Tag: keamanan digital

Tiga Serangkai Perempuan Milenial dalam Memori Bencana dan Penggunaan Internet di Desa

Posted on by irvan galuh

“Saat ngecek hp, lo saldoku kok habis? Tadi masih utuh, 22 juta sekian,” ungkap Betti Lestari parau memaparkan pengalaman penggunaan internet paling membekas dalam ingatannya ketika berada di Indiee Coffee, Desa Tenggulun, pada Sabtu, 7 Maret 2026. 

Lahir dan bertumbuh di Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, sang Ketua Kelompok Cendana ini mengaku telah menggunakan internet sekitar satu dasawarsa. Kelompok Cendana merupakan perkumpulan perempuan akar rumput di Desa Sumber Makmur, Tenggulun, yang berusaha menjaga kelestarian hutan dengan membantu kelompok restorasi dan mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi produk bernilai ekonomi. 

Perempuan yang lahir di awal milenial itu memaparkan memori manis saat pertama kali mengenal dan menggunakan internet. Bagi petani sayur sepertinya yang sungguh pemalu dalam menghadapi orang banyak, kehadiran internet laksana pengaminan setelah panjangnya doa.

“Kalau jualan di internet mudah. Posting, beri harga, tulis opsi pengantaran. Orang-orang bisa langsung memesan, saya tinggal mengantarkan,” papar Betti, “jadi tidak perlu teriak-teriak, ‘Sayuur…. Sayuur… Buaah…. Buaah…’,” sambungnya tergelak. 

Koneksi di Tengah Bencana

Ranger perempuan kelahiran 1981 ini mengaku kehadiran internet—walau terkadang kerap macet-macet—telah membantunya serta para warga berkomunikasi lebih mudah terutama saat menghadapi momentum bencana. Masyarakat Tenggulun sendiri telah menghadapi dua kali bencana dahsyat banjir bandang dan longsor pada tahun 2006 dan 2025. Bagi Betti, tetap terdapat perbedaan dalam kehidupannya ketika menghadapi kondisi bencana sebelum dan sesudah internet ada. 

“Saat bencana 2006, internet belum ada, listrik mati, berita pun kosong. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tidak merasa kesusahan berkomunikasi. Tapi bencana 2025, kita sudah ada internet, terbiasa cari berita, penasaran bercampur panik, terus overthinking,” papar Betti sembari mengulum senyum.

Kemudian terkait penggunaan internet untuk mengakses informasi bencana, Betti mengaku jarang menggunakannya. Informasi bencana yang pernah dibacanya secara virtual hanya sebatas berita terkait bencana gempa dan tsunami. “Kalau bencana terbaru tidak mencari beritanya. Cukup melihat tanda-tanda alam saja,” imbuhnya.

Pada tahun 2006, Betti menghadapi musibah banjir bandang bersama keluarganya di Desa Sumber Makmur. Namun pada penghujung tahun 2025 lalu, dia justru sedang berada di Linge, berjarak jauh dari rumah, selama belasan hari lamanya. Linge merupakan salah satu kecamatan di Aceh Tengah yang terdampak bencana ekologis cukup parah. Akses jalan rusak, jembatan terputus, tiang-tiang listrik tumbang, dan distribusi logistik mandek. Sehingga Betti bersama masyarakat yang turut ikut dalam pergelaran Festival Nenggeri Linge saat itu terpaksa mengevakuasi diri dengan berjalan kaki selama 3 malam 2 hari untuk mencapai pusat kota Takengon. 

dokumentasi oleh Perempuan Peduli Leuser (PPL)

Menurut keterangan Betti, sinyal internet pertama kali didapatkannya kembali pascabencana ketika tiba di Takengon. Satu persatu pesan via chat WhatsApp masuk memenuhi gawainya. Teks virtual dari abang, kakak, adik, hingga tetangga dari kampung halaman yang menanyakan kabarnya hadir satu persatu, kecuali chat dari sang suami. 

Alhasil, saat melanjutkan perjalanan pulang hingga ke Tamiang dan bertemu keluarga, Betti pun melampiaskan rasa kesalnya. Suaminya, menurut cerita Betti, sempat heran sebab setelah 12 hari tak berjumpa, ketika bertemu, justru mereka tidak bertegur sapa.

“Abang memang biasanya nelepon. Tapi ini kan sinyal sedang sulit. Apa susahnya mengirim sebuah chat?” papar Betti, “Merajuk dong saya!” jelasnya sembari tertawa renyah.

Tidak Melulu Internet Positif

Selalu ada pasang surut keadaan di dalam kehidupan, demikian juga dengan pengalaman dalam penggunaan internet di keseharian. Di samping cerita penggunaan internet positif untuk berdagang dan saat menghadapi bencana, Betti juga punya pengalaman lainnya. Kisahnya menghadapi penipuan online (cyber fraud) melalui pesan WhatsApp dan teror telepon berulang.

“Memang ada telepon resmi dan yang tidak. Sayangnya, saya belum bisa membedakan,” jelas Ketua Kelompok Cendana yang saat itu sedang mengurus perpajakan untuk menerbitkan izin usaha kelompok mereka.

Betti sempat merasa curiga karena nomor-nomor itu kerap kali menghubunginya di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, yang menurut pemahamannya bukan hari kerja perkantoran pada umumnya. Dia kerap mengabaikan pesan teks dan telepon tersebut, tetapi lagi-lagi dia terus menerus dihubungi. Betti sempat berkonsultasi dengan beberapa sejawat yang menurutnya paham akan kondisi tersebut, tetapi saran yang didapatkannya hanya sebatas kalimat, “Tetap hati-hati dan waspada!”, tanpa menemukan arahan tindakan konkret lainnya.

Bak kata pepatah, “Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih,” setelah cukup lama bertahan bermodalkan kewaspadaan, benteng pertahanan perempuan tamatan Sekolah Dasar ini runtuh juga. Besarnya rasa sayang bercampur kekhawatiran akan potensi dicabutnya izin usaha Kelompok Cendana jika pengurusan perpajakan tak kunjung usai membuat sang ketua gamang. 

Di hari nahas itu, tepatnya di bulan Ramadhan 1446 Hijriah, sebuah aksi penipuan dalam bentuk suara (voice phishing) pun terjadi. Sang penelepon mengaku sebagai staf perwakilan kantor pajak. Tidak ada pemaparan yang mencurigakan, semua penjelasan terdengar valid, dan yang terpenting tak ada permintaan transaksi keuangan yang mencolok, kecuali untuk pembelian meterai elektronik sebesar 12.500 rupiah.

“Saya diminta menekan 6 digit nomor acak. Katanya untuk transaksi meterai. Saya merasa aman karena jumlah uangnya kecil dan bukan pin rekening,” jelas Betti menerawang ingatan setahun silam.

Lantas hanya dalam hitungan detik, notifikasi penarikan uang sebanyak dua kali pun hadir, yaitu sebesar sembilan juta sekian-sekian dan dua belas juta sekian-sekian. Kala itu, Betti belum menyadari bahwa 6 digit nomor acak tersebut merupakan OTP (One-Time Password), kode verifikasi dinamis untuk mengecek kebenaran identitas pengguna dan membuka akses ke rekening sang nasabah. 

“Awalnya saya enggak percaya. Setelah berulang kali cek BYOND (rekening online), saldo saya hanya tinggal beberapa puluh ribu saja,” sesalnya. 

Tak tunggu lama, Betti langsung menghubungi beberapa sejawat terpercaya untuk berkonsultasi. Dari rekannya yang bekerja di bank hingga Pembina Kelompok Cendana. Kemudian dia langsung melayangkan laporan ke Polres dan bank pusat. Namun apa hendak dikata, semua usahanya berakhir nihil. 

“Ekonomi saya memang pas-pasan, tetapi saya tidak gelap mata terhadap uang. Saya ini petani, sudah terbiasa bekerja keras. Tidak tertarik pada iming-iming hadiah,” jelas perempuan yang dikenal ahli mengolah aneka kuliner sehat ini. 

Pada akhirnya, luka dan duka dari efek penipuan via internet tersebut dipendam oleh Betti seorang diri. Dia tidak ingin mengkhawatirkan anggota kelompoknya, suaminya, dan juga orang tuanya. Kesehatan mental perempuan Tenggulun yang dikenal tangguh ini sempat merosot tajam. Namun, perlahan tapi pasti, Betti menguatkan diri untuk bisa bangkit kembali. 

“Jadi jarang keluar rumah. Tetap puasa, tetap memasak, tapi lebih sering mengurung diri di kamar dan menangis sendirian”, kisahnya. Betti menilai dukungan suami dan sejawat yang terus menyemangati membuat asanya tak jadi patah. 

Walau mengaku agak trauma menggunakan internet setelah mengalami penipuan online, Betti tetap tidak ingin berhenti menggunakan akses dunia maya tersebut untuk menebarkan kebajikan. Dia menilai kejadian merugikan itu sebagai cobaan sekaligus pembelajaran hidup yang hikmahnya sangatlah berharga baginya. 

“Kita berpikir positif saja. Itu bukan rezeki kita. Rezeki itu terkadang datang enggak disangka-sangka dan hilang enggak ketebak bagaimana.” 

Betti pun memberikan beberapa tips dalam berinternet agar terhindar dari penipuan. Diantaranya; pertama, jangan sembarangan merespons nomor yang tidak dikenal. Kedua, jangan sembarangan mengklik tautan yang dibagikan. Ketiga, pikirkan, pakai logika, dan tetap waspada. 

dokumentasi oleh Perempuan Peduli Leuser (PPL)

“Saya belajar untuk lebih waspada. Kejadian ini menjadi pendorong bagi saya untuk semakin pintar berinternet,” tutur Betti. 

Starlink dan Harapan Baru

Perlu menempuh sekitar 490 km perjalanan mengendarai mobil dari pusat kota Banda Aceh hingga tiba di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Perjalanan yang menghabiskan waktu tempuh hingga 11 jam tanpa jeda itu akhirnya dibagi dalam dua sesi. Sesi Banda Aceh-Langsa dan Langsa-Aceh Tamiang. Bukan hanya demi mencegah efek kelelahan akut selama perjalanan di bulan Ramadhan tetapi juga karena banyaknya jalan dan jembatan rusak sulit akses yang diakibatkan oleh bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor, serta gempa bumi, yang terjadi di Aceh pada November dan Desember 2025. 

