Tag: COVID-19

Menengok Solidaritas Warga dalam AJW 2021

Posted on by irvan galuh

Dua media warga terpilih sebagai penerima penghargaan Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2021 yang diinisiasi oleh BaleBengong. Mereka adalah Radio Komunitas PPK FM Sragi (Pekalongan, Jawa Tengah) dan Rumah Literasi Indonesia (Banyuwangi, Jawa Timur).

Sebelumnya, mereka bersaing dengan tiga media warga lain yakni, Kediripedia (Kediri, Jawa Timur), Speaker Kampung (Lombok Timur, NTB) dan Penjaringan5 (Surabaya, Jawa Timur). Radio Komunitas PPK FM Sragi mendapat angka tertinggi berdasar penilaian juri, sementara Rumah Literasi Indonesia mendapatkan suara terbanyak dalam voting publik yang dilakukan sejak 17 Mei 2021 hingga 7 Juni 2021.

Ferdhi F. Putra, salah satu juri dari Combine Resource Institution (CRI), lembaga yang menjadi kolaborator AJW 2021 untuk kategori media warga, mengatakan sebanyak 18 media warga yang terdaftar sudah menampilkan aksi solidaritas selama pandemi. Ragam cara mereka lakukan untuk menjaga sesama warga. Mulai dari memberitakan perkembangan Covid-19 di lingkungannya hingga menggalang bantuan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

“Saya percaya tiap media warga sudah berjuang sebaiknya. Ini bukan kompetisi, tapi ajang berbagi semangat dan membangun solidaritas,” ujar Ferdhi. Menurutnya penghargaan ini bukan untuk menentukan siapa yang terbaik di antara yang lain, melainkan sebagai apresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan media dan jurnalis warga di tengah krisis.

Selain Ferdhi, juri kategori ini adalah Irma Hidayana dari gerakan Lapor Covid-19 dan Ika Ningtyas, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Ketiga juri memberikan nilai terhadap media warga yang masuk nominasi berdasarkan tiga hal yaitu orisinalitas, relevansi dengan tema acara, serta bagaimana mereka berinteraksi dan berdampak terhadap warga sekitarnya. 

Beragam cerita tentang kebangkitan dari keterpurukan yang terangkum dalam produk informasi media-media warga tersebut menunjukkan kekuatan jurnalisme warga. Mereka berhasil mendokumentasikan suara-suara dari pelosok negeri yang kerap luput dari perhatian publik nasional. “AJW 2021 ingin menyampaikan optimisme di tengah situasi kesehatan dan ekonomi yang belum pasti dari kisah-kisah resiliensi warga dari komunitas dan akar rumput,” tambah Iin Valentine, Ketua Panitia AJW 2021.

Selain kategori media warga, AJW juga memberikan beasiswa liputan mendalam terkait kebangkitan warga di tengah pandemi kepada lima pengusul liputan terbaik. AJW juga memberikan beasiswa liputan tentang kelautan kepada delapan pengusul liputan.

Karena gerak yang terbatas, penyerahan penghargaan kepada media warga dan beasiswa kepada pengusul liputan dilakukan secara simbolis. Malam puncak juga diramaikan oleh seniman-seniman kontemporer dan tradisi Bali.

Malam apresiasi berlangsung hybrid, kombinasi offline dan online sebagai siasat dan mitigasi di tengah pandemi. Kisah-kisah warga ini masih bisa disaksikan di sejumlah akun seperti https://twitter.com/balebengong, https://www.facebook.com/balebengong.id, dan https://www.youtube.com/c/BaleBengong/videos.[]

Kredit foto: BaleBengong.

[VIDEO] Menjamin Data Covid-19 yang Lebih Akurat dengan SID Berdaya

Posted on by irvan galuh

Kebutuhan tata kelola data dalam penanganan COVID-19 saat ini cukup kompleks. Realitanya, tidak semua kabupaten/kota telah memiliki metode pemantauan dan pencatatan yang luas, lengkap, dan intensif. Namun, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukannya dengan baik dengan memanfaatkan SID Berdaya. 

Penapisan penduduk mulai dari riwayat perjalanan dan pemantauan penduduk yang memiliki gejala-gejala awal infeksi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah desa bersama petugas Puskesmas setempat. Hasil pemantauan dicatat dalam SID Berdaya yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di tingkat kabupaten.

Gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten akan terbantu untuk melakukan pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan terpadu. Informasi akhir yang kemudian dipublikasikan melalui www.corona.gunungkidulkab.go.id bersumber dari proses ini.[]

Inisiatif dan Siasat Warga Hadapi Corona

Posted on by irvan galuh

Tidak pernah ada yang siap menghadapi pandemi. Namun, dari ketidaksiapan tersebut, warga terus bersiasat untuk tetap berdaya dengan menciptakan berbagai alternatif.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berefek pada kualitas kesehatan masyarakat. Karakter virus yang memiliki tingkat penularan tinggi menyebabkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi semua aktivitas di luar yang melibatkan banyak orang.

Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi warga dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan ritual keagamaan. Semua orang perlahan-lahan belajar untuk beradaptasi dengan pandemi. Namun begitu, berbagai tantangan tentu dihadapi oleh warga. Oleh karenanya, warga pun terus bersolidaritas dan bersiasat.

Cerita-cerita baik tentang keterlibatan warga dalam menghadapi pandemi tergambar dari antusiasme peserta Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2020. Praktik-praktik baik warga ini mencakup hal yang sangat personal maupun kolektif. Mulai dari bagaimana warga berinisiatif menggalang donasi berbagi nasi (terutama untuk warga yang kehilangan penghasilan karena pekerjaan mereka bersifat informal), menyusun tata kelola informasi terkait Covid-19 di tingkat terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), menyelenggarakan sekolah alternatif bagi siswa yang kesulitan belajar online, hingga pengalaman-pengalaman personal seseorang yang terpaksa menyelenggarakan tradisi atau ritual secara daring.

Salah satu kisah menarik mengenai bagaimana warga menghadapi sistem pembelajaran online dirasakan oleh warga di sekitar Banyuwangi. Sistem pembelajaran online memang sudah kerap diselenggarakan. Namun begitu, sistem ini rupanya menjadi tantangan tersendiri, baik bagi guru, orang tua, maupun anak. Pola pikir orang tua saat ini masih melihat bahwa pendidikan anak adalah tugas guru dan sekolah. “Padahal selepas mereka pulang dari sekolah, orang tua pun juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya,” kata Tunggul Harwanto, Pegiat Rumah Literasi Indonesia (RLI).

Persoalan ini memang menjadi perbincangan hangat para orang tua, tentang sistem belajar online yang dirasa kurang bersahabat dan menyulitkan. Tidak hanya itu, karut-marutnya sistem belajar online juga dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Melalui RLI, Tunggul dan kawan-kawannya melakukan survei mengenai sistem belajar online di tengah pandemi. “Pertama keluarga yang tidak memiliki akses, baik akses terhadap internet maupun alat. Kedua orang tua memiliki akses tetapi tidak dapat mengoperasikan alat, dan terakhir adalah kejenuhan yang menyebabkan anak mengalami stres,” jelas juara pertama AJW 2020 kategori video ini.

RLI sebenarnya telah mengusung gagasan mengenai pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak setelah jam di luar sekolah. Hal tersebut telah mereka gagas sejak lama, tepatnya sejak 2017. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi karena pola pikir tersebut, RLI menggagas Sekolah Pengasuhan Berbasis Komunitas.

Program ini melibatkan sekolah, rumah baca dan orang tua sebagai elemen yang berkolaborasi untuk membangun ekosistem pendidikan yang positif. Saat ini RLI berjejaring dengan 57 rumah baca yang tersebar di Banyuwangi dan Jember. Dalam perkembangannya, orang tua pun terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum. “Sekarang sudah ada sekitar sembilan kurikulum, di antaranya mencakup literasi media, literasi finansial, hingga persoalan-persoalan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” jelasnya.

Tunggul juga menjelaskan bahwa kesadaran akan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak baru benar-benar terpicu karena adanya pandemi. “Pandemi ini membuat banyak orang tua sadar bahwa tanggung jawab pendidikan anak tidak hanya dipikul oleh guru dan sekolah,” katanya.

Situasi pandemi juga menyebabkan beberapa tradisi dan ritual keagamaan yang awalnya dilakukan secara kolektif dan di tempat terbuka, mesti tertunda atau bahkan dibatalkan. Selain salat Id yang tidak diselenggarakan seperti tahun-tahun sebelumnya, umat Hindu juga mengalami hal serupa terkait dengan beberapa ritual yang semestinya dilakukan secara kolektif.

Hal ini dirasakan oleh Kadek Doi Rahayu yang menyelenggarakan acara otonan untuk putrinya di masa pandemi secara daring. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran dengan melaksanakan upacara Yadnya berdasarkan satu tahun Wuku setiap 210 hari. Jatuhnya otonan akan bertepatan sama persis dengan; Hari, Panca Wara, dan Wuku yang sama. Menurut tradisi umat Hindu di Bali, dalam upacara ‘ulang tahun’ ini dilaksanakan dengan penuh doa-doa kebaikan untuk si anak yang diupacarai agar “Lantang tuwuh, mauwat kawat, mabalung besi”. “Di video yang saya kirimkan untuk AJW juga saya tuliskan serupa, doa agar anak kami bertumbuh dengan sehat, diberikan kekuatan dan semangat dalam mengarungi kehidupan,” jelasnya.

Bagi Kadek, otonan kali ini terasa istimewa karena pelaksanaannya dilakukan secara daring. Ketika pandemi terjadi, ia dan  keluarganya menetap di Tangerang Selatan. “Padahal kami sudah siap untuk pulang kampung ke Bali,” ujarnya.

