SIAR Akan Utamakan Siaran Berjaringan

Posted on March 25, 2012 by irvan galuh

Sebagai media perjuangan tentu masyarakat berharap banyak terhadap keberadaan media komunitas, seperti radio komunitas di tempat mereka bermukim. Kendati masalah-masalah lama yang melekat di tubuh media komunitas belum sepenuhnya terselesaikan, seperti kemandirian untuk membiayai operasional harian, bukan menjadi alasan media komunitas untuk berleha-leha.

Substansi peranan media komunitas dalam masyarakat itu ditekankan lagi oleh Hernindya Wisnuadji, sehari setekah ia terpilih menjadi Ketua Saluran Informasi Akar Rumput (SIAR) Periode 2012-2014 dalam Musyawarah Anggota (Musyang) SIAR Yogyakarta II di Studio Audio Visual Puskat Yogyakarta, Sabtu (24/3).

Pada Musyang selama dua hari itu, Jumat-Sabtu (23-24/3) SIAR telah menyepakati akan mengusung tiga isu utama yang akan menjadi gerak perjuangan anggota SIAR. Ketiga isu utama itu adalah tentang keterbukaan informasi publik, isu perempuan dan perlindungan anak, dan pengurangan risiko bencana (PRB).

Wisnuadji percaya tujuan SIAR pada kepengurusan baru ini akan terlaksana. Kepercayaan diri itu setidaknya berdasarkan atas keragaman anggota-anggota SIAR dengan pelbagai lintas isu.

“Radio Komunitas Sadewo dulu membawa isu tentang anak. Lalu Radio Angkringan membawa isu pelayanan publik di desa, dan Radio Komunitas Radekka (tempat Wisnuadji siaran-red.) mengangkat isu konservasi. Dengan keberagaman itu justru malah melengkapi keterampilan kami,” katanya yakin.

Sementara itu, mengomentari tentang perjalanan SIAR selama ini, Ketua SIAR Periode 2009-2012 Ibnu Sumarno mengatakan, beberapa anggota SIAR sudah pernah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu adalah pengalaman berharga yang perlu dibagi dan diteruskan.

“Tapi dulu kita belum bisa memaksimalkan program siaran berjaringan antara anggota-anggota SIAR,” katanya.

Kini tampaknya kegelisahan Ibnu terhadap siaran berjaringan tak lama lagi akan teratasi. Pengurus baru dibawah komando Wisnuadji bertekad, mereka akan memprioritaskan program siaran berjejaringan antaranggota SIAR.

Hernindya Wisnuadji mengatakan, karena sekarang sudah jamannya konvergensi media, maka siaran berjejaring akan lebih mudah dilaksanakan.

“Karena bersatunya SIAR adalah keinginan untuk mengembangkan konten,” terang Wisnuadji..

Tata Kelola Pengetahuan untuk Gerakan Perempuan

Posted on March 3, 2012 by irvan galuh

COMBINE Resource Institution (CRI) memfasilitasi tata kelola pengetahuan untuk gerakan perempuan di Surakarta. Selama dua hari, 1-2 Maret 2012, Koordinator Manajemen Pengetahuan CRI, Yossy Suparyo, melatih pegiat Yayasan Krida Paramita (YKP) untuk membangun lingkaran belajar dalam pengelolaan program-programnya.

Yayasan Krida Paramita termasuk kelompok organisasi nonpemerintah (ornop) generasi pertama di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada 20 Mei 1989 oleh sekelompok aktivis yang memiliki minat pelayanan pada masyarakat melalui pengembangan sanitasi masyarakat, hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, promosi kesehatan terpadu, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Setelah era reformasi 1998, YKP berkembang menjadi lembaga yang fokus pada pengorganisasi masyarakat dan pendidikan politik (kelompok perempuan), penanganan kasus perempuan korban kekerasan, advokasi kebijakan publik, dan pengembangan ekonomi perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak menimpa perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan anak-anak banyak menghadapi kasus eksploitasi seksual anak (eska).

Meskipun 23 tahun berkiprah di dunia gerakan perempuan informasi kegiatan, kajian, dan laporan kerja YKP sulit ditemukan di dunia internet. Kondisi ini menjadi keprihatian Direktur YKP Surakarta, Tumiriyanto, sehingga mengundang CRI untuk memfasilitasi strategi manajemen pengetahuan di lembaganya.

“Pengetahuan dan pengalaman YKP dalam pengelolaan program sebagian besar masih berada dalam benak para pegiatnya. Melalui dukungan website lembaga, kita ingin berbagi informasi dengan khalayak umum,” jelas Tumiriyanto.