Sumber Makmur adalah salah satu desa yang masyarakatnya hidup dalam ribuan hektar perkebunan sawit. Menariknya, di kecamatan ini pula berdiri Stasiun Restorasi Kawasan Hutan Tenggulun. Stasiun riset tersebut hadir dengan tujuan mengembalikan kawasan hutan lindung yang sebelumnya pernah ditanami sawit menjadi hutan tropis kembali melalui penanaman pohon tegakan seperti pohon durian, jengkol, sukun, dan sebagainya. Perlu kita ingat bersama bahwa sawit bukanlah pohon dan hektaran perkebunan sawit bukanlah hutan. 

Memerlukan jarak tempuh sejauh 22 km—dengan kondisi jalan bergelombang, penuh kerikil, nyaris tanpa aspal—untuk mencapai Desa Sumber Makmur jika bertolak dari Simpang Seumadam di lintas jalan nasional Banda Aceh–Medan.. Selain akses jalan yang sulit, desa tersebut juga mengalami keterbatasan akses internet. Tower jaringan internet di sana kerap rusak. Sehingga jaringan internet yang dibutuhkan sering mengalami kendala akses. 

“Saya pernah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah terkait kebutuhan perbaikan jalan/infrastruktur dan jaringan internet. Tapi hingga kini belum digubris, ” papar Betti.

Sehingga ketika Combine Resource Institution (CRI) asal Yogyakarta menghibahkan satu unit paket konektivitas darurat berupa perangkat internet satelit Starlink dan panel surya sebagai dukungan akses informasi kepada Kelompok Cendana pada Maret 2026 lalu, para anggota kelompok perempuan Desa Sumber Makmur itu tampak begitu gembira.

“Alhamdulillah, internetnya lancar,” seru Sulastri, salah seorang anggota Kelompok Cendana, girang. 

Kemudian Betti memaparkan salah satu kendala terbesar yang dihadapi kelompok perempuan di bidang ekonomi konservasi adalah keterbatasan akses internet untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka secara daring. Jenis produk yang dipasarkan Kelompok Cendana di antaranya jamur tiram, tepung pisang dan ubi, serta berbagai produk daur ulang dari olahan limbah lidi sawit dan sampah plastik. 

Kendala lain terkait akses internet yang dirasakan anggota Kelompok Cendana  adalah ketika harus mengunggah data-data berukuran besar hasil patroli hutan yang dilakukan oleh para ranger perempuan. Orang-orang muda ditugaskan untuk mengirimkan informasi kondisi hutan terkini di sekitar mereka. Namun karena lemahnya akses internet, mereka terpaksa pergi ke salah satu kafe di desa sebelah yang jarak tempuhnya tidak dekat dengan kondisi jalan bergelombang penuh bebatuan. Bukan hanya tantangan jarak yang melelahkan dan kondisi jalan yang cenderung tidak aman, lebih dari itu, para anggota bertugas kembali harus merogoh kocek pribadi demi membayar minuman, cemilan, sekaligus paket starlink di tempat tersebut. 

dokumentasi oleh Perempuan Peduli Leuser (PPL)

“Kehadiran starlink ini mengurangi masalah akses internet yang kami hadapi. Jadi agak meringankan beban,” ungkap Betti sembari berterima kasih. 

Internet Newbie

Walau sama-sama lahir sebagai generasi awal milenial, pengalaman eksplorasi internet Sulastri berbeda jauh dibandingkan Betti Lestari. Kalau Betti sudah akrab dengan internet sejak 10 tahun lalu, Lastri justru baru menggunakan internet sejak tiga bulan terakhir, persisnya setelah bencana ekologis melanda Sumatera.

“Karena keadaan ekonomi, jadi belum bisa beli,” papar Lastri terkait alasannya tak kunjung memiliki telepon pintar. “Anak-anak pun banyak yang sedang sekolah, jadi kita mementingkan sekolah anak-anak dulu,” imbuh ibu empat anak itu.  

Selaku ibu, Lastri cenderung lebih sering mengalah demi memenuhi kebutuhan buah hati dan keluarganya. Namun perempuan kelahiran Juni 1982 tersebut mengaku merasa sering ketinggalan informasi karena tidak dapat menggunakan internet. Padahal setelah menggunakan smartphone, Lastri semakin menyadari betapa dia merasa lebih produktif dengan mengakses internet positif.

“Belanja sekarang bisa pakai hp. Mau jualan juga bisa pakai hp. Bisa promosi online juga. Dulu tidak tahu apa-apa,” sebut Lastri mencurahkan isi hatinya.

Selain tujuan mengakses informasi dan menjaga koneksi daring sesama anggota Kelompok Cendana, Lastri menyebutkan alasan utamanya berhijrah dari ponsel jadul ke ponsel pintar adalah demi mendukung kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

“Sekarang seluruh wali murid harus punya smartphone. Sebab semua tugas sekolah anak-anak dikirimkan melalui grup WhatsApp,” paparnya.

Secara umum, Lastri menggunakan gawainya untuk berkomunikasi, mendukung pembelajaran sekolah anak, dan sesekali mengakses hiburan melalui media sosial. Internet juga digunakan olehnya bersama anggota Kelompok Cendana lainnya untuk mempromosikan produk-produk kreasi kelompok mereka seperti piring lidi sawit serta tikar dan tas anyaman dari limbah plastik di marketplace.

“Rasanya enggak nyangka. Kok bisa kreasi buatan tangan saya dibeli, bahkan hingga ke luar negeri. Itu kan limbah!” Turur Sulastri, “Bangga saya. Limbah yang dibuang bisa saya oleh menjadi uang,” kisahnya.

Kemudian saat ditanyakan tentang pengalamannya mengakses informasi resmi terkait bencana melalui internet, sontak dia menggelengkan kepala dan berkata, “tidak pernah”. Lastri dan keluarganya terbiasa membaca tanda-tanda alam di sekitar secara langsung dibandingkan mencari informasi terkait bencana melalui internet. 

“Kami memerhatikan perilaku semut. Kalau gerombolan semut sudah merayap ke dinding atas, itu tandanya banjir akan segera tiba,” jelasnya.

Namun, selaku masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang hidup di wilayah rawan bencana seperti Tenggulun, mau tidak mau Lastri dituntut untuk bisa berdamai dengan potensi bencana banjir berulang. Dia lantas membagikan segelintir kearifan lokal terkait tata cara menghadapi banjir di wilayahnya. Kata Lastri, jika banjir datang tanpa kehadiran hujan, maka kemungkinan air surut dengan cepat. Namun, tambahnya, jika banjir hadir disertai hujan gerimis tanpa henti, dia menyarankan untuk segera mengungsi ke wilayah aman yang lebih tinggi.

“Memang sebagai perempuan, kita sering merasa tidak nyaman hidup di pengungsian. Harus selalu berpakaian labuh dan tidak bebas bergerak seperti di rumah,” kisahnya, “Mau pindah rumah, uang pun engga ada. Ya sudah, berdamai saja dengan keadaan,” imbuh Lastri yang sempat mengungsi selama 3 hari selama bencana dahsyat pada November 2025 silam.

dokumentasi oleh Perempuan Peduli Leuser (PPL)

Banyak tantangan dan perubahan skenario hidup yang harus dihadapi oleh masyarakat di wilayah rawan bencana seperti yang dialami Lastri dan keluarganya. Tidak sedikit waktu dan tenaga yang terkuras saat harus kembali membersihkan tempat tinggal yang basah dan tergenang lumpur. Ditambah lagi guncangan ekonomi karena harga bahan pokok yang seketika melambung tinggi. “Saat bencana, wafer yang harganya 2 ribu jadi 25 ribu, harga bensin sempat mencapai 100 ribu per liter, bahkan air mineral sedang dihargai 25 ribu,” kenang Lastri.

Uang hasil penjualan kebun seluas 3 hektare yang seharusnya digunakan untuk membeli kebun lainnya yang berjarak lebih dekat dari rumah, berakhir terpakai demi bertahan hidup pascabencana. Dari memperbaiki lantai rumah yang rusak parah dan mengecor lubang sarang ular kobra agar tak lagi nyasar memasuki kediaman mereka. 

“Cuma dapat 14 rante tanah (± ½ hektare). Selebihnya sudah habis untuk bertahan hidup. Jika menunggu bantuan, entah kapan. Sedangkan kobra sudah sering masuk rumah. Kan takut!!” Lastri berkisah, raut wajahnya gelisah. 

Saat membandingkan kondisi dahsyatnya bencana banjir bandang yang dia hadapi pada tahun 2006 dan 2025 jika dikaitkan dengan kehadiran internet, Lastri pun berkomentar. “Lumayan 2025 ini. Walau internet terputus sementara, masih tetap bisa saling berkomunikasi nantinya. Dulu di 2006 tanpa internet, untuk mengetahui kabar keluarga saja, kita harus datang dan lihat langsung sendiri. ” 

Menariknya, walau tergolong newbie di dunia perinternetan, Lastri tetap menyetujui pentingnya kehadiran internet dalam merespons bencana. “Bedalah! Orang yang punya internet akan dapat informasi lebih cepat. Sedangkan saya, enggak tahu apa-apa kecuali diberi tahu langsung,” jelasnya.

Perempuan yang menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar ini berharap kehadiran internet pada ponsel pintarnya dapat menambah pengetahuan dan informasi yang dapat mencerdaskannya di masa depan. “Sedih rasanya ketika enggak tahu apa-apa. Semoga saya bisa lebih pandai dalam menggunakan internet. Agar enggak ketinggalan informasi lagi,” ungkap Sulastri.

Internet Bagi Teman Disabilitas

Bak kata pepatah, “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Dari Aceh Tamiang, cerita perempuan milenial terkait internet dan bencana berpindah ke Aceh Utara. Penuturan jujur dari pengalaman khas perempuan menghadapi kedahsyatan bencana dan bagaimana internet hadir di kehidupan seorang Disabilitas Tunadaksa (disabilitas fisik tangan dan kaki).

