Difabel Berdaya dengan Media Warga

Namanya Ambara. Ia warga Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Agak berbeda dengan kebanyakan warga lainnya, ia seorang difabel netra sejak lahir. Selebihnya, sebagaimana warga lain, tak ada yang berbeda dengannya.

Saya mengenalnya sekira enam tahun yang lalu, ketika sedang menggarap video dokumenter tentang sebuah media warga di desanya, radio komunitas Primadona FM. Dari situlah saya tahu bahwa ia salah satu penyiar di radio komunitas tersebut.

Ambara sudah terlibat dalam kegiatan bermedia di Primadona FM sejak radio komunitas itu berdiri pada 2002. Saat itu usianya 19 tahun. “Saya ikut rakom (radio komunitas) dari antena [masih] bambu, dari alatnya masih kocar-kacir,” kata Ambara. Di masa-masa awal, Primadona FM memang tampil apa adanya. Selain menggunakan antena bambu, peralatan siar lainnya mengandalkan barang elektronik bekas pakai yang sebagiannya merupakan sumbangan warga sekitar. Ambara mengaku memberanikan diri datang ke studio—kamar yang “disulap” menjadi studio di rumah seorang warga—dan bilang kepada pengelolanya, “saya mau gabung.” Dan,  “Alhamdulillah, diterima dengan baik.” Sejak saat itulah ia rutin bermedia di Primadona FM.

Di rakom tersebut, Ambara menjalankan dua fungsi. Pertama, sebagai penyiar. Ia memegang program siaran “Selemor Ate”, yakni program khusus yang memutarkan lagu-lagu daerah berbahasa Sasak, bahasa lokal Lombok. Selain memegang program sendiri, ia juga kerap kali menggantikan penyiar yang berhalangan hadir. “Ambara sering membantu on air di pagi hari, menggantikan penyiar yang telat bangun,” ujar Hafiz, salah satu pengelola Primadona FM. Ambara tak pernah keberatan. Secara normatif ia memberi tahu alasannya bergabung di rakom adalah, “ingin membatu masyarakat dalam hal informasi.” Baginya, bersiaran adalah sebuah kesenangan tersendiri. Bonus lainnya, ia mendapatkan popularitas. Ia dikenal warga di sekitar Desa Karang Bajo. Bila berkunjung ke desa-desa tetangga, ia disambut bak primadona.

Fungsi keduanya adalah menjadi pemantau audio, semacam quality controler. Ambara bertugas memeriksa kualitas audio saat on air. Dari rumahnya, atau dari tempat di mana ia berada saat itu, ia memantau siaran, dan akan menghubungi orang yang ada di studio bila ada yang dianggapnya kurang pas.

Awalnya, sebagai awam yang jarang berinteraksi dengan kawan-kawan difabel, saya meragukan kemampuan Ambara. Melihatnya bergiat di media warga, membuktikan asumsi saya tentang difabel keliru besar. Apa yang disampaikannya bukan klaim belaka. Saya menyaksikan ia bersiaran secara langsung. Kemampuannya bersiaran, tak saya ragukan. Ia dengan fasih berbicara di depan mikrofon dengan intonasi yang lugas. Kapasitasnya mungkin setara penyiar-penyiar “profesional” di radio swasta. Dalam setiap siaran, ia memang masih dibantu rekan-rekan lainnya, terutama untuk menyetel alat siar, membacakan permintaan lagu yang masuk lewat SMS, dan menyiapkan lagu yang akan diperdengarkan. “Karena ‘kan saya tidak bisa komputer,” terangnya.

Inklusivitas media warga

Dalam banyak praktik bermedia, terutama di media-media komersial, orang-orang seperti Ambara sangat sulit mendapatkan ruang, lantaran dianggap tidak efisien dan efektif (Ellis, 2016:4). Atau boleh dikatakan, menghambat akumulasi profit. Tapi tidak demikian di media warga.

Ciri utama media warga adalah karakter inklusinya. Secara sederhana media warga dapat dimaknai sebagai media “dari, oleh, dan untuk warga.” Media warga menjadi ruang bagi publiknya untuk berinteraksi dan berbagi—tenaga dan pikiran, dengan tujuan memakmurkan komunitasnya. Keran partisipasi dibuka selebar-lebarnya bagi setiap anggota, tak ada yang dikecualikan. Bentuk partisipasinya bisa bermacam-macam. Dari sekadar request lagu dan berkirim salam, hingga terlibat dalam produksi informasi dan hiburan seperti yang Ambara lakukan. Di masa awal Primadona FM berdiri, ketika kaset masih menjadi sumber hiburan utama, tidak jarang warga yang menyumbangkan kasetnya kepada pengelola rakom agar lagu favorit mereka bisa diperdengarkan lewat radio. Contoh-contoh ini adalah praktik lumrah yang dialami oleh hampir setiap radio komunitas.

