Senin, 28 November 2011, bertempat di Gedung Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, COMBINE Resource Institution menghadiri “Diskusi Publik Evaluasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.” Diskusi yang digelar oleh AJI Yogyakarta ini menghadirkan narasumber, yaitu Agus Sudibyo (Dewan Pers), Angger Jati Wijaya (PBHI), dan Najib Azca (Dosen Sosiologi UGM).

Diskusi ini ingin mencermati kembali UU Intelijen Negara (istilah lain dari UU Rahasia Negara) yang telah disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah . Namun oleh berbagai kalangan, terutama dari kalangan pers yang diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independen, UU ini berpotensi memenjarakan jurnalis. Karena UU tersebut, membatasi kerja jurnalis dalam membeberkan fakta dan informasi bagi publik. UU Inteljen Negara ini hukumannya spektakuler, jurnalis bisa dipenjara 5-20 tahun karena dianggap membocorkan rahasia negara. Indonesian Corruption Watch yang pernah menggelar diskusi mengenai UU Intelijen mengungkapkan bahwa sejumlah pasalnyakontraproduktif dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan laporan pembelanjaan dan alokasi anggaran bisa dikategorikan dalam informasi yang dirahasiakan.

Agus Sudibyo dari Dewan Pers berpendapat bahwa UU ini sangat menghambat kebebasan untuk mengakses dan distribusi informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ia memberikan contoh pada pasal 25 mengenai Kerahasiaan Intelijen. Disebutkan bahwa Rahasia Intelijen, salah satunya dikategorikan dapat: a) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;b) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;c) merugikan ketahanan ekonomi nasional; d) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengecualian informasi, misalnya informasi mana saja yang bisa diakses dan yang dirahasiakan dalam kategori “membahayakan pertahanan dan keamanan negara.” Dengan pernyataan yang tidak rinci, maka tafsir mengenai satu pernyataan bisa saja berbeda tergantung situasi. Agus Sudibyo, memberikan contoh lagi mengenai rahasia intelijen dengan kategori “mengungkap kekayaan alam indonesia.” Apakah artinya warga negara tidak boleh mengetahui potensi kekayaan alam yang ada di daerahnya?. Terkait dengan hubungan luar negeri, apakah warga tidak berhak untuk mengetahui kontrak-kontrak antara pemerintah dengan korporasi asing? Pasal-pasal semacam ini jelas berpotensi membungkam hak warga negara untuk mengakses informasi terkait kepentingan rakyat.

Angger Jati Wijaya dari PBHI dalam presentasinya memaparkan bahwa penataan ulang keamanan nasional memang harus dilakukan karena tantangan di sektor keamanan negara semakin kompleks. Kehadiran UU Intelijen ini bisa dibaca sebagai reformasi UU keamanan. Namun reformasi di sektor keamanan nasional harus mengedepankan gagasan keamanan manusia (human security). Artinya bukan hanya “negara” yang harus dijaga, tetapi juga negara harus menjamin dilindungi rasa aman manusia seluruh warga beserta pemenuhan hak-hak dasarnya. Namun UU Intelijen tidak mengacu pada gagasan human security, tetapi lebih pada keamanan negara yang bisa melakukan apa saja, termasuk pelanggaran HAM, atas nama negara. Padahal keamanan manusia harus diposisikan di atas keamanan negara. Menurut Angger Jati Wijaya, hampir 99% UU Intelijen membahas BIN, sehingga ini seharusnya UU untuk BIN.

