Tiga Serangkai Perempuan Milenial dalam Memori Bencana dan Penggunaan Internet di Desa

Posted on April 22, 2026 by irvan galuh

“Saat ngecek hp, lo saldoku kok habis? Tadi masih utuh, 22 juta sekian,” ungkap Betti Lestari parau memaparkan pengalaman penggunaan internet paling membekas dalam ingatannya ketika berada di Indiee Coffee, Desa Tenggulun, pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Lahir dan bertumbuh di Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, sang Ketua Kelompok Cendana ini mengaku telah menggunakan internet sekitar satu dasawarsa. Kelompok Cendana merupakan perkumpulan perempuan akar rumput di Desa Sumber Makmur, Tenggulun, yang berusaha menjaga kelestarian hutan dengan membantu kelompok restorasi dan mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi produk bernilai ekonomi.

Perempuan yang lahir di awal milenial itu memaparkan memori manis saat pertama kali mengenal dan menggunakan internet. Bagi petani sayur sepertinya yang sungguh pemalu dalam menghadapi orang banyak, kehadiran internet laksana pengaminan setelah panjangnya doa.

“Kalau jualan di internet mudah. Posting, beri harga, tulis opsi pengantaran. Orang-orang bisa langsung memesan, saya tinggal mengantarkan,” papar Betti, “jadi tidak perlu teriak-teriak, ‘Sayuur…. Sayuur… Buaah…. Buaah…’,” sambungnya tergelak.

Koneksi di Tengah Bencana

Ranger perempuan kelahiran 1981 ini mengaku kehadiran internet—walau terkadang kerap macet-macet—telah membantunya serta para warga berkomunikasi lebih mudah terutama saat menghadapi momentum bencana. Masyarakat Tenggulun sendiri telah menghadapi dua kali bencana dahsyat banjir bandang dan longsor pada tahun 2006 dan 2025. Bagi Betti, tetap terdapat perbedaan dalam kehidupannya ketika menghadapi kondisi bencana sebelum dan sesudah internet ada.

“Saat bencana 2006, internet belum ada, listrik mati, berita pun kosong. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tidak merasa kesusahan berkomunikasi. Tapi bencana 2025, kita sudah ada internet, terbiasa cari berita, penasaran bercampur panik, terus overthinking,” papar Betti sembari mengulum senyum.

Kemudian terkait penggunaan internet untuk mengakses informasi bencana, Betti mengaku jarang menggunakannya. Informasi bencana yang pernah dibacanya secara virtual hanya sebatas berita terkait bencana gempa dan tsunami. “Kalau bencana terbaru tidak mencari beritanya. Cukup melihat tanda-tanda alam saja,” imbuhnya.

Pada tahun 2006, Betti menghadapi musibah banjir bandang bersama keluarganya di Desa Sumber Makmur. Namun pada penghujung tahun 2025 lalu, dia justru sedang berada di Linge, berjarak jauh dari rumah, selama belasan hari lamanya. Linge merupakan salah satu kecamatan di Aceh Tengah yang terdampak bencana ekologis cukup parah. Akses jalan rusak, jembatan terputus, tiang-tiang listrik tumbang, dan distribusi logistik mandek. Sehingga Betti bersama masyarakat yang turut ikut dalam pergelaran Festival Nenggeri Linge saat itu terpaksa mengevakuasi diri dengan berjalan kaki selama 3 malam 2 hari untuk mencapai pusat kota Takengon.

dokumentasi oleh Perempuan Peduli Leuser (PPL)

Menurut keterangan Betti, sinyal internet pertama kali didapatkannya kembali pascabencana ketika tiba di Takengon. Satu persatu pesan via chat WhatsApp masuk memenuhi gawainya. Teks virtual dari abang, kakak, adik, hingga tetangga dari kampung halaman yang menanyakan kabarnya hadir satu persatu, kecuali chat dari sang suami.

Alhasil, saat melanjutkan perjalanan pulang hingga ke Tamiang dan bertemu keluarga, Betti pun melampiaskan rasa kesalnya. Suaminya, menurut cerita Betti, sempat heran sebab setelah 12 hari tak berjumpa, ketika bertemu, justru mereka tidak bertegur sapa.

“Abang memang biasanya nelepon. Tapi ini kan sinyal sedang sulit. Apa susahnya mengirim sebuah chat?” papar Betti, “Merajuk dong saya!” jelasnya sembari tertawa renyah.

Tidak Melulu Internet Positif

Selalu ada pasang surut keadaan di dalam kehidupan, demikian juga dengan pengalaman dalam penggunaan internet di keseharian. Di samping cerita penggunaan internet positif untuk berdagang dan saat menghadapi bencana, Betti juga punya pengalaman lainnya. Kisahnya menghadapi penipuan online (cyber fraud) melalui pesan WhatsApp dan teror telepon berulang.

“Memang ada telepon resmi dan yang tidak. Sayangnya, saya belum bisa membedakan,” jelas Ketua Kelompok Cendana yang saat itu sedang mengurus perpajakan untuk menerbitkan izin usaha kelompok mereka.

Betti sempat merasa curiga karena nomor-nomor itu kerap kali menghubunginya di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, yang menurut pemahamannya bukan hari kerja perkantoran pada umumnya. Dia kerap mengabaikan pesan teks dan telepon tersebut, tetapi lagi-lagi dia terus menerus dihubungi. Betti sempat berkonsultasi dengan beberapa sejawat yang menurutnya paham akan kondisi tersebut, tetapi saran yang didapatkannya hanya sebatas kalimat, “Tetap hati-hati dan waspada!”, tanpa menemukan arahan tindakan konkret lainnya.

Bak kata pepatah, “Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih,” setelah cukup lama bertahan bermodalkan kewaspadaan, benteng pertahanan perempuan tamatan Sekolah Dasar ini runtuh juga. Besarnya rasa sayang bercampur kekhawatiran akan potensi dicabutnya izin usaha Kelompok Cendana jika pengurusan perpajakan tak kunjung usai membuat sang ketua gamang.

Di hari nahas itu, tepatnya di bulan Ramadhan 1446 Hijriah, sebuah aksi penipuan dalam bentuk suara (voice phishing) pun terjadi. Sang penelepon mengaku sebagai staf perwakilan kantor pajak. Tidak ada pemaparan yang mencurigakan, semua penjelasan terdengar valid, dan yang terpenting tak ada permintaan transaksi keuangan yang mencolok, kecuali untuk pembelian meterai elektronik sebesar 12.500 rupiah.

“Saya diminta menekan 6 digit nomor acak. Katanya untuk transaksi meterai. Saya merasa aman karena jumlah uangnya kecil dan bukan pin rekening,” jelas Betti menerawang ingatan setahun silam.

Lantas hanya dalam hitungan detik, notifikasi penarikan uang sebanyak dua kali pun hadir, yaitu sebesar sembilan juta sekian-sekian dan dua belas juta sekian-sekian. Kala itu, Betti belum menyadari bahwa 6 digit nomor acak tersebut merupakan OTP (One-Time Password), kode verifikasi dinamis untuk mengecek kebenaran identitas pengguna dan membuka akses ke rekening sang nasabah.

“Awalnya saya enggak percaya. Setelah berulang kali cek BYOND (rekening online), saldo saya hanya tinggal beberapa puluh ribu saja,” sesalnya.

Tak tunggu lama, Betti langsung menghubungi beberapa sejawat terpercaya untuk berkonsultasi. Dari rekannya yang bekerja di bank hingga Pembina Kelompok Cendana. Kemudian dia langsung melayangkan laporan ke Polres dan bank pusat. Namun apa hendak dikata, semua usahanya berakhir nihil.

“Ekonomi saya memang pas-pasan, tetapi saya tidak gelap mata terhadap uang. Saya ini petani, sudah terbiasa bekerja keras. Tidak tertarik pada iming-iming hadiah,” jelas perempuan yang dikenal ahli mengolah aneka kuliner sehat ini.

Pada akhirnya, luka dan duka dari efek penipuan via internet tersebut dipendam oleh Betti seorang diri. Dia tidak ingin mengkhawatirkan anggota kelompoknya, suaminya, dan juga orang tuanya. Kesehatan mental perempuan Tenggulun yang dikenal tangguh ini sempat merosot tajam. Namun, perlahan tapi pasti, Betti menguatkan diri untuk bisa bangkit kembali.

“Jadi jarang keluar rumah. Tetap puasa, tetap memasak, tapi lebih sering mengurung diri di kamar dan menangis sendirian”, kisahnya. Betti menilai dukungan suami dan sejawat yang terus menyemangati membuat asanya tak jadi patah.

Walau mengaku agak trauma menggunakan internet setelah mengalami penipuan online, Betti tetap tidak ingin berhenti menggunakan akses dunia maya tersebut untuk menebarkan kebajikan. Dia menilai kejadian merugikan itu sebagai cobaan sekaligus pembelajaran hidup yang hikmahnya sangatlah berharga baginya.

“Kita berpikir positif saja. Itu bukan rezeki kita. Rezeki itu terkadang datang enggak disangka-sangka dan hilang enggak ketebak bagaimana.”

Betti pun memberikan beberapa tips dalam berinternet agar terhindar dari penipuan. Diantaranya; pertama, jangan sembarangan merespons nomor yang tidak dikenal. Kedua, jangan sembarangan mengklik tautan yang dibagikan. Ketiga, pikirkan, pakai logika, dan tetap waspada.

“Saya belajar untuk lebih waspada. Kejadian ini menjadi pendorong bagi saya untuk semakin pintar berinternet,” tutur Betti.

Starlink dan Harapan Baru

Perlu menempuh sekitar 490 km perjalanan mengendarai mobil dari pusat kota Banda Aceh hingga tiba di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Perjalanan yang menghabiskan waktu tempuh hingga 11 jam tanpa jeda itu akhirnya dibagi dalam dua sesi. Sesi Banda Aceh-Langsa dan Langsa-Aceh Tamiang. Bukan hanya demi mencegah efek kelelahan akut selama perjalanan di bulan Ramadhan tetapi juga karena banyaknya jalan dan jembatan rusak sulit akses yang diakibatkan oleh bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor, serta gempa bumi, yang terjadi di Aceh pada November dan Desember 2025.

Sumber Makmur adalah salah satu desa yang masyarakatnya hidup dalam ribuan hektar perkebunan sawit. Menariknya, di kecamatan ini pula berdiri Stasiun Restorasi Kawasan Hutan Tenggulun. Stasiun riset tersebut hadir dengan tujuan mengembalikan kawasan hutan lindung yang sebelumnya pernah ditanami sawit menjadi hutan tropis kembali melalui penanaman pohon tegakan seperti pohon durian, jengkol, sukun, dan sebagainya. Perlu kita ingat bersama bahwa sawit bukanlah pohon dan hektaran perkebunan sawit bukanlah hutan.

Memerlukan jarak tempuh sejauh 22 km—dengan kondisi jalan bergelombang, penuh kerikil, nyaris tanpa aspal—untuk mencapai Desa Sumber Makmur jika bertolak dari Simpang Seumadam di lintas jalan nasional Banda Aceh–Medan.. Selain akses jalan yang sulit, desa tersebut juga mengalami keterbatasan akses internet. Tower jaringan internet di sana kerap rusak. Sehingga jaringan internet yang dibutuhkan sering mengalami kendala akses.

“Saya pernah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah terkait kebutuhan perbaikan jalan/infrastruktur dan jaringan internet. Tapi hingga kini belum digubris, ” papar Betti.