Pada umumnya tigang (3) oton adalah salah satu upacara yang dirayakan beramai-ramai dengan sanak saudara dan karena tergolong upacara yang besar maka dipimpin oleh Pinandita (orang suci). Tapi dengan segala penyesuaian akhirnya format acara diubah dengan lebih sederhana, dirayakan oleh beberapa keluarga yang terhubung lewat video call dan dipimpin oleh sang ayah mertua di rumah keluarga besar. “Keputusan ini tidak serta merta kami ambil begitu saja, ada proses komunikasi dan konsultasi yang panjang sebelumnya dengan para tetua,” jelasnya.

Sebagai salah satu Pemenang AJW 2020, Kadek Doi merasa sangat terbantu dengan adanya wadah-wadah jurnalisme warga di daerah. Beberapa kali, ia sempat mengadakan dan mengikuti webinar kolaborasi antarinstitusi dan menulis mengenai partisipasi dan solidaritas warga dalam menghadapi masa sulit sebagai kunci utama. Salah satu isu yang menjadi perhatiannya adalah kesehatan mental keluarga. 

Kesehatan mental keluarga ini erat kaitannya dengan literasi digital. Sebab, situasi pandemi yang mengharuskan setiap orang harus online membuat mereka mesti memahami bagaimana memanfaatkan teknologi digital dengan baik dan benar. “Keadaan sekarang ini mengharuskan kita untuk paham literasi digital dan berinternet yang sehat. Mengajak orang tua untuk ikut cerdas memanfaatkan teknologi sangat penting dalam menjaga kewarasan dari ‘hoax dan tsunami informasi’ di portal berita atau grup sosmed keluarga,” jelasnya.

Menurut Kadek, literasi digital menjadi semakin penting terutama dalam upaya melindungi anak dari kejahatan di dunia maya. Kesehatan mental menjadi penting jika dikaitkan pula dengan beberapa kebijakan yang membatasi pergerakan dan mengharuskan agar tetap di rumah saja. “Adalah sebuah keharusan bagi kita semua untuk menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman dalam keluarga. Sedih sekali saya membaca berita jika kasus KDRT meningkat. Upaya-upaya untuk menumbuhkan kebersamaan dalam keluarga harus lebih digencarkan lagi,” ujarnya.

Foto adalah publikasi rumahliterasiindonesia.org. Foto diambil pada tahun 2019.

Media Warga di Kala Wabah: Bagi Sembako Hingga Semprot Disinfektan

Posted on by irvan galuh

Salah satu kunci daya tahan warga di tengah krisis adalah solidaritas. Media warga adalah salah satu manifestasinya.

Tulisan ini ingin bercerita tentang media warga, atau juga yang biasa disebut dengan istilah media komunitas, media alternatif, atau media akar rumput. Persisnya, tulisan ingin bercerita tentang apa yang dilakukan media warga ketika wabah Covid-19 mendera kehidupan kita semua.

Di masa pandemi ini, media warga bukan saja membuat berita terkait Covid-19 yang relevan dengan lingkungan sosial audiensnya, tapi mereka juga menggalang dana, melakukan advokasi, dan melakukan apa yang perlu dilakukan agar warga komunitasnya mampu menghadapi krisis yang terjadi.

Dalam sejarahnya di berbagai belahan dunia, media warga terbukti memiliki andil dalam banyak proses perubahan sosial (Fuller, 2007; Howley, 2010; Buckley, 2011). Sebabnya, media warga bukan institusi pers semata. Mereka adalah kumpulan aktivis yang sejak awal mendedikasikan kehadirannya untuk mendorong—jika bukan menciptakan—perubahan sosial, setidaknya di lingkungan sosialnya. Maka tidak heran jika kemudian media warga melakukan berbagai aktivitas selain membuat berita.

Urun Daya Hadapi Pandemi

Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020, sejumlah media warga merespons situasi yang berkembang di komunitasnya. Beberapa di antaranya adalah BaleBengong (Bali), Speaker Kampung (Lombok Timur, NTB), dan Marsinah FM (Jakarta Utara).

BaleBengong merupakan media warga yang paling menonjol di Bali. Saban hari, BaleBengong memutakhirkan informasi kasus Covid-19 di Bali, baik melalui situs web maupun kanal media sosial mereka.

Tidak hanya itu, BaleBengong juga berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dan individu membikin acara bertajuk “Jauh di Mata Dekat di Hati”, semacam konser dan diskusi virtual untuk menggalang alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Hingga artikel ini ditulis, acara tersebut sudah diadakan sebanyak 26 kali. Per 27 April 2020, dana yang dikumpulkan mencapai Rp 81 juta.

Saat pandemi ini, BaleBengong juga mengubah konsep dan tema acara tahunan prestisius mereka, Anugerah Jurnalisme Warga (AJW), yang sedianya digelar pada akhir Juni nanti. Tema AJW 2020 berubah dari semula “Tut Bahari Handayani; Dari Pesisir Kita Belajar” menjadi “Urun Daya Warga Menghadapi Corona”. Dengan adaptasi tersebut mereka berharap dapat menggali suara dari warga seperti nelayan, petani, dan kelompok warga marjinal lainnya yang terdampak wabah.