Media warga, dengan segala prinsip yang melekat padanya, menghilangkan “barrier” yang memutus akses kalangan-kalangan tertentu seperti kaum difabel, terhadap media. “Barrier” yang dimaksud di sini adalah semacam standar yang biasanya diberlakukan media komersial untuk mencapai visi perusahaannya. Misalnya, tuntutan memenuhi target profit atau standar kualitas tertentu. Pengelolaan media warga yang cenderung “mengalir” dan dengan semangat kekeluargaan memungkinkan kelompok marjinal seperti kaum difabel terlibat. Kalimat ini jangan disalahpahami bahwa difabel sama dengan berkualitas rendah. Kualitas, sebagaimana terilustrasikan dalam peran Ambara sebagai pemantau siaran, tetap menjadi perhatian media warga. Hanya saja, media warga tidak menjadikan kualitas sebagai acuan atau tujuan utama sehingga mengeliminasi talenta-talenta yang dianggap tidak kompatibel.

Fakta bahwa orang-orang seperti Ambara juga berdaya, khususnya dalam bermedia, adalah gambaran bahwa sebetulnya difabilitas bukan sesuatu yang menubuh, melainkan berakar pada prasangka, dan berujung pada diskriminasi. Dan ini tidak terjadi secara interpersonal, sebagaimana yang pernah saya rasakan, melainkan tersirat dalam representasi budaya, bahasa, dan kehidupan bermasyarakat (Shakespeare, 1994).

Media warga sebagai produk budaya sebetulnya dapat menjadi wahana untuk mereduksi diskriminasi terhadap kaum difabel. Dengan segala karakteristiknya, media warga bisa memfasilitasi para aktor yang terlibat di dalamnya untuk bisa berinteraksi dan saling memahami apa yang dibutuhkan teman di dalam komunitasnya. Hafiz, misalnya, mengatakan bahwa Ambara diperlakukan sama dan setara dengan anggota-anggota yang lain. Perlakuan “istimewa” diberikan hanya apabila Ambara menjadi disable tatkala berhadapan dengan infrastruktur yang betul-betul menghambatnya. Misalnya, membantu menempuh jalanan terjal berbukit ketika berkunjung ke desa tetangga. Atau membantunya turun dari motor dan masuk ke studio, karena ketiadaan infrastruktur fisik yang dapat membuat Ambara lebih mandiri. Dengan kata lain, rekan-rekannya hanya “menggantikan” fungsi infrastruktur yang tidak ada di tempat itu.

Ambara dan radio komunitas Primadona FM adalah potret kecil bagaimana media warga dapat menjadi ruang emansipatoris bagi difabel dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Dan yang perlu diingat, ada banyak praktik emansipatoris lainnya yang dilakukan media warga dalam rangka memakmurkan komunitas. Dan tentu saja, memakmurkan kemanusiaan.[]


Daftar Pustaka

  • Ellis, Katie. (2016). Disability Media Work: Opportunities and Obstacles. New York: Palgrave Macmillan.
  • Shakespeare, Tom. (1994). Cultural Representation of Disabled People: Dustbins for Disavowal?, Disability & Society, 9:3, 283-299, DOI: 10.1080/09687599466780341

Radio Komunitas

Radio komunitas memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah penyiaran di Indonesia. Sayangnya, radio komunitas belum mendapatkan ruang yang layak untuk berkembang, mulai dari alokasi frekuensi yang minim, proses perizinan yang rumit, hingga regenerasi. Meski demikian, mereka tidak menyerah. Di Indonesia, sebagian besar radio komunitas tetap bergerak membangun komunitas yang lebih berdaya dengan caranya masing-masing.

Bergerak Bersama Warga: Usaha Membangun Kesadaran Literasi

Sore hari di penghujung November 2018, kami berkumpul. Dingin gerimis di luar tak mampu menerobos hangat obrolan tentang aktivitas literasi dari berbagai tempat. Di depan deretan gamelan full set milik Balai Budaya Minomartani, kami duduk melingkar.

Obrolan itu saya awali dengan membuat kesepakatan bersama mengenai literasi. Dalam rumusan Pusat Bahasa, literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dengan definisi ini, pemaknaan literasi menjadi sangat luas dan tidak terbatas hanya pada aktivitas membaca dan menulis. Maka kita mengenal berbagai istilah sertaan literasi seperti literasi baca tulis, literasi digital, literasi finansial, literasi gizi, literasi informasi, literasi internet, literasi keuangan, literasi media, literasi numerasi, literasi sains, literasi visual, dan lain sebagainya.