Sehingga ketika Combine Resource Institution (CRI) asal Yogyakarta menghibahkan satu unit paket konektivitas darurat berupa perangkat internet satelit Starlink dan panel surya sebagai dukungan akses informasi kepada Kelompok Cendana pada Maret 2026 lalu, para anggota kelompok perempuan Desa Sumber Makmur itu tampak begitu gembira.

“Alhamdulillah, internetnya lancar,” seru Sulastri, salah seorang anggota Kelompok Cendana, girang.

Kemudian Betti memaparkan salah satu kendala terbesar yang dihadapi kelompok perempuan di bidang ekonomi konservasi adalah keterbatasan akses internet untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka secara daring. Jenis produk yang dipasarkan Kelompok Cendana di antaranya jamur tiram, tepung pisang dan ubi, serta berbagai produk daur ulang dari olahan limbah lidi sawit dan sampah plastik.

Kendala lain terkait akses internet yang dirasakan anggota Kelompok Cendana adalah ketika harus mengunggah data-data berukuran besar hasil patroli hutan yang dilakukan oleh para ranger perempuan. Orang-orang muda ditugaskan untuk mengirimkan informasi kondisi hutan terkini di sekitar mereka. Namun karena lemahnya akses internet, mereka terpaksa pergi ke salah satu kafe di desa sebelah yang jarak tempuhnya tidak dekat dengan kondisi jalan bergelombang penuh bebatuan. Bukan hanya tantangan jarak yang melelahkan dan kondisi jalan yang cenderung tidak aman, lebih dari itu, para anggota bertugas kembali harus merogoh kocek pribadi demi membayar minuman, cemilan, sekaligus paket starlink di tempat tersebut.

“Kehadiran starlink ini mengurangi masalah akses internet yang kami hadapi. Jadi agak meringankan beban,” ungkap Betti sembari berterima kasih.

Internet Newbie

Walau sama-sama lahir sebagai generasi awal milenial, pengalaman eksplorasi internet Sulastri berbeda jauh dibandingkan Betti Lestari. Kalau Betti sudah akrab dengan internet sejak 10 tahun lalu, Lastri justru baru menggunakan internet sejak tiga bulan terakhir, persisnya setelah bencana ekologis melanda Sumatera.

“Karena keadaan ekonomi, jadi belum bisa beli,” papar Lastri terkait alasannya tak kunjung memiliki telepon pintar. “Anak-anak pun banyak yang sedang sekolah, jadi kita mementingkan sekolah anak-anak dulu,” imbuh ibu empat anak itu.

Selaku ibu, Lastri cenderung lebih sering mengalah demi memenuhi kebutuhan buah hati dan keluarganya. Namun perempuan kelahiran Juni 1982 tersebut mengaku merasa sering ketinggalan informasi karena tidak dapat menggunakan internet. Padahal setelah menggunakan smartphone, Lastri semakin menyadari betapa dia merasa lebih produktif dengan mengakses internet positif.

“Belanja sekarang bisa pakai hp. Mau jualan juga bisa pakai hp. Bisa promosi online juga. Dulu tidak tahu apa-apa,” sebut Lastri mencurahkan isi hatinya.

Selain tujuan mengakses informasi dan menjaga koneksi daring sesama anggota Kelompok Cendana, Lastri menyebutkan alasan utamanya berhijrah dari ponsel jadul ke ponsel pintar adalah demi mendukung kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

“Sekarang seluruh wali murid harus punya smartphone. Sebab semua tugas sekolah anak-anak dikirimkan melalui grup WhatsApp,” paparnya.

Secara umum, Lastri menggunakan gawainya untuk berkomunikasi, mendukung pembelajaran sekolah anak, dan sesekali mengakses hiburan melalui media sosial. Internet juga digunakan olehnya bersama anggota Kelompok Cendana lainnya untuk mempromosikan produk-produk kreasi kelompok mereka seperti piring lidi sawit serta tikar dan tas anyaman dari limbah plastik di marketplace.

“Rasanya enggak nyangka. Kok bisa kreasi buatan tangan saya dibeli, bahkan hingga ke luar negeri. Itu kan limbah!” Turur Sulastri, “Bangga saya. Limbah yang dibuang bisa saya oleh menjadi uang,” kisahnya.

Kemudian saat ditanyakan tentang pengalamannya mengakses informasi resmi terkait bencana melalui internet, sontak dia menggelengkan kepala dan berkata, “tidak pernah”. Lastri dan keluarganya terbiasa membaca tanda-tanda alam di sekitar secara langsung dibandingkan mencari informasi terkait bencana melalui internet.

“Kami memerhatikan perilaku semut. Kalau gerombolan semut sudah merayap ke dinding atas, itu tandanya banjir akan segera tiba,” jelasnya.

Namun, selaku masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang hidup di wilayah rawan bencana seperti Tenggulun, mau tidak mau Lastri dituntut untuk bisa berdamai dengan potensi bencana banjir berulang. Dia lantas membagikan segelintir kearifan lokal terkait tata cara menghadapi banjir di wilayahnya. Kata Lastri, jika banjir datang tanpa kehadiran hujan, maka kemungkinan air surut dengan cepat. Namun, tambahnya, jika banjir hadir disertai hujan gerimis tanpa henti, dia menyarankan untuk segera mengungsi ke wilayah aman yang lebih tinggi.

“Memang sebagai perempuan, kita sering merasa tidak nyaman hidup di pengungsian. Harus selalu berpakaian labuh dan tidak bebas bergerak seperti di rumah,” kisahnya, “Mau pindah rumah, uang pun engga ada. Ya sudah, berdamai saja dengan keadaan,” imbuh Lastri yang sempat mengungsi selama 3 hari selama bencana dahsyat pada November 2025 silam.

Banyak tantangan dan perubahan skenario hidup yang harus dihadapi oleh masyarakat di wilayah rawan bencana seperti yang dialami Lastri dan keluarganya. Tidak sedikit waktu dan tenaga yang terkuras saat harus kembali membersihkan tempat tinggal yang basah dan tergenang lumpur. Ditambah lagi guncangan ekonomi karena harga bahan pokok yang seketika melambung tinggi. “Saat bencana, wafer yang harganya 2 ribu jadi 25 ribu, harga bensin sempat mencapai 100 ribu per liter, bahkan air mineral sedang dihargai 25 ribu,” kenang Lastri.

Uang hasil penjualan kebun seluas 3 hektare yang seharusnya digunakan untuk membeli kebun lainnya yang berjarak lebih dekat dari rumah, berakhir terpakai demi bertahan hidup pascabencana. Dari memperbaiki lantai rumah yang rusak parah dan mengecor lubang sarang ular kobra agar tak lagi nyasar memasuki kediaman mereka.

“Cuma dapat 14 rante tanah (± ½ hektare). Selebihnya sudah habis untuk bertahan hidup. Jika menunggu bantuan, entah kapan. Sedangkan kobra sudah sering masuk rumah. Kan takut!!” Lastri berkisah, raut wajahnya gelisah.

Saat membandingkan kondisi dahsyatnya bencana banjir bandang yang dia hadapi pada tahun 2006 dan 2025 jika dikaitkan dengan kehadiran internet, Lastri pun berkomentar. “Lumayan 2025 ini. Walau internet terputus sementara, masih tetap bisa saling berkomunikasi nantinya. Dulu di 2006 tanpa internet, untuk mengetahui kabar keluarga saja, kita harus datang dan lihat langsung sendiri. ”

Menariknya, walau tergolong newbie di dunia perinternetan, Lastri tetap menyetujui pentingnya kehadiran internet dalam merespons bencana. “Bedalah! Orang yang punya internet akan dapat informasi lebih cepat. Sedangkan saya, enggak tahu apa-apa kecuali diberi tahu langsung,” jelasnya.

Perempuan yang menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar ini berharap kehadiran internet pada ponsel pintarnya dapat menambah pengetahuan dan informasi yang dapat mencerdaskannya di masa depan. “Sedih rasanya ketika enggak tahu apa-apa. Semoga saya bisa lebih pandai dalam menggunakan internet. Agar enggak ketinggalan informasi lagi,” ungkap Sulastri.

Internet Bagi Teman Disabilitas

Bak kata pepatah, “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Dari Aceh Tamiang, cerita perempuan milenial terkait internet dan bencana berpindah ke Aceh Utara. Penuturan jujur dari pengalaman khas perempuan menghadapi kedahsyatan bencana dan bagaimana internet hadir di kehidupan seorang Disabilitas Tunadaksa (disabilitas fisik tangan dan kaki).

Lainawidar, alias Kak Na, demikian namanya dikenal. Dia memiliki sekelebat memori baik saat menggunakan internet dari gawai saudaranya. Sebuah fenomena yang menurutnya langka. Video yang membuktikan bahwa sejatinya di dunia ini dia tidaklah sendirian.

“Wah, ternyata ada juga orang yang kondisinya mirip saya. Masih muda dan sukses pula. Saya jadi terinspirasi,” seulas senyum pun muncul membingkai wajah sendunya.

Hal itu tampaknya menjadi satu-satunya memori baik bagi Kak Na terkait penggunaan internet. Walau ingin mengeksplorasi internet lebih jauh, tetapi dia tidak memiliki ponsel pintarnya sendiri. Anak terakhir dari enam bersaudara ini hanya bisa berpuas hati menjangkau dunia luar melalui telepon dan sms dari ponsel jadulnya.

“Pernah lihat tapi tidak pernah pakai perangkat internet. Mereka punya informasi yang cepat karena ada internet di hp-nya,” paparnya. Walau ingin mengeksplorasi internet lebih jauh, Kak Na paham kalau kondisi ekonomi keluarganya tidak cukup ramah untuk menghadirkan ponsel pintar untuk dia miliki.

Kesulitan semakin bertambah setelah bencana ekologis berupa banjir bandang setinggi 5 meter meluluhlantakkan rumah keluarganya. Sempat terjatuh dan terbawa air banjir, Kak Na nyaris putus asa. Lantas dia meminta keluarganya untuk segera pergi menyelamatkan diri dan meninggalkannya seorang diri. Namun sang abang menolak ide gila itu dan tetap berusaha mengevakuasi mereka berdua ke tempat yang aman.

“Saya merasa terbatas karena perbedaan fisik. Mereka bisa jalan sendiri, saya kan enggak!” Ungkap Kak Na, suaranya serak, kedua bola matanya berkaca-kaca.

Pengalaman khas perempuan disabilitas dirasakan langsung oleh Kak Na selama berada di pengungsian. Tidak ada hal yang bisa dibawa, kecuali dirinya sendiri, saat berusaha lari dari amukan air bah.

Selama dua malam Kak Na terus memakai pakaian basah di pengungsian. Tidak ada air untuk diminum, konon lagi untuk membersihkan diri. Padahal saat itu dia sedang menstruasi. Bahkan dia sempat terserang demam tinggi dan mengalami diare. Bantuan baru tiba hari kelima pascabencana.

“Rasanya sulit. Seandainya ada pertolongan untuk mengganti celana dalam dan pembalut, pasti bisa lebih nyaman,” pikirnya saat itu.

Menurut pengamatan Lainawidar, saat bencana melanda, orang-orang tidak lagi sibuk dengan gawainya. Tak ada aktivitas kabar-mengabari. Setiap orang sibuk menyelamatkan diri dan mencari tempat teraman untuk mereka tuju.

Kecamatan Sawang di Aceh Utara tak ubahnya seperti Kecamatan Tenggulun di Aceh Tamiang. Masyarakat di kedua tempat itu sudah sangat familier dengan kondisi bencana banjir berulang. Namun yang menarik, warga di kedua lokasi menyatakan bahwa bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor pada penghujung 2025 silam merupakan versi terdahsyat sejauh ini.

