Menggaungkan Sistem Verifikasi Legal Kayu Lewat Radio Komunitas

Maraknya illegal logging (pembalakan liar) dan illegal trading (perdagangan liar) membuat Indonesia dikenal sebagai pengekspor kayu illegal. Pasalnya, banyak eksportir yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat legalitas kayu seperti asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan. Padahal, negara-negara di luar negeri tidak menerima produk kayu tanpa adanya lisensi Fleght License (lisensi tata kelola kehutanan).

“Di Indonesia, lisensi tersebut diperoleh melalui sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yakni semacam skema sertifikasi kayu nasional. SVLK bertujuan untuk memberantas illegal logging dan illegal trading serta perbaikan tata kelola industri kehutanan,” ungkap Sugeng, pegiat AruPa, dalam sosialisasi SVLK sekaligus pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang SLVK bagi 9 radio komunitas Jateng dan DIY di kantor Combine Resource Institution, (29/5).

Sugeng memaparkan, SVLK menjadi wajib bagi semua kesatuan pengelolaan hutan dan industri hasil hutan, terutama pada produk-produk yang diekspor. Hal ini karena berdasar Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa pada tahun 2013, produk kayu ekspor harus berasal dari sumber yang legal. Legalitas kayu ini erat kaitannya dengan kelestarian alam.

Bercermin dari kasus Nenek Asyani yang harus berhadapan dengan hukum karena diduga mencuri kayu milik PT Perhutani di Situbondo, pemahaman masyarakat terutama pelaku usaha kayu skala kecil menengah tentang perijinan penanaman dan pengelolaan kayu masih sangat terbatas. Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah menjadi biang keladi tidak sampainya informasi mengenai SVLK di masyarakat.

Melalui sosialisasi yang digagas Combine Resource Institution dan AruPa ini, radio komunitas (rakom) diharapkan dapat menggaungkan informasi mengenai SVLK kepada masyarakat. Informasi yang disiarkan melalui rakom bisa lebih mudah dicerna oleh masyarakat pedesaan, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa dengan aktivitas membaca.

“Ada poin penting bisa kita sampaikan lewat radio. Apakah akan berbentuk talkshow atau tips, tergantung pada kreativitas rakom. Kita menyampaikan mengenai SVLK di rakom akan sangat berguna membantu masyarakat. Harus dikemas dengan cara penyampaian sederhana agar mudah dimengerti masyarakat,” papar Suratimin mewakili Rakom Radeka FM.

Adanya SVLK memberi banyak manfaat baik untuk pembeli, pedagang, maupun masyarakat. Bagi pembeli, mereka mendapat kejelasan produk kayu yang mereka beli tidak merusak alam. Pedagang terutama pelaku ekspor pun akan menyadari bahwa legalitas kayu sangat penting agar tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Sementara bagi warga biasa, SVLK ini ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Tanpa SVLK, pohon sekitar akan mati dan itu akan mempengaruhi hidup warga.

Sosialisasi dan pelatihan yang digelar pada 29-30 Mei 2015 ini diikuti oleh sembilan rakom di wilayah DIY dan Jawa Tengah, yakni Lintas Merapi FM, Ilham FM, Suara Tani FM, Kalimas FM, Geminastiti FM, Faster FM, Mandiri FM, Radekka FM, dan PPK Sragi FM. Diharapkan dari informasi yang diperoleh mengenai seluk beluk SVLK, pegiat radio komunitas mitra program dapat memproduksi iklan layanan masyarakat (ILM) dan menulis berita tentang isu terkait yang akan disiarkan di sembilan rakom selama 5 bulan program hingga September 2015.

Workshop Sistem Informasi Desa (SID) untuk Tim Laboratorium PPPM Fakultas Geografi UGM

Combine Resource Institution (CRI) mengadakan Workshop Sistem Informasi Desa (SID) untuk Tim Laboratorium PPPM Fakultas Geografi UGM pada Rabu, 13 Mei 2015 di Kantor CRI, Pelemsewu, Sewon, Bantul. Workshop kali ini diikuti oleh 8 orang perwakilan dari Laboratorium PPPM yang diwakili oleh 4 orang mahasiswa dan 4 orang dosen.

Laboratorium Perencanaan Partisipatif dan Pengembangan Masyarakat (Lab-PPPM) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menjajagi potensi kolaborasi dengan Combine Resource Institution (CRI) pada program penerapan Sistem Informasi Desa (SID).

Laboratorium yang dikepalai oleh Dr. M. Baiquni ini telah melihat potensi CRI sejak lama. Tahun 2014 lalu, tim Lab-PPPM pernah berkunjung ke CRI untuk komunikasi awal secara kelembagaan. Pada tahun 2015 ini, Lab-PPPM hendak melanjutkan kembali rencana kerjasama yang telah dirintis itu.

