Perjalanan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya di Kabupaten Buleleng telah melalui tahapan pelatihan teknis. Sebanyak 129 desa yang tersebar dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng, aktif mengikuti pelatihan selama sepekan.
Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya di Kabupaten Buleleng, Bali kian menampakkan hasil signifikan. Sepanjang tahun 2024, rangkaian progres telah dicapai dengan melibatkan banyak pihak. Kolaborasi bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) juga berjalan lancar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai leading sector program turut andil dengan menginisiasi perjanjian kerja sama. Ihwal ini baik bagi rujukan pemanfaatan SID Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) ke depan.
Namun uraian keberhasilan di atas sejatinya tak ditujukan bagi pemangku kebijakan, melainkan diperuntukkan kembali ke desa. Kuasa desa atas data merupakan hal pokok yang perlu mendapat dukungan dari semua lini. Tiap-tiap pihak perlu memiliki kesadaran yang sama dalam memaksimalkan potensi desa melalui pintu satu data. Pada wilayah Buleleng, sinergitas antara OPD setempat beserta perangkat desa menunjukkan hasil yang positif.
Ajakan untuk mempelajari fitur-fitur SID Berdaya disampaikan pula oleh para operator desa. Pantikan ini didasari atas kebutuhan desa yang berharap ketersediaan data kependudukan saling terintegrasi dengan data pusat. Sebelumnya, SID Berdaya mengakomodasi penyajian akses informasi publik melalui fungsi website yang telah berjalan sejak 2018.
Sosialisasi hasil pengembangan SID Berdaya dengan fungsi olah data inilah yang kini tengah dilakukan oleh Combine Resource Institution (CRI). Bermula sejak forum evaluasi sosialisasi fungsi dan tata kelola data bersama 18 desa percontohan di Februari lalu, bentuk pembelajaran bersama kemudian berlanjut pada tahap pelatihan teknis dengan cakupan yang lebih luas, yakni 129 desa di Kabupaten Buleleng.
Satu Pekan Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan teknis menggunakan aplikasi SID Berdaya ini berlangsung selama sepekan, tepatnya dari 14-20 Maret 2024. Sebanyak 129 desa terlibat aktif dalam pertemuan tatap muka tersebut dengan lokasi pelatihan yang dilaksanakan di beberapa tempat, termasuk kantor-kantor kecamatan.
Pada hari pertama hingga hari ketiga pelatihan teknis berlangsung di aula pertemuan penginapan di Singaraja, dengan komposisi peserta dua kecamatan setiap harinya. Sementara pada hari-hari berikutnya, pelatihan teknis berlangsung terpencar di tiga kecamatan berbeda, yakni Tejakula, Kubutambahan, dan Gerokgak.
Fleksibilitas yang disesuaikan dengan konteks geografi dan kewilayahan turut diterapkan dalam pelatihan kali ini. Kabupaten Buleleng yang terbentang luas sebesar 1.365,88 km2 di bagian utara Pulau Bali berimplikasi pada rentang jarak yang berjauhan antara satu desa dan yang lain. Tak hanya itu, bahkan jarak antardesa dengan pusat kantor Kabupaten pun juga terbilang jauh. Guna memaksimalkan potensi peserta agar dapat mengakses pelatihan, maka agenda dilakukan pula di beberapa kantor kecamatan.
Setiap harinya, pelatihan teknis menggunakan Sistem Informasi Desa Berdaya ini berlangsung mulai pukul 09.00-15.00 WITA. Sesi pertama dimulai dengan agenda reviu data kependudukan. Masing-masing desa menginformasikan pembaruan data warga, berikut dengan kendala atau tantangan yang dihadapi selama proses penginputan. Kesediaan data kependudukan desa merupakan basis awal yang perlu dipenuhi oleh masing-masing desa. Sebab melalui pengumpulan data inilah, desa dapat menganalisis program-program hingga kebijakan yang adil dan merata.
Sesi berikutnya dilanjutkan dengan mempelajari Modul Kependudukan. Peserta kegiatan dibekali dengan Materi Panduan SID Berdaya yang telah disiapkan oleh CRI. Proses selanjutnya adalah mempelajari Modul Statistik dan Modul Cetak Surat. Secara bergantian, materi-materi di atas difasilitasi oleh Muhamad Amrun sebagai Staf Program Satu Data dan Dennis Arista selaku Staf Teknologi Informasi dan Komunikasi CRI.
Setelah pelbagai materi tuntas dipelajari oleh para peserta yang terdiri atas 184 orang dari 129 desa, alur rencana tindak lanjut kemudian mulai dipikirkan. Pada sesi ini, Dinas PMD memantik diskusi mengenai “pembagian peran admin dan pakta integritas”. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perihal “aspek keamanan dan pelindungan data” yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng.