Pada hari pertama (1/3/2012) peserta diajak melakukan pemetaan pengetahuan kelembagaan, pelaporan cepat melalui twitter, dan pembuatan formulir basis data. Pada pemetaan pengetahuan, peserta membedakan pengetahuan lembaga dan pengetahuan individu. Lalu, pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pelaporan melalui twitter dilakukan untuk pengelolaan informasi kegiatan secara real time.

“Bila semua kegiatan bisa cepat dilaporkan, maka kita bisa mengambil keputusan secara cepat untuk mengelola program secara rinci,” lanjutnya.

Pada hari kedua, para pegiat YKP dilatih membuat dan mengelola konten di website lembaga. Pembuatan website cukup mudah dipelajari karena menggunakan teknologi web 2.0. Para pegiat YKP tidak perlu belajar pemrograman web secara khusus karena antarmuka CMS (content management system) sudah berupa grapik.

Setelah pelatihan, YKP Surakarta telah memiliki website sendiri dengan alamat http://ykp.or.id. YKP akan mempergunakan website ini untuk mendokumentasikan kerja-kerja kelembagaan.

COMBINE Ikuti Camp Sambel 2 di Malaysia

Posted on February 29, 2012 by irvan galuh

COMBINE Resource Institution (CRI) ikuti kemah pegiat gambar bergerak antarbangsa Camp Sambel 2 yang diselenggarakan oleh Engage Media. Acara ini berlangsung pada 19-23 Februari 2012 di Eagle Ranch Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia. Ada dua delegasi COMBINE di acara itu, yaitu Yossy Suparyo (Koordinator Manajemen Pengetahuan) dan Novi Erisa (Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Camp Sambel 2 merupakan kelanjutan acara serupa, yaitu Camp Sambel 1 yang diadakan di Pasuruan, Jawa Timur pada 2010. Acara kemah kali ini diikuti oleh 80 peserta dari negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan Thailand. Selama Camp Sambel, peserta mengikuti lokakarya, diskusi, dan penayangan film dan video.

Selama acara, Yossy Suparyo, Koordinator Manajemen Pengetahuan COMBINE diminta menjadi narasumber dalam sesi media wiki, Open Source Matter, Video Editing dengan Kdenlive, dan Kebijakan Sensor. COMBINE sendiri telah memanfaatkan media wiki untuk dukungan pengetahuan di Pusat Sumber Daya Media Komunitas.

Engage Media merupakan organisasi yang bergerak di dunia video advokasi pada isu hak asasi manusia, lingkungan, dan kebebasan berekspresi di Asia Pasifik. Camp Sambel merupakan salah satu kegiatan Engage Media untuk pertukaran gagasan antarpegiat gambar bergerak yang rutin dilakukan setiap dua tahunan.

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 dan diakhiri pada pukul 22.00. Meski acara resmi telah usai, para peserta melakukan pertemua-pertemuan informal yang membangun kesepahaman dan jaringan kerja di kemudian hari. Ada sejumlah isu krusial yang diusung yaitu pelanggaran hak asasi, tata kelola lingkungan, video musik, pengentasan warga dari kemiskinan, LGBT, pengembangan teknologi berbasis open source, dan penyensoran.

3000 Orang Hadiri JMR 2012

Posted on February 26, 2012 by irvan galuh

Sekira 3000 orang turut meramaikan Jagongan Media Rakyat (JMR) 2012 selama 3 hari di kompleks Kampus Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Kamis-Jumat, (23-25/2). Jumlah tersebut merupakan hitungan kasar dari karcis parkir motor yang ludes selama acara. Mereka adalah para pewarta warga, blogger, pegiat media komunitas, mahasiswa, akademisi, aktivis kampung, dan banyak pihak lain yang baik dari seputaran Yogyakarta sampai luar Pulau Jawa.

Selama 3 hari mereka mengikuti 46 lokakarya, 4 dialog, 1 seminar nasional, dan puluhan pentas seni yang digeber bersama oleh COMBINE Resource Institution (CRI), Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, ICT Watch, Rumah Blogger Indonesia, Jogloabang, dan @JogjaUpdate. Seminar Nasional Sistem Informasi Desa (SID) bertajuk “Basis Data Desa Sebagai Rujukan Rencana Pembangunan di Pedesaan” menjadi pembuka JMR 2012, Kamis, (23/2) di Ruang Seminar STPMD “APMD”. Selain undangan dari mitra kerja CRI, turut hadir para perangkat desa dari beberapa wilayah yang merupakan mitra kerja STPMD “APMD”. Tak pelak banyak peserta tak kebagian kursi dan materi seminar.

Wahyudi Hari Santosa, 1 dari 164 peserta seminar mengaku topik yang diusung CRI sangat menarik. Tapi ia menyayangkan para narasumber yang belum sepaham dengan topik pembicaraan. Apalagi ia menganggap narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. BPS mengaku data-data nasional sudah sesuai dengan yang di daerah.