Bergeser ke timur, Speaker Kampung yang bermukim di Kecamatan Suela, Lombok Timur, sejak akhir Maret berkolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat setempat melakukan disinfektasi di ruang-ruang publik dan membagi-bagikan masker untuk warga yang membutuhkan. Mereka bergerak dari satu desa ke desa lain. Ruang-ruang publik seperti pasar dan kantor desa menjadi sasaran “operasi” mereka. Bisa dibayangkan, warga urun daya melakukan tugas yang semestinya dilakukan otoritas setempat.

“Kami sengaja nyemprot kantor desa dan bagi-bagi masker ke perangkat desa. Tapi sekarang banyak desa menganggarkan dana untuk kegiatan disinfektasi, jadi kami stop bikin kegiatan itu. Ya, ‘pancingan’ kami berhasil,” kata Eros, salah satu pegiat Speaker Kampung. 

Setelah tak lagi berkeliling bagi-bagi masker dan nyemprot, mereka mengalihkan fokus kegiatannya untuk membantu pelajar setempat belajar dari rumah, sebab ternyata program ini tak cukup efektif di sana. Menurut Eros, instruksi belajar dari rumah tidak disertai panduan belajar yang jelas. Baik dinas terkait maupun pihak sekolah tak membekali siswa dengan tata cara belajar dari rumah. Akhirnya, belajar dari rumah berubah menjadi libur sekolah.

Berangkat dari kegelisahan itu, Speaker Kampung menggagas kegiatan “Belajar lek Bale” atau Belajar dari Rumah. Idenya sederhana: pelajar diajak untuk melaporkan kegiatan belajarnya melalui video dan dikirimkan ke media sosial Speaker Kampung. Sebagai imbalannya, pelajar akan diberi bantuan berupa kuota internet. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, mereka merangkul pihak sekolah agar kegiatan belajar siswa sejalan dengan rencana pembelajaran kurikulum sekolah.

Tentu saja kerja-kerja jurnalistik tidak mereka tinggalkan. Hampir setiap hari mereka mengunggah berita teks maupun video mengenai hal-hal seputar Covid-19 di wilayah Lombok Timur.

Sementara itu di ibu kota, tepatnya di Jakarta Utara, Marsinah FM menggerakan buruh-buruh yang di-PHK untuk membuat masker kain dan cairan desinfektan, tepat ketika kedua barang tersebut langka di pasaran. Mereka menjualnya dengan harga terjangkau—sebagian malah dibagikan secara cuma-cuma, semata agar setiap orang, terutama buruh-buruh di lingkungan mereka, dapat mengakses barang-barang tersebut.

Di tengah situasi yang serba sulit, Marsinah FM bahkan sempat-sempatnya melakukan survei terhadap buruh-buruh di Jabodetabek, Karawang, dan Jawa Tengah, yang dirumahkan tanpa mendapat kompensasi apapun (hasil survei itu dapat dibaca di sini). Menurut Dian Septi, pegiat Marsinah FM, survei tersebut dilakukan “untuk memperkuat advokasi”.

Belakangan, Marsinah FM mendistribusikan sembako kepada warga dan buruh yang sumber dananya berasal dari urunan jaringan mereka. Bahan seperti beras dan sayur didapat dari jaringan organisasi/komunitas kenalan yang terhubung dengan kelompok tani.

“Dulu nggak pernah ada yang minta. Sekarang baik warga sekitar atau buruh datang dan minta (sembako). Itu artinya, (kebutuhan pangan) sudah mendesak banget,” kata Dian.

Sama seperti BaleBengong dan Speaker Kampung, Marsinah FM juga menjadi ujung tombak informasi terkait Covid-19 bagi buruh-buruh di sekitar mereka. Radio, salah satu medium yang mereka gunakan, bersiaran saban hari. Sesekali mengadakan gelar wicara, mengulas dampak wabah bagi buruh yang disiarkan melalui kanal media sosial mereka.

Media Warga, Media Perubahan Sosial

Jangan bayangkan media warga bekerja seperti media massa arus utama yang kita kenal. Jika media “profesional” mengawinkan jurnalisme dan aktivisme adalah sesuatu yang nyaris tabu (Kovach dan Rosenstiel, 2006), maka tidak demikian pada media warga. Justru media warga lekat dengan aktivisme.

Melepaskan aktivisme dari media warga sama saja menihilkan marwah mereka sebagai media perubahan sosial. Karenanya, lokus aktivitas media warga tak sebatas membuat berita, tetapi juga melakukan hal-hal di luar urusan keredaksian, seperti pemberdayaan, bahkan resistensi sosial (Downing, 2001; Lievrouw, 2011).