Pelatihan teknis ini diikuti langsung oleh perwakilan perangkat desa, baik oleh Operator maupun Kepala Urusan Perencanaan. Diharapkan dengan adanya pelatihan bersama para garda terdepan desa ini, SID Berdaya dapat diterapkan secara lebih optimal dan maksimal. Sebab kapasitas teknis termasuk penunjang utama dalam proses implementasi aplikasi. Ketika kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, hingga pemilik otoritas saling bersinergi, maka bukan tidak mungkin impian Satu Data Dari Desa mampu diwujudkan.
Combine menginisiasi pelatihan Data Center bagi pengelola SID Berdaya, sekaligus mengajak Pemkab Buleleng untuk berkolaborasi dan merumuskan perjanjian bersama.
Ikhtiar Combine Resource Institution (Combine/CRI) dalam mewujudkan Satu Data dari Desa di Kabupaten Buleleng Bali menunjukkan hasil yang signifikan. Pada bulan kesepuluh sejak April 2023 lalu, program Penguatan Tata Kelola Data Desa-Daerah telah sampai pada tahap finalisasi. Kapasitasi basis data kependudukan di tiap-tiap desa di Kabupaten Buleleng juga tengah dilengkapi. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Combine berkunjung ke beberapa wilayah yang masih memiliki kendala dalam kelengkapan data tersebut.
Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) juga tak serta-merta diterapkan begitu saja. Rangkaian prosedur dan kajian mendalam telah dilakukan guna memastikan aplikasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kajian tentang rencana pengembangan SID Berdaya serta SIKAB ini dikerjakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfosanti) Kabupaten Buleleng. Kelengkapan di atas, mengantarkan jalan terang selanjutnya dalam melaksanakan pelatihan Data Center dan perumusan kerja sama ke depan.
Pelatihan Data Center untuk Pengelola SID Berdaya dan SIKAB
Menutup bulan Januari 2024, tepatnya pada Rabu (31/1) lalu, Combine menyelenggarakan Lokakarya Pengelolaan Data Center untuk Pengelola SID Berdaya dan SIKAB. Berlokasi di Singaraja, pelatihan ini dihadiri oleh 19 peserta, termasuk perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng. Agenda berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WITA. Forum pertama diawali dengan sesi berbagi pengalaman tentang proses relasi pengelolaan data yang selama ini Combine maupun OPD Buleleng lalui.
Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE Diskominfosanti, Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha, menuturkan bahwa 128 desa yang ada di Buleleng telah memanfaatkan website desa yang dikembangkan oleh Combine. Pihaknya juga menyambut dengan lengan terbuka bila ada inisiasi pengelolaan data yang hendak dikembangkan di Buleleng.
“Kita mangga yang mau bawa aplikasi ke Buleleng silakan, dengan catatan nggak ada biaya,” ungkap Ngakan berterus terang. Ujaran tersebut disampaikan Ngakan sesuai dengan keadaan anggaran yang dimiliki. “LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik-red) nggak ada dana,” ujar Ngakan menambahkan.
Lebih lanjut, Ngakan juga memberikan sosialisasi singkat kepada rekan-rekan OPD Buleleng yang hadir, bahwa SID Berdaya yang dikembangkan oleh Combine tidak menarik laba. “Aplikasi ini nggak berbayar, gratis. Semua sudah terkoordinir bagus, sudah ada peta jalan. Saya dikasih sama Combine tidak berbayar,” tegas Ngakan.
Ngakan memberi catatan bahwa ihwal tersebut penting disampaikan. Ia khawatir bila tidak ada penegasan penjelasan, terdapat potensi kesalahpahaman hingga pengaitan pengadaan ke kepentingan yang berbeda. “Karena kadang-kadang nanti dipakai bahasan yang lain, apalagi di tengah situasi politik yang lagi panas. Februari ini ada kepentingan pemilu. Jadi benar-benar murni tidak ada kepentingan apa pun,” jelas Ngakan.
Sementara itu, Aat Rayudha, staf programmer Diskominfosanti, dan Rizka Himawan dari Combine, saling mewarnai diskusi teknis tentang pengembangan SID Berdaya dan SIKAB. Keduanya telah saling berkoordinasi dalam melakukan pemasangan atau instalasi SID Berdaya. Aat menjelaskan bahwa nantinya pemasangan SID Berdaya maupun SIKAB menggunakan domain bulelengkab.go.id.
“Harapan kami di SID, SIKAB ini, kami dapat fasilitas interkoneksi dari masing-masing aplikasi yang dikeluarkan,” harap Aat.