“Sewaktu penghitungan masyarakat miskin untuk pembagian Jamkesmas tahun 2008, terdapat perbedaan hasil. BPS mendapati kuota masyarakat yang berhak mendapatkan Jamkesmas sebesar 168.000 jiwa. Sedangkan tim kami mendapati bahwa 35.000 jiwa memiliki nama dan alamat yang sama. Artinya sebesar 133.000 jiwa yang missing dibebankan kepada pemerintah daerah,” aku Wahyudi yang kini menjabat Ketua Tim Pokja Sleman.

Usai seminar panitia JMR 2012 langsung menggeber rentetan lokakarya dan dialog secara serempak. Tiap harinya ada empat sesi lokakarya dan dialog dari pagi-malam di 11 ruang kelas, 1 ruang seminar, 1 ruang screening, dan hall STPMD “APMD” yang disulap jadi kelas terbuka. Puluhan lokakarya, dialog, seminar, dan pemutaran film tersebut terbagi dalam 5 tema besar: kebebasan berekspresi, ekonomi berkeadilan, kemandirian komunitas, pengurangan risiko bencana, TIK tepat guna, dan literasi media.

Dalam salah satu sesi “kebebasan berekspresi” misalnya, Suara Komunitas CRI menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Kriminalisasi Pers Gaya Baru”. Lokakarya ini merupakan tukar pengalaman dengan Nurhayati “Uni Yet” Kahar yang pernah dipenjarakan gara-gara terus kritis dengan tulisannya di portal pewarta warga suarakomunitas.net.

Kemenangan Kecil Ibu Rumah Tangga terhadap TV

Posted on January 21, 2012 by irvan galuh

Baru sedikit ibu-ibu rumah tangga di Desa Gadingsari, Sanden, Bantul, dan kampung Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta, yang mengaku intensitas mereka menonton televisi berkurang setelah tahu dampak buruk yang ditimbulkan oleh tayangan layar kaca. Ibu-ibu tersebut juga mulai sebatas menasehati anak-anaknya agar melakukan kegiatan lain daripada menonton televisi sepanjang hari di rumah. Banyak dari keluarga yang telah tahu keburukan televisi tapi belum mampu mengubah sikap terhadap kebiasaan menghabiskan waktu dengan televisi.

Walaupun menonton televisi adalah kegiatan sampingan dan pengisi waktu luang, tapi karena ketiadaan kerja formal membuat waktu luang ibu-ibu rumah tangga di Gadingsari dan Wirobrajan sering bersandingan dengan televisi. Ibu-ibu tersebut rerata paling gemar memirsai tayangan yang menyentuh emosi dan perasaan seperti (un)reality show dan sinetron. Dua acara yang menjadi favorit adalah “Jika Aku Menjadi” dan “Termehek-mehek”. Sedangkan anak-anak mereka lebih suka dengan tontontan kartun .

Demikian disampaikan oleh pemantau media Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta, Darmanto, dalam seminar “Ibu Rumah Tangga Melek Media”, Sabtu (21/2), di Hotel Grand Rosela, Prawirotaman, Yogyakarta.

Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar tersebut, seorang ibu rumah tangga dari Desa Gadingsari, Rudiyah, dan seorang ibu rumah tangga dari kampung Wirobrajan, Ana Palupi, yang menyampaikan testimoninya mengenai keseharian menonton televisi di rumah dan perubahan kebiasaan setelah mengikuti pelatihan melek televisi yang dilaksanakan MPM di wilayah mereka selama 3 bulan.

Seminar ini sekaligus sebagai forum untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan melek media yang telah diadakan oleh MPM tiap hari minggu selama 3 bulan dari April-Juni 2011.

Menurut Darmanto, saat ini pemerintah dan pengawas televisi masih lemah dan tak berdaya menghadapi tayangan-tayangan televisi yang tidak bermutu dan mendidik. “Masyarakat harus tahu mana tayangan yang patut ditonton mana yang tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Ana Palupi mengaku, sekarang sudah bisa membedakan tayangan yang layak dan tidak. Mulanya Ana terdorong mengikuti pelatihan MPM karena ingin menjadi ibu yang punya suatu bekal pengetahuan tentang televisi dalam keluarga. Setelah mengikuti pelatihan MPM, ia mulai berani membuat aturan menonton televisi dalam keluarganya. “Untuk pagi hari tidak ada televisi yang nyala. (Anak saya) yang SD dan SMP itu cuma boleh nonton 5-10 menit, terus belajar. Meskipun sebentar diusahakan belajar. Selebihnya saya beri kegiatan lain,” ungkap ibu beranak tiga ini.