Najib Azca dari sosiologi UGM mengembalikan esensi dari makna intelijen. Menurutnya intelijen adalah ranah yang tak bisa begitu saja diakses oleh publik, sehingga akan selalu menghadapi tegangan dengan demokrasi. Indonesia, sejak tahun 1998 memang mengalami transisi demokrasi yang prosesnya cukup lama. Bahkan di beberapa negara, transisi demokrasi berjalan permanen seperti di Pakistan. Di dalam transisi demokrasi inilah terjadi kondisi ketidakpastian, baik dalam kelembagaan, pembuatan UU. Pertarungan antara otoritarian dan demokrasi akan selalu terjadi, tetapi yang penting adalah melacak arahnya. Apakah arah negara ini berjalan ke proses konsolidasi demokrasi atau sebaliknya. Hingga saat ini, konsolidasi demokrasi di negara ini pun menghadapi jalan terjal. Seperti yang dikatakan juga oleh Agus Sudibyo, masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat, pers, masih terpecah-pecah pascareformasi. Tidak ada yang mengawal agenda bersama. Agus Sudibyo mengatakan bahwa begitu banyak UU yang kontraproduktif bisa lolos tanpa pengawalan masyarakat sipil. Mengapa organisasi masyarakat sipil (OMS) bisa lengah terhadap proses pembuatan UU ? Ini pun merupakan kritik terhadap OMS yang tak bisa bersatu untuk selalu membuat agenda bersama dalam menanggapi persoalan bangsa. Sebagai contoh, jurnalis yang paling rentan terkena UU Intelijen tidak terlalu meresponsnya dengan gigih. Tak ada konsolidasi dari pemimpin redaksi untuk mengadakan negosiasi dengan DPR atau mengangkat isu ini ke publik luas.

COMBINE Resource Institution yang mengembangkan pewarta warga untuk mendorong terjadinya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk perbaikan hidup warga juga berkepentingan terhadap implementasi UU Intelijen. Selain itu juga, hal ini bisa berdampak pada Sistem Informasi Desa yang sedang dikelola oleh berbagai desa untuk memetakan sumber daya manusia dan alam yang ada di daerahnya. Warga desa sangat berkepentingan untuk mengetahui potensi kandungan alam yang ada di sekitarnya. Apakah hak atas informasi ini tidak bisa diakses karena termasuk kerahasiaan negara? Padahal untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti lumpur porong Sidoarjo, warga perlu mengetahui kandungan alam yang ada di wilayahnya. Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh COMBINE sebenarnya mengarah pada hak warga untuk memperoleh dan mengelola informasi terkait potensi desanya. Dalam perjalanan selanjutnya, memang dibutuhkan sebuah forum antara organisasi masyarakat sipil untuk mencermati UU yang sekiranya kontraproduktif dengan proses demokrasi dan berpotensi melanggar HAM. Konsolidasi masyarakat sipil seyogyanya menjadi agenda bersama. *** (Ade Tanesia)

Kamis, 17 November 2011, bertempat di UC UGM telah diselenggarakan diskusi terbatas dengan para pakar yang bisa membedah gagasan program Sistem Informasi Desa (SID). Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Eko Teguh (Pakar Sosial Kebencanaan/Dosen UPN), Sudirman Alfian (Kepala Desa Terong, Bantul), Yana Noviadi (Kepala Desa Mandala Mekar, Tasik Malaya), Sutoro Eko ((Pakar Pemberdayaaan Masyarakat Desa/Dosen APMD Yogyakarta), dan lain-lain.

Diskusi ini lebih difokuskan pada 3 hal penting, yaitu: Pertama, substansi; yaitu terkait dengan isi dari Sistem Informasi Desa. Dimana mulai muncul tuntutan/kebutuhan bahwa SID semata-mata tidak menyajikan data yang sifatnya administrasi saja namun juga bisa dipakai sebagai rujukan untuk mendapatkan data warga miskin, untuk kebencanaan, kesehatan, dsb. Artinya, data tersebut bisa dipakai sebagai ‘rujukan’ untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, sistem; yaitu terkait dengan keamanan data, kemudahan mengakses, kemudahan memperbarui (update), serta menarik dari sisi tampilan. Sedangkan yang ketiga tentang roadmap advokasi. Baik advokasi untuk mempersiapan keempat pra-syarat SID yang terdiri dari perangkat keras (hardware) misal komputer dan webbased, Perangkat lunak (software) misal aplikasi dan data, Perangkat manusia (humanware) misal motivasi, kebutuhan dan ketrampilan, serta Perangkat sosial (sosioware) misal aturan sosial dan komitmen.

