Selasa, 20 Desember 2011, seluruh tim kerja COMBINE Resource Institution melakukan evaluasi akhir tahun selama dua hari di Sambi Resort, Kaliurang, Yogyakarta. Evaluasi ini merupakan upaya untuk melihat kembali seluruh kinerja program serta dampaknya pada penerima manfaat.

Pijakan utama dari evaluasi terletak pada visi COMBINE yang hendak menjadi organisasi nirlaba terdepan dalam mendorong penguatan institusi lokal, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan manajemen sumber daya berkaitan dengan upaya perwujudan kedaulatan rakyat dalam tatanan Indonesia Baru. Seyogyanya, dalam sebuah evaluasi maka pihak yang sahih untuk memberikan catatan kritis adalah penerima manfaat. Oleh karena, pada evaluasi ini COMBINE belum mampu menghadirkan para penerima manfaat, maka metode yang digunakan adalah bermain peran. Artinya dalam evaluasi setiap program, maka peserta akan berperan sebagai “penerima manfaat” seperti kelompok warga komunitas,media komunitas, pemerintah desa, dan lain-lain. Setiap kelompok berdiskusi dan mempresentasikan catatan kritis serta rekomendasi untuk setiap program, baik yang berada di bawah naungan unit implementasi, support, maupun unit strategis. Metode ini cukup menarik, karena peserta ditantang untuk berpikir dari perspektif yang berbeda.

Para koordinator program COMBINE, yaitu Lumbung Komunitas, Pasar Komunitas, Suara Komunitas, dan TIKUS DARAT, mempresentasikan kinerjanya selama 2011.  Lumbung Komunitas mempresentasikan perkembangan program Sistem Informasi Desa yang selama tahun 2011 diterapkan di Desa Terong (Bantul), Talun (Klaten) , dan Kandangan (Temanggung). Hal yang cukup menarik dalam diskusi seputar Sistem Informasi Desa adalah pentingnya mengembangkan sistem yang lebih komprehensif untuk menjaga kemungkinan penyalahgunaan data warga desa. Jadi di satu sisi, Sistem Informasi Desa merupakan  upaya mewujudkan transparansi di level desa, tetapi di sisi lain data yang ada bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan komunitas. Kunci utama tetap pada kesadaran dan keterlibatan warga desa untuk ikut mengelola secara aktif sistem informasi desa bersama-sama pemerintah desa.

Kemudian untuk program Suara Komunitas, beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan adalah pentingnya peningkatan kapasitas terhadap para kontributor terutama di dalam penguatan visi. Hal lain adalah pengelolaan media yang lebih kreatif dalam berjejaring dengan pihak luar yang bisa meningkatkan semangat para pewarta warga dalam mengirim berita. Selain itu, pewarta warga perlu difasilitasi lebih intens untuk berjejaring dengan ragam pemangku kepentingan di daerahnya masing-masing. Kini Suara Komunitas ada di 40 wilayah yang tersebar di 18 propinsi. Jumlah kontributornya sebanyak 341 (287 adalah radio komunitas dan 54 kelompok lain). Sepanjang tahun 2011, ada 3,420 berita yang diunggah.

Program Informasi dan Komunikasi untuk Kebencanaan mempresentasikan kinerjanya pada tahun 2011. Program ini telah melakukan ujicoba sistem informasi kebencanaan yaitu Desa Talun dan Desa Terong, berikut 4 desa di lereng merapi yang bekerjasama dengan MRR-UNDP. Di samping itu, telah dirancang sebuah modul sistem informasi komunikasi kebencaan yang telah diujicobakan dalam ToT pada perwakilan 6 desa.

Sementara itu, program Pasar Komunitas mempresentasikan kinerjanya di tahun 2011. Kini Pasar Komunitas 14 kelompok usaha kecil mikro/media komunitas, diantaranya Lintas Merapi, Radekka, Karang Taruna Sri Mulyo, Komunitas Batik Imogiri, Komunitas Dipo Ratnamuda, Karang Taruna Sendangsari, Sumbing Inti, dan lain-lain. Seluruh anggota ini terlibat dalam pasar komunitas untuk dua hal, yaitu investasi domba (gaduh), dan mempromosikan produknya di web pasarkomunitas.com.Beberapa pelatihan telah digelar oleh Pasar Komunitas untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil menengah yang menjadi mitranya.