Paparan berlanjut pada pengalaman saya sebagai pegiat literasi di tiga lini, yaitu komunitas, desa, dan sekolah. Saya percaya bahwa apa pun dan di mana pun komunitasnya, proses literasi pasti berjalan di dalamnya. Bertukar pengalaman dan pengetahuan saja sudah merupakan bagian dari aktivitas literasi itu sendiri.

Di lini komunitas ini, biasanya ada dua kategori seperti gambar berikut :

Bagan 1

Pada bagian pertama (sebelah kiri), sebuah komunitas menyadari adanya proses literasi dalam berbagai interaksi di dalamnya sehingga menumbuhkan kesadaran untuk berbagi pengetahuan lebih luas. Kegelisahan anggota komunitas akan merangsang produk-produk literasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat umum, tidak terbatas anggota komunitas saja. Sementara komunitas kedua (sebelah kanan) cenderung berhenti sebagai sebuah pengalaman dialog atau terbatas pada komunitas.

Literasi di desa cenderung lebih rumit daripada di komunitas. Kompleksnya kehidupan sosial di dalamnya membuat kita harus lebih hati-hati dalam menyelipkan agenda-agenda literasi. Pada dasarnya masyarakat menyadari pentingnya literasi, namun penerimaannya tak semudah ketika kita menyodorkan nasi bungkus.

Salah satu langkah strategisnya adalah dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat, misalnya, pemerintah desa. Namun itu pun tidak menjadi jaminan apabila pemerintah desa tidak memiliki semangat yang sama. Jika cara ini berhasil, kita bisa menyusupkan agenda literasi melalui lembaga (di bawah naungan) desa, kegiatan-kegiatan desa, pelatihan atau lokakarya, sosialisasi, website desa, dan lain sebagainya.

Literasi di sekolah menjadi paparan terakhir saya. Sayangnya, pengalaman saya dengan unit ini tidak terlalu bagus. Saya bertemu dengan sekolah yang kurang memperhatikan literasi meski ia sendiri adalah lembaga literasi (formal). Sekolah cenderung mengikuti instruksi-instruksi dari dinas terkait daripada membuat inisiatif-inisiatif yang berbasis literasi. Tahunya sekadar mengeluarkan anggaran untuk kegiatan literasi, selebihnya diserahkan kepada pendamping ekstrakurikuler literasi.

Paparan di atas menjadi pemantik diskusi lebih lanjut. Taman Baca Masyarakat (TBM) Guyub Rukun (Dusun Jambon, Bantul), Rumah Baca Komunitas (RBK) (Sleman, DIY), Media Komunitas Warta Desa (Pekalongan, Jawa Tengah), Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani (BBM) (Sleman, DIY), TBM Rumah Asa (Mergangsan, Yogyakarta), dan Radio Komunitas Wijaya FM (Sleman, DIY) berbagi pengalaman proses berliterasi bersama warga di lingkungan masing-masing. Dari ladang yang berbeda, masing-masing menemukan persoalan dan kemudian menciptakan berbagai gagasan serta inovasi untuk bertahan dan akhirnya menjadi penggerak sosial di lingkungannya.

Dari seluruh proses masing-masing komunitas dari awal hingga perjalanannya kini, nyaris memiliki pola yang sama.

Bagan 2

Bergerak Bersama Masyarakat

Sejak awal, masing-masing komunitas telah menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Bukan satu atau dua orang, melainkan masyarakat (jamak). Akan tetapi, mereka mengambil segala risiko demi terwujudnya cita-cita bersama. Tak ada perjuangan yang berjalan mulus, berbagai tentangan dan pandangan miring bahkan sering mereka terima.

TBM Guyub Rukun, misalnya. Bukan perkara mudah meminta masyarakat untuk memilah sampah, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi mereka sendiri. Apalagi bagi masyarakat perdesaan, tidak ada tempat khusus untuk membuang sampah. Limbah rumah tangga itu biasanya hanya dikumpulkan lalu dibakar. Kalau tidak, dibuang ke kali.

Namun, pandangan pesimis ini mampu diubah oleh sekawanan anak muda di Sedayu di bawah komando Triyanto, pendiri TBM Guyub Rukun. Melalui penyelenggaraan TBM yang aktif dan partisipatif, mereka berhasil mengambil hati masyarakat. Program-program kreatif mereka justru banyak diminati.