Di Aceh Utara sendiri, bencana besar yang tercatat sejarah telah terjadi sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1983, 2000, dan 2025. Masyarakat setempat percaya bahwa tingginya intensitas bencana sebanding dengan maraknya penebangan pohon di wilayah pegunungan dan eksploitasi galian C di Sungai Sawang. Alhasil, suhu di Sawang dirasa semakin panas dan rasa durian pun dipercaya semakin hambar, belum lagi bencana yang hadir semakin meresahkan dari tahun ke tahun disebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan perubahan iklim.

“Takut! Apalagi kalau suasana mendung, langsung panik. Bagaimana kalau banjir lagi?” Jawab perempuan kelahiran 1984 tersebut saat ditanya tentang kondisinya terkini.

Saat ditemui, Kak Na dan keluarganya sudah kembali ke rumah mereka. Rumah itu diselimuti debu halus kecoklatan yang menempel di sekeliling dinding rumah. Di berbagai sudut di luar rumah terdapat tumpukan-tumpukan lumpur yang belum sepenuhnya kering. Suasana Sawang masih terasa cukup mencekam walau nyaris mencapai 3 bulan pascabencana.

“Bencana membuat kondisi di sekitar saya lebih sulit. Kondisi sekitar rumah menjadi becek dan licin. Sedangkan bantuan dukungan khusus untuk disabilitas seperti alat bantu jalan (walker) belum juga saya dapatkan,” papar perempuan yang memiliki keahlian menjahit dan merangkai bunga ini.

Perempuan Sawang yang menamatkan pendidikannya hingga di bangku SMP ini mengaku bahwa salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang perempuan disabilitas sepertinya adalah toilet khusus di dalam rumah. Sehingga dapat memperkecil risiko kecelakaan saat harus mengakses kamar mandi di luar rumah yang cenderung jauh dan licin.

Saat ditanya tentang pengalamannya menyaksikan informasi terkait bencana di internet, Kak Na menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat dari media sosial di ponsel pintar yang saudaranya tunjukkan. Terkadang dia ikut nimbrung untuk sesekali melihat tontonan yang disaksikan oleh anggota keluarganya melalui gawai masing-masing.

“Saya sering penasaran melihat orang-orang yang berinternet. Kok sepertinya mereka asyik sekali ya?” Ungkap Kak Na. “Saya berharap bisa punya hp internet juga. Bisa jadi saya enggak bisa ke mana-mana, tetapi melalui akses internet, saya bisa tetap terinspirasi dan mengurus diri sendiri,” tutup Lainawidar.

Demikianlah kisah tiga serangkai perempuan milenial sebagai pengguna internet dan penyintas bencana di Aceh. Betti Lestari menjadi sentral cerita dan dua narasi lainnya dari Sulastri dan Lainawidar memperkaya ragam sudut pandang akan pengalaman khas perempuan dengan kondisi fisik, latar belakang ekonomi, dan lokasi tinggal yang berbeda. Semoga terdapat satu dua hikmah yang dapat dipetik dari ragam pengalaman dan pembelajar yang telah dibagikan oleh ketiganya. Terima kasih telah membaca.[]

Dari Desa untuk Pembangunan: Menguatkan Kedaulatan Data Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya

Posted on March 17, 2026 by irvan galuh

Sampai saat ini, banyak desa di Indonesia masih mengalami proses pendataan yang sering datang silih berganti. Ada pendataan kemiskinan, kesehatan, potensi desa, hingga berbagai program nasional lainnya. Aparat desa mengisi formulir, membantu survei, atau memfasilitasi petugas lapangan. Namun ketika pemerintah desa membutuhkan data untuk merencanakan pembangunan wilayahnya sendiri, tidak jarang mereka harus kembali mencari—bahkan memulai dari awal.

Situasi seperti ini memperlihatkan satu persoalan mendasar: desa sering menjadi objek pengumpulan data, tetapi belum tentu menjadi pemilik data dari data mereka sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya membalikkan situasi ini mulai tumbuh di berbagai daerah. Salah satunya lewat penguatan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diinisiasi oleh Combine Resource Institution (CRI) yang mendorong desa mengelola data lebih mandiri dan terhubung dengan sistem data pemerintah daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak yang meliputi pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil lain.

Upaya yang CRI lakukan, sudah dimulai sejak sekitar satu dasawarsa terakhir. Bekerja sama dengan pemerintah daerah di tiga kabupaten di Yogyakarta: Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. CRI mengembangkan aplikasi berbasis website yang dapat membantu desa-desa untuk dapat mengelola data mereka sendiri. Data tersebut kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan desa-daerah. Tahun berganti, intervensi ini menjalar ke luar Yogyakarta, salah satunya adalah Kabupaten Buleleng, Bali.

Ketika Sistem Informasi Desa Tidak Lagi Hanya Etalase

Sistem informasi desa selama ini sering dianggap hanya sebagai website desa, tempat untuk menampilkan berita kegiatan atau profil wilayah. Padahal, jika dikelola dengan baik, sistem tersebut dapat menjadi alat penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Di dalam ekosistem SID Berdaya, fungsi utama yang dituju sejak awal adalah sistem pengelolaan data desa yang membantu pemerintah desa mengelola berbagai informasi secara lebih sistematis. Di Kabupaten Sleman, misalnya, penguatan sistem ini dilakukan melalui pelatihan teknis serta pengembangan berbagai fitur baru. Mulai dari survei kepuasan masyarakat, integrasi data kebudayaan, hingga sistem pelaporan desa/kalurahan yang terhubung dengan mekanisme tata kelola data di tingkat kabupaten.

Upaya tersebut membuka ruang bagi desa untuk memanfaatkan data secara lebih aktif dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Belajar dari Buleleng: Desa sebagai Produsen Data

Cerita menarik juga muncul dari Kabupaten Buleleng, Bali. Di wilayah ini, penguatan SID Berdaya berjalan seiring dengan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Program Desa Cantik selama ini umumnya berfokus pada peningkatan literasi statistik di tingkat desa, yang sering kali berlangsung dalam bentuk pertemuan untuk perencanaan hingga pendampingan di desa terpilih pada tahun tertentu. Namun di Kabupaten Buleleng, pendekatan ini dikembangkan lebih jauh melalui integrasi dengan SID Berdaya. Literasi statistik tidak berhenti pada pemahaman, tetapi dilanjutkan hingga tahap produksi informasi. Desa didorong untuk memahami, mengolah data informasi statistik tingkat desa ke dalam infografis, dan menampilkan hasil tersebut secara publik melalui menu khusus “Desa Cantik” di aplikasi SID Berdaya. Dalam menu tersebut, berbagai informasi terkait pelaksanaan program dapat mudah diakses sebagai informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Data Potensi Desa (Podes), misalnya, secara khusus diintegrasikan ke dalam SID Berdaya sebagai data-set untuk optimalisasi “Desa Cantik” karena berisi data mikro dalam ruang lingkup BPS. Sehingga dapat digunakan sebagai rujukan pembangunan baik di tingkat desa maupun kabupaten. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Melalui kolaborasi tersebut, data desa tidak lagi berhenti sebagai arsip administratif. Ia mulai ditempatkan sebagai fondasi bagi pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Salah satu rencana yang berkembang adalah memanfaatkan integrasi SID Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) sebagai bagian dari penyusunan Satu Data Kemiskinan dan optimalisasi penerapan Desa dan Kelurahan Presisi di Kabupaten Buleleng. Jika upaya ini berjalan konsisten, data yang diproduksi desa dapat langsung berkontribusi dalam perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah sekaligus mendukung perwujudan kedaulatan desa atas datanya sendiri.

Dampak yang Mulai Terlihat

Evaluasi pengelolaan SID Berdaya di 129 desa di Kabupaten Buleleng menunjukkan sejumlah perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Sistem ini membantu desa:

meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat,
mengelola data administrasi dan kependudukan secara lebih rapi,
membuka kanal komunikasi layanan publik,
mempromosikan potensi desa kepada masyarakat luas,
serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Perubahan ini memperlihatkan bahwa penguatan sistem informasi desa tidak semata soal digitalisasi. Secara tidak langsung, perubahan ini bermaksud untuk membiasakan mekanisme pengawasan dalam rangka akuntabilitas penerapan program-program di supra-desa yang selama ini belum optimal. Lebih dari itu, ia membuka ruang bagi desa untuk membangun ekosistem pengetahuan tentang wilayah dan masyarakatnya sendiri.

Tantangan yang Masih Mengemuka

Meski berbagai praktik baik mulai muncul, pembangunan ekosistem data desa masih menghadapi sejumlah tantangan.

Di tingkat nasional, pembangunan data masih sering berjalan secara sektoral mengikuti prioritas masing-masing kementerian atau lembaga. Pemahaman tentang bagaimana sistem informasi desa dapat terintegrasi dengan prinsip Satu Data Indonesia dalam ruang lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga belum sepenuhnya selaras.

Di tingkat daerah, kesadaran untuk menjadikan statistik sektoral sebagai dasar perencanaan pembangunan juga belum merata. Keterbatasan anggaran, infrastruktur digital, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah masih menjadi kendala yang kerap ditemui. Akibatnya, proses verifikasi dan validasi data sering kali belum berjalan optimal sebelum data tersebut digunakan sebagai rujukan kebijakan dan program-program di tingkat nasional.

Dari Desa, untuk Desa

Gagasan membangun Indonesia dari desa sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam beberapa gagasan nasional, desa telah ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Hanya saja, praktik penerapannya belum selalu selaras dan konsisten. Minimnya sorotan dan catatan kritis membuat berbagai upaya—termasuk dalam pembangunan dan kedaulatan data desa—masih menyisakan pe-er bersama.

Di tengah situasi tersebut, penguatan kapasitas desa dalam mengelola data mereka sendiri menjadi semakin penting. Ketika desa memiliki sistem dan kemampuan untuk mengelola data mereka sendiri, desa tidak lagi hanya menjadi lokasi pengumpulan data. Bukan sebagai objek data, melainkan subjek data yang berdaulat. Mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami kondisi masyarakat, merumuskan prioritas pembangunan, dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warganya.

Pada titik inilah penguatan sistem informasi desa menjadi lebih dari sekadar proyek teknologi. Ia menjadi bagian dari upaya yang lebih besar: membangun kedaulatan data dari desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Siasat Solidaritas Pendidikan Literasi Digital

Posted on March 3, 2026 by irvan galuh

Menjadi seorang pendidik sekolah dasar (SD) di pesisir selatan pulau Jawa yang rawan dengan ragam bencana, dibutuhkan kecerdasan untuk bersiasat. Salah satu perkiraan bencana yang akan sangat berdampak di wilayah tersebut adalah gempa bumi skala besar bernama megathrust, sehingga ancaman tsunami pun juga menyertai.

Berbagi Ruang dengan Bencana

Terletak kurang dari dua kilometer dari bibir pantai, sebuah SD di Cilacap selalu siaga bencana terjadi. Sama halnya dengan sebuah sekolah di Trenggalek, Jawa Timur, gempa tektonik mengancam kapan saja. Di Kulonprogo, Yogyakarta, selain kedua bencana tersebut juga mengancam, isu relokasi sekolah menambah kecemasan para pendidik dan orangtua, ketika bangunan sekolah baru yang disediakan tidak begitu bisa dipastikan kualitas keamanannya dari ancaman bencana. Pada akhirnya, definisi atas situasi bencana menjadi semakin kompleks, karena bukan lagi fenomena alam, melainkan situasi politik–saat rangkaian protes pada Agustus 2025 lalu terjadi, beberapa sekolah di Jawa Tengah diliburkan. Pendidik pun bersiasat, tetap libur, memberi tugas, atau tetap berlangsung tanpa tatap muka?