Terkait dengan Unit Support Program yang terdiri dari divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Komunikasi, dan Knowledge Management, maka pembicaraan terkait pada manajemen layanan untuk internal maupun eksternal. Namun hal yang penting untuk dicatat adalah pengembangan TIK harus lebih optimal. Artinya TIK bisa menjadi sebuah cara alternatif untuk mendukung terjadinya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola lembaga yang lebih baik untuk mendorong perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selama ini, proses advokasi dengan ragam metode telah dilaksanakan oleh masyarakat sipil dengan hasil yang belum bisa dikatakan memuaskan. Maka teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengkonsolidasi masyarakat sipil, alat transformasi pengetahuan dan keterampilan, peluang kontrol lembaga-lembaga pengambil kebijakan oleh rakyat, bisa menjadi salah satu solusi yang patut diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk masa depan, maka divisi TIK dalam COMBINE perlu ditingkatkan perannya, bukan sekadar layanan tetapi juga memberikan solusi bagi berbagai persoalan. Peningkatan di bidang TIK, juga sejalan dengan pentingnya divisi Komunikasi memperkuat jejaring dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), baik formal maupun informal. Oleh karena OMS merupakan entitas yang tetap memiliki kepekaan dan konsistensi untuk perbaikan kehidupan bangsa ini di segala bidang. Sementara itu, divisi Knowledge Management akan lebih fokus pada pengelolaan pengetahuan lembaga, dan juga komunitas. Hal ini penting, karena sebenarnya dengan pengembangan pengetahuan lokal yang telah ada, maka komunitas mampu memberdayakan dirinya sendiri.

Disamping presentasi dari setiap program, evaluasi ini juga disisipi dengan outbond singkat untuk mempererat relasi sosial antar pegiat COMBINE. Evaluasi akhir tahun ini diakhiri oleh Agus Setyawan selaku board dari COMBINE, dan tentunya seluruh hasil evaluasi ini akan di tindaklanjuti pada rapat kerja pada bulan Januari 2012. *** (Ade Tanesia)

Praktik konvergensi media selama ini sebenarnya sudah berlangsung riuh di Indonesia. Tapi hingga kini belum ada kejelasan tentang aturan mainnya. Untuk itulah, pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan tersebut. Tapi sayang, undang-undang yang sekarang sedang masuk pada proses perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut justru sangat menguntungkan pebisnis telekomunikasi dan informasi. Pesanan dunia komersial lebih tinggi daripada kepentingan publik.

Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku bisnis telekomunikasi dan informasi itu terlihat jelas pada pasal 30 ayat (1) dan (2) RUU Konvergensi Telematika. “Setiap penyelenggara telematika dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha dengan penyelenggara telematika,” bunyi ayat satu. Sedangkan, “Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri,” bunyi ayat (2).

Dua ayat tersebut akan mengakibatkan konsentrasi dan konglomerasi telekomunikasi dan informasi. Dampaknya adalah tidak akan pernah terwujud cita-cita keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of conten) dalam dunia telekomunikasi dan informasi di Indonesia.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Penyiaran 2002 Paulus Widiyanto memaparkan pandangannya terhadap RUU Konvergensi Telematika tersebut pada Diskusi Publik bertajuk “Regulasi Konvergensi Media dan Hak Publik” di University Center, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (22/12).

Selain itu, Paulus menyoroti jika undang-undang ini hanya menggabungkan telekomunikasi dan informasi. Makanya undang-undang tersebut bertajuk Undang-Undang Konvergensi Telematika, bukan konvergensi media. “Yang dilakukan sekarang adalah konvergensi parsial, bukan total. Dan yang diuntungkan adalah vendor,” tegas Paulus.

Tetapi, Paulus menggarisbawahi, bila pemerintah akan menerapkan atau menggodok UU Konvergensi Media maka harus ada salah satu undang-undang yang tidak diturutsertakan. “Dalam konvergensi, harus ada undang-undang yang ditiadakan. Bagi saya adalah undang-undang pers,” imbuh Paulus.