Selain pengelolaan sampah, yang cara-caranya dipelajari dari buku, mereka berhasil menyelenggarakan bimbingan belajar (bimbel). Di desa yang jauh dari keramaian, kegiatan bimbel tentu hal yang asing. Namun kegigihan mereka akhirnya dapat diterima dan murid pun semakin banyak.

Uniknya, untuk membiayai berbagai kegiatan, mereka kerap meminta sumbangan barang bekas kepada warga untuk dijual. Hasil berjualan itulah yang kemudian dapat menjadikan mereka mandiri hingga saat ini.

Pengalaman serupa kita temukan pada kisah Indra, pengelola TBM Rumah Asa. Menghadirkan perpustakaan di lingkungan yang notabene kota, tidak serta-merta dapat disambut baik. Kecurigaan yang cenderung politis diterimanya. Namun Indra memang keras kepala. Ia masih saja melanjutkan aktivitas literasinya itu. Indra mengaku, TBM akan tetap menjadi core dari seluruh kegiatan yang ia gawangi.

Jika Triyanto menjadikan sampah sebagai pupuk kompos, Indra memilih memanfaatkannya untuk literasi sains dengan produk batik ecoprint. Bedanya, sampah yang dimaksud adalah sampah alam seperti dedaunan. Sampah itu dikelola untuk menghasilkan warna yang akan dipindahkan ke kain.

Melalui media sosial dan berbagai pameran produk, lingkungan Indra kini dikenal sebagai Kampung Sains. Produksi batik ecoprint pewarna alam pun menigkat. Konsekuesinya, kampung mereka menjadi rujukan wisata edukatif yang kemudian memunculkan tantangan lain. Pengelolaan pariwisata menjadi PR besar.

Keprihatinan literasi pun dirasakan oleh Kuncoro, pegiat Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani (BBM). Meski tinggal di pinggiran kota yang ramai dan padat–bahkan sebagian merupakan kompleks perumahan–tak menjadikan masyarakatnya sadar literasi. Padahal, tak kurang-kurang lembaga pendidikan mengelilingi lingkungan mereka. Pun ada banyak pengajarnya tinggal di sana.

Meski demikian, Kuncoro tak merasa bahwa yang dilakukan BBM adalah bagian dari laku literasi. Literasi budaya, begitu para aktivis literasi menyebut segala kegiatan Kuncoro. Bersama kroninya, ia mengambil bentuk seni pertunjukan sebagai media dakwah literasinya. Dengan modal seperangkat gamelan, BBM menyampaikan literasi luhur milik moyang dengan beragam variannya.

Wayang, mocopat, karawitan, pertunjukan teater merupakan beberapa aktivitas BBM. Seluruhnya melibatkan pengetahuan kearifan budaya lokal. Bahkan, dari komunitas ini, lahir buku sejarah Desa Minomartani yang selama ini masih abu-abu. Tak ayal jika dengan beragam kegiatannya, BBM mampu menarik banyak komunitas untuk berproses bersama. BBM pun menjadi salah satu kantong budaya di Yogyakarta yang diperhitungkan. Lingkupnya tak lagi hanya lokal, melainkan sudah melebar lebih luas.

Gesekan dengan masyarakat yang paling kuat dirasakan oleh Rumah Baca Komunitas (RBK). Tanaman yang mereka gadang-gadang sebagai salah satu bentuk kemandirian dan ketahanan pangan komunitas, dibabat habis oleh salah seorang warga. Situasi ini boleh jadi disebabkan status mereka sebagai pendatang di Dusun Kanoman, Banyuwaden, Gamping, Sleman. 

Dengan tiga jargon “membaca, menulis, menanam” RBK giat dalam aktivitas literasi. Dengan dukungan relawan mahasiswa, sasaran kegiatan tak hanya masyarakat di lingkungan mereka, melainkan jauh lebih luas. Beberapa agenda rutin mereka adalah RBK for Kids, RBK On the Streets, Diskusi Reboan, dan tentu saja ecoliterasi. Beberapa program lain diusahakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di luar kegiatan ini, RBK juga melakukan pendampingan terhadap kaum miskin kota.

Kasus yang cukup berbeda saya dapatkan dari cerita Buono, warga Pekalongan yang mengelola Media Komunitas Warta Desa. Ia bersama teman-temannya bersentuhan dengan warga tidak sebagai kerumunan seperti peserta lainnya, melainkan hadir sebagai media warga. Dulu, ia mengelola radio komunitas, dan kini beralih ke portal daring.

