Author: irvan galuh

Hak Kekayaan Intelektual Jamin Perlindungan SID Berdaya

Posted on by irvan galuh

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari perlindungan suatu lembaga terhadap kekayaan intelektualnya. Aspek perlindungan melalui HKI berlaku baik bagi pengembang, pemegang hak cipta, maupun pengguna suatu aset intelektual.

Budhi Agus Riswandi, Direktur Pusat HKI Universitas Islam Indonesia menjelaskan, selama ini HKI memang lebih populer di dunia bisnis dan menjadi salah satu acuan untuk mempermudah komersialisasi. Meski demikan, tidak semua produk diciptakan untuk dikomersialiasikan. Aset-aset intelektual yang dapat diakses secara bebas dan tanpa biaya pun juga memerlukan HKI. “Jadi, dalam konteks ini, fungsi produk tersebut adalah utilisasi, bukan komersialisasi,” jelas Budhi dalam workshop bertajuk “Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya” yang diselenggarakan Combine Resource Institution (CRI) pada Rabu (16/05) di UC UGM.
 
Selain itu, HKI dalam aset intelektual nonkomersil juga dapat menjadi alat untuk membangun reputasi. Reputasi yang dimaksud adalah adanya aspek-aspek penting yang menambah nilai dan kepercayaan pada suatu produk tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi legalitas dan tata kelola yang baik. “Jadi, selain melindungi kekayaan intelektual para penemu atau inovator, HKI juga memberikan nilai tambah pada suatu produk,” tambahnya.

Budhi menjelaskan bahwa aspek legalitas sebuah produk penting diupayakan untuk mengetahui sejauh mana produk tersebut layak digunakan. Legal atau tidaknya suatu produk dapat dilihat dari   adanya HKI pada produk tersebut. Selain itu, adanya HKI juga membuktikan bahwa produk tersebut telah memiliki tata kelola yang baik.

Salah satu aset intelektual yang bukan berupa produk komersil adalah sistem informasi desa (SID) yang dikembangkan oleh CRI. Sebagai salah satu bentuk perwujudan pengelolaan kekayaan intelektual dalam bidang TIK, CRI telah mengkaji SID dari berbagai aspek hukum, salah satunya pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Elanto Wijoyono, Manajer Pengelolaan Sumber Daya Komunitas CRI mengatakan, ide tentang SID sudah tercetus sejak 2008. “Meski begitu, implementasi produk nyata baru ada di tahun 2009,” paparnya. SID yang dikembangkan oleh CRI pertama kali diluncurkan di Klaten, Jawa Tengah dan Bantul, DI Yogyakarta.

Pada 2018, satu dekade setelah ide SID direalisasikan, CRI meninjau kembali dan mengevaluasi lisensi SID yang telah diberlakukan. Selama ini, SID menggunakan lisensi GNU General Public License version 3 (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html). Lisensi ini cukup komprehensif dan fleksibel, tetapi memiliki celah berupa penggunaan aplikasi SID yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip SID yang telah dirumuskan oleh CRI. Oleh karena itu, CRI memutuskan untuk merumuskan lisensi khusus yang kini telah tercatat hak cipta dan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai SID Berdaya. Prinsip utama SID Berdaya masih sama, yaitu menjadi perangkat lunak berbasis open source yang bebas digunakan oleh siapa saja dan tanpa biaya. Hal ini memang menjadi salah satu prinsip CRI agar warga dapat menjangkau dan ikut berkolaborasi dalam pengembangan SID lebih lanjut.

Bagi CRI, terdaftarnya kekayaan intelektual SID Berdaya secara legal menjadi momentum untuk meningkatkan mutu ciptaan, layanan serta jaminan perlindungan atas penggunaan ciptaan tersebut. Sejumlah skema layanan akan berubah sebagai konsekuensi dari urusan legal tersebut. Meski demikian, potensi kerja sama untuk pengembangan dan pemanfaatan SID bersama para pihak tetap terbuka.

Keberadaan HKI juga menjadi salah satu indikator pertanggungjawaban nyata pengembang bahwa SID Berdaya merupakan produk layak guna yang terjamin dari aspek legalitas dan tata kelolanya. Elanto menjelaskan bahwa setiap keputusan dalam menjalankan SID mulai dari pemutakhiran, pengelolaan hingga analisis data di dalamnya merupakan tindakan hukum. Dalam proses itu, keamanan data warga yang ada di dalamnya harus terjamin. Oleh karena itu, pengelolaan SID harus memiliki landasan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan.