Upaya penerapan SID Berdaya dan SIKAB disertai pula dengan pelbagai kajian dan prasyarat bersama. Pada forum ini, Combine dan para penggerak masyarakat Buleleng mendiskusikan pula upaya keamanan data, interkoneksi antar-aplikasi, infrastruktur penopang yang nantinya akan digunakan, hingga perhatian dalam mengakomodasi kenyamanan pemakai aplikasi. Rizka Himawan menyatakan bahwa Combine bertanggung jawab bila peretasan terjadi. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan meminta izin untuk mengakses server sesuai dengan batasan, termasuk memperhatikan aturan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku.
“Kalau ada hacker itu tanggung jawab CRI. Nanti minta izin masuk ke server Kominfo, dengan batasan. Kalau harus memperbaiki kita (CRI-red) siap, Cuma kami butuh surat, hanya dieksekusi ketika surat sudah dirilis,” terang Rizka menjelaskan prosedur penanganan keamanan data.
Lebih lanjut, Aat juga mengapresiasi bahwa proses instalasi berlangsung aman dengan koordinasi yang baik. Pihaknya mengaku bahwa diskusi dengan Combine berlangsung lancar, di antaranya dalam menganalisis kebutuhan perangkat infrastruktur server; mengonfigurasi sistem dalam instalasi milik Diskominfosanti, serta; membagi peran antarpihak dalam implementasi SID Berdaya dan SIKAB ke depan. Aat mengungkapkan proses kerja sama ini sebagai sebuah simbiosis mutualisme yang bermanfaat bagi kemaslahatan semua.
“Proses instalasi aman dan semuanya gratis. Jadi ini seperti simbiosis mutualisme yang sangat baik,” ujar Aat. Ia juga berharap bahwa SID dapat berkelanjutan dan menjadi basis utama dalam memayungi sistem-sistem yang lain, “harapannya tentu kita bersama bisa mengayomi, menjaga dan membuat anak-anak atau sistem lain di bawah SID, agar tetap sustain.”
Perkuat Kolaborasi dengan Penyusunan Kerja Sama
Pascapelatihan Data Center bagi pengelola SID Berdaya dan SIKAB, esok harinya (1/2) Combine berkunjung ke kantor Dinas PMD di Jalan Pahlawan Nomor 1, Singaraja. Pada kesempatan tersebut, Combine dan Dinas PMD membahas keberlanjutan formalisasi kerja sama atas program Penguatan Tata Kelola Data Desa-Daerah yang tengah diimplementasikan di Kabupaten Buleleng, Bali.
Pertemuan dilakukan dengan saling mengkaji pasal per pasal atas naskah Perjanjian Kerja Sama. Baik Combine dan Dinas PMD telah memegang prinsip yang senada, yakni perjanjian ini bukan laiknya relasi transaksional seperti konsumen dan vendor atau penjual jasa semata. Elanto Wijoyono, Direktur Combine yang hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa NGO (Non-Governmental Organization) bergerak pada asas-asas pemberdayaan sosial. “Kami menjalankan inisiatif tujuan-tujuan sosial dalam konteks yang luas. Jadi secara prinsip, SIDB dan SIKAB akan kami berikan sebagai layanan yang non-komersial,” terang Elanto.
Penjelasan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan staf Dinas PMD yang mengkhawatirkan keberlanjutan pengaplikasian SID Berdaya dan SIKAB. Madong Hartono, Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD, menyambut gembira respon dari Elanto. “Apa yang disampaikan sangat melegakan kami. NGO ini mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah,” ungkap Madong.
Elanto menambahkan, bahwa Combine akan selalu mengupayakan sumber pengetahuan dan mencari potensi pendanaan secara maksimal. “CRI siap memenuhi skema apapun,” ujarnya menegaskan. Perumusan perjanjian kerja sama antara Combine dan Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali—diwakili oleh Dinas PMD—merupakan awal baik bagi ikatan kolaborasi ke depan. Masih ada beberapa catatan menuju naskah final yang nantinya disepakati bersama, termasuk penentuan nama merek Sistem Informasi Desa yang proses pembuatannya tak kalah mengasyikkan.
Penguatan satu data daerah di Kabupaten Buleleng Bali telah sampai pada tahap identifikasi kebutuhan, finalisasi peta jalan, serta sosialisasi fitur SID. Para warga beserta pemerintah desa terlibat bersama guna mewujudukan satu data yang terintegrasi optimal.
Langit tengah hari panas terik saat kami, tim Combine, menyambangi Desa Panji. Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut merupakan salah satu desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya pada website mereka. Kami disambut oleh para perangkat desa dengan hangat dan menyenangkan. Obrolan obrolan kemudian tercipta dan kian memunculkan semangat akan masa depan potensi desa yang lebih berdaya.