Portal daring ini menyediakan diri sebagai corong warga dengan beragam persoalannya. Namun kehadiran mereka tak sepenuhnya dimanfaatkan warga. Sebagian wagra masih beranggapan bahwa mereka tidak bedanya dengan media lain; semua media sama sehingga membentangkan jarak. Padahal Warta Desa telah menyediakan diri sebagai tameng dan berpihak kepada warga.

Keputusan pengelola portal untuk tidak menerima iklan sebetulnya menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada keinginan menjaga independensi, di sisi lain mereka membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Ragam persoalan yang dihadapi oleh komunitas di atas seolah menegaskan bahwa perjuangan sosial tidak pernah sendirian. Combine Resource Institution mempertemukan komunitas-komunitas ini tidak hanya untuk saling berbagi pengalaman, melainkan juga untuk saling meneguhkan. Kita tidak pernah sendirian, meski berada di rel masing-masing.

PR Besar vs Idealisme

PR sebagian besar lembaga ini memang terkesan klasik lantaran mencoba mempertahankan idealisme komunitas dan secara tidak sadar menutup diri dari peluang untuk mendapatkan pemasukan finansial. Misalnya, usul salah satu peserta untuk membuka iklan di website komunitas. Mengapa harus dibenturkan dengan idealisme, seolah nilai-nilai perjuangan akan tereduksi dengan adanya iklan? Padahal tidak selalu demikian. Jika toh iklan mengganggu, pembaca punya pilihan untuk menutup iklan tersebut dan tetap bisa melanjutkan membaca. Iklan tidak akan mengurangi substansi perjuangan komunitas.

Pun demikian dengan membuka peluang publik untuk berdonasi, tidak akan merendahkan suatu komunitas sebagai sekumpulan orang kere. Justru dengan kedua cara ini kita sedang menunjukkan indepedensi suatu komunitas. Kita hanya perlu menguatkan posisi dan daya tawar komunitas kepada masyarakat untuk dapat terus bertahan.

Lalu, upaya apa yang perlu dilakukan agar komunitas memiliki daya tawar tinggi di masyarakat. Berikut beberapa tawaran dari saya :

Pertama, menyadari jebakan angan-angan.
Kerap kali, suatu komunitas merasa memiliki nilai lebih tinggi daripada yang lain. Komunitas itu berusaha membandingkan dengan kelompok-kelompok serupa yang menginduk pada suatu korporasi, yang seolah haram bagi mereka.

Dengan demikian, komunitas ini merasa memiliki nilai lebih tinggi karena rela dalam kondisi yang sengsara dan kere. Padahal apa yang dilakukan sebenarnya tidak begitu dibutuhkan masyarakat, tetapi dengan pembenarannya sendiri, menganggap telah mewakili dan mengentaskan persoalan suatu masyarakat.

Proyek idealisme ini justru akan menjebak komunitas dalam kubangan angan-angan ingin menjadi besar dan disegani banyak orang. Suatu komunitas yang berhasil mestilah bergerak dengan arah, metode, dan model yang jelas serta terukur.

Kedua, perbanyak portofolio.
Portofolio tak hanya penting untuk pencari kerja. Dalam sebuah komunitas atau lembaga, portofolio dapat kita sebut sebagai arsip, baik berupa catatan, dokumen, maupun dokumentasi.

Komunitas yang bekerja tanpa arsip akan tumbuh lamban dan kehilangan arah. Jika ditanya, pentingkah arsip? maka semuanya menjawab penting. Tetapi, arsip juga ihwal yang paling diabaikan. Bahkan kerap berada hanya satu strip di atas sampah.

Dalam arsip itu, portofolio sebuah komunitas akan tampak jelas, apakah terus bergerak atau diam-diam bunuh diri.

Ketiga, penguatan jaringan.
Salah seorang peserta memberi saran, “jangan dihindari, tetapi jangan diharapkan.” Saran tersebut muncul dalam perbincangan tentang bantuan dari pemerintah.

Hal ini sebenarnya tak berlaku pada jaringan pemerintah saja, melainkan pada seluruh jaringan. Sebab, sikap utama komunitas adalah independen. Dengan selalu mengharapkan bantuan, produktivitas tak akan pernah tumbuh dengan baik.

Sebuah komunitas mestinya dapat memperlakukan seluruh jaringannya secara sejajar. Entah donatur atau jaringan lembaga. Dalam suatu kesempatan jaringan lembaga dapat membantu kita lebih besar daripada pendanaan dari donatur. Pada prinsipnya, jaringan ini menjadi modal sosial dan kultural yang akan memberikan banyak kontribusi kepada komunitas kita. Semakin banyak jaringan, semakin luas pula kesempatan untuk berkembang lebih pesat.