Pada beberapa kasus, pemanfaatan SID yang tidak memuat aspek legalitas dan tata kelola yang baik menimbulkan beberapa persoalan. Di antaranya berupa kebocoran data akibat ketidaktahuan perangkat desa mengenai privasi data. Jika tidak memiliki landasan hukum yang jelas, pelanggaran serupa dapat terjadi. Oleh karena itu, SID Berdaya dengan HKI yang dimilikinya berupaya untuk memastikan bahwa praktik penerapan SID berada pada landasan hukum yang tepat.

Imung Yuniardi, Direktur CRI, menjelaskan bahwa pada prinsipnya HKI pada SID Berdaya mengacu pada upaya perlindungan. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi CRI selaku pengembang, tetapi juga bagi pengguna dan terutama warga yang datanya berada di dalam SID. Selain itu, HKI juga menjamin keberlanjutan pengembangan SID Berdaya agar menjadi lebih baik lagi guna memenuhi kebutuhan warga.

Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru

Posted on by irvan galuh

Beragam kajian dalam seminar, buku maupun artikel ramai membahas seluk beluk era jurnalisme digital. Tetapi hampir semua pembahasan diletakkan dalam konteks media arus utama sebagai aktor utama. Mulai dari gaya pengemasan berita, perubahan kultur mengakses media, hingga dampaknya pada pola bisnis. Tak heran saat istilah citizen journalist diletakkan sebagai bagian kecil dari–kalau tidak mau disebut subordinat–media arus utama, nyaris tak ada yang menyoal. Padahal jelas mestinya ini menyulut debat tentang perlindungan moral, karena bagaimanapun media arus utama adalah sebuah perusahaan, bagian dari industri yang tidak bisa begitu saja bersandar pada “kerelaan” para jurnalis warga.

Konsep media sebagai public sphere seperti diuraikan Habermas, yaitu sebagai ruang di mana publik melakukan diskusi hingga pengawasan terhadap pemerintah, diharapkan ada di media komunitas, meski tentu dengan porsi berbeda-beda. Para warga bertemu di ruang publik itu untuk mendiskusikan permasalahan kepentingan bersama tanpa paksaan dan kekerasan. Media seperti ini menjadi sulit berkembang di kala kekuatan modal membawa pengaruh kuat dalam membentuk karakter media (Dahlgren, 2009).

Ketika mendapati jumlah media komunitas secara kuantitatif stagnan atau malah berkurang, gumpalan pertanyaan pun muncul. apakah memang kebutuhan komunitas untuk bermedia sudah berkurang? Ataukah kebutuhan akan informasi, baik sebagai konsumen dan produsen, sudah sedemikian mudah didapatkan oleh siapa pun di internet? Jika benar demikian, apakah jumlah warga akar rumput yang mampu memanfaatkan internet sedemikian rupa sudah sangat signifikan? Lalu bagaimana nasib media komunitas dan pegiatnya yang masih bermedia secara tradisional?

Buku ini merupakan laporan riset tentang mengenai media komunitas di era media baru. Mengambil 5 studi kasus media komunitas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, riset ini ingin menunjukkan bagaimana media komunitas beradaptasi dengan gelombang teknologi baru tersebut.[]

Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media BaruUnduh

Laporan Tahunan 2016

Posted on by irvan galuh

Transformasi digital telah mengubah seluruh aspek kehidupan, di seluruh bagian dunia, secara besar-besaran dengan begitu cepat, murah lagi mudah. Pada konteks negara bangsa, digitalisasi memperbesar kemungkinan terwujudnya transparansi dan partisipasi publik. Namun tentu digitalisasi tidak lantas hanya tentang mata air kesempatan dan peluang yang semata jernih dan baik. Risiko selalu ada, salah satunya adalah justru ketika bergantung semata pada teknologi digital dan menabalkannya sebagai tujuan, bukan alat.

Pengelolaan informasi berbasis komunitas misalnya, mendapatkan peluang luar biasa ketika perkembangan teknologi memungkinkan konvergensi media. Media komunitas misalnya, mendapatkan kesempatan luar biasa saat tidak lagi harus tunduk pada batas konvensional suatu wilayah. Bahkan melalui media sosial, siapapun bisa mendaku diri sebagai aktivis media komunitas melalui rentetan informasi yang disebarluaskan tanpa batas ruang dan waktu. Maka tantangan mendasarnya adalah bagaimana memastikan komunikasi, relasi dan dampak media komunitas tersebut dengan komunitasnya sendiri.

Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, salah satunya melalui pengelolaan data. Secara khusus pada konteks Indonesia, melalui sistem informasi desa maupun sistem informasi lain warga memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan. Peluang bisa berbalik menjadi bumerang saat gairahnya semata pada aplikasi, baik dengan dalih percepatan, perluasan dsb. Maka tantangannya adalah bagaimana memastikan fokusnya kembali pada tujuan utama yaitu peningkatan kualitas hidup seluruh warga yang berdaya dan mandiri dengan teknologi sebagai salah satu alatnya.

Tantangan-tantangan itulah yang pada 2016 ini coba mulai dikelola oleh CRI. Mulai dari merintis pemetaan kondisi terkini media komunitas melalui riset sederhana, terus berusaha memperbaiki pola pelatihan sistem informasi sebagai upaya membagikan pemahaman yang utuh tentang pengelolaan data, hingga menyegarkan kembali komitmen melalui Jagongan Media Rakyat yang menginjak penyelenggaraan keempat.

Capaian yang didapat mitra dan komunitas tahun ini menjadi penyegar yang membuat semangat terus terpompa. Bersama jejaring mitra baik lembaga dan komunitas, CRI ingin mulai memastikan tidak ada yang tertinggal gerbong kemajuan dengan digitalisasi sebagai lokomotifnya

Laporan Tahunan 2016Unduh

Achieving Gender Equality and Empowering Women of Borobudur Through Community Media

Posted on by irvan galuh

A village exists 43 km out of Yogyakarta, Indonesia that is host to one of the eight wonders of the world, the Borobudur temple (Candi Borobudur). Despite this grand tourist attraction, the people of Borobudur faces many development challenges. One solution, a small group of inspiring locals have come up with is a community radio, MGM.

The station is relatively young and continues to improve its show deliverance. Community media is an essential tool for achieving gender equality. I will refer to one particular paper Community Radio and Gender Towards an Inclusive Public Sphere by Malik and Bendelli (2012) as a platform for why Borobudur need gender equality and empowered woman. This paper will first provide a brief background of MGM radio station. Secondly the paper will explore the importance of increasing women participation in community media. Thirdly the essay will explore several ways to increase women participation. Lastly, the paper will briefly discuss the importance of gender training for men.

As mentioned above, MGM is recently established and is quite young. The community radio show has been developed as a means to empower people, to deliver information. To motivate people to care about where they live, even though programs has not always been successful and they may be tired of trying. A community radio show is a means of communication that allows pioneers to get their ideas out into the village. And a chance for the villages to get their word out into the public as well. This presents a chance for people to start thinking that actual positive change can happen where they live. Community media has the potential to be a catalyst for change. The village of Borobudur has been negatively impacted by the tourism industry but MGM offers a chance for locals to make something positive happen.

The MGM team is relatively small, the members include, Ruddy Ragil, Pak Hatta, Pak Muna, Mas H. Budi Saputra, Mbak A.N. Mila, Mbak Dini, Mas Danang, Pak Anas, Pak Martinus Oi and Mbak Yanti. In this list of broadcasters and station master, there are only three females out of ten people. This needs to be addressed because to empower a community is to empower all and not just half. Community radio, grassroot, alternative and rural media is a means of communication that is operated in and by the community which produces context specific content in local language to address communication needs that otherwise remain unaddressed, (Carpentier et al., 2008 cited in Malik and Bandelli, 2012, pg. 06). Community radio is by the people for the people which requires equal participation from both sexes if the media is to be effective. Gender stereotypes need to be challenged because it is hindering development in Borobudur.

There only has to a small group of motivated people with clear goal and there is hardly anything that cannot be achieved. Grassroots organisations such as MGM give ordinary people a chance to empower themselves through participation. Participation that should be gender neutral and inclusive of gender equality. Too often gender inequality is blamed on culture. However it must stop because inequality exists in the form of a social construct known as patriarchy which is confused with culture. Patriarchy has morphed itself into the lives of people so strongly that people view it as being their culture. Hence, where patriarchy has defined gender roles for men and women; women are often and in Borobudur are subordinate, because it is normal. Women and men are first class citizens has equal rights.