Substansi

Secara umum peserta diskusi berpandangan bahwa data yang ditampilkan dalam SID sudah cukup memadai. SID sudah bisa mempermudah dan mempercepat. Refleksi dari 3 desa yang sudah mengembangkan SID (Terong, Nglegi, dan Mandala Mekar) menunjukkan bahwa SID yang sudah ada sekarang sangat bermanfaat bagi pemerintah desa. Di Mandala Mekar misalnya, data yang tersaji di dalam SID bisa memperkuat usulan-usulan pembangunan desa dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pembangunan desa. Sementara untuk di Nglegi dan Terong, SID semakin memperlancar perencanaan pembangunan yang partisipatif dan perbaikan pelayanan publik.

Meskipun sudah cukup baik, namun cukup banyak tanggapan dari peserta untuk perbaikan SID di masa depan. Adapun beberapa usulan yang muncul seperti penyajian angka kemiskinan di level desa, pengintegrasian data-data yang dimiliki pemda –instansi terkait—ke dalam SID. Hal yang sangat penting adalah tidak mempertentangkan antara SID dengan profil desa. Bahkan profil desa bisa menjadi acuan sebagai data awal SID, walaupun data tetap berjangkar pada kebutuhan desa. Tampilan web SID juga dirasakan belum cukup menarik, sehingga perlu memasukkan foto-foto desa. Tidak kalah penting adalah terbaharuinya data secara kontinyu, sehingga diharapkan desa mempunyai SOP yang bisa mengatur hal tersebut.

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan sistem informasi desa antara lain:

•    Pengintegrasian bukanlah persoalan sederhana. Karena 1) Data yang dimiliki SKPD di kabupaten sering kali berbeda beda; 2) antara data yang satu dengan data yang lain dibangun dengan aplikasi yang berbeda sehingga tidak kompatibel untuk ‘didialogkan’.
•    Dari sisi teknis (sistem) penambahan isi/item bukanlah persoalan sederhana.
•    Tentang isi data, penting untuk diperhatikan adalah akurasi data. Jika melihat data-data yang selama ini disajikan oleh pemda terlihat bahwa ada manipulasi. Masyarakat sebagai sumber informasi, sering kali tidak mau jujur ketika dimintai data.

Sistem
Hal mendasar yang muncul terkait dengan pembahasan sistem adalah: siapakah yang memiliki data SID? Bagaimana pengamanan terhadap data tersebut? Siapa yang bisa mengakses? Mas Eko Teguh mengingatkan jangan sampai data tersebut justru membuat aset desa dikuasai oleh ‘orang asing’ sehingga secara ekonomi masyarakat desa justru kehilangan kedaulatannya. Dia juga menyampaikan, selain aspek kemanfaatan data, COMBINE juga penting menyampaikan residu dan resiko-resiko yang bisa muncul dengan adanya SID.

Sementara Pak Yohanes menyampaikan, lebih baik jika SID tidak menjadi semacam aplikasi yang siap pakai. Karena pada prakteknya data akan hidup jika dipelihara dan akan mati jika dibiarkan. Apa yang disampikan Pak Yohanes sejalan dengan Widianto yang menyampaikan bahwa prinsip open source bukan semata-mata data tersebut gratis namun juga terbuka untuk dikurangi dan ditambahi. Hal lain yang disampaikan Widianto, ketika ada mimpi SID direplikasi secara nasional maka akan berhadap dengan masalah yang sering kali muncul: jika dibuat top down biasanya mahal tapi saling kompatibel; jika bottom up biasanya sesuai kebutuhan masyarakat namun belum tentu kompatibel dan bisa saling ‘berdialog’.