Keempat, memaksimalkan potensi.
Kerap kali suatu komunitas sulit berkembang karena tidak dapat memetakkan potensinya sendiri, pun potensi personelnya; atau sudah merasa memetakkan potensi, tetapi masih sulit untuk berkembang. Dalam kondisi ini, sebuah komunitas membutuhkan pandangan orang lain agar semakin dalam mengetahui potensi, peluang, serta ancaman apa saja bagi komunitas tersebut.

Tugas selanjutnya adalah mencari metode untuk mengembangkan potensi tersebut. Potensi yang besar tidak akan menjadi apa-apa jika tidak digerakkan dengan metode yang tepat. Metode inilah yang kemudian menentukan indikator keberhasilan program-program yang dilaksanakan.

Di akhir obrolan, kami menyadari bahwa komunitas yang selama ini kami geluti masih menyimpan dan menyisakan berbagai PR. Perkaranya bukan terletak pada kecil atau besarnya PR, melainkan bagaimana PR itu diselesaikan dan dengan cara apa? PR itu tidak akan pernah selesai, hingga kami dinyatakan lulus, entah oleh siapa. Yang kami tahu, kami mestilah terus bergerak.

90% Komunitas, 10% Radio: Belajar dari Jagongan Radio Komunitas se-Asia Pasifik

Radio komunitas se-Asia Pasifik baru saja menghelat acara akbar empat tahunannya. Selain ritual pemilihan pengurus, mereka juga membincangkan isu-isu penting yang dihadapi komunitas.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 16-19 November 2018, radio komunitas se-Asia Pasifik berkumpul di Yogyakarta. Ada sekitar 300an orang dari ratusan radio komunitas menghadiri Konferensi AMARC (Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires) Asia-Pasifik ke-4 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mereka datang dari Nepal, India, Bangladesh, Filipina, Thailand, Burma, Kamboja, Jepang, Australia, bahkan Kanada–bukan Asia Pasifik, tentu saja. Sebagian negara absen karena berbagai kendala; tidak dapat visa, travel warning dari negaranya, dan lain-lain. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan keseruan jagongan radio komunitas skala regional ini. 

Ada banyak hal didiskusikan. Merentang dari isu ekstrimisme agama dan ras, pengungsi dan imigran, ketahanan di masa bencana, hingga dinamika politik lokal yang diusung masing-masing delegasi. Filipina, misalnya, yang menghadapi teror Rodrigo Duterte. Thailand yang masih dikekang junta, dan lain sebagainya. Di negara yang cenderung tertutup seperti dua negara tersebut, represi politik masih menjadi isu krusial. Saya sempat berbincang dengan salah seorang peserta dari Filipina, coba mengonfirmasi berita-berita yang beredar tentang kepemimpinan Duterte. Jawabannya: semakin buruk. “Kami ingin segera menjungkalkan Duterte,” katanya. Peserta dari Filipina lainnya, Raymond, datang ke Indonesia dengan membawa sebuah petisi yang menentang pemaksaan rezim terhadap media. 

“Duterte punya kebijakan perang terhadap narkoba. Tapi masalahnya pemerintah memaksa media untuk menjadi saksi pada setiap operasi penangkapan. Bahkan lebih buruk lagi, kami dipaksa untuk menandatangani surat kesaksian meski kami tidak berada di lokasi operasi. Jika tidak, pemerintah akan mencabut izin kami,” Kata Raymond. Hingga kini lebih dari 5000 orang tewas, ratusan ribu orang ditahan dalam operasi perang melawan narkoba di Filipina. (Cek petisinya di sini).

Hal serupa dialami pegiat radio komunitas di Thailand. Pascakudeta junta militer pada Mei 2014, radio komunitas Thailand dipaksa berhenti bersiaran. Pemerintah membolehkan siaran berlanjut asalkan radio komunitas bersedia melakukan swasensor dengan meniadakan konten politik dalam siarannya. “Kami butuh dukungan kawan-kawan dari negara lain untuk menekan pemerintah kami,” kata salah seorang delegasi Thailand, berharap AMARC Asia-Pasifik mau menampung aspirasi mereka.

Lain lagi cerita di Indonesia. Dibanding Thailand dan Filipina, ekosistem media di Indonesia memang lebih baik. Namun, sejak 2002, penyiaran komunitas masih berkutat dengan masalah alokasi frekuensi dan regulasi. Meski demikian, radio komunitas di Indonesia mencoba terus bergerak. Selain soal alokasi, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) pun tengah mendorong legalisasi frekuensi radio darurat untuk kepentingan penanganan bencana. Dalam praktiknya, JRKI sudah beberapa kali merespons peristiwa bencana di Indonesia, seperti di Lombok dan Palu, dengan menghadirkan radio darurat.