However, right now majority of the people who are active citizens in MGM are men. Women need to be actively encouraged to take part in community organisations and events. This is because, the gender roles are so deeply ingrained from childhood, many view this as being the norm, but it is not. Community radio allows for disempowered people to become empowered and for the minority to be heard. By increasing women participation, the radio show is broadening its capacity in many different aspects. Increasing audience, topics covered and increasing the number of empowered people. Even though, women are not a minority group, they are silenced or not valued for their opinion or ideas. Radio shows are about voices and women participation, will not only lift one womans silence but many more. One women becomes the role model for someone else, that someone else for another and so on.

Women in rural areas need to be actively encouraged and encouraged again because they lack information to differentiate between dictated gender roles and their right to access. Women need to be provided spaces such as community media, radio station, public yet safe places for them to express. Places where women are made welcome and feel adequate to contribute. Places where their opinion and values are taken into consideration. Places where they can become voices for those who do not have the same opportunity. Places that present equal time for women and men without domination by any one gender. Studies done in India demonstrated that, new information enables women to acquire awareness on their rights and on the condition of other woman, make informative choices, develop imaginative capacity about their future life, and plan group action.

Through community radio they also get new skills, such as computer literacy, ICTs and reporting techniques, and the opportunity to establish new interpersonal relations. They enhance their self-perception, become confident in public speaking, interact with male officials, discuss their problems in public meetings BY engaging with in media activity they endeavour to challenge gender roles and reverse the cultural discourse according to which part of the population cannot be considered credible because their biological sex.

Womens position is enhanced within the family as long as relatives understand the value of their work (which can be achieved with the acquired new information) and within the community their role as an agent of change is gradually being recognised. Also, as a result of improved knowledge of social texture and dialogue with the community, women develop the desire the work as agents of change and promote different forms of solidarity and civic engagement. Thus community radio provides to women an autonomous space for discursive interaction, deliberation and negotiations leading gradually to political participation and collective action. (Cited in Malik and Bendelli 2012, pg. 07)

The above quote articulates the potential that will be unleashed when woman are treated equally and presented with opportunities to improve themselves. Alternative media has the capacity to deliver the truth and specific content. Alternative media is the publics platform for achieving gender equality, platform for development beginnings and collective action.

Some ways that could increase women participation is to hold workshops explicitly for women, and discussing problem they face. Holding a documentary screening about the feminist movement, what the rest of the females in the world are doing. Documentaries include Girl Rising(ref), Why everyone should be a Feminist TED talk by (ref). Thereafter, discussing the documentaries and working on ways to improve the women participation in Borobudur, specifically in MGM. This can be not only for the radio show but for other community organisations, but the radio show will be where it starts. And even can lead to establishing a women only community group. The Radio should be promoted in the local high school and actively encourage girls to join, to contribute to the topics of the radio show.

Furthermore I will highlight what increasing women participation can do for a community, harnessed as tools for reversal of womens marginalisation by generating spaces for: expression of womens issues; enhancing womens equal participation in civil and public life; dissemination and exchange of authentic information and images about women; activating womens representation in development; facilitating womens alternatives for designing solidarity campaigns; and empowering them with skills and confidence to have a say in decision-making over their circumstances (Pavarala and Malik, 2007).

This would of course would not be possible without educating men in the community as well. Workshops and discussion groups need to be designed for men on gender training. To teach men that they do not dominate the world or their household, rather that it should be an equal partnership. It must be demonstrated that by involving women that the whole community only stand to gain. Nothing will be loss, only gain. Workshops must outline that women are capable and men are not the standard. Women as human beings reserve the right to be involved in their local community and have power over decision that affect their lives.

Community must be democracy in order to realise their goals. Point that should be outlined are, the benefits of having their female counterparts educated and empowered are many. Better and bright futures for their children, meaningful employments for their children and way in the future, children being able to look after their parents because they have the means to do so. This is the way to end the life cycle of continued hardship and uncertainty by favouring and caring about providing equal opportunity to people despite a persons gender.

In conclusion, Borobudur village has suffered from the tourism industry. Instead of counting how many ways the village has been hurt, people of Borobudur are doing something positive on their own. MGM, community radio station in Borobudur are giving a voice to the village. MGM works to empower the people of Borobudur, dispel ancient gender roles and is pioneering towards reversing the damage inflicted by patriarchy and tourism.