Selain itu, hadir pula M Irsyadul Ibad, peneliti dari Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (INFEST) Yogyakarta yang menyampaikan hasil penelitiannya terhadap proses pelatihan MPM di Gadingsari dan Wirobrajan. Ibad menyimpulkan, walaupun belum terjadi perubahan mencolok setelah ibu-ibu ikut pelatihan, pengetahuan baru yang ibu-ibu dapatkan dari pelatihan MPM merupakan satu kemenangan kecil. Pelatihan yang melibatkan warga secara aktif telah memberanikan ibu-ibu untuk tampil dalam proses pengelolaan forum. Ibu-ibu juga sudah mulai menonton televisi dengan krits. Dan segera usai mengikuti pelatihan MPM ibu-ibu tersebut mulai berani menjadi fasilitator bagi ibu-ibu lain yang tidak mengikuti pelatihan.

Modul Pengarusutamaan Gender pada Radio Komunitas

Posted on January 4, 2012 by irvan galuh

Apakah pegiat radio komunitas di Indonesia telah menerapkan kebijakan setara jender dalam pengelolaan radionya? Berdasarkan penelitian singkat Combine Resource Institution (CRI) terhadap pegiat radio komunitas dan pendengar perempuan radio komunitas di wilayah Cilacap (Jawa Tengah), DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat pada 2010, terdapat cukup banyak hambatan sosial dan budaya yang dialami perempuan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan radio komunitas. Selain itu, sejumlah perempuan yang sudah aktif dalam pengelolaan radio komunitas masih perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengoperasikan radio komunitas. Di sisi lain, perempuan ternyata adalah kelompok pendengar radio komunitas yang aktif. Modul ini dikembangkan sebagai panduan bagi para pegiat radio komunitas untuk mengarusutamakan jender baik dalam pengelolaan organisasi maupun penyusunan program radio komunitas.

Rancangan Revisi UU Telekomunikasi Untungkan Pebisnis

Posted on December 22, 2011 by irvan galuh

Praktik konvergensi media selama ini sebenarnya sudah berlangsung riuh di Indonesia. Tapi hingga kini belum ada kejelasan tentang aturan mainnya. Untuk itulah, pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan tersebut. Tapi sayang, undang-undang yang sekarang sedang masuk pada proses perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut justru sangat menguntungkan pebisnis telekomunikasi dan informasi. Pesanan dunia komersial lebih tinggi daripada kepentingan publik.

Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku bisnis telekomunikasi dan informasi itu terlihat jelas pada pasal 30 ayat (1) dan (2) RUU Konvergensi Telematika. “Setiap penyelenggara telematika dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha dengan penyelenggara telematika,” bunyi ayat satu. Sedangkan, “Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri,” bunyi ayat (2).

Dua ayat tersebut akan mengakibatkan konsentrasi dan konglomerasi telekomunikasi dan informasi. Dampaknya adalah tidak akan pernah terwujud cita-cita keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of conten) dalam dunia telekomunikasi dan informasi di Indonesia.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Penyiaran 2002 Paulus Widiyanto memaparkan pandangannya terhadap RUU Konvergensi Telematika tersebut pada Diskusi Publik bertajuk “Regulasi Konvergensi Media dan Hak Publik” di University Center, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (22/12).

Selain itu, Paulus menyoroti jika undang-undang ini hanya menggabungkan telekomunikasi dan informasi. Makanya undang-undang tersebut bertajuk Undang-Undang Konvergensi Telematika, bukan konvergensi media. “Yang dilakukan sekarang adalah konvergensi parsial, bukan total. Dan yang diuntungkan adalah vendor,” tegas Paulus.

Tetapi, Paulus menggarisbawahi, bila pemerintah akan menerapkan atau menggodok UU Konvergensi Media maka harus ada salah satu undang-undang yang tidak diturutsertakan. “Dalam konvergensi, harus ada undang-undang yang ditiadakan. Bagi saya adalah undang-undang pers,” imbuh Paulus.

Hadir pula sebagai pembicara lain adalah Eka Indarto, direkutur Jogja Media Net yang mengatakan jika terlebih dahulu pemerintah harus memetakan industri telekomunikasi sebelum menerapkan undang-undang yang sedang dibahas tersebut.

Pada akhir diskusi, Moderator Disku Puji Rianto menegaskan, masyarakat lewat pelbagai pihak wajib mencermati proses RUU tersebut agar tidak merugikan publik dan menguntungkan pebisnis.