Hadir pula sebagai pembicara lain adalah Eka Indarto, direkutur Jogja Media Net yang mengatakan jika terlebih dahulu pemerintah harus memetakan industri telekomunikasi sebelum menerapkan undang-undang yang sedang dibahas tersebut.

Pada akhir diskusi, Moderator Disku Puji Rianto menegaskan, masyarakat lewat pelbagai pihak wajib mencermati proses RUU tersebut agar tidak merugikan publik dan menguntungkan pebisnis.

Sementara itu, Analis Teknologi Penyiaran dan Peraturan Kementrian Komunikasi dan Indonesia Republik Indonesia Feriandi Mirza menulis di akun twitter-nya, @efmirza, memang  pada awalnya yang diajukan adalah RUU Konvergensi, tetapi yang disetujui adalah perubahan Undang-Undang Telekomunikasi No 36 1999, Jumat (23/12).

“Pengaturan media jelas ga diatur di RUU perubahan UU Telekomunikasi. Mungkin itu (RUU Konvergensi Telematika yang dimaksud Paulus-red.) draft RUU Konvergensi yang dulu, yang sekarang udah ganti jadi RUU perubahan UU Telekomunikasi,” tulis Mirza lagi.

KA

Dalam proses pemulihan pasca-bencana, pemerintah wajib melibatkan warga dari awal. Upaya itu bisa dalam bentuk musyawarah, untuk mendengar apa yang dinginkan oleh masyarakat dalam proses pemulihan bencana sebagai dasar panduan dan pertimbangan. Selain mendengarkan suara warga, pemerintah juga bisa mendorong pembentukan kelompok-kelompok mandiri dan koperasi untuk mendorong pemulihan masyarakat.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rani Sjamsirani, pada hari ke-2 Konferensi Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas VII (PRBBK), Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Selasa (6/12).

Menurut Rani, proses pemulihan pasca-bencana wajib mendengarkan aspirasi masyarakat, seperti yang dilakukan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sleman dalam kasus Merapi 2010.

“Kami mengajak warga untuk bersama merencanakan tata letak hunian sementara mereka. Kami bandingkan antara suara ibu-ibu dengan bapak-bapak, juga kalangan muda,” katanya.

Ditambahkan Rani, upaya pelibatan warga tersebut tidak hanya berasal dari dorongan pemerintah, tapi juga dari pelbagai organisai Pengelolaan Resiko Bencana (PRB). Protes-protes yang disampaikan warga perihal pembangunan hunian tepat dan lahan baru juga memaksa pemerintah untuk terus bekerjasama dengan warga.

“Mulanya kami meminta warga untuk pindah dari tempat tinggalnya semula, tapi warga tetap ngotot untuk tinggal di tempat tinggalnya yang lama. Oleh karena itu, misalnya, pada salah satu kelompok warga kami lokalisasi mereka di sepuluh titik tanah kas desa warga yang lama,” jelas Rani.

Pada kesempatan lain, Hasan Bachtiar, Ketua Forum PRB DIY memaparkan, mereka berusaha memastikan PRB dilibatkan dalam renaksi pemulihan pasca-bencana. Mereka mewawancarai 400 penyintas bencana yang tersebar di selingkaran Merapi, untuk menyerap suara yang beredar dari masyarakat.

“Kami memandang rehabilitasi dan rekonstruksi tidak ditentukan dari aset-aset yang penting, tapi bagaimana manusianya bisa cepat pulih,” katanya.

Meski demikian, menurut Hasan, ternyata dalam renaksi yang telah terbentuk, ternyata masih banyak suara warga yang belum terserap.

Sementara itu, Bambang Sulistianto, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, menegaskan pemerintah yang diwakili oleh BNPB sudah punya aturan dan langkah baku dalam proses pemulihan bencana.

“Sudah lama kami punya early recovery (pemulihan awal) supaya daya lenting korban bencana tumbuh dengan cepat. Bentuknya bisa berupa uang juga pelatihan-pelatihan,” katanya.

KA