Lainawidar, alias Kak Na, demikian namanya dikenal. Dia memiliki sekelebat memori baik saat menggunakan internet dari gawai saudaranya. Sebuah fenomena yang menurutnya langka. Video yang membuktikan bahwa sejatinya di dunia ini dia tidaklah sendirian.

“Wah, ternyata ada juga orang yang kondisinya mirip saya. Masih muda dan sukses pula. Saya jadi terinspirasi,” seulas senyum pun muncul membingkai wajah sendunya.

Hal itu tampaknya menjadi satu-satunya memori baik bagi Kak Na terkait penggunaan internet. Walau ingin mengeksplorasi internet lebih jauh, tetapi dia tidak memiliki ponsel pintarnya sendiri. Anak terakhir dari enam bersaudara ini hanya bisa berpuas hati menjangkau dunia luar melalui telepon dan sms dari ponsel jadulnya.

“Pernah lihat tapi tidak pernah pakai perangkat internet. Mereka punya informasi yang cepat karena ada internet di hp-nya,” paparnya. Walau ingin mengeksplorasi internet lebih jauh, Kak Na paham kalau kondisi ekonomi keluarganya tidak cukup ramah untuk menghadirkan ponsel pintar untuk dia miliki. 

Kesulitan semakin bertambah setelah bencana ekologis berupa banjir bandang setinggi 5 meter meluluhlantakkan rumah keluarganya. Sempat terjatuh dan terbawa air banjir, Kak Na nyaris putus asa. Lantas dia meminta keluarganya untuk segera pergi menyelamatkan diri dan meninggalkannya seorang diri. Namun sang abang menolak ide gila itu dan tetap berusaha mengevakuasi mereka berdua ke tempat yang aman.

“Saya merasa terbatas karena perbedaan fisik. Mereka bisa jalan sendiri, saya kan enggak!” Ungkap Kak Na, suaranya serak, kedua bola matanya berkaca-kaca. 

Pengalaman khas perempuan disabilitas dirasakan langsung oleh Kak Na selama berada di pengungsian. Tidak ada hal yang bisa dibawa, kecuali dirinya sendiri, saat berusaha lari dari amukan air bah.

Selama dua malam Kak Na terus memakai pakaian basah di pengungsian. Tidak ada air untuk diminum, konon lagi untuk membersihkan diri. Padahal saat itu dia sedang menstruasi. Bahkan dia sempat terserang demam tinggi dan mengalami diare. Bantuan baru tiba hari kelima pascabencana. 

“Rasanya sulit. Seandainya ada pertolongan untuk mengganti celana dalam dan pembalut, pasti bisa lebih nyaman,” pikirnya saat itu.

dokumentasi oleh Perempuan Peduli Leuser (PPL)

Menurut pengamatan Lainawidar, saat bencana melanda, orang-orang tidak lagi sibuk dengan gawainya. Tak ada aktivitas kabar-mengabari. Setiap orang sibuk menyelamatkan diri dan mencari tempat teraman untuk mereka tuju. 

Kecamatan Sawang di Aceh Utara tak ubahnya seperti Kecamatan Tenggulun di Aceh Tamiang. Masyarakat di kedua tempat itu sudah sangat familier dengan kondisi bencana banjir berulang. Namun yang menarik, warga di kedua lokasi menyatakan bahwa bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor pada penghujung 2025 silam merupakan versi terdahsyat sejauh ini.

Di Aceh Utara sendiri, bencana besar yang tercatat sejarah telah terjadi sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1983, 2000, dan 2025. Masyarakat setempat percaya bahwa tingginya intensitas bencana sebanding dengan maraknya penebangan pohon di wilayah pegunungan dan eksploitasi galian C di Sungai Sawang. Alhasil, suhu di Sawang dirasa semakin panas dan rasa durian pun dipercaya semakin hambar, belum lagi bencana yang hadir semakin meresahkan dari tahun ke tahun disebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan perubahan iklim. 

“Takut! Apalagi kalau suasana mendung, langsung panik. Bagaimana kalau banjir lagi?” Jawab perempuan kelahiran 1984 tersebut saat ditanya tentang kondisinya terkini. 

Saat ditemui, Kak Na dan keluarganya sudah kembali ke rumah mereka. Rumah itu diselimuti debu halus kecoklatan yang menempel di sekeliling dinding rumah. Di berbagai sudut di luar rumah terdapat tumpukan-tumpukan lumpur yang belum sepenuhnya kering. Suasana Sawang masih terasa cukup mencekam walau nyaris mencapai 3 bulan pascabencana. 

“Bencana membuat kondisi di sekitar saya lebih sulit. Kondisi sekitar rumah menjadi becek dan licin. Sedangkan bantuan dukungan khusus untuk disabilitas seperti alat bantu jalan (walker) belum juga saya dapatkan,” papar perempuan yang memiliki keahlian menjahit dan merangkai bunga ini.

Perempuan Sawang yang menamatkan pendidikannya hingga di bangku SMP ini mengaku bahwa salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang perempuan disabilitas sepertinya adalah toilet khusus di dalam rumah. Sehingga dapat memperkecil risiko kecelakaan saat harus mengakses kamar mandi di luar rumah yang cenderung jauh dan licin.

Saat ditanya tentang pengalamannya menyaksikan informasi terkait bencana di internet, Kak Na menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat dari media sosial di ponsel pintar yang saudaranya tunjukkan. Terkadang dia ikut nimbrung untuk sesekali melihat tontonan yang disaksikan oleh anggota keluarganya melalui gawai masing-masing.  

“Saya sering penasaran melihat orang-orang yang berinternet. Kok sepertinya mereka asyik sekali ya?” Ungkap Kak Na. “Saya berharap bisa punya hp internet juga. Bisa jadi saya enggak bisa ke mana-mana, tetapi melalui akses internet, saya bisa tetap terinspirasi dan mengurus diri sendiri,” tutup Lainawidar.

Demikianlah kisah tiga serangkai perempuan milenial sebagai pengguna internet dan penyintas bencana di Aceh. Betti Lestari menjadi sentral cerita dan dua narasi lainnya dari Sulastri dan Lainawidar memperkaya ragam sudut pandang akan pengalaman khas perempuan dengan kondisi fisik, latar belakang ekonomi, dan lokasi tinggal yang berbeda. Semoga terdapat satu dua hikmah yang dapat dipetik dari ragam pengalaman dan pembelajar yang telah dibagikan oleh ketiganya. Terima kasih telah membaca.[]

Building a Digital Fortress on the Southern Coast: A Closer Look at the SCILLS Program in Kebumen

Posted on by irvan galuh

Combine Resource Institution (CRI), Pujiono Centre, and the Internet Society Foundation (ISOC Foundation) visited Tegalretno Elementary School in Kebumen, Central Java, on February 12, 2026, to observe the implementation of the Strengthening Community Internet Literacy and Learning for Safety (SCILLS) project “Improvement of School Internet Network Infrastructure and Internet Safety Training for Teachers, Parents, and Students in Elementary Schools in Disaster-Prone Areas on the South Coast of Java, Indonesia.” The visit aimed to assess how digital literacy and online safety education are being delivered in disaster-prone areas along the southern coast of Java.

During the visit, representatives from CRI, Pujiono Centre, and ISOC Foundation observed classroom sessions covering topics such as identifying hoaxes versus facts, online safety practices, and the use of Google’s online tools. The delegation also held discussions with school staff to understand implementation challenges and gather feedback from educators. This visit allows them to first-hand witness how digital literacy and digital safety are taught in the classroom and how students engage with the material. This digital initiative equips students in vulnerable regions with essential skills and knowledge to navigate the digital world safely, responsibly, and optimistically. 

Additionally, the ISOC Foundation team had previously visited Giripurwo Public Elementary School in Gunungkidul—another SCILLS project site run by CRI and Pujiono Centre—on November 21st, 2024. The SCILLS project is an initiative that promotes digital literacy and has been implemented in 39 schools across 8 coastal districts of southern Java in order to increase digital competence among the vulnerable communities. SCILLS project also trains teachers and parents, strengthening school internet infrastructure, and curriculum support to ensure sustainable impact and community resilience.

In an interview with Jenn Beard, Senior Program Officer at ISOC Foundation, she stresses the importance of how the “internet” and “online safety” play an important role in emergency response, particularly in disaster-prone regions. She emphasized that strengthening digital literacy supports community resilience and ensures continuity of learning during emergencies.

During the classroom observation in Kebumen, students participated in interactive sessions related to digital literacy. The session provided insights into how the program contributes to strengthening students’ awareness of online risks and their ability to access reliable information. For schools in disaster-prone areas, access to reliable information and safe digital practice becomes increasingly urgent. Especially when digital platforms are the crucial form of fast communication and learning during emergencies. This observation provided valuable insight into how the program strengthens the students’ confidence in utilizing the internet.

The visit to Tegalrento Elementary School forms part of ongoing partnership efforts between CRI, Pujiono Centre, and ISOC Foundation to monitor program implementation and ensure that the SCILLS project continues to respond to local needs.

Membangun Benteng Digital di Pesisir Selatan: Mengintip Program SCILLS di Kebumen

Combine Resource Institution (CRI), Pujiono Centre, dan Internet Society Foundation (ISOC Foundation) mengunjungi SD Negeri Tegalretno di Kebumen, Jawa Tengah, pada 12 Februari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program Strengthening Community Internet Literacy and Learning for Safety (SCILLS), yang berfokus pada penguatan infrastruktur jaringan internet sekolah serta pelatihan keamanan internet bagi guru, orang tua, dan siswa sekolah dasar di wilayah rawan bencana pesisir selatan Jawa.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bagaimana literasi digital dan edukasi keamanan internet dijalankan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan risiko bencana tinggi.

Selama berada di sekolah, perwakilan CRI, Pujiono Centre, dan ISOC Foundation mengikuti sesi pembelajaran di kelas. Materi yang diajarkan antara lain mengenali hoaks dan fakta, praktik aman berinternet, serta pemanfaatan berbagai perangkat daring seperti Google Tools. Tim juga berdiskusi dengan para guru dan pihak sekolah untuk mendengar pengalaman mereka, memahami tantangan yang dihadapi, serta menerima masukan untuk perbaikan program ke depan.