Sejak media warga tak melepas statusnya sebagai bagian dari warga, menjadi pemecah masalah bagi persoalan yang dihadapi komunitasnya adalah keniscayaan. Media warga menjadi wujud solidaritas, warga bantu warga. Menurut Downing (2001) media warga memainkan peran penting dalam membangun “dukungan, solidaritas, dan jejaring” di dalam dan di antara kelompok yang berbeda, yang bekerja menuju transformasi sosial (Downing dalam Howley, 2010).

Apa yang dilakukan ketiga media warga dalam tulisan ini dapat dibaca sebagai bentuk emansipasi kepentingan warga akar rumput di tengah dominasi media industri. Dalam konteks ini, mereka merepresentasikan kelompok marjinal (warga “daerah” dan kelompok buruh) yang tersingkir dari diskursus dampak pandemik oleh media arus utama.

Sayangnya, inisiatif semacam ini sulit dideteksi karena cakupannya terbatas—lokal bahkan hiperlokal, sehingga pengalaman-pengalaman inspiratif dari mereka sulit mengemuka dan mendapat sorotan publik. Padahal, jika keberadaan mereka diketahui, diamati, bahkan diduplikasi, bukan tidak mungkin wacana dan praktik bermedia kita akan lebih kaya. Dorongan perubahan sosial melalui media akan lebih tersebar dan mewujud, alih-alih mengandalkan insafnya media industri untuk lebih melayani kepentingan publik.

Kiranya benar yang Howley (2010) katakan, bahwa media warga merupakan sumber daya berharga untuk membantu memelihara dan mendukung ekspresi sosial dan politik perlawanan warga. Karenanya eksistensi dan semangat media warga perlu terus dihidupi dan dirawat.

Editor: REMOTIVI/Roy Thaniago
Ilustrator:  REMOTIVI/Nidiansrafi

Daftar Pustaka

  • Buckley, S. (2011). Community Media: A Good Practice Handbook. Paris: UNESCO.
  • Downing, J. (2001). Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. California: SAGE Publication Inc.
  • Fuller, L. K. (2007). Community Media: International Perspectives. New York: Palgrave Macmillan.
  • Howley, K. (2010). Understanding Community Media. 10.4135/9781452275017.
  • Kovach, B., Rosenstiel, T. (2006). Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Yayasan Pantau.
  • Lievrouw, L.A. (2011). Alternative and Activist New Media. Malden MA: Polity Press.

*) Artikel ini sebelumnya dimuat di remotivi.or.id, dengan lisensi CC BY-NC 4.0

Ilustrasi oleh Nidiansrafi . Sebelumnya dimuat oleh remotivi.or.id, dengan lisensi CC BY-NC 4.0.

Merayakan Jurnalisme Warga di Tengah Pandemi

Posted on by irvan galuh

Pada mulanya “Tut Bahari Handayani”, tetapi sejak virus korona menyerang, Anugerah Jurnalisme Warga 2020 berganti tema menjadi “Urun Daya Warga Menghadapi Corona”.

Pandemi Covid-19 yang memengaruhi dan mengubah ritme aktivitas orang di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, membuat panitia memutuskan untuk menyesuaikan tema AJW 2020 agar tetap relevan dengan situasi yang sedang dihadapi warga.

“Sebagai media warga, kami ingin memberikan tempat kepada narasi-narasi warga yang bersama-sama menghadapi Covid-19 meskipun mereka juga menghadapi tantangan berat akibat pandemi ini,” kata Iin Valentine, penyelenggara AJW 2020 BaleBengong, seperti dilansir balebengong.id.

Tidak hanya tema yang berganti. Malam puncak anugerah yang biasanya diselenggarakan dengan meriah dan menyajikan banyak acara, baik hiburan maupun diskusi, diubah format menjadi daring. Jika tahun-tahun sebelumnya malam puncak penganugerahan diadakan di Taman Baca Kesiman, Denpasar, tahun ini malam puncak “diadakan” di YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter.

Meski tidak ada tatap muka, cengkrama dan gelak tawa yang biasa menghiasi malam puncak AJW, kemeriahan dan antusiasme AJW 2020 tidak hilang. Sebanyak 94 karya yang terdiri dari 56 artikel, 20 video, dan 18 ilustrasi dilombakan menunjukkan antusiasme media dan jurnalis warga mengikuti gelaran ini. 

“Saya sangat mengapresiasi karena peserta sangat semangat dan kreatif dalam merangkai karya-karyanya. Saya sampai mengalami kesulitan menilai karena karyanya bagus-bagus,” kata Ni Made Ras Amanda, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana yang menjadi salah satu juri AJW 2020. Sementara itu, ratusan orang menyaksikan acara malam puncak yang disiarkan melalui berbagai platform media sosial. 