Reference List :

Malik, K. K. and Bendelli, D. 2012, Community Radio and Gender Towards an Inclusive Public Sphere paper presented at the India Media Symposium: Public Spheres, the Media and Social Change, organised by the University of Queensland, Australia

* Lushani Wewelwela Hewage is a student from Australia who voluntering at Combine Resource Institution (CRI) in 2015.

[VIDEO] Jagongan Media Rakyat (JMR) 2018

Posted on by irvan galuh

JMR 2018 mengangkat tema “Gaya Warga Berdaya”. Tema tersebut merupakan wujud apresiasi atas inisiatif-inisiatif ciamik yang telah dilakukan oleh komunitas.

“Gaya Warga Berdaya” akan tampil dan dikupas dalam empat ruang berdasarkan kategori pembahasan yang didesain dalam bentuk “kampung”. Ke empat kampung itu adalah Kampung Tekno, Kampung Media, Kampung Pangan, dan Kampung Keadilan. Di sanalah inisiatif-inisiatif komunitas diharapkan akan bertemu, saling berbagi dan menginspirasi. Lebih jauh diharapkan akan tercipta jejaring baru yang mampu melahirkan inisiatif-inisiatif bernas guna menghadapi tantangan zaman.

Edisi 69 : Gerakan Literasi dari Warga, untuk Warga

Posted on by irvan galuh

Sun Kang adalah seorang anak dari keluarga miskin di desa.
Sejak kecil ia sangat gemar membaca. Namun, minat baca
yang tinggi itu sering tidak terpenuhi karena kemiskinan yang
mengelilinginya. Jangankan membeli buku, keluarganya bahkan
kesulitan membeli minyak untuk menyalakan lampu. Jadi meskipun
ia bisa meminjam buku dari orang lain, ia tetap kesulitan membaca
karena tidak ada penerangan di rumahnya. Padahal, ia hanya bisa
membaca buku pada malam hari karena ia harus membantu orang
tuanya bekerja dari pagi hingga sore hari.

Pada suatu malam, bulan bersinar terang sehingga Sun Kang
memutuskan untuk membaca buku di luar rumah. Akan tetapi,
di tengah jalan bersalju ia terpeleset hingga bukunya jatuh. Saat
hendak mengambil bukunya, ia melihat tulisan di sampul buku itu
tampak jelas. Rupanya, salju bisa memantulkan sinar bulan sehingga
cahayanya tampak lebih terang.

Sejak saat itu, ia memutuskan untuk membaca buku di antara salju.
Kebiasaan itu terus berlanjut meski kulitnya tidak bisa menahan hawa
musim dingin. Baginya, membaca itu penting dan menarik sehingga ia
tidak keberatan jika kulitnya harus terluka. Gemar membaca membuat
Sun Kang tumbuh menjadi sosok yang pandai dan bijak sehingga di
kemudian hari ia dipercaya menjadi penasihat raja.
Kisah Sun Kang yang membaca di bawah kilauan salju itu
menjadikannya salah satu sosok legenda di China. Kisah itu digunakan
para orang tua untuk mendorong anak-anak mereka supaya gemar
membaca.

Di sekitar kita, bisa jadi ada banyak anak yang gemar membaca.
Namun, sama seperti Sun Kang, kegemaran membaca itu mungkin
tidak bisa dipenuhi karena kurangnya akses terhadap buku bacaan.
Untunglah saat ini ada semakin banyak warga yang mengabdikan
diri menjadi relawan literasi. Taman baca maupun perpustakaan warga
bermunculan di berbagai tempat, seiring dengan kemunculan gerakan
menyumbang buku di banyak wilayah.

Bersamaan dengan itu, kata literasi semakin kerap ditulis dan
diucapkan oleh berbagai kalangan. Tak berhenti pada gerakan
membaca, sesuai maknanya, gerakan literasi merambah berbagai
wilayah lain sehingga dari sebuah taman baca juga muncul upaya
memberdayakan ekonomi, menjaga kerukunan hingga menangkal
informasi palsu alias hoaks.       

Majalah Kombinasi edisi kali ini menyajikan kisah para penggiat
literasi dalam upayanya menemukan dan memenuhi minat membaca
para Sun Kang kecil di lingkungan mereka.