Melalui kunjungan ini, para mitra dapat melihat secara langsung bagaimana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran digital. Program ini membantu anak-anak di wilayah rentan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat menggunakan internet secara aman, bertanggung jawab, dan percaya diri.

Sebelumnya, pada 21 November 2024, tim ISOC Foundation juga mengunjungi SD Negeri Giri Purwo di Gunungkidul, salah satu lokasi lain pelaksanaan SCILLS yang dijalankan oleh CRI dan Pujiono Centre.

Program SCILLS sendiri telah berjalan di 39 sekolah yang tersebar di 8 kabupaten pesisir selatan Jawa. Selain meningkatkan kapasitas literasi digital siswa, program ini juga melatih guru dan orang tua, memperkuat infrastruktur internet sekolah, serta mendukung integrasi materi dalam kurikulum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan komunitas, khususnya di wilayah rawan bencana.

Dalam kesempatan kunjungan, Jenn Beard, Senior Program Officer di ISOC Foundation, menekankan bahwa akses internet dan pemahaman tentang keamanan digital memiliki peran penting dalam situasi darurat, terutama di daerah rawan bencana. Menurutnya, penguatan literasi digital menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan komunitas serta menjaga keberlanjutan proses belajar ketika terjadi kondisi darurat.

Selama sesi observasi di Kebumen, siswa terlihat aktif mengikuti diskusi dan praktik interaktif. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana program SCILLS membantu meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko di ruang digital serta kemampuan mereka dalam mengakses informasi yang dapat dipercaya. Bagi sekolah di wilayah rawan bencana, akses pada informasi yang akurat dan praktik digital yang aman menjadi semakin penting, terutama ketika internet menjadi sarana utama komunikasi dan pembelajaran saat terjadi krisis.

Kunjungan ke SD Negeri Tegalretno menjadi bagian dari komitmen bersama CRI, Pujiono Centre, dan ISOC Foundation untuk terus memantau pelaksanaan program serta memastikan bahwa program ini tetap relevan dan menjawab kebutuhan nyata khususnya dalam mendukung proses pembelajaran.

Michelle Nguyen adalah mahasiswa S1 di Universitas Princeton yang sedang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui Bridge Year Program. Dia berasal dari Vietnam dan tinggal di Amerika Serikat. Ia memiliki minat terhadap sains, engineering, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan teknologi. Saat ini dia terlibat sebagai pemagang di Combine Resource Institution.

Lindungi Anak di Ruang Digital, Peluncuran Modul Menjadi Guru Sekolah Dasar di Era Digital.

Posted on by irvan galuh

Combine Resource Institution bersama Pujiono Centre dan didukung oleh Internet Society Foundation telah menyusun modul Menjadi Guru Sekolah Dasar di Era Digital. Modul tersebut menjadi pelengkap dari inisiatif program SCILLS (Strengthening Communities, Improving Lives and Livelihoods), program peningkatan ekosistem literasi digital di sekolah yang melibatkan guru, orang tua, dan murid yang diimplementasikan di 8 kabupaten wilayah rawan bencana sepanjang pesisir selatan pulau Jawa (Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen Kulon Progo, Gunung Kidul, Pacitan, dan Trenggalek). 

Modul Menjadi Guru Sekolah Dasar di Era Digital dapat menjadi panduan, bukan hanya bagi guru namun juga orang tua, untuk memiliki wawasan pentingnya literasi digital dan perlindungan anak. Melalui pendekatan yang kontekstual dan ramah pengguna, modul ini mendorong guru dan orang tua untuk lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Sehingga dapat membentuk generasi pembelajar yang cerdas, kritis, dan terlindungi di ruang digital.

Ini sebagai respon strategis dan konkrit atas situasi dimana tingkat penetrasi internet ke dalam keseharian anak Indonesia sangat tinggi. Ada beberapa indikator yang mencerminkan hal ini. Pertama, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 menunjukkan bahwa anak berusia 7-17 tahun yang mengakses internet sebesar 74.85% di seluruh Indonesia dan yang menggunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi sebesar 34,78%. Kedua, tingginya tren kejahatan-kejahatan digital yang mengintai anak. Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan cyber crime. Angka tersebut mencakup 2% dari total pengaduan dalam klaster Perlindungan Khusus Anak dan menempati peringkat ketiga dalam jumlah pengaduan, dengan kasus yang paling sering dilaporkan adalah anak korban kejahatan seksual dan cyberbullying.

Anak, sebagai subjek yang rentan, tidak bisa dilepaskan tanpa konteks lingkungan terdekatnya yakni lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Orang tua, sebagai pengampu anak di lingkungan keluarga, berperan sangat penting dalam membentuk kebiasaan sehat anak dalam menggunakan teknologi. Orang tua tidak harus menjadi ahli digital, tetapi cukup hadir dan terlibat secara aktif. 

Sementara peran guru sebagai pihak yang paling sering berinteraksi dengan anak di sekolah, kini menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Peran guru telah bergeser: dari penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran, sekaligus pendamping bagi anak dalam berpikir kritis dan berperilaku bijak di ruang digital.

Pada titik inilah peran kedua pihak tersebut perlu didukung dan dikuatkan.

Modul-ToT-Literasi-dan-Keamanan-Digital-untuk-Guru-SDUnduh

Laporan Tahunan 2024 – Annual Report 2024

Posted on by irvan galuh

[ID]

Tahun 2024 menjadi babak penting bagi Combine Resource Institution (CRI) dalam perjalanan kelembagaannya. Di tengah perubahan sosial dan politik nasional, CRI menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai organisasi masyarakat sipil yang adaptif, mandiri, dan relevan. Tahun ini ditandai oleh restrukturisasi besar di tingkat pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Ferdhi F. Putra ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur, menggantikan Elanto Wijoyono, sebagai bagian dari proses regenerasi dan penguatan kapasitas organisasi menuju arah baru.

Melalui Unit Manajemen Program dan Inovasi, CRI memfokuskan kerja pada dua pilar utama: Tata Kelola Data dan Pemberdayaan Komunitas. Dalam bidang tata kelola data, CRI terus memperkuat implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di lima wilayah, yaitu Bantul, Gunungkidul, Sleman, Lombok Utara, dan Buleleng. Program ini menjadi wujud nyata upaya demokratisasi data dan mendukung agenda Satu Data Indonesia.

Di Kabupaten Buleleng, CRI menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), yang melatih sembilan desa dalam pengelolaan data statistik agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan berbasis data valid. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi lintas sektor yang memperlihatkan potensi besar penguatan data di tingkat lokal. Selain itu, CRI bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan aplikasi TITEN, platform digital etnografi partisipatif yang mengintegrasikan teks, foto, video, dan catatan lapangan dalam satu sistem. TITEN mendapat apresiasi positif dari kalangan akademisi nasional dan internasional, sekaligus membuka ruang kolaborasi baru antara lembaga riset dan masyarakat.

Pada ranah pemberdayaan, CRI memperluas kerja dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Bersama Yayasan Tifa, CRI memfasilitasi sepuluh organisasi masyarakat sipil untuk menyusun kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP) sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022. Langkah ini membantu organisasi memahami peran mereka sebagai pengendali dan pemroses data di era digital. Di Yogyakarta, CRI juga membangun simpul keamanan digital lokal, yang memperkuat kapasitas OMS dalam menghadapi ancaman serangan siber. Program ini melibatkan pakar keamanan digital serta jaringan nasional seperti SAFEnet, TRACE, dan sejumlah organisasi di level regional maupun internasional.

Sementara itu, program SCILLS (Strengthening Communities/Improving Lives and Livelihoods), hasil kolaborasi dengan Internet Society Foundation, memperluas akses internet dan literasi digital bagi sekolah dasar di delapan kabupaten rawan bencana di pesisir selatan Jawa. Program ini melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tangguh terhadap risiko bencana melalui pemanfaatan Internet yang tepat guna. Di Bitung, Sulawesi Utara, CRI juga menggelar pelatihan jurnalisme dan media sosial bagi komunitas pekerja perikanan SAKTI dan SP3SU, agar mereka mampu menyuarakan isu-isu buruh secara mandiri dan efektif.

Melalui Unit Pengembangan Bisnis, CRI berupaya memperkuat kemandirian finansial lembaga. Kerja sama dengan Yayasan Penabulu dalam program Innovation Lab 2024 menghasilkan model bisnis dan rencana pemasaran untuk pusat pelatihan. CRI juga menyusun SOP Penggalangan Dana untuk memastikan setiap kegiatan bisnis dan konsultasi dikelola secara profesional.

Griya Jagadhaya, yang beroperasi sejak 2018, menjadi contoh keberhasilan pengelolaan bisnis sosial CRI. Pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya. Dengan layanan penginapan dan pelatihan yang unggul serta strategi pemasaran melalui platform daring (online travel agent).

[EN]

The year 2024 marked a pivotal chapter in the institutional journey of the Combine Resource Institution (CRI). Amidst the shifting tides of Indonesia’s social and political landscape, CRI reaffirmed its commitment to growing as an adaptive, independent, and relevant civil society organization. This year was distinguished by a major restructuring within the foundation’s governing, supervisory, and executive boards. Ferdhi F. Putra was appointed as Acting Director, succeeding Elanto Wijoyono, as part of a broader regeneration and organizational strengthening process aimed at guiding CRI toward a new strategic direction.

Through its Program and Innovation Management Unit, CRI concentrated its efforts on two key pillars: Data Governance and Community Empowerment. In the realm of data governance, CRI continued to enhance the implementation of the Village Information System (SID) Berdaya and the Regency Information System (SIKAB) across five regions—Bantul, Gunungkidul, Sleman, North Lombok, and Buleleng. These initiatives embodied CRI’s mission to democratize data and reinforce Indonesia’s One Data policy framework.