Roadmap Advokasi
Dalam roadmap advokasi, terutama jika SID akan direplikasi sampai tingkat nasional maka perlu memperhatikan aspek politik, isntitusionalisasi, dan governance. Sutoro Eko, memaparkan ada 4 strategi advokasi SID: fasilitasi, emansipasi, rekognisi, dan intervensi. Dia sampaikan, COMBINE tidak mungkin menggantikan peran negara, sementara jika negara melakukan rekognisi dan intervensi seringkali program tersebut gagal. Sehingga yang paling ideal adalah bagaimana agar SID ini menjadi milik masyarakat, muncul emansipasi dalam pengelolaan SID dari masyarakat. Pak Sudirman menyampaikan, SID adalah teknologi tepat guna yang dikembangkan desa, karena itu aspek regulasi tidak begitu penting. SID adalah kedaulatan desa dalam mengelola informasi. Sedangkan untuk menyiapkan prasyarat SID, banyak program-program pemerintah yang bisa diarahkan menuju pada persiapan 4 prasyarat SID. Misalnya program-program pelatihan IT untuk kesiapan sumber daya manusia pengelola SID.  (Haryana)

Ribuan blogger dari penjuru nusantara datang ke Sidoarjo, Jawa Timur, untuk mengikuti acara Kopdar (kopi darat) Blogger Nusantara. Acara yang baru diadakan pertama kali pada tahun ini dan berlangsung selama tiga hari itu berhasil menyedot animo peserta yang datang baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok.

Dalam data tertulis yang disebar oleh panitia, tercatat ada 1.000 blogger lebih yang datang. Tapi banyak juga yang tidak mencantumkan namanya di kertas presensi. “Kalau ditotal, bisa sampai 1.300-an blogger yang datang,” kata Antok Suryaden, Ketua Panitia Pengarah, Minggu (30/10).

Suryaden berpendapat, acara-acara kopi darat (kopdar) para blogger yang biasanya nonformal mengakibatkan banyak peserta merasa tidak perlu menulis daftar hadir.

Selama tiga hari kopdar, Jumat-Minggu (28-30/10) peserta menginap di GOR Delta Sidoarjo. Sebelumnya panitia hendak menyiapkan hotel atau penginapan yang bisa menampung para peserta. “Tapi kami punya konsep untuk saling mendekatkan antara blogger dan komunitas blogger yang hadir,” kata Suryaden lagi.

“Akhirnya kami sulap GOR menjadi penginapan peserta. Tinggal menambahi kasur-kasur kecil dan bantal, serta membuat kamar mandi buatan. Layaknya pengungsi bencana alam.”

Tujuannya selain untuk mendapatkan aroma persaudaraan yang kental, juga untuk menciptakan empati para peserta terhadap para korban bencana alam di beberapa tempat di Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain sebagai ajang temu akrab antara blogger seluruh Indonesia, Kopdar Blogger Nusantara yang mengusung tema “I am Blogger Nusantara” ini menjadi persiapan untuk membuat organisasi resmi yang mewadahi para blogger, baik yang monetize (blogger yang menghasilkan uang) maupun yang non-monetize (tidak menghasilkan uang).

“Karena selama ini belum ada organisasi para blogger secara resmi di Indonesia. Acara ini dan kelak organisasi Blogger Nusantara akan menjadi wadah bagi para blogger Indonesia untuk yang pertama kali,” kata Abdul Ghofur, salah satu penggagas Kopdar Blogger Nusantara yang merangkap anggota panitia pengarah, Jumat (28/10).

Kopdar Blogger Nusantara juga bertujuan untuk membuka cakrawala pandang para blogger tentang aneka pemanfaatan media blog. Mulai dari hanya sekadar hobi sampai dapat menghasilkan uang lewat blog. Bahkan bagaimana memanfaatkan blog dari yang dulunya hanya untuk mencari teman sampai untuk keperluan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam atau orang yang sedang dirundung musibah.