Selama pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar mengalami kelumpuhan; interaksi fisik sangat dibatasi karena menyebabkan penularan hingga kematian; akhir dari pandemi tidak pasti, sedangkan anak-anak memerlukan akses pendidikan. Pada saat itu, teknologi seakan-akan menjadi panasea, obat dari segala obat. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi model untuk mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan bantuan teknologi; minimal ada satu gawai yang terhubung dengan internet di setiap rumah tangga. Pada titik ini, pendidik juga menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; yang dipaksa untuk berinovasi tanpa pembekalan yang memadai.

Raeni, seorang guru di SD Negeri Ciandum, Tasikmalaya, mengatakan bahwa di era digital ini, perkembangan teknologi itu sangat pesat. Karena itulah, dia khawatir terhadap anak-anak didiknya.

“Kebetulan saya adalah guru kelas 5. Anak kelas 5 di kelas saya itu hampir semuanya sudah mempunyai gawai dan mempunyai media sosial masing-masing, seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain,” kata Raeni. ”Kekhawatiran saya adalah anak-anak sering bermain media sosial daripada belajar… tanpa memperhatikan keamanan-keamanan dari penggunaan media sosial tersebut. Anak-anak tidak bisa membedakan mana berita hoaks, mana berita fakta. Jadi hanya dimakan mentah-mentah.”

Kebiasaan mengajar di kelas tatap muka tiba-tiba harus melihat satu layar penuh dengan wajah semua siswa bukan perkara mudah untuk diterima begitu saja. Beberapa hal yang membuat mereka gagap misalnya bagaimana membuat kuis interaktif, mempertahankan anak tetap fokus, memastikan tugas dikerjakan dengan jujur, hingga persoalan teknis ketika gawai harus dipakai bergantian, karena dalam satu rumah tangga ada lebih dari satu orang yang membutuhkannya dalam waktu yang bersamaan. Bisa dibayangkan kecerdikan sekaligus kebingungan para pendidik waktu itu.

Usai pandemi dinyatakan berakhir, kegiatan PJJ masih diadaptasi oleh sebagian pendidik, karena dianggap efisien. Sayangnya, selama ini, model PJJ dijalankan tanpa pembekalan literasi digital yang cukup, yang berdampak pada pengabaian keamanan digital. Satu kecemasan tentang keamanan fisik karena bencana terobati, keamanan digitalnya belum terproyeksi.

Nur Wahyu Prabowo, guru Pendidikan Agama Islam dari SD Negeri Pacitan, mengungkapkan, “Jadi tantangannya yang paling sulit dihadapi guru, tenaga pendidikan di sekolah itu adalah mengawasi penggunaan media digital yang di luar sekolah… Itu salah satu tantangannya, khususnya saya sebagai tenaga pendidik, untuk mengontrol anak-anak ini harus bisa menggunakan media digital dengan baik.”

Situasi ini dibaca sebagai ancaman baru di daerah-daerah rawan bencana, terutama pesisir. Literasi digital muncul untuk memitigasi apabila kelak terjadi bencana selain pandemi, atau bahkan serupa. Combine Resource Institution (CRI) bersama Pujiono Centre dan didukung oleh Internet Society (ISOC) Foundation mengajak 39 sekolah yang tersebar di delapan wilayah pesisir selatan pulau Jawa untuk menjalankan serangkaian kegiatan berkelanjutan tentang literasi digital. Salah satu tujuannya agar kelak jika perlu melakukan PJJ kembali, daerah ini sudah siap dengan PJJ yang aman secara holistik.

Kerja Bersama, Delapan Kabupaten di Pesisir Selatan Jawa

Setiap sekolah di delapan kabupaten memiliki keunikan, baik dari segi sosio kulturalnya maupun tantangan infrastruktur. Keragaman tingkat literasinya pun cukup berwarna, baik literasi secara umum maupun literasi digital. Kesadaran tentang keamanan informasi dan perangkat hingga pendampingan orangtua dan anak terkait gawai dan sumber informasi adalah temuan menarik yang setiap daerah, bahkan sekolah memiliki cerita yang berbeda-beda.

Di Cilacap, tujuh sekolah tersebar di tiga titik lokasi. Enam di antaranya terbagi dalam dua kampus terpadu. Para siswa akan melewati satu gerbang yang sama, meski almamater mereka berbeda. Cilacap menjadi satu-satunya kabupaten dalam program ini yang masih memiliki kampus terpadu. Kondisi ini cukup baik dalam memantik kolaborasi antar sekolah, karena secara lokasi sangat berdekatan bahkan satu gerbang yang sama.

Berbeda dengan Trenggalek, untuk menjangkau setiap sekolah perlu melewati medan yang cukup berliku. Sebuah sekolah bahkan tidak memiliki pintu gerbang yang ideal, atap yang tidak mampu menyangga air hujan, sehingga alat-alat elektronik di sekolah tersebut sering mengalami kerusakan. Seorang guru perempuan tinggal di dalam sekolah dan pulang seminggu sekali. Solusi dari kondisi ini tentu saja bukan pemberian smart tv.

Setelah mengikuti rangkaian pelatihan dasar, pelatihan untuk menjadi pelatih (training of trainer), pengimbasan dan pelatihan tingkat lanjut, rupanya para pendidik saling bersiasat. Beberapa kali tatap muka dan berjumpa dengan sesama pendidik dari sekolah lain, bahkan lintas kabupaten, simpul solidaritas lahir dari inisiatif mereka, karena merasakan satu kebutuhan yang sama, yaitu membumikan literasi digital kepada siswa SD dengan menarik, berdampak, dan berkelanjutan.

Di Kebumen, misalnya. Pada saat pengimbasan, antar guru dari lintas sekolah saling berkoordinasi dalam menyiapkan materi dan metode. Hasilnya, para pendidik ini menciptakan model pembelajaran yang inovatif dan berhasil menggaet antusias siswa. Menariknya, inovasi ini juga tampak dari cara mereka mengintegrasikan materi tentang literasi digital dengan mata pelajaran sehari-hari, sehingga tanpa perlu membuat kurikulum khusus tentang literasi digital, materi keamanan ini bisa tetap disampaikan dengan baik melalui mata pelajaran yang sudah ada. Misalnya, pengetahuan tentang membedakan informasi hoaks dan fakta bisa dimasukkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia, etika digital bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Begitu juga saat pelatihan tingkat lanjut. Diskusi dan rencana semakin berkembang ketika para pendidik mulai merespons tentang kecerdasan artifisial. Kemampuan mereka dalam menguji coba mesin ini ditantang dengan siasat mengembangkan bahan ajar yang aman. Perkembangan teknologi yang sangat mudah diserap oleh peserta didik sedikit mencemaskan mereka, sehingga menantang diri untuk mencoba segala bentuk kecerdasan artifisial juga menjadi pengalaman unik. Mereka membaginya satu sama lain, mulai dari nama atau jenis mesinnya, cara kerja, hingga perbandingan antara satu mesin dengan mesin lainnya.

“Saya sudah pernah memberikan pembelajaran lewat kuis dan ternyata anak-anak lebih suka, lebih menarik dan lebih aktif untuk mencoba hal tersebut… Dengan cara itu anak-anak lebih antusias belajarnya. Jadi tidak monoton duduk di kelas tapi mereka aktif bergerak… AI atau pun alat digital lainnya menurut saya sangat membantu pembelajaran, positifnya banyak,” ucap Nia Sulastri, Guru SD Negeri 2 Pangandaran, Jawa Barat.

Program yang semula dirancang untuk membumikan literasi digital justru berjalan lebih jauh menjadi ruang untuk saling belajar bersama. Kolaborasi ini juga terwujud dari dukungan para sekolah yang proaktif mendorong para pendidiknya untuk mengupayakan yang terbaik dan terbuka pada setiap perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin hari terkesan semakin memudahkan mobilitas manusia, tidak terkecuali para pendidik ini, memunculkan tantangan baru untuk tetap berjalan bersama tanpa tunduk pada pencurian data dan privasi. Solidaritas untuk saling mengingatkan dan membagi pengalaman mencoba teknologi, serta menambal sulam pengetahuan tentang keamanan di baliknya adalah upaya untuk menjaga agar hubungan antara manusia dengan teknologi bukanlah sebentuk ketergantungan. Teknologi yang diciptakan dari, oleh, dan untuk manusia adalah sebuah ikhtiar untuk bersiap dalam menghadapi berbagai situasi maupun ancaman, baik fisik maupun digital, yang lahir dari kolektivisasi pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan terus berkembang.[]

Building a Digital Fortress on the Southern Coast: A Closer Look at the SCILLS Program in Kebumen

Posted on February 19, 2026 by irvan galuh

Combine Resource Institution (CRI), Pujiono Centre, and the Internet Society Foundation (ISOC Foundation) visited Tegalretno Elementary School in Kebumen, Central Java, on February 12, 2026, to observe the implementation of the Strengthening Community Internet Literacy and Learning for Safety (SCILLS) project “Improvement of School Internet Network Infrastructure and Internet Safety Training for Teachers, Parents, and Students in Elementary Schools in Disaster-Prone Areas on the South Coast of Java, Indonesia.” The visit aimed to assess how digital literacy and online safety education are being delivered in disaster-prone areas along the southern coast of Java.

During the visit, representatives from CRI, Pujiono Centre, and ISOC Foundation observed classroom sessions covering topics such as identifying hoaxes versus facts, online safety practices, and the use of Google’s online tools. The delegation also held discussions with school staff to understand implementation challenges and gather feedback from educators. This visit allows them to first-hand witness how digital literacy and digital safety are taught in the classroom and how students engage with the material. This digital initiative equips students in vulnerable regions with essential skills and knowledge to navigate the digital world safely, responsibly, and optimistically.

Additionally, the ISOC Foundation team had previously visited Giripurwo Public Elementary School in Gunungkidul—another SCILLS project site run by CRI and Pujiono Centre—on November 21st, 2024. The SCILLS project is an initiative that promotes digital literacy and has been implemented in 39 schools across 8 coastal districts of southern Java in order to increase digital competence among the vulnerable communities. SCILLS project also trains teachers and parents, strengthening school internet infrastructure, and curriculum support to ensure sustainable impact and community resilience.

In an interview with Jenn Beard, Senior Program Officer at ISOC Foundation, she stresses the importance of how the “internet” and “online safety” play an important role in emergency response, particularly in disaster-prone regions. She emphasized that strengthening digital literacy supports community resilience and ensures continuity of learning during emergencies.

During the classroom observation in Kebumen, students participated in interactive sessions related to digital literacy. The session provided insights into how the program contributes to strengthening students’ awareness of online risks and their ability to access reliable information. For schools in disaster-prone areas, access to reliable information and safe digital practice becomes increasingly urgent. Especially when digital platforms are the crucial form of fast communication and learning during emergencies. This observation provided valuable insight into how the program strengthens the students’ confidence in utilizing the internet.

The visit to Tegalrento Elementary School forms part of ongoing partnership efforts between CRI, Pujiono Centre, and ISOC Foundation to monitor program implementation and ensure that the SCILLS project continues to respond to local needs.