Ada pula yang isunya sangat kasuistik seperti di Nepal. Asosiasi Radio Komunitas Nepal (Acorab) punya kegiatan untuk para menantu perempuan yang disebut Buhari Journalism, atau daughter-in-law journalism. Selain memberdayakan golongan ini sebagai jurnalis radio, tujuan dari kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap mereka. Di samping itu Acorab juga memiliki kegiatan lain, Child led Community Journalism, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga lokal akan pentingnya pemenuhan hak anak seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pencegahan pernikahan anak. 

Sungguh isu yang didiskusikan dalam pertemuan ini sangat beragam. Dan ini yang menurut saya menarik.

Walaupun disatukan dengan platform bernama radio, mereka tidak berasyik masyuk dengan radio per se. Karena bagi mereka radio tidak lain kecuali alat. Radio adalah ‘senjata’ bagi mereka untuk mengubah berbagai hal yang dianggap tidak-baik-baik-saja di komunitasnya—pun jurnalistik, hanyalah satu dari sekian banyak metode yang mereka pakai, selain pengorganisasian, pendidikan, bahkan advokasi di komunitas. Persis seperti diilustrasikan pada spanduk yg terpampang di salah satu sudut ruang pertemuan ini: “Radio komunitas adalah: 90% komunitas, 10% radio.” Maka ketika membicarakan radio komunitas, atau media komunitas secara umum, tidak bisa dipersempit dengan membicarakan aspek jurnalisme atau medianya saja. Namun perlu juga melihat bagaimana mereka menggunakan media itu sebagai cara untuk membuat komunitasnya menjadi lebih baik, lebih berdaya. 

Achieving Gender Equality and Empowering Women of Borobudur Through Community Media

A village exists 43 km out of Yogyakarta, Indonesia that is host to one of the eight wonders of the world, the Borobudur temple (Candi Borobudur). Despite this grand tourist attraction, the people of Borobudur faces many development challenges. One solution, a small group of inspiring locals have come up with is a community radio, MGM.

The station is relatively young and continues to improve its show deliverance. Community media is an essential tool for achieving gender equality. I will refer to one particular paper Community Radio and Gender Towards an Inclusive Public Sphere by Malik and Bendelli (2012) as a platform for why Borobudur need gender equality and empowered woman. This paper will first provide a brief background of MGM radio station. Secondly the paper will explore the importance of increasing women participation in community media. Thirdly the essay will explore several ways to increase women participation. Lastly, the paper will briefly discuss the importance of gender training for men.

As mentioned above, MGM is recently established and is quite young. The community radio show has been developed as a means to empower people, to deliver information. To motivate people to care about where they live, even though programs has not always been successful and they may be tired of trying. A community radio show is a means of communication that allows pioneers to get their ideas out into the village. And a chance for the villages to get their word out into the public as well. This presents a chance for people to start thinking that actual positive change can happen where they live. Community media has the potential to be a catalyst for change. The village of Borobudur has been negatively impacted by the tourism industry but MGM offers a chance for locals to make something positive happen.

The MGM team is relatively small, the members include, Ruddy Ragil, Pak Hatta, Pak Muna, Mas H. Budi Saputra, Mbak A.N. Mila, Mbak Dini, Mas Danang, Pak Anas, Pak Martinus Oi and Mbak Yanti. In this list of broadcasters and station master, there are only three females out of ten people. This needs to be addressed because to empower a community is to empower all and not just half. Community radio, grassroot, alternative and rural media is a means of communication that is operated in and by the community which produces context specific content in local language to address communication needs that otherwise remain unaddressed, (Carpentier et al., 2008 cited in Malik and Bandelli, 2012, pg. 06). Community radio is by the people for the people which requires equal participation from both sexes if the media is to be effective. Gender stereotypes need to be challenged because it is hindering development in Borobudur.

There only has to a small group of motivated people with clear goal and there is hardly anything that cannot be achieved. Grassroots organisations such as MGM give ordinary people a chance to empower themselves through participation. Participation that should be gender neutral and inclusive of gender equality. Too often gender inequality is blamed on culture. However it must stop because inequality exists in the form of a social construct known as patriarchy which is confused with culture. Patriarchy has morphed itself into the lives of people so strongly that people view it as being their culture. Hence, where patriarchy has defined gender roles for men and women; women are often and in Borobudur are subordinate, because it is normal. Women and men are first class citizens has equal rights.