Pada sesi pemanfaat blog untuk pemanfaatan teknologi dan keuntungan finansial, panitia menyuguhkan materi-materi yang disampaikan oleh Kika Syafii, seorang pengusaha dan pengembang web yang telah capai sukses; Penn-Olson, sebuah lembaga yang bergerak di bidang teknologi internet dan cerita-cerita lewat blog yang berfokus pada isu-isu di Asia; East Ventures, lembaga pelayan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan mempromosikan pengembangan industri teknologi informatika di Indonesia; IDBYTE, penyelenggara lokakarya, pameran, dan konferensi tentang topik-topik terpanas di industri digital; blibli.com, toko online yang bermarkas di Jakarta; serta Google, mesin pencari sekaligus lembaga pengembang industri teknologi dan informatika terbesar di dunia. Selain menjadi pemateri mereka juga sekaligus mensponsori Kopdar Blogger Nusantara Ini.

Pada bagian pemanfaatan blog untuk sarana kemanusiaan dan pengembangan media sosial berbasis komunitas, panitia menghadirkan gerakan @Blood4Life, sebuah gerakan sosial media untuk membantu pemenuhan donor darah; suarakomunitas.net, portal berita yang berasal dari kegiatan jurnalisme warga dari seluruh Indonesia; dan kambingetawa.org, pusat informasi tentang kambing etawa yang digawangi para peternak kambing etawa.

Saat mateti-materi itu, para peserta mengikutinya dengan penuh perhatian di ruang pertemuan Hotel Sun City, Sidoarjo. Tak jauh dari tempat inap para peserta. Baru bila menginjak waktu malam, para peserta menghabiskan acara di GOR Delta sebagai markas besar kegiatan. Pada malam-malam itu, mereka yang tergabung dalam aneka komunitas saling adu cerita dan kegiatan masing-masing. Seperti kisah yang dibawakan oleh Harie, Ketua Komunitas Blogger Kayuhbaimbai, Kalimantan Selatan, yang menyampaikan bahwa komunitas mereka, selain melakukan kopi darat rutin, juga telah beranjak pada kegiatan jurnalisme warga baik yang dilakukan oleh anggota komunitas mereka atau warga yang didorong oleh Blogger Kayuhbaimbai. Hasil-hasil jurnalisme warga mereka, yang sementara ini masih pada tataran jurnalisme opini, lantas diunggah ke web kayuhbaimbai.org.

Pada hari terakhir, Minggu (30/10), acara diisi dengan cerita-cerita tentang segala persiapan Kopdar Blogger Nusantara yang terbilang besar tapi cuma diusung oleh beberapa gelintir orang saja. Abdul Ghofur mengaku, kegiatan yang ia lempar gagasannya ini sebelumnya tidak masuk akal. “Hanya orang-orang gila yang mau mengadakan acara besar seperti ini. Dan hanya orang-orang gila juga yang mau datang dalam acara ini,” katanya di atas panggung disambut tawa riuh para peserta. “Praktis persiapan acara ini hanya dua bulan setelah lebaran Idhul Fitri,” katanya lagi, Minggu (30/10). Pria yang disapa Gempur ini juga mengaku bila kopdar ini bisa terlaksana lantara mendapat banyak dukungan.

Selain sponsor tentunya juga ada Id Blog Network, sebuah lembaga penjejaring web dan blog di seluruh Indonesia yang menyokong kopdar dari awal. “Kami akan terus mendukung gerakan ini (blogger nusantara) terus karena kita juga yang memulai,” kata Mubarika Darmayanti, Direktur Bisnis idblognetwork.com, Minggu (30/10). Sederhana sekali alasan mengapa idblognetwork.com, sudi menyokong blogger nusantara. “Karena kami juga perlu sumbangsih para blogger. Kami punya jaringan perusahaan yang membutuhkan semacam advetorial (tulisan iklan). Blogger tampaknya bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya para blogger bakal mendapat keuntungan,” tambah Mubarika lagi.