Peserta AJW 2020 tidak hanya datang dari Bali, tetapi juga dari Jakarta, Bogor, Surabaya, Banyuwangi, dan Lombok. Selain beragam secara geografis, karya peserta pun memiliki ragam perspektif dalam melihat dan merespons wabah Covid-19. Beragam kisah urun daya warga, seperti saling bantu dan berbagi, berjemur bersama hingga dukungan moral yang diberikan kepada warga positif Covid-19 menjadi topik pemberitaan media dan jurnalis warga tersebut.

“Tiap peserta memiliki pengalaman sendiri-sendiri dan mampu menceritakan maupun menggambarkan dengan cantiknya,” lanjut Ni Made Ras Amanda.

Berikut karya-karya terbaik AJW 2020

Kategori Artikel

Juara I : Kholik Mawardi dengan karya Perjalanan Sehari dan Sesari Kecil

Juara II: Pringgo Anggono dengan karya Lawan Corona Lewat Pemean of the Day dan Pembagian Masker

Juara III: Excel Bagaskhara dengan karya Membangun Solidaritas Melalui Humor dan Dapur di Perkampungan Miskin Kota

Kategori Video

Juara I: Tunggul Harwanto dengan karya Kolaborasi Rumah Literasi Di Masa Pandemi

Juara II: Niskala Project dengan karya Urun Daya dari Rumah

Juara III: Kadek Ridoi Rahayu dengan Virtual Otonan Cha

Kategori Ilustrasi

Juara I: Komo Studio dengan karya Tata Cara Ngelidin Corona

Juara II: Wode Raka dengan karya Dulu dan Sekarang

Juara III: IB Gede Nara Digda dengan karya Udah Cuci Tangan?

Karya terbaik mendapatkan hadiah uang tunai dan plakat. Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), lembaga dari Swiss SpendeDirekt, Combine Resource Institution, Conservation International Indonesia, Mongabay Indonesia, dan berbagai organisasi dan komunitas.

“Apresiasi ini semoga bisa menyuntikkan semangat kepada para pegiat media warga bahwa meski menghadapi banyak tantangan, kita tetap bisa memberikan inspirasi kepada publik melalui karya-karya kita,” pungkas Iin.

Tentu kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir. Selain alasan kerinduan beraktivitas tanpa merasa waswas, tentu agar Anugerah Jurnalisme Warga tahun depan dapat diselenggarakan seperti tahun-tahun sebelumnya.[]

Foto:  Niskala Project

Strategi Tingkatkan Akurasi Data COVID-19 dengan SID Berdaya

Posted on by irvan galuh

Kebutuhan tata kelola data dalam penanganan COVID-19 saat ini cukup kompleks. Secara khusus, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 lebih berfokus pada pendataan Orang dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), dan kasus positif.

Data-data tersebut harus dikirimkan dari tingkat puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan setiap kabupaten/kota secara harian melalui Rumah Sakit Online dan sistem data www.covid19.go.id. Sistem informasi Rumah Sakit Online dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sementara sistem data www.covid19.go.id dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

Kompleksitas sudah muncul dari tingkat terbawah, di lingkup desa/kelurahan. Status OPD, PDP, maupun positif tidak bisa ditentukan secara serta-merta. Ada prosedur medis yang harus dijalankan. Namun, karena keterbatasan tenaga medis dan alat, tidak semua penduduk dapat dites. Perlu ada strategi dan metode khusus untuk mengerucutkan kelompok penduduk yang akan mendapatkan prioritas pemeriksaan. Proses itu tak bisa dilakukan langsung oleh petugas puskesmas atau rumah sakit, melainkan oleh pemerintahan di tingkat desa/kelurahan. Pemantauan penduduk di tingkat desa/kelurahan menjadi tidak sederhana di tengah tingginya pergerakan penduduk yang datang dan pergi, bahkan ketika kebijakan pembatasan dilakukan. 

Realitanya, tidak semua kabupaten/kota telah memiliki metode pemantauan dan pencatatan yang luas, lengkap, dan intensif. Padahal, penapisan penduduk, baik warga setempat maupun penduduk domisili, yang pernah melakukan perjalanan di wilayah local transmission COVID-19 harus dapat dilakukan di tingkat desa/kelurahan. Kebutuhan untuk memutakhiran data penduduk menjadi keniscayaan. Dari tingkat terbawah, pemerintah desa/kelurahan harus memiliki skema untuk menghimpun seluruh data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanpa kecuali. Warga KTP setempat (baik yang menetap maupun merantau), penduduk domisili/nonpermanen, hingga penduduk rentan administrasi kependudukan, wajib teridentifikasi dan tercatat.

Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan mampu mengoptimalkan fungsinya untuk mendukung penanganan COVID-19 relatif akan lebih terbantu. Namun, perlu konsep yang kuat, agar tata kelola data penanganan COVID-19 dari SID dapat terintegrasi dengan kebutuhan data di Rumah Sakit Online dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di pusat. Data penduduk yang termutakhirkan setiap hari melalui SID Berdaya akan membantu proses penapisan lebih lanjut, seperti penentuan prioritas penduduk yang potensial masuk kategori ODP dan seterusnya. 