Membangun Benteng Digital di Pesisir Selatan: Mengintip Program SCILLS di Kebumen

Combine Resource Institution (CRI), Pujiono Centre, dan Internet Society Foundation (ISOC Foundation) mengunjungi SD Negeri Tegalretno di Kebumen, Jawa Tengah, pada 12 Februari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program Strengthening Community Internet Literacy and Learning for Safety (SCILLS), yang berfokus pada penguatan infrastruktur jaringan internet sekolah serta pelatihan keamanan internet bagi guru, orang tua, dan siswa sekolah dasar di wilayah rawan bencana pesisir selatan Jawa.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bagaimana literasi digital dan edukasi keamanan internet dijalankan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan risiko bencana tinggi.

Selama berada di sekolah, perwakilan CRI, Pujiono Centre, dan ISOC Foundation mengikuti sesi pembelajaran di kelas. Materi yang diajarkan antara lain mengenali hoaks dan fakta, praktik aman berinternet, serta pemanfaatan berbagai perangkat daring seperti Google Tools. Tim juga berdiskusi dengan para guru dan pihak sekolah untuk mendengar pengalaman mereka, memahami tantangan yang dihadapi, serta menerima masukan untuk perbaikan program ke depan.

Melalui kunjungan ini, para mitra dapat melihat secara langsung bagaimana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran digital. Program ini membantu anak-anak di wilayah rentan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat menggunakan internet secara aman, bertanggung jawab, dan percaya diri.

Sebelumnya, pada 21 November 2024, tim ISOC Foundation juga mengunjungi SD Negeri Giri Purwo di Gunungkidul, salah satu lokasi lain pelaksanaan SCILLS yang dijalankan oleh CRI dan Pujiono Centre.

Program SCILLS sendiri telah berjalan di 39 sekolah yang tersebar di 8 kabupaten pesisir selatan Jawa. Selain meningkatkan kapasitas literasi digital siswa, program ini juga melatih guru dan orang tua, memperkuat infrastruktur internet sekolah, serta mendukung integrasi materi dalam kurikulum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan komunitas, khususnya di wilayah rawan bencana.

Dalam kesempatan kunjungan, Jenn Beard, Senior Program Officer di ISOC Foundation, menekankan bahwa akses internet dan pemahaman tentang keamanan digital memiliki peran penting dalam situasi darurat, terutama di daerah rawan bencana. Menurutnya, penguatan literasi digital menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan komunitas serta menjaga keberlanjutan proses belajar ketika terjadi kondisi darurat.

Selama sesi observasi di Kebumen, siswa terlihat aktif mengikuti diskusi dan praktik interaktif. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana program SCILLS membantu meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko di ruang digital serta kemampuan mereka dalam mengakses informasi yang dapat dipercaya. Bagi sekolah di wilayah rawan bencana, akses pada informasi yang akurat dan praktik digital yang aman menjadi semakin penting, terutama ketika internet menjadi sarana utama komunikasi dan pembelajaran saat terjadi krisis.

Kunjungan ke SD Negeri Tegalretno menjadi bagian dari komitmen bersama CRI, Pujiono Centre, dan ISOC Foundation untuk terus memantau pelaksanaan program serta memastikan bahwa program ini tetap relevan dan menjawab kebutuhan nyata khususnya dalam mendukung proses pembelajaran.

Michelle Nguyen adalah mahasiswa S1 di Universitas Princeton yang sedang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui Bridge Year Program. Dia berasal dari Vietnam dan tinggal di Amerika Serikat. Ia memiliki minat terhadap sains, engineering, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan teknologi. Saat ini dia terlibat sebagai pemagang di Combine Resource Institution.

Lindungi Anak di Ruang Digital, Peluncuran Modul Menjadi Guru Sekolah Dasar di Era Digital.

Posted on December 19, 2025 by irvan galuh

Combine Resource Institution bersama Pujiono Centre dan didukung oleh Internet Society Foundation telah menyusun modul Menjadi Guru Sekolah Dasar di Era Digital. Modul tersebut menjadi pelengkap dari inisiatif program SCILLS (Strengthening Communities, Improving Lives and Livelihoods), program peningkatan ekosistem literasi digital di sekolah yang melibatkan guru, orang tua, dan murid yang diimplementasikan di 8 kabupaten wilayah rawan bencana sepanjang pesisir selatan pulau Jawa (Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen Kulon Progo, Gunung Kidul, Pacitan, dan Trenggalek).

Modul Menjadi Guru Sekolah Dasar di Era Digital dapat menjadi panduan, bukan hanya bagi guru namun juga orang tua, untuk memiliki wawasan pentingnya literasi digital dan perlindungan anak. Melalui pendekatan yang kontekstual dan ramah pengguna, modul ini mendorong guru dan orang tua untuk lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Sehingga dapat membentuk generasi pembelajar yang cerdas, kritis, dan terlindungi di ruang digital.

Ini sebagai respon strategis dan konkrit atas situasi dimana tingkat penetrasi internet ke dalam keseharian anak Indonesia sangat tinggi. Ada beberapa indikator yang mencerminkan hal ini. Pertama, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 menunjukkan bahwa anak berusia 7-17 tahun yang mengakses internet sebesar 74.85% di seluruh Indonesia dan yang menggunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi sebesar 34,78%. Kedua, tingginya tren kejahatan-kejahatan digital yang mengintai anak. Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan cyber crime. Angka tersebut mencakup 2% dari total pengaduan dalam klaster Perlindungan Khusus Anak dan menempati peringkat ketiga dalam jumlah pengaduan, dengan kasus yang paling sering dilaporkan adalah anak korban kejahatan seksual dan cyberbullying.

Anak, sebagai subjek yang rentan, tidak bisa dilepaskan tanpa konteks lingkungan terdekatnya yakni lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Orang tua, sebagai pengampu anak di lingkungan keluarga, berperan sangat penting dalam membentuk kebiasaan sehat anak dalam menggunakan teknologi. Orang tua tidak harus menjadi ahli digital, tetapi cukup hadir dan terlibat secara aktif.

Sementara peran guru sebagai pihak yang paling sering berinteraksi dengan anak di sekolah, kini menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Peran guru telah bergeser: dari penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran, sekaligus pendamping bagi anak dalam berpikir kritis dan berperilaku bijak di ruang digital.

Pada titik inilah peran kedua pihak tersebut perlu didukung dan dikuatkan.

Modul-ToT-Literasi-dan-Keamanan-Digital-untuk-Guru-SD Unduh

No One Left Offline: Closing the Digital Gap for Those Left Behind

Posted on December 17, 2025 by irvan galuh

Over the past decade, digital technology has developed at an unprecedented pace, reshaping how people communicate, learn, organize, and participate in social and economic life. In Indonesia, digital transformation has become a key pillar of national development, accelerated by state-led efforts to expand connectivity and digital literacy. Yet, as with many development processes, this transformation is uneven and deeply shaped by existing social inequalities.

While digital technologies increasingly connect people across regions and borders—enabling the exchange of information, culture, and collective knowledge—not all communities benefit equally. Access to stable internet, affordable devices, and relevant digital services remains unevenly distributed. Rural communities, women, people with disabilities, transgender communities, and low-income households continue to face structural barriers that limit their participation in education, economic activities, and civic life. This persistent gap reflects not only a digital divide, but also broader patterns of social and economic exclusion.

Available data illustrates the scale of this inequality. Internet penetration in Papua remains at approximately 26.3%, compared to 84.7% in Jakarta ([Indonesia.go.id][2]). Such disparities demonstrate how geographic, economic, and political conditions directly shape who can access and benefit from digital development. Without deliberate, inclusive interventions, digital transformation risks reinforcing existing inequalities and further marginalizing communities whose needs are already overlooked.

From an inclusion perspective, digital access alone is insufficient. Digital inclusion must be understood as the ability of individuals and communities to meaningfully understand, use, and shape technology in ways that support their well-being and collective agency. This requires attention to digital literacy, accessibility, affordability, and the relevance of content and platforms. Even where connectivity exists, factors such as education level, income, gender, disability, and location continue to determine who can participate fully in the digital ecosystem. Research consistently shows that women, low-educated groups, and communities in disadvantaged areas remain disproportionately excluded from digital opportunities ([SMERU Research Institute][3]).

Dokumentasi FGD pada 21 November 2025 — Dokumentasi FGD Inklusi Digital: Tantangan dan Peluang, 21 November 2025

To better understand these challenges and identify collective responses, a Focus Group Discussion (FGD) was convened involving representatives from disability communities, the Transgender Islamic Boarding School community, the Panggungharjo Family Welfare Movement, community-based internet network providers and managers, civil society organizations, academics, and journalists in Yogyakarta. The discussion aimed to map barriers and needs, identify policy advocacy priorities, and formulate shared principles and minimum standards for digital inclusion that can be applied across regions.

The discussion revealed that barriers to digital inclusion in Indonesia are multi-layered. Limited infrastructure in rural and disaster-prone areas remains a significant challenge. However, participants emphasized that less visible barriers are equally exclusionary. These include inaccessible device interfaces, non-inclusive platform design, and digital content that fails to consider linguistic, cultural, and disability-related diversity. Many government platforms and public service applications still lack basic accessibility features—such as screen readers or text-to-speech—effectively excluding people with disabilities from essential services.

Affordability also emerged as a critical concern. The cost of installing household internet infrastructure, combined with short-duration data packages, places a disproportionate burden on low-income households. At the same time, limited understanding of inclusion principles among policymakers and technical implementers—particularly in rural areas—often results in a narrow focus on technical efficiency, rather than user needs. This gap leaves vulnerable communities more exposed to digital risks such as misinformation, online fraud, and data exploitation. Media representation further compounds the problem, as minority groups are frequently portrayed in ways that are inaccurate, tokenistic, or detached from lived realities.

Diskusi kelompok 3: Platform dan Insfrastruktur. — Diskusi kelompok Platform dan Insfrastruktur

Participants noted that digital inclusion initiatives in Indonesia remain fragmented and insufficiently coordinated. Marginalized communities, particularly people with disabilities, are often excluded from early stages of planning and decision-making in digital development. When participation does occur, it is frequently symbolic rather than substantive. These dynamics reinforce a key insight from the discussion: digital exclusion is not merely a problem of weak connectivity, but a consequence of systems and policies that are not designed with diverse communities in mind.

In response, participants agreed on the need for a stronger and more inclusive regulatory foundation that positions accessibility as a non-negotiable standard in digital development. Internet access should be treated as a public service that supports community resilience and collective well-being, rather than solely as a commercial commodity. This requires policies that support community-based internet networks, ensure affordable and appropriate devices, strengthen long-term digital literacy efforts, and mandate inclusive design in public digital platforms.

Diskusi kelompok 2: Kebijakan Akses Digital — Diskusi kelompok Kebijakan Akses Digital

Three interrelated policy priorities emerged from the discussion: enforceable accessibility standards across digital services, sustainable funding for community-driven connectivity initiatives, and continuous support for digital literacy that is grounded in local contexts. Together, these priorities aim to redirect digital transformation toward inclusion and social justice, rather than reproducing existing inequalities.

Participants also articulated shared principles and minimum standards for advancing digital inclusion nationwide: universal and inclusive design, affordability, transparency, meaningful community participation, and clear accountability across stakeholders. Governments hold responsibility for setting and enforcing inclusive policies; digital platform providers must integrate accessibility from the earliest stages of design; civil society organizations play a vital role in monitoring, advocacy, and knowledge-sharing; and communities themselves must be recognized as active agents and co-creators of digital solutions.

