegiatan tindak lanjut berikutnya bersama CRI. Kegiatan berikutnya akan dilakukan di tingkat kampung/RT dengan proses awal pembangunan SIK sebagaimana proses pembangunan SID yang telah diterapkan di sejumlah daerah di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kegiatan yang dilakukan dengan jaringan komunitas warga di kawasan Code, Yogyakarta merupakan langkah baru dalam penerapan SID. SID oleh CRI mulai tahun 2013 ini akan dicoba untuk diterapkan dalam konteks wilayah dan komunitas yang berada perkotaan. Proses yang telah dijalani di wilayah Jogoyudan, Gowongan adalah ujicoba pertama. Tahap berikutnya akan melibatkan jaringan RT / RW / kampung yang berada di kawasan bantaran Kali Code di wilayah Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Jetisharjo. Namun, dalam pertemuan terakhir, ternyata ada beberapa kampung lain yang juga tertarik dengan proses ini. Tim CRI akan fokuskan proses pendampingan ini kepada komunitas di bantaran Kali Code terlebih dahulu. Komunitas lain dari kampung atau wilayah di luar bantaran Kali Code akan dikelola dalam tahap kegiatan berikutnya. Namun, dalam setiap tahap kegiatan di wilayah Code, pegiat dari kampung-kampung di wilayah lain juga bisa terlibat dalam proses yang berjalan. Selain penerapan SID, kegiatan di kawasan Code juga akan menjadi ajang pelaksanaan program kolaboratif lintas divisi kerja di CRI. SID akan menjadi tahap awal yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengembangan program yang melibatkan unsur-unsur dari empat program/pilar utama CRI, yakni Lumbung Komunitas, Suara Komunitas, Pasar Komunitas, dan Tikus Darat. (Dilaporkan oleh Elanto Wijoyono, Koordinator Lumbung Komunitas)

Belajar Sistem Informasi Desa & AKP di Desa Nglegi, Gunung Kidul

Pada Jumat, 12 April 2013, Lumbung Komunitas telah mendampingi kunjungan delegasi 3 Propinsi dan ACCESS di Desa Nglegi, Patuk, Gunung Kidul. Lembaga ACCESS yang bergerak dalam beragam program pembangunan masyarakat di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur mengoordinasikan kegiatan kunjungan belajar untuk delegasi 3 provinsi ke D.I. Yogyakarta. Pemerintah kabupaten/kota dari ketiga provinsi di Indonesia Tengah yang datang berkunjung adalah Pemerintah Kabupaten Lombo Utara, Dompu, dan Lombok Tengah dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian, ada Pemerintah Kabupaten Muna dan Buton Utara dari Sulawesi Tenggara. Serta, ada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, Gowa, dan Takalar dari Sulawesi Selatan.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan peninjauan, komunikasi, dan belajar tentang praktik pengembangan dan pengelolaan basis data kemiskinan dan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari tingkat kabupaten hingga desa dan padukuhan.

Kunjungan di Desa Nglegi diikuti oleh seluruh rombongan delegasi dengan menggunakan bus pariwisata. Acara dibuka pada pukul 09.30 oleh perwakilan pemerintah Desa Nglegi (Kaur Keuangan). Kepala Desa Nglegi tak bisa bergabung dalam acara ini karena sedang mengikuti program pertukaran kepala-kepala desa se-ASEAN + 3 di Sichuan, China. Usai sambutan pihak pemerintah desa dilanjutkan dengan sambutan oleh perwakilan ACCESS yang diperani oleh Widya Pudji Setyanto (Ryan), sekaligus memperkenalkan seluruh delegasi yang hadir. Presentasi tentang pengalaman Desa Nglegi dalam memanfaatkan SID dan membangun sistem Analisis Kemiskinan Partisipatif dilakukan oleh pihak desa. Moderasi presentasi dan diskusi dilakukan oleh Elanto Wijoyono dari CRI. Presentasi tentang AKP dilakukan oleh perwakilan tim 10 Desa Nglegi. Presentasi tentang pengalaman membangun dan memanfaatkan SID diwakili oleh tim operator SID dari pemerintah desa.

Usai diskusi, seluruh peserta langsung diajak melihat langsung ruang-ruang pelayanan di kompleks Kantor Desa Nglegi. Setiap staf pemerintah desa dan pegiat lembaga masyarakat desa tampak aktif menjelaskan hal-hal yang terkait dengan program kerja desa kepada rombongan tamu. Mendekati tengah hari, rombongan tamu dipersilakan makan siang dan kemudian melakukan ibadah sholat Jumat.