Sementara itu, Analis Teknologi Penyiaran dan Peraturan Kementrian Komunikasi dan Indonesia Republik Indonesia Feriandi Mirza menulis di akun twitter-nya, @efmirza, memang pada awalnya yang diajukan adalah RUU Konvergensi, tetapi yang disetujui adalah perubahan Undang-Undang Telekomunikasi No 36 1999, Jumat (23/12).

“Pengaturan media jelas ga diatur di RUU perubahan UU Telekomunikasi. Mungkin itu (RUU Konvergensi Telematika yang dimaksud Paulus-red.) draft RUU Konvergensi yang dulu, yang sekarang udah ganti jadi RUU perubahan UU Telekomunikasi,” tulis Mirza lagi.

COMBINE Gelar Evaluasi Akhir Tahun

Posted on December 22, 2011 by irvan galuh

Selasa, 20 Desember 2011, seluruh tim kerja COMBINE Resource Institution melakukan evaluasi akhir tahun selama dua hari di Sambi Resort, Kaliurang, Yogyakarta. Evaluasi ini merupakan upaya untuk melihat kembali seluruh kinerja program serta dampaknya pada penerima manfaat.

Pijakan utama dari evaluasi terletak pada visi COMBINE yang hendak menjadi organisasi nirlaba terdepan dalam mendorong penguatan institusi lokal, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan manajemen sumber daya berkaitan dengan upaya perwujudan kedaulatan rakyat dalam tatanan Indonesia Baru. Seyogyanya, dalam sebuah evaluasi maka pihak yang sahih untuk memberikan catatan kritis adalah penerima manfaat. Oleh karena, pada evaluasi ini COMBINE belum mampu menghadirkan para penerima manfaat, maka metode yang digunakan adalah bermain peran. Artinya dalam evaluasi setiap program, maka peserta akan berperan sebagai “penerima manfaat” seperti kelompok warga komunitas,media komunitas, pemerintah desa, dan lain-lain. Setiap kelompok berdiskusi dan mempresentasikan catatan kritis serta rekomendasi untuk setiap program, baik yang berada di bawah naungan unit implementasi, support, maupun unit strategis. Metode ini cukup menarik, karena peserta ditantang untuk berpikir dari perspektif yang berbeda.

Para koordinator program COMBINE, yaitu Lumbung Komunitas, Pasar Komunitas, Suara Komunitas, dan TIKUS DARAT, mempresentasikan kinerjanya selama 2011. Lumbung Komunitas mempresentasikan perkembangan program Sistem Informasi Desa yang selama tahun 2011 diterapkan di Desa Terong (Bantul), Talun (Klaten) , dan Kandangan (Temanggung). Hal yang cukup menarik dalam diskusi seputar Sistem Informasi Desa adalah pentingnya mengembangkan sistem yang lebih komprehensif untuk menjaga kemungkinan penyalahgunaan data warga desa. Jadi di satu sisi, Sistem Informasi Desa merupakan upaya mewujudkan transparansi di level desa, tetapi di sisi lain data yang ada bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan komunitas. Kunci utama tetap pada kesadaran dan keterlibatan warga desa untuk ikut mengelola secara aktif sistem informasi desa bersama-sama pemerintah desa.

Kemudian untuk program Suara Komunitas, beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan adalah pentingnya peningkatan kapasitas terhadap para kontributor terutama di dalam penguatan visi. Hal lain adalah pengelolaan media yang lebih kreatif dalam berjejaring dengan pihak luar yang bisa meningkatkan semangat para pewarta warga dalam mengirim berita. Selain itu, pewarta warga perlu difasilitasi lebih intens untuk berjejaring dengan ragam pemangku kepentingan di daerahnya masing-masing. Kini Suara Komunitas ada di 40 wilayah yang tersebar di 18 propinsi. Jumlah kontributornya sebanyak 341 (287 adalah radio komunitas dan 54 kelompok lain). Sepanjang tahun 2011, ada 3,420 berita yang diunggah.

Program Informasi dan Komunikasi untuk Kebencanaan mempresentasikan kinerjanya pada tahun 2011. Program ini telah melakukan ujicoba sistem informasi kebencanaan yaitu Desa Talun dan Desa Terong, berikut 4 desa di lereng merapi yang bekerjasama dengan MRR-UNDP. Di samping itu, telah dirancang sebuah modul sistem informasi komunikasi kebencaan yang telah diujicobakan dalam ToT pada perwakilan 6 desa.

Sementara itu, program Pasar Komunitas mempresentasikan kinerjanya di tahun 2011. Kini Pasar Komunitas 14 kelompok usaha kecil mikro/media komunitas, diantaranya Lintas Merapi, Radekka, Karang Taruna Sri Mulyo, Komunitas Batik Imogiri, Komunitas Dipo Ratnamuda, Karang Taruna Sendangsari, Sumbing Inti, dan lain-lain. Seluruh anggota ini terlibat dalam pasar komunitas untuk dua hal, yaitu investasi domba (gaduh), dan mempromosikan produknya di web pasarkomunitas.com.Beberapa pelatihan telah digelar oleh Pasar Komunitas untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil menengah yang menjadi mitranya.