However, right now majority of the people who are active citizens in MGM are men. Women need to be actively encouraged to take part in community organisations and events. This is because, the gender roles are so deeply ingrained from childhood, many view this as being the norm, but it is not. Community radio allows for disempowered people to become empowered and for the minority to be heard. By increasing women participation, the radio show is broadening its capacity in many different aspects. Increasing audience, topics covered and increasing the number of empowered people. Even though, women are not a minority group, they are silenced or not valued for their opinion or ideas. Radio shows are about voices and women participation, will not only lift one womans silence but many more. One women becomes the role model for someone else, that someone else for another and so on.

Women in rural areas need to be actively encouraged and encouraged again because they lack information to differentiate between dictated gender roles and their right to access. Women need to be provided spaces such as community media, radio station, public yet safe places for them to express. Places where women are made welcome and feel adequate to contribute. Places where their opinion and values are taken into consideration. Places where they can become voices for those who do not have the same opportunity. Places that present equal time for women and men without domination by any one gender. Studies done in India demonstrated that, new information enables women to acquire awareness on their rights and on the condition of other woman, make informative choices, develop imaginative capacity about their future life, and plan group action.

Through community radio they also get new skills, such as computer literacy, ICTs and reporting techniques, and the opportunity to establish new interpersonal relations. They enhance their self-perception, become confident in public speaking, interact with male officials, discuss their problems in public meetings BY engaging with in media activity they endeavour to challenge gender roles and reverse the cultural discourse according to which part of the population cannot be considered credible because their biological sex.

Womens position is enhanced within the family as long as relatives understand the value of their work (which can be achieved with the acquired new information) and within the community their role as an agent of change is gradually being recognised. Also, as a result of improved knowledge of social texture and dialogue with the community, women develop the desire the work as agents of change and promote different forms of solidarity and civic engagement. Thus community radio provides to women an autonomous space for discursive interaction, deliberation and negotiations leading gradually to political participation and collective action. (Cited in Malik and Bendelli 2012, pg. 07)

The above quote articulates the potential that will be unleashed when woman are treated equally and presented with opportunities to improve themselves. Alternative media has the capacity to deliver the truth and specific content. Alternative media is the publics platform for achieving gender equality, platform for development beginnings and collective action.

Some ways that could increase women participation is to hold workshops explicitly for women, and discussing problem they face. Holding a documentary screening about the feminist movement, what the rest of the females in the world are doing. Documentaries include Girl Rising(ref), Why everyone should be a Feminist TED talk by (ref). Thereafter, discussing the documentaries and working on ways to improve the women participation in Borobudur, specifically in MGM. This can be not only for the radio show but for other community organisations, but the radio show will be where it starts. And even can lead to establishing a women only community group. The Radio should be promoted in the local high school and actively encourage girls to join, to contribute to the topics of the radio show.

Furthermore I will highlight what increasing women participation can do for a community, harnessed as tools for reversal of womens marginalisation by generating spaces for: expression of womens issues; enhancing womens equal participation in civil and public life; dissemination and exchange of authentic information and images about women; activating womens representation in development; facilitating womens alternatives for designing solidarity campaigns; and empowering them with skills and confidence to have a say in decision-making over their circumstances (Pavarala and Malik, 2007).

This would of course would not be possible without educating men in the community as well. Workshops and discussion groups need to be designed for men on gender training. To teach men that they do not dominate the world or their household, rather that it should be an equal partnership. It must be demonstrated that by involving women that the whole community only stand to gain. Nothing will be loss, only gain. Workshops must outline that women are capable and men are not the standard. Women as human beings reserve the right to be involved in their local community and have power over decision that affect their lives.

Community must be democracy in order to realise their goals. Point that should be outlined are, the benefits of having their female counterparts educated and empowered are many. Better and bright futures for their children, meaningful employments for their children and way in the future, children being able to look after their parents because they have the means to do so. This is the way to end the life cycle of continued hardship and uncertainty by favouring and caring about providing equal opportunity to people despite a persons gender.

In conclusion, Borobudur village has suffered from the tourism industry. Instead of counting how many ways the village has been hurt, people of Borobudur are doing something positive on their own. MGM, community radio station in Borobudur are giving a voice to the village. MGM works to empower the people of Borobudur, dispel ancient gender roles and is pioneering towards reversing the damage inflicted by patriarchy and tourism.


Reference List :

Malik, K. K. and Bendelli, D. 2012, Community Radio and Gender Towards an Inclusive Public Sphere paper presented at the India Media Symposium: Public Spheres, the Media and Social Change, organised by the University of Queensland, Australia


* Lushani Wewelwela Hewage is a student from Australia who voluntering at Combine Resource Institution (CRI) in 2015.