Ultimately, strengthening digital inclusion in Indonesia requires more than technological upgrades. It demands community-centered approaches, sustained multi-stakeholder collaboration, and a commitment to inclusive governance that places people—especially those most marginalized—at the center of digital development. As Indonesia continues its digital transformation, building a safe, just, and inclusive digital ecosystem is essential to ensuring that no one is left behind.

Tak Ada yang Tertinggal dari Akses Digital: Memperjuangkan Inklusi Digital bagi Kelompok Rentan

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi digital berlangsung sangat pesat dan mengubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, berorganisasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, transformasi digital diposisikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, didorong oleh berbagai kebijakan negara untuk memperluas konektivitas dan literasi digital.[1] Namun, sebagaimana proses pembangunan lainnya, transformasi ini tidak berlangsung secara merata dan sangat dipengaruhi oleh ketimpangan sosial yang telah lama ada.

Teknologi digital memang semakin menghubungkan masyarakat lintas wilayah dan batas negara—membuka ruang pertukaran informasi, budaya, dan pengetahuan kolektif. Tetapi pada saat yang sama, tidak semua komunitas dapat menikmati manfaat tersebut. Akses terhadap internet yang stabil, perangkat yang terjangkau, serta layanan dan platform digital yang relevan masih belum setara. Komunitas di wilayah perdesaan, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas transgender, serta kelompok berpenghasilan rendah terus menghadapi hambatan struktural yang membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sipil. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan digital divide, tetapi juga memperlihatkan ketidakadilan sosial yang lebih luas.

Data menunjukkan besarnya ketimpangan tersebut. Tingkat penetrasi internet di Papua masih berada di kisaran 26,3 persen, sementara Jakarta telah mencapai 84,7 persen.[2] Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana faktor geografis, ekonomi, dan kebijakan secara langsung menentukan siapa yang dapat mengakses dan memanfaatkan perkembangan digital. Tanpa intervensi yang disengaja dan berpihak pada kelompok rentan, transformasi digital berisiko memperkuat ketimpangan yang sudah ada dan semakin meminggirkan komunitas yang selama ini kurang terdengar suaranya.

Bagi CRI, inklusi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyediaan akses internet atau perangkat teknologi. Inklusi digital menyangkut kemampuan, kepercayaan diri, dan ruang bagi individu serta komunitas untuk memahami, menggunakan, dan membentuk teknologi agar mendukung kesejahteraan dan daya tawar mereka. Hal ini menuntut perhatian pada literasi digital, aksesibilitas, keterjangkauan, serta relevansi konten dan platform digital. Bahkan ketika konektivitas tersedia, faktor pendidikan, pendapatan, gender, disabilitas, dan lokasi tetap sangat menentukan sejauh mana seseorang dapat berpartisipasi secara bermakna dalam ekosistem digital.[3]

Untuk membaca persoalan ini secara lebih mendalam dan kolektif, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan komunitas disabilitas, komunitas Pesantren Waria, Gerakan Kesejahteraan Keluarga Panggungharjo, pengelola jaringan internet berbasis komunitas, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta jurnalis di Yogyakarta. Forum ini bertujuan memetakan hambatan dan kebutuhan, merumuskan prioritas advokasi kebijakan, serta menyepakati prinsip dan standar minimum inklusi digital yang dapat diterapkan lintas wilayah.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa hambatan inklusi digital di Indonesia bersifat berlapis. Keterbatasan infrastruktur di wilayah perdesaan dan rawan bencana masih menjadi persoalan utama. Namun, peserta juga menekankan adanya hambatan yang kerap tidak terlihat, tetapi sama eksklusifnya. Di antaranya adalah antarmuka perangkat yang tidak ramah disabilitas, desain platform yang tidak inklusif, serta konten digital yang mengabaikan keragaman bahasa, budaya, dan kondisi pengguna. Banyak layanan publik dan platform pemerintah belum dilengkapi fitur aksesibilitas dasar seperti pembaca layar atau text-to-speech, sehingga menutup akses penyandang disabilitas terhadap layanan esensial.

Persoalan keterjangkauan biaya juga menjadi sorotan. Biaya pemasangan infrastruktur internet rumah tangga—seperti kabel dan tiang—ditambah paket data berdurasi pendek, menjadi beban yang tidak proporsional bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pemahaman tentang nilai dan prinsip inklusi di kalangan pembuat kebijakan dan pelaksana teknis, khususnya di wilayah perdesaan, masih terbatas. Akibatnya, pembangunan digital kerap berfokus pada efisiensi teknis, alih-alih kebutuhan nyata pengguna. Kondisi ini membuat kelompok rentan lebih mudah terpapar hoaks, penipuan daring, dan eksploitasi data. Representasi media yang kurang adil terhadap kelompok minoritas turut memperkuat eksklusi ini.

Diskusi juga menegaskan bahwa berbagai inisiatif inklusi digital di Indonesia masih berjalan terpisah dan belum terkoordinasi dengan baik. Kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, sering kali tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan layanan digital. Ketika pelibatan terjadi, tidak jarang bersifat simbolik dan belum bermakna. Temuan ini menegaskan satu hal penting: eksklusi digital bukan semata persoalan lemahnya sinyal internet, melainkan akibat dari sistem dan kebijakan yang tidak dirancang untuk semua orang.

Berdasarkan diskusi tersebut, para peserta sepakat akan pentingnya fondasi regulasi yang lebih kuat dan inklusif, yang menempatkan aksesibilitas sebagai standar yang tidak dapat ditawar dalam pembangunan dan transformasi digital. Internet perlu diperlakukan sebagai layanan publik yang menopang ketahanan komunitas dan kesejahteraan bersama, bukan semata komoditas komersial. Pendekatan ini menuntut dukungan kebijakan terhadap jaringan internet berbasis komunitas, ketersediaan perangkat yang terjangkau dan sesuai kebutuhan, penguatan literasi digital jangka panjang, serta kewajiban desain inklusif pada platform digital publik.[4][5]

Tiga prioritas kebijakan utama mengemuka dari forum ini: penerapan standar aksesibilitas yang dapat ditegakkan, pendanaan berkelanjutan bagi inisiatif konektivitas berbasis komunitas, dan dukungan literasi digital yang berkesinambungan serta berakar pada konteks lokal. Ketiganya bertujuan mengarahkan transformasi digital ke arah yang lebih adil dan inklusif, alih-alih mereproduksi ketimpangan.

Para peserta juga menyepakati prinsip dan standar minimum untuk mendorong inklusi digital secara nasional, yakni desain universal, keterjangkauan, transparansi, partisipasi komunitas yang bermakna, serta kejelasan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan dan menegakkan kebijakan inklusif; penyedia platform digital wajib mengintegrasikan aksesibilitas sejak tahap perancangan; organisasi masyarakat sipil berperan dalam pemantauan, advokasi, dan berbagi pengetahuan; sementara komunitas harus diakui sebagai subjek aktif dan rekan setara dalam merumuskan solusi digital.

Pada akhirnya, penguatan inklusi digital di Indonesia menuntut lebih dari sekadar pembaruan teknologi. Ia memerlukan pendekatan yang berpusat pada komunitas, kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang berkelanjutan, serta komitmen pada tata kelola yang inklusif. Seiring berlanjutnya transformasi digital nasional, membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan inklusif menjadi keharusan agar tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal.

Catatan kaki:

[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peta Jalan Indonesia Digital dan Kebijakan Transformasi Digital Nasional, https://www.kominfo.go.id
[2] Indonesia.go.id, Data Penetrasi Internet Nasional dan Daerah, https://www.indonesia.go.id
[3] SMERU Research Institute, Digital Inequality and Social Inclusion in Indonesia, https://smeru.or.id
[4] World Bank, Digital Development and Inclusion in Emerging Economies, https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment
[5] Association for Progressive Communications (APC), Community Networks and Meaningful Access, https://www.apc.org

Michelle Nguyen adalah mahasiswa S1 di Universitas Princeton yang sedang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui Bridge Year Program. Dia berasal dari Vietnam dan tinggal di Amerika Serikat. Ia memiliki minat terhadap sains, engineering, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan teknologi. Saat ini dia terlibat sebagai pemagang di Combine Resource Institution.

Media Komunitas Juga Harus Berkualitas: Kiat Mengolah Gambar dengan AI

Posted on October 22, 2025 by irvan galuh

Adintyo, staf program di sebuah lembaga masyarakat sipil, sering menghadapi dilema yang sama setiap kali membuat laporan atau unggahan di media sosial. Foto-foto dokumentasi kegiatan terlihat bagus, tapi seringkali ada hal-hal kecil yang mengganggu di latar belakang: misalnya orang yang lewat saat kegiatan rapat, sampah plastik berserak di lokasi, latar kabel listrik yang berantakan, dll. Hal-hal sederhana ini bisa mengalihkan perhatian dari pesan utama yang ingin disampaikan.

Dulu, solusinya tidak mudah. Menghapus objek dari foto membutuhkan keahlian desain atau biaya tambahan untuk menyewa desainer. Tapi kini, teknologi kecerdasan buatan (AI) menyediakan solusi praktis bagi siapa pun yang bekerja di ranah sosial.

Tantangan Visual di Dunia Aktivisme

Aktivis, jurnalis komunitas, dan pembuat konten media sosial kerap menghadapi kendala dalam memproduksi materi visual yang menarik. Banyak di antara mereka memiliki pesan penting untuk disebarkan, tetapi terbatas oleh kemampuan teknis atau sumber daya. Menurut laporan dari The SMERU Research Institute (2022), tantangan terbesar bagi banyak aktor masyarakat sipil di Indonesia bukan hanya akses ke internet atau perangkat, melainkan keterbatasan dalam literasi dan kompetensi digital — terutama di luar wilayah Jawa dan perkotaan. Sementara itu, Indonesia’s Digital Society Index (2023) yang disusun oleh CSIS Indonesia menunjukkan bahwa skor pada pilar Digital Skills masyarakat Indonesia masih berada di kisaran 52,7 dari 100, menandakan kesenjangan signifikan dalam kemampuan digital yang merata.

Padahal, di era dominasi media sosial, kekuatan visual memainkan peran besar. Konten dengan gambar atau video terbukti menarik perhatian publik hingga enam kali lipat dibanding teks biasa. Dalam konteks kampanye isu lingkungan, hak asasi manusia, atau pemberdayaan ekonomi lokal, visual yang kuat bukan hanya pemanis, melainkan alat komunikasi strategis.

Solusi Sederhana dari Teknologi AI

Kini teknologi pengolah gambar semakin banyak dan mudah dijangkau. Salah satunya adalah Canva, layanan pengolah gambar yang mulai menjadi pilihan utama pengguna awam. Fitur Hapus Objek di Canva menawarkan kemudahan yang dulu hanya bisa diakses lewat perangkat lunak profesional. Teknologi ini menggunakan algoritma AI untuk memahami pola dan tekstur gambar, lalu secara otomatis menghapus objek yang tidak diinginkan dan menggantinya dengan latar yang tampak alami.

Dengan cara kerja sederhana — cukup menandai area yang ingin dihapus, dan dalam hitungan detik AI menyelesaikan sisanya — siapa pun kini bisa mengedit foto tanpa harus belajar software rumit. Semua proses dilakukan langsung di browser, cukup dengan koneksi internet.

Kemudahan ini membuka peluang baru bagi banyak organisasi kecil: mereka bisa memperbaiki kualitas visual tanpa biaya tambahan besar, dan bisa fokus pada hal yang lebih penting — menyampaikan pesan.