Terkait dengan Unit Support Program yang terdiri dari divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Komunikasi, dan Knowledge Management, maka pembicaraan terkait pada manajemen layanan untuk internal maupun eksternal. Namun hal yang penting untuk dicatat adalah pengembangan TIK harus lebih optimal. Artinya TIK bisa menjadi sebuah cara alternatif untuk mendukung terjadinya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola lembaga yang lebih baik untuk mendorong perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selama ini, proses advokasi dengan ragam metode telah dilaksanakan oleh masyarakat sipil dengan hasil yang belum bisa dikatakan memuaskan. Maka teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengkonsolidasi masyarakat sipil, alat transformasi pengetahuan dan keterampilan, peluang kontrol lembaga-lembaga pengambil kebijakan oleh rakyat, bisa menjadi salah satu solusi yang patut diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk masa depan, maka divisi TIK dalam COMBINE perlu ditingkatkan perannya, bukan sekadar layanan tetapi juga memberikan solusi bagi berbagai persoalan. Peningkatan di bidang TIK, juga sejalan dengan pentingnya divisi Komunikasi memperkuat jejaring dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), baik formal maupun informal. Oleh karena OMS merupakan entitas yang tetap memiliki kepekaan dan konsistensi untuk perbaikan kehidupan bangsa ini di segala bidang. Sementara itu, divisi Knowledge Management akan lebih fokus pada pengelolaan pengetahuan lembaga, dan juga komunitas. Hal ini penting, karena sebenarnya dengan pengembangan pengetahuan lokal yang telah ada, maka komunitas mampu memberdayakan dirinya sendiri.

Disamping presentasi dari setiap program, evaluasi ini juga disisipi dengan outbond singkat untuk mempererat relasi sosial antar pegiat COMBINE. Evaluasi akhir tahun ini diakhiri oleh Agus Setyawan selaku board dari COMBINE, dan tentunya seluruh hasil evaluasi ini akan di tindaklanjuti pada rapat kerja pada bulan Januari 2012. *** (Ade Tanesia)

BOKOMI: Tim Siaga Bencana Berbasis Komunitas ala Jepang

Posted on December 8, 2011 by irvan galuh

Rabu, 7 Desember 2011, COMBINE diundang dalam Simposium Internasional Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas di LPP Garden. Simposium ini diselenggarakan oleh UGM bersama Plus Art, sebuah organisasi dari Jepang, dan JICA Hyogo. Adapun tujuan dari simposium ini untuk mempresentasikan sebuah cara pendidikan kebencanaan yang telah dikembangkan Kota Kobe, Jepang. Hadir sebagai pembicara Nagata Hirokazu, dari Plus Art NPO yang mempresentasikan Pendidikan Kebencanaan untuk anak-anak dan komunitas dengan kasus Iza!Kaeru Caravan/IKC Japan). Kemudian Kuniaki Takenaka dari Kobe City Fire Bureau yang presentasi konsep BOKOMI di Kobe, dan Ikaputra, Universitas Gajah Mada yang mempresentasikan adaptasi Iza!Kaeru Caravan di Jogjakarta dengan nama “Inisiatif Kanca Cilik/IKC Indonesia). Konsep Iza Kaeru Caravan ini memang telah diterapkan di sekitar 83 sekolah di Jogjakarta, dan sekarang sudah meluas ke daerah lain seperti Klaten dan Jember. Sementara konsep BOKOMI untuk kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran yang berbasis komunitas telah diterapkan di Kampung Badran, Jogjakarta. Perbandingan antara penerapan di Jepang dan Indonesia sangat menarik untuk dipelajari.

Apakah BOKOMI?
BOKOMI (Boshai Community) merupakan kelompok-kelompok masyarakat tanggap bencana yang dibina oleh Biro Pemadam Kebakaran Kota Kobe sejak gempa skala 7,3 Skala Ritcher (Great Hanshin-Awaji Earthquake) melanda kota tersebut pada tahun 1995. Kuniaki Takenaka menjelaskan bahwa yang meninggal saat itu sebanyak 6,434 orang, dan yang mengalami luka-luka sebanyak 43,792 orang, dan 249,180 bangunan hancur. Begitu banyaknya korban tewas disebabkan oleh reruntuhan rumah dan kebakaran. Ada sekitar 7,386 bangunan yang terbakar. Dalam menghadapi kebakaran yang begitu dahsyat akibat gempa ini, pemadam kebakaran kota hanya mampu menyelamarkan 1,7% penduduk, sementara 98,3% ditolong oleh keluarga, tetangga, dan anggota komunitas lainnya.