In Buleleng Regency, CRI collaborated with the Central Bureau of Statistics (BPS) through the Desa Cantik program, which trained nine villages in managing and utilizing statistical data for evidence-based development planning. This collaboration became a model for cross-sector synergy, demonstrating the transformative potential of data integration at the local level. Additionally, in partnership with Gadjah Mada University (UGM), CRI developed TITEN, a participatory digital ethnography platform that integrates text, photos, videos, and field notes into a unified system. The platform received strong appreciation from both national and international academia, opening new opportunities for collaboration between research institutions and local communities.

In the sphere of community empowerment, CRI expanded its partnerships with various civil society organizations (CSOs). Together with the Tifa Foundation, CRI facilitated ten CSOs in drafting Personal Data Protection (PDP) policies in alignment with Law No. 27 of 2022, enabling them to better understand their roles as data controllers and processors in the digital era. In Yogyakarta, CRI also established a local digital security hub to strengthen the cybersecurity capacity of CSOs and activists against rising cyber threats. This initiative involved digital security experts and was supported by national and international networks such as SAFEnet, TRACE, and other regional partners.

Meanwhile, the SCILLS (Strengthening Communities / Improving Lives and Livelihoods) program, in collaboration with the Internet Society Foundation, expanded internet access and digital literacy for elementary school communities in eight disaster-prone districts along Java’s southern coast. The program engaged teachers, students, and parents to build safe and resilient learning environments through effective internet utilization. In Bitung, North Sulawesi, CRI conducted journalism and social media training for members of the SAKTI and SP3SU fisheries workers’ unions, empowering them to articulate labor issues independently and effectively.

Through its Business Development Unit, CRI continued to strengthen its financial independence. Collaboration with the Penabulu Foundation under the Innovation Lab 2024 program resulted in a new business model and marketing strategy for a professional training center. CRI also developed a Fundraising Standard Operating Procedure (SOP) to ensure that all business and consulting activities are managed transparently and professionally.

The Griya Jagadhaya, which has operated since 2018, stood as a testament to CRI’s successful social enterprise management. In 2024, its revenue increased by 11 percent compared to the previous year, driven by quality accommodation and training services combined with effective online marketing strategies through major travel platforms.

Combine Resource Institution – Laporan Tahunan 2024 [Annual Report 2024]Unduh

Refleksi Evaluasi CRI 2024: Memperkuat Pilar Kelembagaan

Posted on by irvan galuh

Dua dekade perjalanan bagi Combine Resource Institution atau CRI melibatkan diri dalam kerja-kerja penguatan sipil melalui tata kelola pengetahuan. Combine lahir pascareformasi dan mulai mengembangkan ragam inovasi teknologi tepat guna, seperti radio komunitas, produksi konten lokal, respon informasi kebencanaan, pengembangan sistem informasi desa, hingga keamanan dan perlindungan data.

Berbagai inovasi sosial, teknologi, maupun pendampingan bersama warga ini, menjadi mercusuar bagi lembaga untuk terus tumbuh, berdampak, dan memberi makna. Tentu saja perjalanan panjang ini tidak mudah dan telah melewati banyak cerita. Berbagai pengalaman pendampingan, pengembangan inovasi, komunikasi kelembagaan, penguatan jejaring, hingga peningkatan kapasitas sumber daya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tumbuh kembang sebuah kelembagaan.

Pengalaman inilah yang menjadi pembelajaran berharga sekaligus pendewasaan bagi organisasi Combine untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat. Ibaratnya, seperti sebuah pohon. Ia harus tumbuh menjulang tinggi, mengakar, dan tak henti memberi manfaat bagi siapapun.

Di penghujung akhir tahun 2024 ini, refleksi berharga bagi organisasi CRI untuk membaca berbagai aktivitas program, cara kerja, dan langkah strategis lainnya di sepanjang tahun ini. Terlebih kerja-kerja organisasi sipil saat ini perlu adaptasi, responsif, mandiri, serta rendah hati untuk tetap mengakar dan terus menjaga pilar idealisme.

Seluruh keluarga besar CRI, mulai dari pengurus CRI saat ini, Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Lembaga Sumber Daya Kombinasi Indonesia berkumpul di Ruang Media Combine pada tanggal 16 – 22 Desember 2024. Tujuannya pertemuan ini untuk mengevaluasi seluruh kegiatan program, perencanaan kerja ke depan, serta pembenahan sumber daya manusia organisasi.

Tak hanya itu. Bagi kami, pertemuan ini pun sangat istimewa karena ada kesempatan berharga untuk saling mengenal diri lebih akrab sebagai bagian dari keluarga besar CRI.

Perubahan Organ Yayasan CRI 2024

Saat ini, Pembina Yayasan Lembaga Sumber Daya Kombinasi Indonesia (CRI) telah mengambil keputusan mengenai Perubahan Organ Yayasan sebagai bentuk pengembangan kelembagaan terkait organisasi pengurus ke depan. Keputusan yayasan yang diterbitkan melalui berkas Nomor 02/CRI/Board/XI/2024 ini menghasilkan beberapa poin perubahan:

Pertama, Yayasan menyetujui pengunduran diri saudara Akhmad Nasir sebagai Sekretaris Yayasan.

Kedua, mengangkat Mulya Amri sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pembina baru bersama Dodo Juliman Widianto, Shita Laksmi, Ayu Diasti Rahmawati sebagai Anggota Dewan Pembina.

Ketiga, mengangkat Agustiawan Syahputra sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan bersama Bahruddin dan Wasingatu Zakiyah sebagai Anggota Dewan Pengawas Yayasan.

Keempat, mengangkat Ranggoaini Jahja sebagai Ketua Pengurus bersama Ade Tanesia sebagai Sekretaris, dan Budhi Hermanto sebagai Bendahara.

Perubahan struktur organisasi pengurus ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi organisasi CRI dalam memperkuat visi misi serta nilai CRI ke depannya.

Tak hanya perubahan pada organ Yayasan CRI saja. Pengurus CRI juga menyepakati untuk meneruskan kepemimpinan dari Elanto Wijoyono sebagai direktur kepada Ferdhi Putra sebagai Direktur Ad Interim mulai 1 Januari 2025. Pekerjaan manajerial organisasi dan komunikasi kelembagaan akan dipimpin oleh langsung Ferdhi Putra selama enam bulan ke depan di tahun 2025.

selain itu, pengurus juga menunjuk Gerardus Krisna Satya membantu Direktur ad interim sebagai pelaksana fungsi External Affairs lembaga, khususnya pada mitra atau jaringan kerja dari instansi pemerintahan.

Ke depan, CRI akan mendorong program Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) agar bisa termanfaatkan bagi kawasan lainnya di Indonesia. Tak hanya bagi desa saat ini yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, maupun Kabupaten Buleleng di Bali.

Pembenahan lain ada di Koordinator TIK CRI yang kini diampu oleh Wahyu Widodo untuk mengelola jaringan internet dan pengembangan inovasi digital dan Unit Program Komunikasi dan dipimpin oleh Ahmad Yunus selaku manager unit program. Unit Program Komunikasi CRI akan mendistribusikan seluruh konten program maupun non program secara informatif dan berkualitas. Tapi juga mengemas dampak dan manfaat program Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan SIKAB, isu perlindungan data pribadi, keamanan data organisasi sipil, maupun mitigasi kebencanaan yang akan berlangsung di wilayah pesisir selatan Jawa secara lebih segar untuk menyasar kalangan anak muda.

Ke depan, CRI juga bermimpi agar lembaga ini tumbuh menjadi organisasi yang lebih mandiri melalui pengembangan bisnis pengelolaan penginapan Griya Jagadhaya dan kelas pelatihan.

Tunggu kabar baik selanjutnya dari kami. Selamat tinggal tahun 2024 dan selamat datang 2025. Tetap berkarya dan berdaya.

Catatan Perjalanan APrIGF 2023 dan Langkah Panjang Menuju Keadilan Data

Posted on by irvan galuh

Pada gelaran Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF) 2023 di Brisane, Australia, Combine fokus menyuarakan isu atas hak privasi, kebebasan sipil, serta praktik tata kelola data berdasar asas keadilan.

Forum Tata Kelola Internet Regional Asia Pasifik (APrIGF) 2023 telah terselenggara selama tiga hari, tepatnya pada 29-31 September lalu. Mekanisme penyelenggaraan dilakukan secara hybrid. Pusat kegiatan luring berlokasi di Brisbane Convention & Exhibition Center, Brisbane, Australia, sementara peserta kegiatan daring berpartisipasi melalui aplikasi Zoom atau kanal YouTube APrIGF Official.

Internet Governance Forum (IGF) merupakan bagian dari program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diinisiasi sejak tahun 2006. IGF kemudian menjadi platform global yang menyediakan ruang dialog bagi para pemangku kepentingan, pegiat masyarakat sipil, akademisi, serta khalayak luas. Platform ini mengakomodasi pelbagai isu dan dinamika yang sedang berkembang berkenaan dengan keberlanjutan, ketahanan, dan keamanan internet.

APrIGF selanjutnya merupakan platform turunan yang berfokus pada wacana tata kelola internet di kawasan regional Asia Pasifik. APrIGF diprakarsai guna meningkatkan keasadaran publik hingga mendorong partisipasi para pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola internet yang berkeadilan. Forum ini berupaya pula menumbuhkan sikap kritis melalui rangkaian diskusi dan kolaborasi dengan pendekatan lintas aktor, termasuk keterlibatan kelompok muda.

Keadilan Data: Asas Utama Menggapai Imaji Transformasi Digital

Pada tahun ini, Combine Resource Institution (CRI/Combine) berkesempatan menjadi pembicara dalam dua forum utama, yakni Showcase dan Panel Discussion. Direktur Combine, Elanto Wijoyono, mengisi sesi Showcase bertajuk “The Fulfilment of the Data Justice Framework through the Data Governance Model in Implementing the Village Information System: Indonesia Case Study”. Selama 20 menit penuh, Elanto Wijoyono memaparkan kuasa pembangunan hingga proyek transformasi digital yang tak berpihak pada asas keadilan data.

Visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pada skala lokal hingga nasional, seyogianya menerapkan basis bukti pada tiap-tiap pengambilan keputusan. Ketersediaan data niscaya menjelma modal utama yang kita semua butuhkan. Celakanya, tata kelola data belum merata secara tepat dan efisien. Integrasi data, baik dari level desa hingga pemerintah, masih menjadi pekerjaan rumah.

Proyek Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) digadang-gadang menjadi solusi atas ketimpangan praktik pendataan. Namun strategi ini masih perlu dikritisi lebih dalam, utamanya melalui kerangka keadilan data. Sebab celah-celah ancaman tetap lihai mengintai. Hak atas privasi, kuasa teknologi yang tak pernah netral, serta diskriminasi dalam ruang siber, perlu dibaca sebagai satu kesatuan tantangan transformasi digital yang penting diselesaikan.

Pada sesinya, Elanto Wijoyono menyajikan studi kasus penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Public Data Trusts (PDTs). Model ini mengeksplorasi asas kolaborasi yang dapat dijalankan antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan begitu, dampak datafikasi yang masih rumpang di sana-sini, bisa perlahan dibenahi.

‘Melindungi Privasi’ Semestinya Senapas dengan ‘Melindungi Hak Asasi’

Combine juga mengisi sesi Diskusi Panel melalui perwakilannya, Ferdhi F. Putra dan Aris Harianto. Keduanya menjadi pembicara dalam “To Protect or Harm?: What the Tensions between Privacy and Civic Freedoms in Personal Data Protection Laws Mean for Civil Society” yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa, pada Kamis, 31 Agustus 2023. Ferdhi dan Aris memantik diskusi perihal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, implikasinya terhadap organisasi masyarakat sipil (OMS), implementasi, serta rangkaian dampak yang mengekori.

Bagai bilah pedang pada dua sisi, UU PDP dapat menjadi pelindung sekaligus ancaman. Di satu sisi, kita dapat menyambut baik kehadiran UU PDP, mengingat ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi semakin tinggi. Namun di sisi berlawanan, UU PDP menyisakan celah yang dapat berdampak terhadap kebebasan sipil. Sebagai contoh, dalam UU PDP, kerja jurnalistik maupun yang berkaitan dengan pengawasan kekuasaan (watchdog) tidak disertakan dalam pengecualian data pribadi (Pasal 15).

Dalam UU PDP, aktivitas yang dikecualikan hanyalah ketahanan nasional, penegakan hukum, kepentingan umum dan penyelenggaraan negara, pengawasan sektor jasa keuangan, serta statistik dan penelitian ilmiah. Sementara jurnalis maupun OMS kerap memanfaatkan jenis data yang dikategorikan sebagai “data pribadi spesifik”, yakni data keuangan dan rekaman kejahatan, dalam aktivitas pengawasan kekuasaan/wewenang pejabat. Absennya pengecualian kerja-kerja pengawasan berpotensi menjadi serangan balik terhadap kerja-kerja pengawasan oleh jurnalis maupun OMS.

Produk hukum ini masih memperlihatkan konsekuensi nyata dari struktur kuasa yang tak pernah imbang, sehingga membuat payung hukum berjalan tak seturut kepentingan warga. Ancaman atas kebebasan sipil, hak privasi, hak atas informasi, hingga celah kriminalisasi, jika tidak hati-hati, mudah dijerat melalui regulasi ini.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai bagian dari gerakan kolektif warga, perlu melakukan advokasi sekaligus merumuskan strategi atas situasi ini. Pendekatan yang tepat dan berkeadilan perlu diupayakan guna menyeimbangkan produk hukum dengan hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat sipil. Partisipasi publik merupakan kunci agar UU PDP tak balik merepresi, alih-alih melindungi warganya sendiri.

Selain dua narasumber dari Combine, sesi diskusi yang difasilitasi oleh Debora Irene Christine, Manajer Project Data Policy and Governance Yayasan Tifa, ini juga menghadirkan Maristela Miranda, Senior Associate LIGHTS Institute yang membagikan pengalaman pelindungan data di Filipina. Ada juga Anandita Mishra, LL.M, Student New York University School of Law, yang bercerita tentang praktik perlindungan data di India.

Praktik Perlindungan Data di Kalangan OMS Indonesia

Pada November 2022 hingga Januari 2023, Combine berkolaborasi dengan Yayasan Tifa melakukan asesmen awal mengenai praktik pelindungan data pribadi di kalangan OMS. Asesmen ini merupakan bagian dari rencana Yayasan Tifa dan Combine dalam merancang Modul Pelatihan Perlindungan Data Pribadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil.

Metode survei yang kami aplikasikan dalam mengumpulkan informasi berhasil menjaring 109 responden dari 69 organisasi. Berdasarkan jumlah tersebut, 94 persen responden menjawab bahwa perlindungan data pribadi memang menjadi isu penting bagi organisasi mereka. Akan tetapi, pengungkapan tersebut cukup berbanding terbalik dengan temuan bahwa 58 persen dari mereka, masih belum memiliki kebijakan pelindungan data pribadi di organisasinya. Sebanyak 76 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki orang yang diberi mandat sebagai data protection officer.

Meski demikian, situasi ini masih dapat dimaklumi mengingat wacana perlindungan data pribadi dan privasi adalah hal baru di Indonesia. Pun demikian dengan regulasinya yang baru disahkan pada Oktober 2022, sehingga sangat wajar apabila pemenuhan atas tuntutan regulasi belum dapat terpenuhi.

Peran OMS dalam mengumpulkan, menggunakan, mengolah, serta menyimpan data pribadi milik staf, penerima manfaat, mitra, penyandang dana, dan lain sebagainya, menjadi pula poin penting. Kebijakan operasi data yang dijalankan oleh OMS mesti pula berperspektif pada prinsip-prinsip keadilan. Kelalaian dalam salah satu tahapan, berisiko menimbulkan celah kerentanan, baik bagi individu maupun organisasi di mana ia berkegiatan.

Maka dari itu, penerapan perlindungan data pribadi, pada hulu dan hilirnya, merupakan tanggung jawab kolektif. Namun asas tersebut tak lantas melepaskan kekritisan kita terhadap implementasi produk hukum yang kerap berpreseden buruk. Secara kolaboratif, masyarakat sipil dapat berupaya bersama melindungi data pribadi, sembari tetap mengawal regulasi kepatuhan negara yang (semestinya) berpihak pada warganya.

*****

*Sesi Showcase dan Panel Discussion bisa disimak ulang melalui tautan berikut

https://www.youtube.com/watch?v=cEt7F5qDS0M (Showcase “The Fulfilment of the Data Justice Framework through the Data Governance Model in Implementing the Village Information System: Indonesia Case Study”)

https://www.youtube.com/watch?v=tZDndpfAh0M (Panel Discussion “To Protect or Harm?: What the Tensions between Privacy and Civic Freedoms in Personal Data Protection Laws Mean for Civil Society” )

Pemenuhan Hak-hak Digital di Indonesia Masih Buruk

Posted on by irvan galuh

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai bahwa hak-hak digital di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, belum menjadi isu penting bagi publik. Padahal, pelanggaran hak-hak digital dari tahun ke tahun semakin banyak terjadi.

Situasi tersebut tergambar dari diskusi media pada Rabu (14/06/2023) di Yogyakarta yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Diskusi in kerja sama AJI Yogyakarta dengan SAFEnet, Combine Resource Institution (CRI), dan Center for Digital Society (CFDS) Universitas Gadjah Mada.

Dalam pengantarnya, Ketua AJI Yogyakarta Januardi Husin mengatakan, pentingnya hak-hak digital tersebut seiring dengan semakin tingginya ketergantungan kita saat ini terhadap perangkat digital. Namun, ketergantungan itu juga memunculkan isu lain, seperti peretasan, pembatasan akses Internet hingga praktik pengintaian.

Oleh karena itu, menurut Januardi, jurnalis yang bekerja untuk publik harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang isu keamanan digital. “Selain untuk menjaga informasi pribadi dan publik, keasadaran akan hak-hak digital perlu diperdalam agar jurnalis terhindar dari tindak kekerasan,” katanya.

Januardi menambahkan dari 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2022, 15 kasus di antaranya berupa serangan digital dan 8 kasus penyensoran. Tindakan doxing atau kekerasan berbasis gender online terhadap jurnalis makin meningkat dan beragam.

Maraknya serangan digital sendiri hanya salah satu tantangan dalam pemenuhan hak-hak digital di Indonesia. Perdana Karim, peneliti CfDS, menjelaskan hak-hak digital memang relatif menjadi isu baru di Indonesia. Padahal, isu ini sangat penting karena terkait erat dengan aktivitas digital kita sehari-hari.

Secara garis besar, menurut Karim, hak-hak digital adalah hak asasi manusia yang berlaku di ranah digital. Hak-hak ini mencakup, antara lain, hak untuk mengakses Internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman. “Setiap orang harus memiliki kebebasan berekspresi, untuk berbagi dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau gangguan lainnya,” katanya.

Namun, berdasarkan pemantauan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), situasi hak-hak digital di Indonesia semakin memburuk. Dalam Laporan Situasi Hak-hak Digital 2022, SAFEnet bahkan menyebut hak-hak digital di Indonesia telah ambruk jika melihat dari tiga domain, yaitu hak untuk mengases Internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman.

Berdasarkan pemantauan sepanjang tahun 2022 telah terjadi gangguan akses Internet setidaknya 36 kali. “Papua masih menjadi wilayah paling banyak mengalami pemutusan akses Internet,” kata Andreas Takimai, sukarelawan dan peneliti SAFEnet.

Dari sisi kebebasan bereskpresi, sepanjang tahun 2022 setidaknya terjadi 97 kasus pemidanaan terhadap ekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor sebanyak 107 orang. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan 2021 yaitu 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi. “Peningkatan drastis ini sekaligus menempatkan tahun 2022 sebagai tahun dengan jumlah pemidanaan terbanyak dalam 9 tahun terakhir,” Andi menambahkan.

Indikator lain memburuknya situasi hak-hak digital adalah maraknya serangan digital yang mencapai 302 kali. Angka itu meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 147 insiden (2020) dan 193 insiden (2021).