Pelaksanaan SID di Desa Panji berlangsung melalui koordinasi antartiga peran utama, yakni Operator Desa, Bagian Perencanaan, dan Bagian Kearsipan. Bayu adalah salah satu petugas yang memiliki peran sentral dalam keberlangsungan administrasi di Desa Panji. Ia menuturkan bahwa pembaruan data secara berkala merupakan kendala yang kerap kali terjadi. Ihwal ini kian rumit, sebab ada bentrokan antara kebijakan dari kabupaten dengan tuntutan dari desa.
“Respons di tingkat kabupaten itu lambat, padahal banyak sekali tuntutan terkait agenda dan kegiatan yang ada di desa,” ungkap Bayu kepada kami semua.
Bayu mengungkapkan pula keberadaan sederetan aplikasi yang justru menambah beban pekerjaan operator desa, alih-alih mempermudah pemberkasan. Total ada belasan aplikasi yang diterapkan Desa Panji, di antaranya AkuOnline, SIAK, Puskesos, SIPD, Sipermata, SIK-NG, Sipedes, Sispedes, E-surat, dan lain sebagainya. Tak hanya rumit dan melelahkan bagi pihak desa, keberadaan pelbagai aplikasi yang tak saling terintegrasi membuat pekerjaan tidak efektif dan efisien.
Komang Mudiarta, salah satu operator yang bertugas meliput kegiatan desa, mengusulkan pengembangan tampilan laman yang lebih bervariasi. Ihwal ini ditekankan pula oleh Perbekel atau Kepala Desa Panji, Jro Mangku MD Ariawan. Pihaknya mengatakan bahwa jangan sampai website desa serupa majalah tak terbaca yang hanya diletakkan di atas meja. Mereka berharap bahwa ketika tampilan laman lebih memadai dan variatif, maka kian banyak pengunjung yang tertarik.
Pertemuan antara Combine dan warga desa beroleh manfaat. Sebab dari sinilah komunikasi hingga sosialisasi atas fitur-fitur SID Berdaya bisa tersampaikan dengan praktis. Pada kesempatan tersebut, staf program satu data, Muhamad Amrun, menerangkan bahwa basis SID Berdaya sejatinya telah memiliki ragam fitur dan tema tampilan yang dapat disesuaikan dengan mudah. Fungsi-fungsi tersebut serupa dengan apa yang diharapkan oleh Perbekel dan Operator Desa Panji, yakni meningkatkan eksposur dan keterlibatan seluruh warga desa, sehingga paparan informasi bisa tersampaikan dengan maksimal.
Esok harinya, Combine berkesempatan untuk belajar bersama Desa Bengkala. Desa yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut terkenal sebagai desa wisata inklusi. Bengkala memiliki ikon utama Tarian Janger Kolok yang dipentaskan oleh kelompok disabilitas Tuli—warga Bengkala menyebutnya, Kolok. Bengkala juga merupakan salah satu desa yang menerapkan SID Berdaya.
“Ada operator SID yang bertugas untuk input data dan berita yang di-upload di website desa,” terang I Gede Tunjung, Sekretaris Desa Bengkala.
Pertemuan kami, Combine dan warga desa, di pengujung Oktober (30-31/10) lalu, mengingatkan pula bahwa ada serentetan catatan yang perlu diperhatikan bersama. Lima tahun sudah sejak SID Berdaya diterapkan di Kabupaten Buleleng, namun pemanfaatannya belum dijalankan secara lebih optimal dan maksimal. Tak hanya website yang berfungsi sebagai kanal keterbukaan informasi publik oleh pemerintah desa, SID Berdaya sejatinya juga memiliki beragam fungsi yang dapat menjawab kelelahan desa akibat beban aplikasi yang seabrek namun tak saling terintegrasi.
Menggali Aspirasi Warga, Mengidentifikasi Kebutuhan Desa
Perjumpaan Combine dan warga desa di Kabupaten Buleleng Bali merupakan bagian dari penguatan satu data daerah yang kini telah memasuki tahapan akhir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng telah lebih dulu melakukan kunjungan belajar ke Yogyakarta pada akhir September (25/9) lalu. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi pelbagai kebutuhan guna merumuskan peta jalan satu data desa-daerah.
Lokakarya identifikasi kebutuhan diselenggarakan pada Rabu, 1 November 2023. Kegiatan ini mempertemukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng dan para warga, yang mayoritas merupakan operator SID di desa masing-masing. Tiga bahasan pokok dalam agenda ini meliputi analisis kebutuhan integrasi data, analisis lingkungan server, serta perumusan peta jalan yang berbasis pada kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
I Made Separsa, Perbekel Desa Gobleg, menyampaikan harapannya atas sistem informasi desa yang valid dan memiliki metode “satu pintu”. Begitu pula dengan kemudahan akses yang bisa dijangkau oleh seluruh warga desa, misalnya akses terhadap surat keputusan atau peraturan-peraturan desa yang telah terbit.