Kuniaki Takenaka, dari Kobe City Fire Bureau

Berdasarkan pengalaman ini maka Kota Kobe menyadari bahwa penanganan bencana harus melibatkan masyarakat. Oleh karena itu ada prinsip dasar yang dikembangkan di Jepang dalam penanganan bencana, yaitu: a) Penguatan warga dan komunitas untuk bisa melakukan pertolongan pertama di saat bencana b) Penguatan petugas yang menangani bencana. Hal inilah yang mendasari keberadaan BOKOMI. Kota Kobe mendukung implementasi BOKOMI ini dalam bentuk subsidi pendanaan aktivitas yang termasuk di dalamnya untuk pelatihan, peralatan, pertemuan, dan lain-lain. Untuk setiap kecamatan diberikan 140,000 yen, dan ada pula kegiatan yang bisa dilakukan lewat jalur proposal dengan dana lebih dari 200,000 yen per kecamatan. Hingga sekarang Kota Kobe berhasil kembangkan 191 Bokomi. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan BOKOMI di Jepang antara lain: a) Kebanyakan partisipan kaum lansia b) masih kurangnya kesadaran warga terhadap aktivitas ini c) Kurangnya orang yang mau memimpin kegiatan ini di komunitas. Untuk menangani masalah ini, akhirnya BOKOMI mulai melibatkan anak-anak sekolah yang diharapkan akan menular ke keluarga dan komunitas. Sehingga mulai dibuat buku panduan BOKOMI untuk sekolah yang disebar ke berbagai wilayah di Jepang.

Iza!Kaeru Caravan
Pengembangan program ini dilakukan saat peringatan 10 tahun Gempa Bumi Hanshin-Awaji di Kota Kobe. Awalnya Plus Art membuat survey pada 167 korban gempa untuk mengetahui pelbagai pengalaman mereka, misalnya saat menolong orang yang tertimpa reruntuhan, bagaimana masyarakat menggunakan bahan alami untuk mengangkut korban. Hasil survey ini menjadi landasan pengembangan program. Akhirnya Iza Kaeru Caravan menemukan formatnya, yaitu bagaimana pendidikan kebencanaan ditawarkan dengan cara yang menyenangkan serta melibatkan anak, orang tua dan keluarga lainnya. Intinya adalah membuat metode simulasi yang menyenangkan bagi anak-anak. Salah satu permainannya adalah anak-anak diminta membawa mainain bekas dari rumah yang nantinya akan ditukar di Bank Kaeko (Bank mainan) dan dihargai dalam bentuk poin. Bagi mereka yang berani latihan pemadam api juga memperoleh poin. Setelah mengumpulkan poin, anak bisa membeli barang yang dilelang.

Permainan lainnya antara lain Blanket Stretcher Time Trial atau bagaimana mengangkut korban dengan selimut, Face Off! Bucket Relay yaitu saling oper ember berisi air untuk memadamkan api, dan masih banyak permainan lainnya. Anak juga diajari memasak di dapur umum, membuat piring, mangkuk sendiri dari barang bekas karena di masa darurat akibat bencana sulit memperoleh wadah yang masih utuh. Ada pula materi tentang metode menahan barang-barang agar tidak mudah jatuh saat gempa. Konsep Iza!Kaeru Caravan ini telah diterapkan di pelbagai kota di Jepang, dan juga di luar negeri seperti Indonesia, Guatemala, Mongolia, dan tahun 2012 rencananya di Bhutan. Untuk menarik anak-anak maka maskot dari program ini adalah Katak, yang akan menjadi tokoh di dalam setiap permainan.

Inisiatif Kanca Cilik: Adaptasi di Indonesia
Dalam presentasinya, Ika Putera dari Arsitek UGM memaparkan bahwa Jogjakarta memiliki budaya kebersamaan yang sangat membantu pemulihan pascabencana gempa bumi pada tahun 2006. Tetapi yang menjadi persoalan adalah memori masyarakat terhadap bencana pun mudah pupus. Sekarang pembangunan rumah di daerah rawan gempa tidak lagi mengikuti kaidah bangunan tahan gempa yang sudah disosialisasikan beragam lembaga. Ketika Pak Ika Putera bertemu dengan Nagata, maka ide untuk melakukan Iza!Kaeru Caravan di Jogjakarta menjadi sangat relevan.