Selain serangan digital dan kebocoran data pribadi, robohnya hak-hak digital juga masih terlihat dari maraknya KBGO. Selama 2022, terdapat 698 aduan, naik 21 kasus dibandingkan 2021. “Salah satu hal yang perlu diwaspadai dari maraknya kasus KBGO ini adalah semakin banyaknya korban di kalangan anak-anak,” kata Andi.

Manajer Program Combine Ferdhi Putra menambahkan, ketika melihat di skala lokal, seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah, situasi hak-hak digital tersebut juga menghadapi banyaknya tantangan. Di antaranya adalah masih belum meratanya akses Internet di beberapa daerah. Pelambatan internet juga pernah terjadi di daerah yang tengah mengalami konflik agraria seperti di Wadas, Purworejo. Diduga karena terkait aktivitas politik warga.

Selain itu, serangan digital juga marak terjadi pada aktivis. Ferdhi mencontohkan pada Februari 2022, akun media sosial Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengalami peretasan. LBH Yogyakarta adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang intensif mendampingi warga Wadas yang menolak penambangan batuan andesit di wilayahnya. Selain itu, serangan digital akun media sosial dan WhatsApp juga dialami oleh aktivis yang bersolidaritas dan warga Wadas itu sendiri.

“Dalam situasi ini, konsolidasi masyarakat sipil, di mana pun, sesungguhnya mutlak dibutuhkan. Aktivis dan pegiat prodemokrasi perlu membangun mekanisme mitigasi yang efektif agar dapat meminimalisasi atau mencegah dampak yang lebih buruk dari ancaman-ancaman tersebut,” tegas Ferdhi.[]

Foto: Bambang Muryanto

Kemajuan Teknologi yang Mengkhianati HAM

Posted on by irvan galuh

Perkembangan teknologi yang diklaim dapat memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan dan menciptakan kesetaraan nyatanya tidak berjalan. Perkembangan teknologi malah memperdalam jurang kesenjangan.

Saya pernah mengikuti kelas filsafat online selama enam hari berturut-turut. Para pesertanya berjumlah kurang dari sepuluh orang, dan mayoritas berdomisili di pulau Jawa. Salah satu teman dalam kelas tersebut berasal dari Indonesia bagian timur. Sebut saja namanya Jupiter, umurnya 24 tahun. Dia merupakan seorang relawan pendidikan sekaligus pengelola rumah baca. Dari enam hari pertemuan, Jupiter terhitung hanya empat kali hadir, itu pun dia kerap terlambat. Setiap kali kami yang ada di dalam kelas bertanya perihal ketidakhadirannya, Jupiter selalu memberikan jawaban yang sama: sebab alasan koneksi. Tidak ada sinyal di tempat tinggalnya, sehingga dia harus pergi ke kota lain demi mengikuti kelas ini.

“Saya harus menempuh perjalanan sekitar satu setengah jam demi sinyal, Bang,” katanya kepada mentor kelas filsafat kami sambil tertawa.

Saya geleng-geleng kepala, takjub menyaksikan Jupiter yang masih sempat-sempatnya tertawa di tengah keletihannya bermobilisasi. Bayangkan, ia harus menempuh tiga jam (1,5 jam pergi-pulang) perjalanan untuk memperoleh koneksi internet. Sementara kelas filsafat kami hanya berdurasi maksimal 2 jam. Jadi, Jupiter yang malang ini harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan, ketimbang di kelas itu sendiri. Belum lagi, dia harus melakukannya selama berhari-hari. Bayangkan, betapa lelahnya dia, dan betapa boros waktunya, mungkin juga ongkos perjalanannya demi kelas virtual ini.

Pengalaman Jupiter seketika mengingatkan saya bahwa di era serba online ini, ternyata masih ada orang yang kesulitan mengakses internet. Beruntung sekali diri ini yang kebetulan tinggal di wilayah yang tidak kekurangan fasilitas internet, sehingga dapat dengan mudah mengaksesnya untuk menunjang kehidupan. Saya bisa memanfaatkan kecanggihan internet untuk berbelanja online, membeli tiket perjalanan, berkonsultasi dengan dokter dan menukar resep obat, bahkan membayar pajak. Pokoknya, sejak ada kecanggihan teknologi, hidup saya terasa lebih praktis.

Lalu bagaimana dengan Jupiter? bisakah dia seperti saya, yang dapat mengefisienkan kegiatan sehari-hari berkat bantuan teknologi? Bukankah justru sebaliknya, kehadiran teknologi malah membuat Jupiter terbebani, sebab dia malah harus mengeluarkan banyak tenaga dan menempuh perjalanan jauh untuk mengaksesnya?

Jupiter tidak sendirian. Entah ada berapa juta manusia di dunia ini yang juga punya pengalaman serupa: hidup di era yang serba terhubung (connected society), namun dengan keterbatasan akses internet. Philip Alston, seorang profesor di bidang hukum sekaligus pelapor khusus PBB, mengungkapkan dalam sebuah laporan berjudul Extreme Poverty dan Human Right (2019) bahwa ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang tidak mampu mengakses internet, sebab kendala dana maupun sinyal. Pada laporan yang ditulisnya untuk PBB itu, Alston juga menambahkan bahwa ada pula kelompok-kelompok yang tidak memiliki kecakapan digital, sehingga mereka sulit memperoleh manfaat teknologi.

Bagi Alston, persoalan kesenjangan di ranah digital ini erat sekali kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Dia menulis bahwa perkembangan teknologi yang harusnya memberdayakan dan mendorong terciptanya kesetaraan malah menimbulkan keadaan yang sebaliknya. Perkembangan teknologi malah memunculkan kesenjangan kelas yang semakin besar.

Beranjak dari persoalan kesenjangan, perkembangan teknologi ternyata juga menimbulkan permasalahan HAM lainnya, yaitu pelanggaran privasi data pribadi. Melalui artikel Why The Digitization of Welfare State is a Pressing Human Right Issue, ahli hukum HAM dari NYU School of Law, Cristiaan van Veen bercerita tentang pelanggaran privasi penduduk di beberapa negara akibat kebijakan digitalisasi data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Veen mengambil contoh pemerintah dua negara dari dua benua, yaitu Kenya dan Irlandia. Pemerintah di kedua negara tersebut sama-sama mendapat kritik dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) setempat karena menetapkan sistem data digital untuk syarat akses semua jaminan dan fasilitas penduduknya. Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat. Sebab, pemerintah Kenya maupun Irlandia dianggap memaksa penduduknya untuk menukar banyak sekali data pribadi mereka dengan berbagai fasilitas kesejahteraan. Banyaknya data pribadi penduduk yang dihimpun dalam sistem data digital tersebut disinyalir dapat menimbulkan persoalan hak-hak digital, yang tentu saja melanggar HAM.

Skema yang sama juga terjadi di Indonesia. Pemerintah pernah merencanakan mewajibkan kita untuk menginstal aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat akses berbagai fasilitas umum di musim pandemi. Terakhir warga diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut untuk membeli minyak goreng murah. Tidak hanya itu, baru-baru ini kita juga dianjurkan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai syarat membeli bahan bakar minyak jenis pertalite. Kita disuruh menginstal aplikasi-aplikasi itu, sehingga mengorbankan data pribadi demi mengakses fasilitas umum.

Belajar dari pengalaman Jupiter, laporan Philip Alston, juga tulisan Christiaan van Veen, menjadi pahamlah diri ini kalau ternyata perkembangan teknologi sebagai jalan kemudahan tidaklah seindah kelihatannya. Perkembangan teknologi ternyata punya banyak celah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ada persoalan kesenjangan digital, hingga pelanggaran privasi data pribadi. Belum lagi persoalan kejahatan siber dan potensi ancaman digital lainnya yang belum terbahas di artikel ini. Lalu, bagaimanakah solusinya agar teknologi dapat digunakan secara aman dan dirasakan manfaat kecanggihannya oleh semua pihak?

Alston menegaskan bahwa pemerintah harusnya tidak hanya fokus pada inovasi teknologi saja, melainkan harus juga memikirkan tentang bagaimana pendistribusian akses yang merata, juga penguatan kapasitas rakyatnya. Buat apa buru-buru menciptakan sistem digital yang canggih, kalau manfaatnya cuma dirasakan oleh kaum tertentu saja, dan malah membuat kelompok lainnya jadi keteteran. Pelapor Khusus PBB itu juga menambahkan bahwa parapihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem digital harus rutin melakukan evaluasi, supaya selalu ada kontrol di setiap inovasi yang dihasilkan.

Solusi yang mirip-mirip juga dipikirkan oleh Shita Laksmi, Direktur Eksekutif Tifa Foundation, sebuah OMS di Indonesia yang bekerja pada isu perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam sebuah diskusi virtual bertema Privasi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital yang diselenggarakan pada bulan Maret 2022 silam, Shita sempat menyatakan pendapatnya tentang kemungkinan untuk menghentikan inovasi teknologi demi mengatasi berbagai permasalahan HAM di zaman yang serba digital. Baginya, perkembangan teknologi berjalan dengan terlalu cepat, sementara para manusia belum sepenuhnya siap untuk mengikutinya.

“Kalo saya boleh berpikir gila, menurut saya sebaiknya inovasi teknologi berhenti dulu, karena kita belum siap untuk melakukannya. Kita harusnya memikirkan hal-hal yang lebih mendasar dulu, fokus di level manusianya,” tutur Shita.

Di luar argumen solutif yang telah disampaikan di atas, tentu masih banyak pendapat lainnya. Sebab, isu perkembangan teknologi ini merupakan isu yang kekinian, kompleks, dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Saya harap, teman-teman yang telah membaca tulisan ini juga memiliki argumen reflektifnya sendiri soal dampak perkembangan teknologi terhadap isu HAM.

Sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan mumpuni di bidang inovasi teknologi, apalagi pemegang kuasa yang dapat mengontrol dan mengevaluasi jalannya perkembangan teknologi, maka yang bisa saya lakukan hanyalah menjaga diri sendiri dari berbagai kemungkinan ancaman di ranah digital. Selain itu, saya juga tidak berhenti berdoa agar Jupiter, dan orang-orang yang bernasib sama sepertinya segera mendapatkan apa yang menjadi haknya.[]

Daftar Pustaka

Sumber gambar: Dan Cristian P. via pexels.com.