“Pemdes (pemerintah desa-red) itu membutuhkan tempat yang dapat dengan mudah melihat dan memenuhi kebutuhan desa. Jika desa lain memerlukan informasi, mereka juga dapat mengaksesnya lewat sistem yang sama. Pemdes akan kelabakan kalau tidak ada sistem yang berkesinambungan,” terang I Made Separsa pada forum lokakarya.
Harapan atas sistem informasi yang lebih praktis dan saling sinergi diutarakan pula oleh perwakilan Desa Bengkel, Nyoman Timora Willy Pratama. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bengkel tersebut mengungkapkan bahwa desanya juga menerapkan banyak aplikasi yang dimandatkan oleh pusat, sementara sinkronisasi data kependudukan perlu tetap berjalan. “Ada sepuluh aplikasi yang digunakan di desa. Jadi perlu itu setiap saat mengadakan validasi data kependudukan, data profil desa,” ujar Nyoman saat sesi diskusi pleno berlangsung.
Lokakarya ini bermanfaat guna menampung suara warga, sekaligus menawarkan ruang umpan balik yang setara. Pertemuan antarpihak juga mampu memperkuat kesepahaman seputar substansi, urgensi, legalitas, serta implementasi lanjutan dari program yang sedang diupayakan bersama.
Gerardus Krisna Satya, Koordinator Program Satu Data, mengonfirmasi kegelisahan yang tengah dirasakan desa. Krisna juga mengafirmasi asa warga yang menginginkan sistem informasi lebih tepat guna. “SID dan SIKAB tidak menggantikan aplikasi apa pun yang sudah eksis, justru dapat membantu desa karena fungsi SID Berdaya adalah sebagai olah data dan analisis data,” tutur Krisna menjelaskan.
“Kami juga selalu memperhatikan aspek-aspek SDI dan SPBE, terutama standar data, metadata, dan interoperabilitas. SID Berdaya memiliki kedudukan sebagai aplikasi khusus, sehingga secara regulasi dan arsitektur pun aman. Tugas selanjutnya adalah mengintegrasikan yang ada,” imbuh Krisna. Pada paparan akhir, Krisna menekankan pula aspek pelindungan data pribadi yang juga menjadi aspek fokus selama mengembangkan SID.
Warga Sepakat Wujudkan Data Akurat
Komitmen wujudkan satu data dari desa di Kabupaten Buleleng Bali kian menuai hasil. Asa tersebut menjelma langkah yang dipikul bersama. Terlebih bagi para warga yang berperan sebagai operator desa, garda utama di mana data-data terdokumentasi dengan saksama. Kadek Racik Siwantara memiliki impian yang serupa. Ia melangitkan pengharapan akan sumber data yang jelas terukur dan melalui satu jalur. Sebagai operator Desa Bengkel, verifikasi dan validasi adalah dua komponen utama guna memastikan data sesuai dengan situasi nyata di desa.
“Untuk mendapatkan data bersih harus diawali degan verval (verifikasi dan validasi-red) profil desa,” tukas Kadek. Ia mafhum bahwa impiannya tak bisa diwujudkan seorang diri. Perlu infrastruktur yang memadai serta dukungan penuh dari lintas aktor yang saling kolaborasi.
Kesepakatan bulat satu suara melahirkan ruang pembahasan finalisasi peta jalan (roadmap) satu data desa-daerah. Kegiatan berbentuk lokakarya digelar pada 28 November 2023 lalu dan dihadiri oleh lintas sektor warga. Rangkaian dialog terjalin guna menindak lanjuti prakarsa Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang seyogianya telah ada di Kabupaten Buleleng Bali sejak 2018.
Data merupakan napas dari pembangunan, begitulah filosofi yang disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Buleleng, I Putu Karuna, kepada para peserta lokakarya. Karuna menekankan bahwa dasar dari program pembangunan adalah data. Bila data tidak terintegrasi, maka pusat tidak akan tahu kebutuhan desa, sebab desa sejatinya justru merupakan pusat data itu sendiri. “Meskipun anggaran dari pusat, kalau tidak tahu data yang dibuat, maka anggarannya tidak akan tepat sasaran. Data yang valid diperlukan untuk penyaluran program, sehingga pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” ujar Karuna menjelaskan.