Usai menceritakan kisah-kisah terkait persiapan acara, panitia mengajak peserta untuk merencanakan gerakan Blogger Nusantara setelah selesainya kopdar ini. Para hadirin akhirnya sepakat untuk menunjuk para perwakilan daerah dan beberapa panitia pengarah dari Kopdar Blogger Nusantara menjadi tim formatur merancang dan mempersiapkan organisasi untuk para blogger se-Indonesia. “Kami belum punya bayangan. Menunggu obrolan dengan tim formatur saja bagaimana kelanjutannya,” kata Suryaden yang dipercaya menjadi salah satu tim formatur. Tapi yang jelas organisasi yang berdiri kelak, akan terbuka bagi para blogger. Sebelum penutupan acara, para peserta berteriak untuk meminta Kopdar Blogger Nusantara diadakan lagi tahun depan.

K.A

Bulan Oktober tahun ini ditutup dengan peristiwa istimewa. Selain peringatan Sumpah Pemuda, ada pertemuan blogger terbesar tahun ini, di Sidoarjo pada 28-30 Oktober 2011. Pertemuan ini diinisiasi oleh Blogger Nusantara, sedikitnya 1.200 orang, dari Medan hingga Ambon, berkumpul bersama untuk saling berbagi.
Kata Blogger Nusantara dipilih untuk menunjukkan persaudaraan lintas suku, termasuk kekerabatan tanpa sekat primordialisme. Bila dicermati, hal itu mengingatkan kita pada persekutuan pemuda pada zaman prakemerdekaan, seperti Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Celebes. Bukan bermaksud untuk romantisme, mengutip istilah Blonthakpoer, semangat Sumpah Pemuda hadir dalam ruang identitas kultural baru, yaitu hiperlink sebagai ciri individu/komunitas.

Nusansa kerakyatan dari pertemuan Blogger Nusantara sudah terasa sejak awal. Lapangan tenis indoor di GOR Sidoarjo mereka sulap menjadi kamp pengungsian. Lantai ditutup terpal plastik, dijadikan kamar tidur raksasa. Para blogger diposisikan bak pengungsi, agar merasakan tak enaknya menggelandang, sekaligus menemukan kebersaman dalam keterbatasan. Semua peserta bisa turut merasakan penderitaan ribuan warga Sidoarjo yang tak menentu nasibnya setelah lumpur Lapindo menenggelamkan rumah-rumah mereka. Di tempat itu pula, dulu, berbulan-bulan korban Lapindo mengungsi.

Kopdar Blogger Nusantara makin riuh-rendah dengan kehadiran sejumlah narasumber dari Penn Olson, Google, Blood4Life, dan Suara Komunitas. Banyak inspirasi terserak dalam sesi serius yang dikemas santai selama dua setengah hari tersebut.

“Representasi perempuan pada program televisi tidak hanya soal mengeksploitasi tubuh perempuan, tetapi juga peran sosialnya. Dalam acara bertajuk “Ibu” digambarkan peran perempuan sebagai sosok kuat dan pencari nafkah bagi rumah tangga. Tetapi acara ini seakan sekadar eksploitasi airmata yang mengocok emosi penonton, dan bukan bangun kesadaran peka adil jender,” ungkap Sukiratnasari dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY di forum diskusi berseri bagi pegiat gender dan pemberdayaan perempuan.

Diskusi yang setiap bulan  digelar oleh  PSKK UGM, SCN CREST, LSPPA, LKiS Perempuan, dan PLIP Mitra Wacana, secara khusus mengangkat tema “Pemanfaatan Media dalam Pewacanaan Gender Mainstreaming di Masyarakat,” yang diadakan pada 28 Oktober 2011 di Ruang Pertemuan Lt. 2 Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM. Hadir sebagai narasumber Sukiratnasari, SH dari KPID DIY, Ade Tanesia dari COMBINE Resource Institution, dan Yoga dari PSKK.