Dr. Ika Putera, Perintis Inisiatif Kanca Cilik (IKC Indonesia)

Universitas Gajah Mada lalu bekerjasama dengan Yayasan Griya Mandiri (YGM) dan NPO Plus Art untuk memulai program ini. Kegiatannya diawali dengan survey mengenai cara mengatasi bencana pada korban gempa bumi Jogjakarta. Hasilnya memang sangat berbeda, misalnya jika di Jepang mengangkut korban dengan selimut, maka di Bantul justru menggunakan sarung dan bambu. Setelah survey, maka dikembangkan alat pembelajaran yang dilakukan bersama guru-guru. Dalam pengembangan metode inilah unsur lokal banyak diterapkan, Dalam prakteknya, guru menjadi pengawal bagi program Iza! Kaeru Caravan yang didalam versi Indonesianya digunakan nama “Inisiatif Kanca Cilik.” Memang untuk konteks Indonesia, diambil tokoh kancil yang cukup dikenal dalam dongeng anak-anak. Awalnya IKC Indonesia diterapkan di 30 sekolah, dan sekarang telah berkembang di 80 sekolah dan menjadi program Dinas Pendidikan. Kemudian juga telah dibentuk forum IKC dimana guru menjadi ujung tombaknya. Setelah mengembangkan IKC, maka Universitas Gajah Mada juga mengembangkan BOKOMI untuk penanggulangan bencana kebakaran di Kampung Badran. UGM mengembangkan alat pemadam kebakaran yang mobile dengan desain yang menarik dan biaya lebih murah. Sementara warga kampung Badran bersama-sama belajar penanganan kebakaran.

Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana sebenarnya telah mengembangkan kampung siaga bencana. Rekompak dari Kementrian PU juga membentuk OPRB yaitu Organisasi Pengurangan Resiko Bencana berbasis komunitas. Hal ini sangat bagus, tetapi mungkin bisa belajar dari Jepang soal metode permainan dalam simulasi bencana di sekolah dan komunitas. *** (Ade Tanesia)

Pemulihan Pasca Bencana, Wajib Libatkan Warga

Posted on December 6, 2011 by irvan galuh

Dalam proses pemulihan pasca-bencana, pemerintah wajib melibatkan warga dari awal. Upaya itu bisa dalam bentuk musyawarah, untuk mendengar apa yang dinginkan oleh masyarakat dalam proses pemulihan bencana sebagai dasar panduan dan pertimbangan. Selain mendengarkan suara warga, pemerintah juga bisa mendorong pembentukan kelompok-kelompok mandiri dan koperasi untuk mendorong pemulihan masyarakat.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rani Sjamsirani, pada hari ke-2 Konferensi Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas VII (PRBBK), Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Selasa (6/12).

Menurut Rani, proses pemulihan pasca-bencana wajib mendengarkan aspirasi masyarakat, seperti yang dilakukan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sleman dalam kasus Merapi 2010.

“Kami mengajak warga untuk bersama merencanakan tata letak hunian sementara mereka. Kami bandingkan antara suara ibu-ibu dengan bapak-bapak, juga kalangan muda,” katanya.

Ditambahkan Rani, upaya pelibatan warga tersebut tidak hanya berasal dari dorongan pemerintah, tapi juga dari pelbagai organisai Pengelolaan Resiko Bencana (PRB). Protes-protes yang disampaikan warga perihal pembangunan hunian tepat dan lahan baru juga memaksa pemerintah untuk terus bekerjasama dengan warga.

“Mulanya kami meminta warga untuk pindah dari tempat tinggalnya semula, tapi warga tetap ngotot untuk tinggal di tempat tinggalnya yang lama. Oleh karena itu, misalnya, pada salah satu kelompok warga kami lokalisasi mereka di sepuluh titik tanah kas desa warga yang lama,” jelas Rani.

Pada kesempatan lain, Hasan Bachtiar, Ketua Forum PRB DIY memaparkan, mereka berusaha memastikan PRB dilibatkan dalam renaksi pemulihan pasca-bencana. Mereka mewawancarai 400 penyintas bencana yang tersebar di selingkaran Merapi, untuk menyerap suara yang beredar dari masyarakat.

“Kami memandang rehabilitasi dan rekonstruksi tidak ditentukan dari aset-aset yang penting, tapi bagaimana manusianya bisa cepat pulih,” katanya.

Meski demikian, menurut Hasan, ternyata dalam renaksi yang telah terbentuk, ternyata masih banyak suara warga yang belum terserap.

Sementara itu, Bambang Sulistianto, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, menegaskan pemerintah yang diwakili oleh BNPB sudah punya aturan dan langkah baku dalam proses pemulihan bencana.

“Sudah lama kami punya early recovery (pemulihan awal) supaya daya lenting korban bencana tumbuh dengan cepat. Bentuknya bisa berupa uang juga pelatihan-pelatihan,” katanya.