Sejak Maret 2020, Gunungkidul telah menjalankan skema tersebut setelah pemerintah kabupaten menerbitkan kebijakan pendataan penduduk dalam rangka penanganan COVID-19. Penapisan penduduk yang diawali dari riwayat perjalanan dilakukan oleh pemerintah desa. Penduduk yang masuk dalam penapisan akan dipantau selama 14 hari oleh kader kesehatan dan petugas puskemas setempat. Hasil pemantauan dicatat dalam SID Berdaya yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di tingkat kabupaten. Gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten akan terbantu untuk melakukan pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan terpadu. Hasil akhir dari proses ini kemudian dipublikasikan di www.corona.gunungkidulkab.go.id. 

Selain membantu proses penapisan untuk rujukan tindakan medis, tata kelola data yang terintegrasi dari SID Berdaya juga akan bermanfaat ketika pemerintah memberlakukan skema perlindungan sosial. Terlebih hingga hari ini, ketidakakuratan data penerima bantuan sosial masih menjadi masalah klise. Namun, keunggulan SID Berdaya dalam verifikasi dan validasi data terpadu secara partisipatif di tingkat desa ini masih potensial tereduksi oleh kebijakan pendataan terpusat dan tertutup yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Masih ada pekerjaan rumah besar untuk mengadvokasi ruang yang lebih luas bagi daerah, sehingga dapat mengoptimalkan tata kelola data dalam penanganan COVID-19 dengan dukungan SID Berdaya.[]

Integrasi Data Desa untuk Antisipasi Pandemi

Posted on by irvan galuh

Publik Yogyakarta merasa gerah ketika Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) tetap bersikukuh membuka pintu kunjungan wisata saat pandemi COVID-19 mulai mengancam Indonesia.

Bahkan, ketika kasus pertama pasien positif COVID-19 di DIY diumumkan pada 15 Maret 2020, dunia pariwisata tetap diminta jalan seperti biasa. Realitanya, kunjungan wisata turun drastis (Tirto.id, 11/03/2020), walaupun Pemda DIY mengklaim Yogyakarta aman dikunjungi. Namun, tak disangka, ancaman pandemi itu justru tidak datang dari gelombang wisatawan, melainkan dari arus mudik ribuan warga DIY dari ibu kota.

Antisipasi penyebaran COVID-19 melalui arus mudik sebenarnya sudah disiapkan oleh Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota menghadapi momen lebaran mendatang. Gugus tugas di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan disiapkan untuk memantau warga yang baru datang dari luar kota atau mudik. Namun ternyata skenario itu terjadi jauh lebih cepat. Ketika Jakarta sebagai episentrum COVID-19 di Indonesia mulai memberlakukan status darurat pada 20 Maret 2020, banyak tempat kerja menghentikan produksi/pelayanan. Arus mudik dari ibu kota pun tak bisa dibendung. Daripada telantar di ibu kota, lebih dari seribu orang memilih kembali ke DIY dalam dua hari terakhir (Kumparan.com, 26/03/2020).

Jelas bukan pilihan yang bijak untuk mudik ketika kurva pandemi terus merangkak naik. Alih-alih mengamankan diri, kehadiran pendatang dari episentrum COVID-19 justru melahirkan risiko baru di kampung halamannya. Terbukti, terjadi lonjakan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di DIY. Hanya dalam dua hari, jumlah PDP naik dari 86 orang pada 24 Maret 2020 pagi, menjadi 115 orang pada 25 Maret 2020 sore. Total jumlah PDP pada 26 Maret 2020 sore tercatat 130 orang. Pemda DIY kemudian menetapkan bahwa setiap pendatang dikenai status Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga per 26 Maret 2020 jumlah ODP melonjak mencapai 1.174 orang[1]. Mereka diimbau untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing selama 14 hari. Pemda DIY meminta lima kabupaten/kota untuk mencatat dan memantau semua ODP yang masuk wilayahnya (Tagar.id, 26/03/2020). 

Strategi Deteksi Dini

Indonesia dinilai lemah dalam deteksi dini COVID-19 ketika banyak potensi gejala yang tidak dilaporkan atau tidak terpantau. Pemerintah pun menginstruksikan pelaksanaan tes cepat secara massal untuk mendeteksi orang-orang yang terjangkit COVID-19. Tes ini diprioritaskan kepada orang yang pernah melakukan kontak dengan kasus positif dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19. Langkah itu diharapkan bisa membatasi risiko penularan antarindividu[2]. Namun, strategi tes cepat tak akan bisa mengimbangi kecepatan potensi penyebaran virus ketika terjadi eksodus dari episentrum pandemi, seperti arus mudik dari ibu kota ke DIY. 

Tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Ketika arus mudik tak bisa dibendung oleh pemerintah daerah, jelas ada upaya lebih yang wajib dilakukan. Aturan karantina mandiri dengan pemantauan intensif harus diperketat, agar kasus COVID-19 yang belum menimbulkan gejala (presimtomatik), tanpa gejala (asimtomatik), atau memiliki gejala ringan dapat terdeteksi (CNNIndonesia.com, 26/03/2020). DIY menghadapi tantangan berat untuk mengantisipasi makin meluasnya COVID-19 karena tidak seluruh kabupaten/kota telah memiliki metode pencatatan dan pemantauan yang luas, lengkap, dan intensif. 

Puskesmas di Kabupaten Sleman mempublikasikan kontak hotline ke setiap desa agar setiap penduduk yang baru datang dari luar negeri atau daerah terjangkit COVID-19 dapat melapor tanpa harus ke puskesmas[3]. Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan kader kesehatan desa dan pemerintah desa untuk mencatat penduduk yang baru datang dari luar negeri atau daerah terjangkit COVID-19 ke dalam Sistem Informasi Desa (SID)[4]. Perkembangan kesehatan penduduk sasaran screening dicatat dalam SID selama 14 hari. Pencatatan penduduk mudik di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi baru akan dilaporkan kepada puskesmas jika ada gejala sakit dalam 14 hari karantina di rumah[5]. Kabupaten Kulon Progo hanya meminta penduduk yang datang dari luar negeri untuk melapor ke call center Dinas Kesehatan[6]. Sementara, Kota Yogyakarta belum menerbitkan kebijakan khusus pencatatan dan pemantauan seperti di empat kabupaten[7].

Integrasi Data

Penapisan penduduk, baik warga setempat maupun penduduk domisili, yang pernah melakukan perjalanan di wilayah local transmission COVID-19 harus dapat dilakukan di tingkat desa/kelurahan. Koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan pengampu wilayah di tingkat dusun/RW/RT difokuskan pada deteksi pergerakan penduduk, khususnya penduduk datang. Hal yang dilakukan adalah pemutakhiran data penduduk. Dari tingkat terbawah, pemerintah desa/kelurahan harus memiliki skema atau sistem untuk menghimpun seluruh data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanpa kecuali. Warga KTP setempat (baik yang menetap maupun merantau), penduduk domisili/nonpermanen, hingga penduduk rentan administrasi kependudukan, wajib teridentifikasi dan tercatat. Akan sangat baik jika pencatatan tersebut dapat dikelola dalam sistem yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten.

Data penduduk yang termutakhirkan setiap hari akan membantu proses penapisan lebih lanjut, seperti penentuan prioritas penduduk yang potensial masuk kategori ODP. Proses yang berjalan di Kabupaten Gunungkidul, misalnya, warga yang masuk dalam penapisan akan dipantau apakah memiliki indikasi gejala-gejala awal COVID-19 selama 14 hari. Hasil pemantauan dicatat dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan sistem di tingkat kabupaten. Dengan begitu, gugus tugas tanggap darurat COVID-19 di tingkat kabupaten akan terbantu untuk melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan terpadu.

Selain membantu proses penapisan untuk rujukan tindakan medis, manajemen data yang terintegrasi dari tingkat desa/kelurahan juga akan bermanfaat ketika skema jaring pengaman sosial diberlakukan oleh pemerintah menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pemerintah desa/kelurahan telah memiliki pengalaman panjang mengelola data rujukan dalam penyelenggaraan program-program bantuan sosial. Dalam kacamata penanggulangan bencana, penargetan sasaran dalam konteks pandemi harus mencakup lingkup yang lebih luas, karena secara sosial ekonomi hampir semua orang menjadi warga terdampak. Urgensi penerapan konsep Satu Data Indonesia mendapatkan momentumnya dalam situasi ini. Tak ada yang lebih baik diharapkan selain keberhasilan antisipasi pandemi yang didukung tata kelola data terintegrasi.[]

Catatan Akhir

[1]  Perkembangan informasi statistik terkait COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikuti setiap hari di https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik.

[2]  Andrea Lidwina (26/03/2020). “Pandemi COVID-19 yang Terlambat Diantisipasi Indonesia”. Rubrik Analisis Data: KataData.co.id. https://katadata.co.id/analisisdata/2020/03/26/pandemi-covid-19-yang-terlambat-diantisipasi-indonesia (diakses pada 27 Maret 2020).

[3] Arahan termuat dalam Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Risiko Penularan Infeksi Corona Virus (COVID-19).

[4] Merujuk pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1444 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan surat edaran camat tentang himbauan tentang himbauan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah kecamatan masing-masing.

[5] Uraian dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 440/01561 tentang Pemantauan terhadap Warga Pendatang dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang Masuk ke Kabupaten Bantul dan Warga Kabupaten Bantul yang Pulang dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Mencegah Penularan Infeksi COVID-19.

[6] Termuat dalam Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 440/1197 tentang Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo.

[7] Skema pendataan penduduk tidak ada dalam Surat Edaran Nomor 440/220/SE/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19).[]

Ilustrasi:  Joytshna/cleanpng.com