Sukiratnasari memaparkan bagaimana citra perempuan di berbagai media. Ia mengakui bahwa sensitif adil jender pada jurnalis masih sangat minim. Sebagai contoh saja, sudah ada peraturan bagaimana memperlakukan korban pelecehan seksual.Dalam pemberitaan, alamat korban pelecehan seksual hanya boleh dibeberkan sampai tingkat kecamatan, dan  tidak boleh detil  sampai nomor rumah dan RT/RW. Hal-hal semacam ini masih belum disadari oleh para jurnalis.  Menurut Sukiratnasari, pelatihan pengarusutamaan jender pada jurnalis sudah sering dilakukan. Namun pelatihan kerap tidak efektif karena  perputaran jurnalis di sebuah media sangat cepat. Pendidikan sensitif adil jender pada media arus utama  menjadi sangat penting karena  sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Sebenarnya di   media online,  perempuan punya ruang lebih leluasa untuk mengungkapkan kepentingannya, sekaligus bisa memperkaya konten adil jender. Sayangnya,akses terhadap media online masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan sebagian besar di Pulau Jawa. Lalu bagaimana kepentingan perempuan pedesaan di berbagai daerah bisa disuarakan oleh media?

Narasumber Ade Tanesia dari COMBINE Resource Institution mengungkapkan bahwa televisi dan radio adalah media yang paling banyak diakses oleh rakyat Indonesia di daerah pedesaan,terutama di luar jawa. Dengan berkembangnya radio komunitas di berbagai daerah di Indonesia, maka bisa menjadi media strategis  untuk mengangkat isu perempuan lokal. Namun dengan berbagai keterbatasannya, maka dibutuhkan sebuah upaya pendidikan sensitif adil jender di radio komunitas. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh COMBINE Resource Institution mengenai akses dan keterlibatan perempuan di radio komunitas di wilayah Cilacap,Yogyakarta, dan Lombok, maka ada sejumlah hambatan yang dirasakan perempuan untuk aktif terlibat di ranah publik seperti radio komunitas. Salah satunya adalah kesibukan perempuan pada urusan domestik, stereotip yang berkembang bahwa teknologi seperti radioadalah milik kaum laki-laki, dan adanya rasa malu atau rendah diri pada perempuan untuk tampil. Di sisi lain, hasil survey ini juga menunjukkan bahwa perempuan adalah pendengar setia radio komunitas. Oleh karena itu dibutuhkan kerja ekstra bagi radio komunitas untuk mengangkat isu dan mendorong keterlibatan keterlibatan perempuan. Adapun cara yang bisa ditempuh antara lain mendatangi kegiatan-kegiatan kelompok perempuan di wilayah radio komunitas itu berada. Bisa pula mengembangkan kerjasama dengan organisasi perempuan, atau kelompok di desa. Membuat format siaran yang lebih fleksibel untuk perempuan,misalnya relay acara arisan dan posyandu. Rancang program siaran yang sesuai dengan waktu luang perempuan.

Sukiratnasari dari KPID DIY juga mengakui bahwa radio komunitas merupakan medium yang memiliki peluang untuk pendidikan sensitif adil jender di tingkat komunitas akar rumput. Pendengar pada radio komunitas bisa langsung melakukan kontrol bila ada konten siaran yang bias jender. Ia hanya menyayangkan kondisi radio komunitas yang tidak stabil, yaitu kadang berhenti siaran. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi ini antara lain: 1) Dibutuhkan  pelatihan jurnalistik adil jender secara berkala pada media arus utama. 2) Radio komunitas sangat strategis untuk mengangkat kepentingan perempuan ke ranah publik serta melibatkan perempuan untuk dapat mengutarakan pendapatnya. 3) Lembaga yang aktif mengangkat isu adil jender perlu menengok radio komunitas sebagai sarana kampanye. *** (Ade Tanesia)

COMBINE Resource Institution, sebagai lembaga yang mengoptimalkan penggunaan beragam  lini media dalam implementasi programnya, pada tanggal 22-24 September 2011 berpartisipasi dalam “Social Media Festival (SocMedFest) 2011” yang digelar oleh SalingSilang.com.