Lab-PPPM telah memasukkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam agenda pengabdian masyarakat. Mereka telah melakukan studi tentang konsep dan pembangunan skema “Desa Bersaudara” yang diterapkan di Desa Ngargomulyo dan Desa Tamanagung di Magelang, Jawa Tengah. Proses studi itu telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dan juga menjadi topik disertasi staf Lab-PPPM.

Rencana agenda pengabdian masyarakat ini akan difokuskan pada sosialisasi konsep “Desa Bersaudara” ke masyarakat desa setempat melalui visualisasi basis data yang antara lain berwujud peta. Selain di kawasan Merapi, rencana agenda pengabdian masyarakat Lab PPPM UGM ini juga akan diterapkan di kawasan kepulauan di Sulawesi Utara. Untuk mendukung realisasi agenda itu, Lab PPPM UGM sedang memasukkan proposal ke LPPM UGM dan Dikti sebagai program kolaborasi dengan CRI dalam tahun 2015 ini.

Berdasarkan rencana tersebut, workshop kali ini bertujuan untuk membangun ruang diskusi mendalam mengenai aspek teknis dan non teknis SID sebagai bekal bagi tim Lab-PPPM untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang telah diprogramkan serta merumuskan ruang-ruang kolaborasi secara terperinci antara CRI dan Lab-PPPM.

Bantul Terus Dorong 75 Desa Gunakan SID

Pemerintah Kabupaten Bantul  terus mendorong implementasi  Sistem Informasi Desa (SID) kepada 75 desa se-Kabupaten Bantul. Diharapkan, mulai tahun ini,  seluruh desa sudah bisa menerapkan sistem tersebut.

Kepala KPDT menyatakan, tahun 2014 sudah ada 12 desa yang sudah menerapkan SID.  Harapannya, desa lainnya bisa segera menyusul sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Hari ini KPDT memulai fasilitasi pelatihan SID bagi 50  desa dan diharapkan bisa segera dijalankan,” jelasnya , Senin (11/5/2015). Pelatihan dibagi dalam empat angkatan, dimana tiap desa mengirim dua aparatnya. KPDT menjadwalkan pelaksanaan pelatihan mulai 11 – 27 Mei.

Penerapan SID ini diharapkan  semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menambah akurasi data guna dasar pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, seperti data kemiskinan. Aplikasi pelayanan di dalam aplikasi SID menjadikan pelayanan persuratan di Desa lebih efisien.

SID pun sudah dilengkapi fitur website, dimana desa bisa menampilkan kegiatan-kegiatan desa dalam bentuk berita maupun foto dan video. Semakin desa aktif menyampaikan kegiatannya, diharapkan masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa.

“KPDT telah memfasilitasi jaringan internet bagi seluruh desa, dan untuk menunjang SID, KPDT juga memfasilitasi hosting dan pendaftaran domain desa.id secara gratis, ” tambahnya.

Sumber : http://kpdt.bantulkab.go.id/2015/05/bantul-terus-dorong-75-desa-gunakan-sid/

Combine.or.id, Terbaik Kedua Pilihan Masyarakat Indonesia

Combine.or.id terpilih menjadi situs online terbaik kedua pilihan masyarakat Indonesia dalam ajang kompetisi The Bobs– Best of Online Activism tahun 2015. Bersaing dengan 112 finalis dari 14 negara, combine.or.id menjadi runner up dalam kategori People’s Choice for Indonesia dari sekitar 30.000 suara yang telah diberikan user internet dari seluruh dunia.

Combine mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda yang telah memilih kami dalam ajang tahunan tersebut. Merupakan penghargaan dan kebanggaan bagi kami bisa berkontribusi dalam terciptanya debat publik melalui analisa dan komentar mengenai isu-isu aktual di Indonesia.

Kompetisi internasional The Bobs adalah kompetisi yang bertujuan mendukung dan mendorong kebebasan berpendapat dalam wacana terbuka di internet. Pertama kali digelar pada 2004, ajang ini berupaya untuk mencerminkan keragaman dan semakin pentingnya bentuk baru komunikasi di internet, dan menyorot contoh yang menonjol, serta untuk mendorong dialog lintas-bahasa.

Dari sekitar 4800 usulan yang diajukan, 112 finalis lolos untuk tiga kategori utama yakni Social Change, Privacy and Security dan Arts and Media serta kategori People’s Choice dari 14 negara dalam 14 bahasa. Menjadi juri dalam ajang internasional ini adalah Allisa Wahid dari Indonesia, dan 13 juri internasional lainnya seperti dari Brasil, Iran, Rusia, dan lain-lain.
Karena dukungan, pengakuan dan kerja bersama masyarakatlah yang dapat membuat kami tetap setia berkarya untuk komunitas. Terima kasih.