Dampak Nyata di Lapangan

Bagi organisasi lingkungan, misalnya, foto dokumentasi tentang deforestasi sering kali terhalang oleh elemen-elemen yang tidak relevan. Kemampuan dalam mengolah visual menjadi sangat krusial agar memusatkan perhatian publik pada isu utama. Bagi jurnalis komunitas, alat ini mempersingkat waktu produksi berita visual, sehingga liputan bisa dipublikasikan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

“Kami sering butuh dokumentasi untuk laporan dan publikasi, tapi sangat terbatas dengan waktu atau anggaran untuk desainer profesional. Tools AI seperti ini membuat kerja kami lebih efisien dan hemat biaya,” ujar Dizi, staf komunikasi sebuah NGO di Yogyakarta.

Selain mempercepat proses, alat ini juga meningkatkan kemandirian. Organisasi kini dapat melatih tim internal untuk menghasilkan materi visual yang konsisten dan berkualitas, tanpa ketergantungan pada pihak luar.

Panduan Singkat Menggunakan Fitur Hapus Objek di Canva

Foto kiri sebelum menggunakan fitur. Foto kanan setelah menerapkan fitur.

Langkah 1: Masuk ke Canva.

Buka Canva di browser dan login. Jika belum punya akun, daftar gratis dengan email dan password. Proses pendaftaran kurang dari satu menit. Setelah masuk, akan muncul dashboard dengan berbagai templat dan pilihan desain.

Langkah 2: Unggah foto.

Klik “Buat desain” di pojok kanan atas, pilih “Edit foto”. Atau langsung drag-and-drop foto dari folder ke canvas Canva. Platform ini mendukung format JPG, PNG, dan HEIC. Pilih foto dokumentasi kegiatan, kampanye, atau reportase yang ingin diedit. Pastikan foto punya resolusi cukup baik, minimal 1080px.

Langkah 3: Buka Menu Edit.

Setelah foto muncul di canvas, klik gambar untuk aktifkan toolbar. Pada panel kiri atau atas layar, cari dan klik menu “Edit foto”. Akan muncul berbagai opsi seperti filter, adjust, dan crop. Scroll ke bawah sampai ketemu “Penghapus Ajaib” biasanya ditandai ikon tongkat sihir.

Langkah 4: Tandai objek yang ingin dihapus menggunakan kuas (brush).

Klik untuk aktifkan Penghapus Ajaib. Kursor akan berubah menjadi brush tool. Gunakan kursor atau jari (untuk layar sentuh) untuk brush atau tandai objek yang ingin dihapus. Tidak perlu terlalu presisi, AI sudah bisa mendeteksi batas objek otomatis.

Sapukan brush pada area objek. Untuk objek besar, bisa sapukan beberapa kali sampai semua bagian tertandai. Jika salah menandai area, tekan Undo atau Ctrl+Z.

Langkah 5: Tunggu beberapa detik hingga AI menyelesaikan prosesnya.

Dalam 2-5 detik, sistem AI akan memproses permintaan. Algoritma akan menganalisis tekstur, warna, dan pola di sekitar objek, lalu kita bisa mengisi area yang dihapus dengan latar belakang natural. Jika hasilnya belum sempurna atau masih ada sisa objek, proses menandai area tersebut bisa diulangi beberapa kali. Untuk hasil lebih detail, sesuaikan ukuran brush.

Langkah 6: Periksa hasilnya, lakukan perbaikan kecil bila perlu.

Perbesar kanvas untuk melihat detail hasil editing. Periksa area yang baru dihapus untuk pastikan tidak ada garis aneh atau warna yang tidak cocok. Kalau ada yang kurang pas, gunakan brush yang lebih kecil untuk memperbaiki area tertentu.

Langkah 7: Unduh foto dalam format yang sesuai kebutuhan (PNG atau JPG).Setelah puas dengan hasilnya, klik “Download” di pojok kanan atas. Pilih format file: PNG untuk kualitas terbaik, atau JPG untuk ukuran lebih kecil yang cocok untuk web dan media sosial. Pilih juga kualitas resolusi yang dibutuhkan. File akan tersimpan di folder download dan siap dipublikasikan.

Gunakan dengan Etika dan Kesadaran

Meski menawarkan kemudahan, penggunaan AI dalam pengolahan visual juga memerlukan kesadaran etis. Dalam konteks jurnalisme dan dokumentasi faktual, keaslian tetap harus dijaga. Fitur hapus objek sebaiknya digunakan hanya untuk menghilangkan elemen yang tidak mengubah konteks peristiwa, bukan untuk memanipulasi fakta.

Selain itu, keterbatasan teknis masih ada — terutama pada gambar dengan bayangan kompleks atau pantulan. Dalam kasus tertentu, perbaikan manual mungkin tetap diperlukan.

Dari Menghapus ke Memberdayakan

Lebih dari sekadar alat penyunting, teknologi seperti ini mencerminkan semangat pemerataan akses terhadap teknologi. Kemampuan untuk membuat konten visual berkualitas kini tidak lagi terbatas pada mereka yang memiliki sumber daya besar. Aktivis, jurnalis warga, dan pegiat komunitas kini dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pesan dan memperluas jangkauan advokasi mereka.

Pada akhirnya, tujuan dari setiap inovasi bukan hanya memudahkan pekerjaan, tetapi memperluas akses dan partisipasi. Ketika hambatan teknis teratasi, yang tersisa adalah ruang bagi ide, pesan, dan suara dari akar rumput untuk terdengar lebih jelas.

Tips Praktis:

Untuk objek dengan bayangan, hapus bayangan terlebih dahulu sebelum menghapus objek utamanya.
Gunakan ukuran kuas yang sesuai dengan objek—jika ukuran terlalu besar area yang tidak diinginkan bisa ikut terhapus.
Latar belakang dengan pola atau tekstur (seperti rumput atau dinding berpola) hasilnya akan lebih natural daripada latar belakang polos.
Jika terdapat beberapa objek yang akan dihapus, lakukan satu per satu untuk hasil lebih akurat.

Tulisan ini merupakan bagian dari upaya CRI untuk memperkenalkan teknologi yang inklusif dalam mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di era digital.

Laporan Tahunan 2024 – Annual Report 2024

Posted on October 17, 2025 by irvan galuh

[ID]

Tahun 2024 menjadi babak penting bagi Combine Resource Institution (CRI) dalam perjalanan kelembagaannya. Di tengah perubahan sosial dan politik nasional, CRI menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai organisasi masyarakat sipil yang adaptif, mandiri, dan relevan. Tahun ini ditandai oleh restrukturisasi besar di tingkat pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Ferdhi F. Putra ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur, menggantikan Elanto Wijoyono, sebagai bagian dari proses regenerasi dan penguatan kapasitas organisasi menuju arah baru.

Melalui Unit Manajemen Program dan Inovasi, CRI memfokuskan kerja pada dua pilar utama: Tata Kelola Data dan Pemberdayaan Komunitas. Dalam bidang tata kelola data, CRI terus memperkuat implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di lima wilayah, yaitu Bantul, Gunungkidul, Sleman, Lombok Utara, dan Buleleng. Program ini menjadi wujud nyata upaya demokratisasi data dan mendukung agenda Satu Data Indonesia.

Di Kabupaten Buleleng, CRI menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), yang melatih sembilan desa dalam pengelolaan data statistik agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan berbasis data valid. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi lintas sektor yang memperlihatkan potensi besar penguatan data di tingkat lokal. Selain itu, CRI bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan aplikasi TITEN, platform digital etnografi partisipatif yang mengintegrasikan teks, foto, video, dan catatan lapangan dalam satu sistem. TITEN mendapat apresiasi positif dari kalangan akademisi nasional dan internasional, sekaligus membuka ruang kolaborasi baru antara lembaga riset dan masyarakat.

Pada ranah pemberdayaan, CRI memperluas kerja dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Bersama Yayasan Tifa, CRI memfasilitasi sepuluh organisasi masyarakat sipil untuk menyusun kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP) sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022. Langkah ini membantu organisasi memahami peran mereka sebagai pengendali dan pemroses data di era digital. Di Yogyakarta, CRI juga membangun simpul keamanan digital lokal, yang memperkuat kapasitas OMS dalam menghadapi ancaman serangan siber. Program ini melibatkan pakar keamanan digital serta jaringan nasional seperti SAFEnet, TRACE, dan sejumlah organisasi di level regional maupun internasional.

Sementara itu, program SCILLS (Strengthening Communities/Improving Lives and Livelihoods), hasil kolaborasi dengan Internet Society Foundation, memperluas akses internet dan literasi digital bagi sekolah dasar di delapan kabupaten rawan bencana di pesisir selatan Jawa. Program ini melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tangguh terhadap risiko bencana melalui pemanfaatan Internet yang tepat guna. Di Bitung, Sulawesi Utara, CRI juga menggelar pelatihan jurnalisme dan media sosial bagi komunitas pekerja perikanan SAKTI dan SP3SU, agar mereka mampu menyuarakan isu-isu buruh secara mandiri dan efektif.

Melalui Unit Pengembangan Bisnis, CRI berupaya memperkuat kemandirian finansial lembaga. Kerja sama dengan Yayasan Penabulu dalam program Innovation Lab 2024 menghasilkan model bisnis dan rencana pemasaran untuk pusat pelatihan. CRI juga menyusun SOP Penggalangan Dana untuk memastikan setiap kegiatan bisnis dan konsultasi dikelola secara profesional.

Griya Jagadhaya, yang beroperasi sejak 2018, menjadi contoh keberhasilan pengelolaan bisnis sosial CRI. Pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya. Dengan layanan penginapan dan pelatihan yang unggul serta strategi pemasaran melalui platform daring (online travel agent).

[EN]

The year 2024 marked a pivotal chapter in the institutional journey of the Combine Resource Institution (CRI). Amidst the shifting tides of Indonesia’s social and political landscape, CRI reaffirmed its commitment to growing as an adaptive, independent, and relevant civil society organization. This year was distinguished by a major restructuring within the foundation’s governing, supervisory, and executive boards. Ferdhi F. Putra was appointed as Acting Director, succeeding Elanto Wijoyono, as part of a broader regeneration and organizational strengthening process aimed at guiding CRI toward a new strategic direction.

Through its Program and Innovation Management Unit, CRI concentrated its efforts on two key pillars: Data Governance and Community Empowerment. In the realm of data governance, CRI continued to enhance the implementation of the Village Information System (SID) Berdaya and the Regency Information System (SIKAB) across five regions—Bantul, Gunungkidul, Sleman, North Lombok, and Buleleng. These initiatives embodied CRI’s mission to democratize data and reinforce Indonesia’s One Data policy framework.

In Buleleng Regency, CRI collaborated with the Central Bureau of Statistics (BPS) through the Desa Cantik program, which trained nine villages in managing and utilizing statistical data for evidence-based development planning. This collaboration became a model for cross-sector synergy, demonstrating the transformative potential of data integration at the local level. Additionally, in partnership with Gadjah Mada University (UGM), CRI developed TITEN, a participatory digital ethnography platform that integrates text, photos, videos, and field notes into a unified system. The platform received strong appreciation from both national and international academia, opening new opportunities for collaboration between research institutions and local communities.

In the sphere of community empowerment, CRI expanded its partnerships with various civil society organizations (CSOs). Together with the Tifa Foundation, CRI facilitated ten CSOs in drafting Personal Data Protection (PDP) policies in alignment with Law No. 27 of 2022, enabling them to better understand their roles as data controllers and processors in the digital era. In Yogyakarta, CRI also established a local digital security hub to strengthen the cybersecurity capacity of CSOs and activists against rising cyber threats. This initiative involved digital security experts and was supported by national and international networks such as SAFEnet, TRACE, and other regional partners.