Pada Sabtu, 13 April 2013, delegasi dari Pemerintah Kota Ulan Bator (Mongolia) mengunjungi Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul Mereka hadir bersama tim Yayasan Solo Kota Kita yang menggelar program kunjungan belajar untuk delegasi Mongolia ke beberapa tempat di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Dalam kunjungan ke Desa Nglegi ini, delegasi Ulan Bator mempelajari pengalaman Desa Nglegi dalam membangun dan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID).

Pertemuan dimulai pada pukul 10.00. Sambutan acara penerimaan delegasi dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Desa Nglegi dan perwakilan Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, presentasi tentang pengalaman membangun dan memanfaatkan SID disampaikan oleh staf pemerintah desa. Presentasi dan diskusi berjalan dinamis walaupun harus melalui penerjemahan antara Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris – Bahasa Mongolia. Secara umum, delegasi Mongolia merasa takjub dengan capaian dan proses yang telah dialami oleh Desa Nglegi. Namun, mereka masih merasa bahwa hal ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh desa-desa yang memiliki kesempatan belajar dan pendampingan program yang lebih jika dibandingkan dengan desa-desa lain. Acara diakhiri pada tengah hari dengan makan siang bersama. Delegasi Mongolia juga mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung ruang-ruang pelayanan di kompleks Kantor Desa Nglegi.

Kegiatan dua hari di Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul adalah proses yang umum terjadi di desa penerap SID yang berprestasi. Hal ini juga pernah terjadi di Desa Terong, Dlingo, Bantul pada proses pengalaman penerapan SID di tahun 2011 – 2012. Pengalaman penerapan SID di Desa Nglegi sejauh ini cukup baik dan lebih lengkap karena telah berhasil menerapkan proses AKP. Proses AKP ini akan melengkapi fungsi dalam SID yang telah dikembangkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pengalaman yang lebih lengkap ini akan menjadikan Desa Nglegi dan desa lain yang berada di tingkat yang sama sebagai kelompok yang menarik untuk dikunjungi oleh pihak-pihak di luar desa.

Kunjungan ini bisa meliputi kunjungan sesama pemerintah desa, atau pemerintah supra desa, organisasi non-pemerintah, akademisi, hingga delegasi luar negeri. Pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat harus dapat dipastikan siap dalam menerima dampak proses penerapan SID di desanya. Selain desa tersebut harus mampu menyambut dan menjelaskan seluruh proses pengalaman dan pengetahuannya kepada tamu yanghadir untuk belajar, desa juga harus mampu tetap konsisten dalam penerapan dan pengembangan SID. (Dilaporkan oleh Elanto Wijoyono, Koordinator Lumbung Komunitas)

Diskusi “Media Komunitas dan Advokasi di Tengah Transisi Demokrasi”

Setiap bulan, COMBINE Resource Institution mengadakan learning day, yaitu ajang diskusi yang melibatkan pakar untuk mengangkat tema-tema relevan dengan media komunitas. Jika pada bulan April, COMBINE mengangkat tema Civic Literacy, maka tema diskusi pada hari Jumat, 17 Mei 2013, adalah “Media Komunitas dan Advokasi di Tengah Transisi Demokrasi.” Hadir sebagai narasumber adalah R. Yando Zakaria, seorang antropolog dan aktivis.

Diskusi ini dibuka oleh Ranggoaini Jahja selaku Direktur COMBINE Resource Institution yang memaparkan kondisi umum media komunitas, utamanya radio komunitas, yang perlu diperkuat di bidang advokasi dan gerakan sosial untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Untuk mengawali diskusi, R. Yando Zakaria menjelaskan perbedaan antara advokasi dan gerakan sosial, lalu mencari titik sinergi diantara keduanya. R.Yando Zakaria lalu memaparkan bahwa advokasi dan gerakan sosial adalah keniscayaan dalam mendorong perubahan. Persoalannya apakah media komunitas sudah merumuskan agenda perubahan untuk wilayahnya. perumusan agenda perubahan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan media komunitas sebelum melakukan praktek advokasi.