Penerima Anugerah AJW 2022: Bersama Bersuara tentang Hak Digital

Posted on by irvan galuh

Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2022 telah menemukan pemenangnya. Selain memberi penghargaan bagi para jurnalis warga, AJW tahun ini konsisten mengapresiasi kerja-kerja media warga.

Warta Desa terpilih menjadi media warga favorit melalui voting publik. Media yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah tersebut memperoleh 49,1 persen suara dari 6.676 suara yang masuk, mengungguli tiga media warga lainnya yaitu Nggalek (Trenggalek, Jawa Timur), Suara Saking Bali (Buleleng, Bali), dan Maumere TV (Maumere, NTT). Satu lagi media warga yang tahun ini menjadi jagoan di AJW, ialah Speaker Kampung yang berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Media warga tersebut berhasil memikat para juri dan memperoleh nilai tertinggi.

Perwakilan dari kedua pemenang Kategori Media Warga menerima plakat apresiasi di Taman Baca Kesiman, Denpasar, tepat pada acara malam puncak AJW 2022, 26 Juni kemarin. Speaker Kampung maupun Warta Desa adalah sarana akar rumput untuk bersuara. Semoga, makin banyak media-media warga lainnya yang mengikuti jejak mereka.

Mengusung tema Tri Hita Digital: Tiga Hak Digital untuk Mewujudkan Kesejahteraan, AJW tahun ini menerima usulan 9 kandidat media warga dari berbagai daerah, serta hampir 100 karya berupa artikel, video hingga ilustrasi dari para jurnalis warga seluruh Indonesia. Khusus untuk Kategori Media Warga, proses seleksi penentuan penerima penghargaan kemudian dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat seleksi dewan juri dan pilihan (voting) publik. AJW diselenggarakan rutin setahun sekali oleh BaleBengong dan didukung oleh Combine Resource Institution untuk mengapresiasi mereka yang telah berkontribusi mengabarkan cerita-cerita warga yang mereka temui dari wilayah masing-masing.

“Kami tidak bisa membayar teman-teman yang sudah berkabar dan membagi cerita. Maka, di ajang inilah kami ingin mengapresiasi,” kata Iin Valentine, pegiat BaleBengong yang menjadi Koordinator AJW 2022.

Mewakili penyelenggara, Iin juga menambahkan bahwa AJW tahun ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyebaran pengetahuan seputar dunia digital yang makin hari makin besar porsinya menemani kehidupan kita. AJW tahun ini adalah momen untuk mengampanyekan pentingnya pemahaman tentang hak-hak kita di ranah digital, yaitu hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan untuk memperoleh rasa aman di dunia digital.

Penerima anugerah AJW 2022

Kategori Media Warga

  • Media warga terpilih hasil penilaian juri Speaker Kampung (Lombok Timur, NTB)
  • Media warga terpilih pilihan publik Warta Desa (Pekalongan, Jawa Tengah)

Kategori Artikel

  • Juara 1 Ni Nyoman Ayu Suciartini
  • Juara 2 Rahmadinata Syafaat
  • Juara 3 Ni Putu Devy Gita Augustina

Kategori Video

  • Juara 1 Muhammad Rikza Harnang Setyo
  • Juara 2 I Komang Moniyarka
  • Juara 3 Beni Kusuma Wardani

Kategori Ilustrasi

  • Juara 1 Syamsul Arifin
  • Juara 2 Alvina Nur ‘Amsy
  • Juara 3 Ni Ketut Ayu Fitarini
Elanto Wijoyono, Direktur Combine Resource Institution, memberi paparan singkat tentang urgensi ruang-ruang apresiasi seperti AJW (26/06/2022).
Diskusi tentang hak digital di Indonesia yang melibatkan KontraS, SAFEnet, dan Kai Mata (musisi) (26/06/2022).
Iin Valentine, Koordinator AJW 2022 memberikan sambutan di malam penganugerahan (26/06/2022).
Peluncuran buku “Suara Berbeda dari Pulau Dewata” yang berisi kumpulan tulisan terpilih di BaleBengong selama 15 tahun terakhir (26/06/2022).

Laporan Tahunan 2021

Posted on by irvan galuh

[ID]

Sejumlah momentum penting bagi Combine Resource Institution (CRI) terjadi di 2021.

Ketika tingkat pandemi Covid-19 masih cukup kritis, kami berjuang agar tidak sekadar bisa bertahan, tetapi juga tetap terus berkembang. Pelajaran mengelola situasi pada 2020 menjadi rujukan berharga. Secara bertahap, kantor kembali dibuka untuk kegiatan kerja dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Bersyukur, seluruh tim mampu melewati puncak gelombang Covid-19 varian Delta dan mendapatkan dua dosis vaksin tanpa kendala berarti.

Tahun 2021 menjadi waktu bagi CRI untuk menapaki usia yang ke-20, cukup dewasa bagi perjalanan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Sejak didirikan pada 2001, CRI terus berupaya mengembangkan pilihan-pilihan strategi dan metode dalam penguatan institusi-institusi lokal, pengembangan sistem informasi komunitas, serta pengembangan pola-pola manajemen sumber daya untuk mewujudkan komunitas otonom. Memasuki dekade ketiga milenium ini, kami harus siap menjalankan pilihan di atas dalam konteks yang potensial semakin kompleks.

Program Building Institution and Networking (BUILD) menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan kerap kali sulit diprediksi. Karena 2021 menjadi tahun terakhir BUILD yang didukung Ford Foundation, kesempatan ini kemudian kami gunakan untuk meninjau dan memperkuat kembali tata kelola organisasi, model bisnis keberlanjutan organisasi, serta budaya kerja yang setara dan inklusif.

Melalui BUILD, CRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan riset dan memperkuat kampanye pada isu media komunitas. Media komunitas akan selalu menjadi bagian penting dari kerja-kerja organisasi. Kami yakin bahwa media komunitas membentuk pondasi ruang demokrasi yang sehat di tingkat akar rumput, sehingga penting untuk terus didukung dan diperjuangkan.

Kapasitas profesional CRI juga dibuktikan dengan penyepakatan program integrasi satu data daerah melalui penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB). Bersama sejumlah pemerintah daerah, kami memulai skema kerja sama yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, yakni Swakelola Tipe III dan Tenaga Ahli. Selain sebagai ruang untuk mengakselerasi misi dan visi organisasi, skema-skema kerja sama tersebut menjadi jalan untuk keberlanjutan.

Dalam hal berjejaring, pandemi tidak pula menyurutkan inisiatif CRI untuk terus berproses. Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) menjadi ruang bagi kami untuk bertemu dengan jaringan media komunitas. Sementara itu, Jagongan Melek Digital (JMD) menjadi kesempatan kami memperluas jaringan pada isu literasi dan keamanan digital.

Tahun-tahun mendatang akan menjadi momentum bagi kami untuk membuktikan kapasitas secara lebih mandiri. Dengan kedewasaan dan kekuatan yang telah kami miliki, kami tidak bisa berhenti merasa cukup atau puas. Kolaborasi akan tetap menjadi kunci, karena setiap isu dan tantangan tidak bisa dihadapi atau diselesaikan oleh kami sendiri.

CRI adalah bagian dari masyarakat sipil. Dalam setiap peran yang kami mainkan, CRI terbuka untuk terus mendapatkan saran dan masukan. Sekecil apapun hal yang kami hidupi dan kembangkan, semoga menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat dorongan gerakan perubahan.

[EN]

Several important moments for the Combine Resource Institution (CRI) occurred in 2021.

When the level of the Covid-19 pandemic was still quite critical, we struggled to not only survive, but also continue to grow. The lesson on managing the situation in 2020 becomes a valuable reference. Gradually, the office was reopened for work activities by implementing strict health protocols. Gratefully, the entire team was able to pass the peak wave of the Delta variant of the Covid-19 and get two doses of the vaccine without any significant problems.

2021 is the time for CRI to reach its 20th year, mature enough for the journey of a non-governmental organization. Since its establishment in 2001, CRI has continued to develop strategies and methods as an option for strengthening local institutions, developing community information systems, and developing resource management patterns to create an empowered community. Coming to the third decade of this millennium, we must be ready to perform the options above in a potentially more complex situation.

The Building Institution and Networking (BUILD) program is a momentum for us to increase institutional capacity in facing a rapidly changing and often unpredictable world. Since 2021 will be the last year of BUILD supported by the Ford Foundation, we then used this opportunity to review and re-strengthen the organizational governance, the organization’s sustainability business model, and the equal and inclusive work culture.

Through BUILD, CRI has the opportunity to increase our capacity in conducting research and strengthening campaigns on community media issues. Community media will always be an essential part of the organization’s work. We believe that community media create the foundation of a healthy democratic space at the grassroots level. Thus, it makes community media important to be supported and fought for.

CRI’s professional capacity is also shown by the agreement on a regional data integration program. This integration is conducted through the application of the Village Information System (SID Berdaya) and Regency Information System (SIKAB). Along with several local governments, we started a cooperation scheme that we had never done before. These cooperation are the Self-Management Procurement Type III (Swakelola Tipe III) and experts for regency government. Apart from being a space to accelerate the organization’s mission and vision, these cooperation schemes become a way for the organization’s sustainability.

In terms of networking, the pandemic has not dampened CRI’s initiative to continue the process. The Citizen Journalism Award or Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) is a space for us to meet with the community media networks. Meanwhile, Digital Literacy Gathering or Jagongan Melek Digital (JMD) is an opportunity for us to expand our network on digital literacy and security issues.

The coming years will be a momentum for us to prove our capacity more independently. With the maturity and strength of ours, we cannot cease on being content or feeling enough. Collaboration will remain a key, as every issue and challenge cannot be faced or resolved by us alone.

CRI is a part of civil society. In every role we play, CRI is welcoming the continuous suggestions and input. No matter how small the work that we run and develop, hopefully they will be a real contribution in encouraging the social movement for change.

Laporan Tahunan CRI 2021 [CRI 2021 Annual Report]Unduh