Meanwhile, the SCILLS (Strengthening Communities / Improving Lives and Livelihoods) program, in collaboration with the Internet Society Foundation, expanded internet access and digital literacy for elementary school communities in eight disaster-prone districts along Java’s southern coast. The program engaged teachers, students, and parents to build safe and resilient learning environments through effective internet utilization. In Bitung, North Sulawesi, CRI conducted journalism and social media training for members of the SAKTI and SP3SU fisheries workers’ unions, empowering them to articulate labor issues independently and effectively.

Through its Business Development Unit, CRI continued to strengthen its financial independence. Collaboration with the Penabulu Foundation under the Innovation Lab 2024 program resulted in a new business model and marketing strategy for a professional training center. CRI also developed a Fundraising Standard Operating Procedure (SOP) to ensure that all business and consulting activities are managed transparently and professionally.

The Griya Jagadhaya, which has operated since 2018, stood as a testament to CRI’s successful social enterprise management. In 2024, its revenue increased by 11 percent compared to the previous year, driven by quality accommodation and training services combined with effective online marketing strategies through major travel platforms.

Combine Resource Institution – Laporan Tahunan 2024 [Annual Report 2024]Unduh

Kick-off Meeting Tasikmalaya: Berdaya Di Tengah Keterbatasan Konektivitas Dan Risiko Bencana Alam

Posted on February 21, 2025 by irvan galuh

Sekolah Dasar Negeri Sindangkerta berada persis di bibir Pantai Cipatujah, Tasikmalaya Selatan. Setiap hari, sekolah ini terbiasa mendengar gemuruh ombak dari laut pantai selatan. Salah satu sekolah dasar yang berada dalam kawasan daerah rawan bencana gempa & tsunami.

Posisi sekolah yang menghadap laut ini menjadi bagian dari empat sekolah yang mengikuti program SCILLS yang diampu oleh CRI dan Pujiono Centre atau dikenal sebagai Program Peningkatan Konektivitas & Literasi Digital Bagi Sekolah Dasar Di Daerah Rawan Bencana. Program ini juga berlangsung di wilayah 8 kabupaten pesisir selatan Jawa lainnya. Mulai dari Tasikmalaya hingga Trenggalek.

Sekolah SDN Sindangkerta tak hanya rawan terkena dampak gempa dan tsunami dari pantai selatan. Tapi sekolah ini juga menghadapi keterbatasan lainnya, seperti akses konektivitas internet untuk keperluan pembelajaran. Kondisi ini membuat proses pembelajaran di sekolah menjadi terhambat. Guru kesulitan mencari materi tambahan di internet. Termasuk untuk keperluan komunikasi maupun administrasi sekolah.

Kondisi keterbatasan ini dirasakan lebih berat saat terjadi pandemi Covid-19. Termasuk bagi sekolah lainnya di wilayah Tasikmalaya Selatan. Tak hanya itu, kecakapan keterampilan mengenai internet di kalangan guru juga terbatas. Termasuk bagaimana memanfaatkan internet untuk keperluan pembelajaran jarak jauh.

“Kami dibantu dan belajar dari teman-teman guru lainnya. Saat itu kita belum memahami cara melakukan proses pembelajaran jarak jauh,” ujar Wardi Warsidi, guru dari SDN Sindangkerta.

Kondisi geografis Tasikmalaya Selatan memang menantang dengan kontur tanah perbukitan hingga berbatasan dengan laut lepas. Tak salah jika Tasikmalaya Selatan banyak daerah terisolir dan belum memiliki jaringan internet. Daerah ini juga termasuk daerah yang rawan terjadi bencana alam. Seperti longsor, gempa, angin topan, dan hingga ancaman tsunami.

“Internet memang salah satu problem,” ujar Kabid Kominfo Dan Persandian Kabupaten Tasikmalaya, Kurnia Tresna Sumantri dalam acara Kick-off Meeting Konektivitas & Literasi Digital Bagi Sekolah Dasar Di Wilayah Rawan Bencana, 12 Februari di Hotel Horison, Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh CRI bersama Pujiono Centre ini.

Saat ini jumlah sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.062 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 115.224 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah. Baik di daerah pegunungan hingga ke pesisir di Tasikmalaya Selatan. Menurut Kepala Bidang SD Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin, proses pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi Covid-19 mengalami banyak kendala akibat kondisi infrastruktur dan jaringan internet yang tidak merata.

Kondisi ini memaksa guru maupun masyarakat untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar proses pendidikan tetap berjalan. Salah satunya, memanfaatkan keberadaan siaran melalui televisi maupun radio lokal untuk menjangkau wilayah yang jauh dan terputus oleh jaringan internet.

“Guru memberikan pengajaran melalui siaran radio, kunjungan dari rumah ke rumah, dan media sosial dilakukan saat itu,” ujar Ahmad Solihin.

Iyan Sukmawindi, Guru SDN Cibarengkok, punya pengalaman saat melewati masa pandemi Covid-19. Setiap hari, ia mengunjungi rumah siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Saat itu, konektivitas internet juga terbatas. Termasuk kepemilikan gawai atau HP orangtua siswa. Proses belajar mengajar serba terbatas dan melelahkan. Serapan pembelajaran anak-anak menghadapi banyak kendala. Kondisi ini pun berdampak panjang hingga hari ini.

“Ada yang siswa yang masih belum bisa membaca,” ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan oleh Yuli Astuti, Guru SD Sindangkerta. Proses belajar memanfaatkan platform Whatsapp sebagai sarana berbagi tugas. Teknis lainnya, ia juga membagi kelompok siswa untuk memudahkan belajar dan menghemat data.

“Bantuan internet dari pemerintah juga tidak bisa digunakan karena belum ada konektivitas internet,” ujar Deni, Guru SDN Sukajaya menambahkan.

Kecakapan keterampilan internet sangat dibutuhkan bagi guru yang berada di wilayah Tasikmalaya Selatan. Menurut para guru, program SCILLS ini akan membantu meningkatkan keterampilan internet sekaligus membangun pengetahuan mitigasi kebencanaan di sekolah. Pendidikan internet sehat juga penting diperkenalkan bagi orangtua maupun siswa agar bisa memanfaatkan internet secara positif. Internet tak hanya sekedar membantu proses komunikasi jarak jauh. Tapi juga menjadi salah satu sumber pengetahuan yang bisa mendukung materi pembelajaran di kelas.

Lembaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memetakan lima daerah rawan bencana tsunami di pesisir selatan Jawa Barat. Mulai dari Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.Lembaga ini juga telah berkoordinasi dengan BPBD, organisasi perangkat daerah, masyarakat, maupun sekolah untuk membangun rencana tanggap darurat bencana di wilayah ini .

Kolaborasi antarpihak menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Guru di sekolah dasar Kabupaten Tasikmalaya ini siap membekali pengetahuan dan keterampilan literasi digital dan isu kebencanaan. Memastikan ruang hidup komunitas sekolah mereka terlindungi data digitalnya dan mampu merespon berbagai potensi risiko bencana alam.

Kck-off Meeting Trenggalek: Mengatasi Keterbatasan Konektivitas Internet Di Tengah Ancaman Bencana

Posted on February 19, 2025 by irvan galuh

Empat sekolah SDN Kabupaten Trenggalek, seperti Wonocoyo I, Wonocoyo II, Wonocoyo III, dan Nglebeng III mengikuti acara Kick-off Meeting Peningkatan Konvektivitas Dan Literasi Digital Untuk Sekolah Dasar Di Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan oleh CRI dan Pujiono Centre, 6 Februari 2025. Kegiatan ini bagian dari program untuk merespon isu bencana di wilayah pesisir selatan Jawa melalui pemanfaatan konektivitas internet atau SCILLS.

Program SCILLS menjadi wadah bagi para guru, orangtua, dan siswa untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan internet bagi pendidikan. Termasuk menjadi ruang untuk membangun pembelajaran di wilayah berpotensi bencana.

“Praktik pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi Covid-19 turut menjadi bagian diskusi penting,” ujar Panji Dimas, dari Pujiono Centre membuka acara ini. Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan kepala dinas pendidikan, BPBD, dan Kominfo dari Kabupaten Trenggalek.

Saat ini, menurut data peta rawan bencana BNPB Jawa Timur, ada 17 desa yang berada di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul tergolong zona rawan tsunami di selatan Trenggalek. Termasuk di dalamnya, bagi keempat sekolah yang berada di wilayah pesisir selatan Trenggalek. Untuk membangun peningkatan kesadaran mitigasi kebencanaan, BPBD Trenggalek juga telah membentuk desa tangguh bencana dan memasang sejumlah rambu evakuasi dan papan informasi bencana di wilayah ini.

“Informasi megathrust ini bukan perkiraan tapi potensi. Untuk itu, kita harus aktif mengurangi risiko bencana,” ujar Stefanus Triadi Atmono, Kepala BPBD Trenggalek. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, di wilayah pesisir selatan Trenggalek juga sudah terpasang Early Warning System (EWS) tsunami, bencana longsor dan banjir di sejumlah titik.

“Daerah kami juga menghadapi tantangan lain. Listrik sering mati dan gangguan koneksi internet,” ujar Aan Hadiyanto,Kepala Sekolah SDN Wonocoyo II. SDN Wonocoyo II berada di Dusun Karang Desa Wonocoyo. Posisi sekolah ini kurang lebih berjarak sekitar 2 kilometer dari bibir pantai Taman Kili-kili.

Keterbatasan ini menjadi tantangan untuk membangun konektivitas internet di wilayah selatan Trenggalek. Terlebih lanskap wilayah pesisir selatan Trenggalek berbukit-bukit sehingga menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur internet dan komunikasi.

Ia berpendapat, program SCILLS ini akan membantu para guru, orangtua, dan siswa sekolah agar memiliki keterampilan literasi digital maupun kebencanaan. Termasuk memanfaatkan berbagai platform pembelajaran saat terjadi darurat. Menurutnya, kebencanaan tidak menjadi halangan untuk tetap menjalankan aktivitas pendidikan karena bagian dari hak setiap anak.

“Kita mesti jelaskan konsep belajar saat terjadi bencana pada walimurid agar tidak menjadi masalah. Konsepnya seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa agar walimurid bisa mendukung,” ujarnya.

Agoes Setoyono, Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, berpendapat bahwa pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran berharga bagi dunia pendidikan. Saat itu, setiap sekolah harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui internet. Kondisi ini membuat sekolah harus kreatif dan mencari inovasi agar proses pembelajaran bisa berlansung dalam kondisi terbatas.

“Pembelajaran jarak jauh masa Covid tidak berjalan optimal karena tidak ada persiapan piranti, pedoman, maupun pelatihan penggunaan internet,” ujarnya.

Kondisi ini diakui oleh SDN Wonocoyo III dan SDN Nglebeng karena tidak memiliki akses internet nirkabel karena tertutup oleh perbukitan.

Membangun pendidikan yang bermakna memang tidak mudah bagi sekolah yang berada di wilayah terisolir dan rawan bencana. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh komunitas sekolah ini. Mulai dari infrastruktur, kondisi geografis, sosial dan ekonomi orangtua, hingga kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat.

Kolaborasi antarpihak menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Keberadaan program SCILLS menjadi upaya untuk membantu bagi komunitas sekolah, orangtua siswa, maupun lembaga pemerintah untuk bekerja sama dan memberi kebermanfaatan bagi siswa-siswi yang tinggal di daerah risiko rawan bencana.