OPD Buleleng Bali antusias pula dalam menyambut optimalisasi SID. “Dari pemerintah Kabupaten Buleleng sangat setuju dengan program yang diselenggarakan CRI (Combine Resource Institution-red). Program ini harus berjalan, semua harus mendukungnya,” jelas Karuna. Ia juga berpesan kepada para pihak yang terlibat untuk menghayati proses ini, “mari kita cintai tugas ini, supaya data yang tersaji merupakan data bersih, sehingga ke depan proses pengambilan keputusan bisa lebih tepat.”
Asa yang Sama: Satu Suara untuk Satu Data dari Desa
I Made Astika tak lagi resah atas problema data desa yang kerap terpisah-pisah. Sebelumnya, tuntutan macam-macam aplikasi pengarsipan di desanya, Bengkala, tak sejalan dengan sinkronisasi yang sahih. “Mudah-mudahan OPD dapat melanjuti program ini,” harap I Made Astika.
Asa yang sama diungkapkan oleh I Putu Artana, Perbekel Desa Bengkel. Ia mengevaluasi banyaknya aplikasi di desa yang tak bisa diperiksa kevalidan datanya. “Dengan adanya kolaborasi SID, diharapkan dapat terintegrasi dengan baik, sehingga mudah untuk pertimbangan pemberian bantuan,” ujar I Putu Artana.
Semangat serupa dialami oleh I Made Separsa dari Desa Gobleg. Pihaknya mengaku tertarik dengan model aplikasi khususnya pada sistem pengurangan dan penambahan anggota keluarga. Ia juga merekomendasikan sistem kulkul—aplikasi yang sudah dikembangkan di Desa Gobleg—dengan sinkronisasi SID pada aspek keamanan, kesehatan, ekonomi, dan administrasi.
“Bagaimana agar keamanan data benar-benar terjaga? Karena data tersebut sangat riskan apabila dipublikasikan,” ungkap I Made Separsa yang juga menaruh perhatian pada aspek pelindungan data kependudukan di desa.
Perhatian yang diajukan oleh perwakilan dari Desa Gobleg tersebut ditanggapi dengan baik oleh Muhamad Amrun. Ia mengungkapkan bahwa SID telah menjalani penetration testing atau pentest sebanyak dua kali di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), “jadi terbukti aman terkait data,” jelas Amrun.
Persoalan keamanan juga diafirmasi oleh Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha. Kepala Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE Dinas Kominfosanti Buleleng tersebut mengungkapkan hal yang senada, “terkait urusan keamanan, Kominfosanti bisa jamin karena BSSN setahun dua kali kunjungan.” Sejalan dengan asa para warga desa, pihaknya juga berharap implementasi SID ini bisa berjalan maksimal, bahkan merambah keseluruhan wilayah.
“Mudah-mudahan ke depannya SID ini diimplementasikan kepada 129 desa. Harapan lainnya, ada 19 kelurahan yang memiliki permasalahan yang sama, semoga menjadi perhatian,” ujar Ngakan. Ia berharap pula bahwa SID dapat menjadi ikon Buleleng dalam menciptakan pengelolaan data yang terintegrasi. Baginya, sarana cuma-cuma ini perlu dimanfaatkan dengan bijak dan sebaik-baiknya, “nggak bayar, Combine kasih gratis SID ini,” pungkas Ngakan.
Gotong royong lintas aktor demi pewujudan satu data yang berkeadilan bukan tidak mungkin terjadi. Asa yang sama dari warga, perangkat desa, serta pemangku kebijakan terkait, menjadi bara semangat dalam menginisiasi perubahan yang lebih hebat. Salah satu inisiatif organik yang digerakkan oleh warga adalah sosialisasi fungsi dan tata kelola data dalam SID Berdaya. Kegiatan yang berlangsung pada 7 Desember lalu ini, lahir dari keingintahuan desa untuk mengenal lebih dalam tentang fitur olah data SID.
Dua forum sebelumnya, yakni identifikasi kebutuhan desa dan finalisasi peta jalan, rupanya sukses memantik rasa penasaran dan keberlanjutan untuk terus belajar. Sebanyak 18 desa dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng berperan aktif selama sosialisasi dan pelatihan. Respon antusias yang melimpah ruah dari para warga, sekaligus menutup rangkaian kegiatan tahun ini dengan kelegaan dan sukacita; sinyal positif dalam meneruskan perjalanan mewujudkan satu data daerah di Kabupaten Buleleng Bali tahun depan.
Selama tiga hari, 25-27 September 2023, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengunjungi kantor Combine guna memperkokoh optimalisasi penerapan SID Berdaya dan SIKAB di wilayah Buleleng, Bali.
Konsistensi perwujudan Satu Data Indonesia (SDI) melalui kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus dijalankan oleh Combine. Berbagai inovasi dan jangkauan manfaat guna menyasar masyarakat yang lebih luas terus diupayakan. Ihwal ini sekaligus bentuk dukungan Combine dalam menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui prinsip keadilan data.