Mengambil tempat di sebuah mal, yaitu FX Sudirman Mal di Jakarta, ratusan komunitas yang juga menggunakan jejaring sosial media terlibat dalam acara ini. Dalam acara ini pun, cukup banyak acara berbagi dalam format talkshow, workshop, presentasi, diantara setiap komunitas. COMBINE Resource Institution mengedepankan program JALIN Merapi dan @suarakomunitas untuk dipromosikan dalam acara ini. Disamping untuk mempromosikan program, ajang ini juga sangat penting untuk mengembangkan jejaring dan tukar pengalaman.

Hampir sebagian besar partisipan berasal dari Jakarta. Kita dapat menemui beragam ide dan program yang digagas oleh komunitas anak muda, seperti @Berburu yang berasal dari singkatan Berbudaya Itu Seru! Mereka adalah kumpulan relawan anak muda yang memiliki program ke berbagai sekolah untuk sosialisasi warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Ada juga gerakan yang mendorong ide-ide nasionalisme terhadap negara yaitu @PedemuNegeri yang digagas oleh anak muda. Mereka punya satu portal dimana siapapun bisa mengunggah musik, film, tulisan, mengenai kebanggaan terhadap Indonesia. Juga ada @desasejahtera yang aktif mempromosikan persoalan pangan di Indonesia. Mirip seperti program Pasar Komunitas, mereka juga mengemas produk-produk desa untuk dijual ke masyarakat kelas menengah kota.

Beberapa yang cukup potensial untuk diajak kerjasama adalah @desasejahtera untuk pasar komunitas di konteks pengembangan ekonomi tingkat desa. Di samping itu juga bisa dikaitkan dengan Lumbung Komunitas, karena mereka juga mempunyai program pemetaan sumber daya desa. Sementara untuk @suarakomunitas, maka menarik jika bekerjasama dengan Good News Indonesia dalam konteks pertukaran konten.

Di samping berupaya mengembangkan jaringan, COMBINE Resource Institution juga diberikan peluang untuk presentasi JALIN Merapi sebagai sebuah kasus pengembangan sistem informasi untuk pengurangan resiko bencana.Akhad Nasir melakukan presentasi ini pada tanggal 24 September 2011 di Main Stage. Selain itu, Suara Komunitas juga ikut sharing pemanfaatan internet pada level desa di ajang “Obrolan soal Etika Online” bersama Internet Sehat. Yossy Suparyo sebagai pemimpin redaksi Suara Komunitas hadir untuk berbagi cerita mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh para pewarta warga. Forum ini sangat meriah, karena narasumbernya adalah para artis seperti Iphank Dewe dan Vidi Aldiano. Sharing pemanfaatan di level pedesaan dan perkotaan ini sangat menarik. Oleh karena bagi warga kota, tidak terbayangkan betapa sulitnya memperoleh akses internet, dan resiko pewarta warga dalam melakukan pemberitaan. Kasus yang diungkap oleh Yossy Suparyo rupanya cukup menarik sehingga setelah itu Metro TV mewawancarai @Suarakomunitas.

Cukup banyak manfaat yang bisa dipetik selama mengikuti SocMedFest. Program Suara Komunitas bisa melebarkan jejaringnya, Unit Komunikasi bisa belajar mengenai strategi kampanye dari komunitas online seperti AIMI-ASI, Milis Sehat, dan lain-lain.Tindak lanjutnya adalah memelihara “teman” baru, memindahkan pengetahuan yang di dapat ke dalam program lembaga. Intinya lebih gaul akan lebih maju. (Ade Tanesia)