Perumusan ini tentunya didahului dengan analisis sosial seperti ketidakadilan soal tanah, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar warga lainnya. Kemudian advokasi akan efektif jika komunitas membangun basis gerakan sosialnya. Pada titik ini, pengorganisasian masyarakat menjadi prasyarat untuk memperjuangkan suatu perubahan sosial. Pengorganisasian ini tidak harus dilakukan oleh pengelola media komunitas, tapi mereka bisa bersinergi dengan basis kelompok lain yang berada dalam komunitasnya. Di dalam pengorganisasian ini berlangsung proses penguatan struktur yang menjadi wadah terjadinya proses transformasi visi, ideologi, pemetaan persoalan yang seluruhnya akan menjadi  basis pengetahuan dan “roh” dari praktik advokasi. Kesimpulan dari diskusi ini, jika media ingin berperan dalam perubahan sosial maka perlu dilakukan perumusan agenda untuk advokasi, lalu membangun basis gerakan sosial bersama kelompok-kelompok lain di masyarakat. ***

Pelatihan Pengarusutamaan Jender pada 8 Radio Komunitas di Sulawesi Selatan

COMBINE Resource Institution bekerjasama dengan JIRAK Celebes  menggelar Pelatihan Pengarusutamaan Jender pada Radio Komunitas di Hotel Sas, Makasar, 30 April – 2 Mei 2013. Bertindak sebagai fasilitator untuk pengetahuan jender adalah Anastasia Novi Ekanti Hariani dari Mitra Wacana.  Basri Andang dari Jurnal Celebes, memfasilitasi proses peliputan berita yang mengangkat isu perempuan. Sebanyak 16 pengelola radio dari 8 radio komunitas di Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan ini. Adapun radio komunitas yang mengikuti pelatihan ialah  Radio Sando Batu, Radio Jaring Mas FM, Radio Iga Fm, Radio Takolekaju di Palopo, MBS Bantaeng, BRM FM, FBS FM UNHAS, dan Suara Rakyat Mandiri FM di Bulu Kumba.

Pelatihan ini dibuka dengan pemutaran film berjudul “Namaku Srikandi.” Sebuah film yang mengisahkan ketidak adilan peran domestik yang telah ditanamkan pada perempuan sejak kecil. Diskusi mengenai film ini berlangsung seru karena adanya perdebatan mengenai peran perempuan dalam rumah tangga. Adanya pemikiran bahwa bahwa peran domestik perempuan adalah kodrat masih cukup kuat. Lalu fasilitator masuk ke dalam perbedaan konsep kodrat dan jenis kelamin. Dalam pemaparannya, kodrat merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang sebenarnya masih bisa diubah. S. Pada pembahasan mengenai bias jender, maka diskusi lebih menukik pada budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai contoh kewajiban kaum pria untuk memberikan “uang panai” atau uang yang harus diberikan kepada pihak perempuan untuk pesta pernikahan, seringkali dianggap terlalu memberatkan. Besaran “uang panai” tergantung pada tingkat pendidikan, profesi, dan kebangsawanan seorang perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, status sosialnya, maka “uang panai” yang harus dibayarkan pihak pria akan semakin tinggi. Sangat menarik, karena  cukup banyak perspektif yang muncul dari diskusi ini. Ada yang menganggap bahwa “uang panai” merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Pun ada pula yang memaknai perempuan hanya sebagai “barang dagangan” dalam negosiasi antara pihak keluarga pria dan perempuan. Sesi hari pertama ditutup dengan pemetaan isu jender yang dilakukan melalui metode role play. Setiap kelompok membuat cerita dan mementaskannya dalam bentuk drama singkat. Cerita ini berbasis pada tema utama yaitu bias jender pada keluarga, masyarakat, dan radio komunitas. Melalui cerita inilah, lalu dibedah akar masalah adanya ketimpangan kesetaraan jender pada masyarakat.

Pada hari kedua, pelatihan ini lebih fokus pada topik pengintegrasian pengarusutamaan jender pada radio komunitas. Peserta dibagi dalam dua kelompok untuk merefleksikan struktur organisasi dan aturan lembaga radio komunitas terkait keterlibatan perempuan. Selain itu, ada satu kelompok yang merefleksikan sejauh mana program radio telah mengakomodir isu kesetaraan jender pada komunitasnya. Usai sesi ini, maka dilanjutkan dengan liputan langsung ke lapangan, yaitu dua radio akan memproduksi berita audio, dan satu radio akan menulis berita untuk diunggah ke Suara Komunitas sekaligus membuat buletin. Liputan mereka berbeda-beda, ada yang mewawancarai perempuan yang menjadi tukang parkir, ibu-ibu penjual gorengan, dan seorang ibu yang keliling dengan sepeda untuk menjual kardus. Hari kedua berlangsung hingga malam hari, karena setiap radio komunitas akan melakukan proses produksi audio dan tulisan. Setelah itu akan mempresentasikan hasil produksinya untuk dikritisi bersama. *** (ade tanesia)