Salah satu program yang tengah diimplementasikan adalah penguatan peran walidata di tingkat kabupaten. Kini program tersebut telah memasuki paruh akhir semester satu. Berbagai proses dan capaian terus diupayakan guna mewujudkan efektivitas tata kelola satu data. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) mulai menjangkau berbagai kabupaten di Indonesia. Kabupaten Buleleng, Bali adalah salah satu wilayah yang dengan tekun meneruskan ikhtiar baik ini.
Selama lima bulan penuh, Combine mengakomodasi Kabupaten Buleleng dalam merumuskan penerapan SID Berdaya dan SIKAB. Secara intensif Combine melakukan pemetaan jejaring aktor di Bali, asesmen kapasitas, hingga memastikan kesiapan penerapan yang dapat berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan pada rentang Juni hingga Agustus 2023. Combine menggandeng perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Bali, Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), untuk berkolaborasi.
Rangkaian proses di atas menunjukkan progres yang signifikan. Guna mengawal program ini berjalan maksimal, Combine mendukung inisiatif Kabupaten Buleleng untuk berkunjung ke Yogyakarta. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ruang belajar dengan dialog tatap muka dalam menggali praktik baik yang telah dijalankan kabupaten-kabupaten lain di Yogyakarta.
Ruang Temu Perdana di Yogyakarta
25 September 2023 menjadi kunjungan perdana bagi OPD Kabupaten Buleleng dan Yayasan MBM ke kantor Combine Resource Institution. Masing-masing pihak sepakat untuk saling mendiskusikan hasil asesmen kapasitas dan kesiapan yang beberapa waktu sebelumnya telah dipetakan bersama. Kegiatan ini diadakan selama sehari penuh di Ruang Media, Griya Jagadhaya.
Elanto Wijoyono, Direktur Combine, membuka acara dan melanjutkannya dengan pemaparan singkat mengenai materi penerapan SID Berdaya dan SIKAB, latar belakang, tujuan, hingga hasil asesmen. Penggalian awal ini dilakukan supaya masing-masing pihak yang terlibat dapat mengetahui posisi perkembangan berbagai sistem informasi yang ada, relevan dengan mandat regulasi SDI dan SPBE. Asesmen ini dilakukan pula guna mengetahui mekanisme tata kelola daerah Buleleng, sekaligus menganalisis strategi penguatan untuk arah kebijakan ke depan.
Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang terlibat dalam temu perdana di Yogyakarta, terdiri atas perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), serta Dinas Sosial (Dinsos).
Pertemuan ini kemudian lebih banyak diisi dengan tanggapan atas hasil asesmen dan diskusi bersama. I Gede Eka Wirantoyo dari Yayasan MBM Bali memulai tanggapan dengan menyampaikan kesannya atas program ini. Pihaknya mengaku bahwa ada keterbatasan kapasitas maupun kepedulian administratif yang perlu ditingkatkan, “seluruh desa di Buleleng sudah ada operator tapi kapasitasnya masih terbatas. Di beberapa desa terpencil, kesadaran masyarakat untuk taat administrasi itu masih kurang.”
Lebih lanjut, I Gede Eka Wirantoyo menilai bahwa kehadiran SID Berdaya ini efektif untuk diterapkan di Kabupaten Buleleng. “Jarak dari Buleleng itu memanjang dari kiri ke Barat 30 menit, ke kanan juga 30 menit. Jadi sangat tidak efektif ketika pendampingan atau desa melakukan pelaporan. SID sangat bermafaat untuk efektivitas,” ujar I Gede Eka Wirantoyo menambahkan.
Maman Wahyudi dari Dinas Sosial mengungkapkan harapan yang senada. Ia menjelaskan bahwa Dinsos membutuhkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sah, adil dan tepat sasaran. Namun hal ini cukup sulit ditemui karena integrasi data yang tak imbang. “DTKS PPKS bansos (red- bantuan sosial) itu yang harus kami punya. Kadang-kadang pihak desa, kelurahan, tidak bisa mendata secara profesional. Jadi sulit sekali mendapatkan data yang valid,” ungkap Maman Wahyudi.
Menjelang siang, forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus. Ihwal ini berguna untuk memetakan kebutuhan secara lebih spesifik dan terarah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing OPD. Lebih lanjut, gagasan-gagasan menarik lainnya dari forum ini kemudian ditampung sebagai bekal diskusi esok hari saat berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul.
Menularkan Semangat Baik dari Gunungkidul
Kabupaten Gunungkidul menjadi lokasi percontohan di mana penerapan SID Berdaya dan SIKAB berjalan dengan optimal. Secara konsisten dan berkelanjutan, Gunungkidul mampu menerapkan sistem informasi ini hingga melampaui beberapa periode kepemimpinan daerah serta kepemimpinan OPD. Komitmen serta rekam jejak yang kuat inilah yang kemudian menjadi basis Kabupaten Buleleng melakukan kunjungan belajar ke Gunungkidul.
Kunjungan ini juga bertujuan untuk saling mempelajari konteks dari masing-masing wilayah. Rangkaian praktik baik kebijakan publik dalam penyelenggaraan SID Berdaya dan SIKAB oleh Gunungkidul dapat dijadikan rujukan bagi Buleleng ke depannya. Maka dari itulah kunjungan pada Selasa, 26 September 2023, lalu terlaksana.
Terdapat berbagai perwakilan dari OPD Gunungkidul yang menyambut OPD Buleleng berkunjung ke kantor Bappeda Gunungkidul, tepatnya di Jalan Satria No. Rt 3, Purbosari, Wonosari. Agenda kegiatan berlangsung selama kurang lebih 3 jam, yakni sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
Diskusi berlangsung lancar dan menghangatkan. Masing-masing perwakilan OPD Gunungkidul memaparkan perjalanan mereka dalam menerapkan SID Berdaya dan SIKAB selama kurun waktu dua belas tahun. Beberapa perwakilan dari Pemkab Gunungkidul yang turut hadir di antaranya perwakilan operator dan pendamping desa, Bappeda, PMD, Dukcapil, Dinsos, serta Panewu Purwosari.
Rika Aji sebagai perwakilan operator dan pendamping desa, membagikan kesannya dalam mengawal implementasi SID Berdaya dan SIKAB selama ini. Ia mengaku bahwa pekerjaannya sangat terbantukan dengan sistem yang terintegrasi secara optimal. “SID ini bermanfaat untuk pelayanan surat-menyurat, kurang lebih hanya butuh tiga menit untuk setiap suratnya,” ungkap Rika Aji.
Hingga kini, tercatat sebanyak 53 format surat telah tersedia di dalam SID Kabupaten Gunungkidul. Lebih lanjut, Rika menjelaskan bahwa menu kependudukan yang ada di dalam SID selama ini efektif dijadikan rujukan untuk penentuan kebijakan. “Menu kependudukan ini kan dipahami sebagai aset digital yang data-datanya dalam SID dijadikan acuan penganggaran di tingkat desa,” jelas Rika Aji.
Berbagai manfaat hingga liku perjalanan yang disampaikan oleh OPD Gunungkidul kian menarik minat OPD Buleleng. Mereka antusias untuk belajar lebih dalam terkait konteks di Gunungkidul serta upaya apa yang selama ini dilakukan. “Sudah berapa lama SID berada di Kabupaten Gunungkidul?” tanya Aat Rayudha dari Diskominfosanti Buleleng yang ingin lebih lanjut mengetahui rentang waktu SID Kabupaten Gunungkidul mulai berjalan.
Yadianto Anggoro dari Bappeda Gunungkidul mengisahkan bahwa ia telah terlibat dalam prakarsa SID sejak tahun 2011. “ Saat itu piloting mulai di dua desa dengan SID masih versi 3.04, sampai di tahun 2015 serentak diterapkan untuk 144 desa dengan versi 3.10 yang berisikan update dari sisi persuratan,” runut Anggoro. Ada pula Wahyu Ardi Nugroho yang sejak 2011, telah turut pula terlibat dalam proses implementasi SID. Dahulu ia merupakan bagian dari protokol Sekda ke Bappeda, kini ia bertugas sebagai camat atau panewu Purwosari.
Berdasarkan hasil pertemuan ini, ditemukan bahwa kerja kolaborasi lintas OPD merupakan kunci keberhasilan penerapan SID Berdaya dan SIKAB di Kabupaten Gunungkidul. Ihwal ini diperkuat dengan bekal dasar, yakni komitmen bersama dalam menjaga, memanfaatkan, serta memikirkan keberlanjutan ke depan. Setelah kunjungan belajar selesai, forum lanjutan akan kembali digelar guna menindak lanjuti pembuatan peta jalan serta mengesahkan kesepakatan bersama.
Penguatan peran walidata oleh Kabupaten Buleleng merupakan babak yang panjang namun penuh dengan harapan. Mendengar kisah-kisah perjalanan dari Gunungkidul beresonansi positif bagi pegiat OPD Buleleng untuk bergerak dan meneruskan semangat kebaikan di daerah asalnya. Rantai semangat inilah yang semoga menerus terjaga, tak terputus, dan bahkan menular ke wilayah-wilayah lain di nusantara.
