Gethux Linux Kembangkan OS untuk Komputer Kelas Jangkrik

Komunitas Gethux Linux Purwokerto siap mengembangkan sistem operasi khusus untuk piranti keras kelas ‘jangkrik’, seperti prosesor Pentium II atau RAM 128 MB. Pengembangan sistem operasi ini terinspirasi oleh kondisi penggunaan teknologi komputer di daerah perdesaan yang sebagian besar berspesifikasi rendah.

Langkah di atas merupakan kesungguhan Komunitas Gethux Linux untuk perluasan akses warga perdesaan pada teknologi komputer. Warga yang tinggal di perdesaan juga akan dimanjakan dengan penggunaan bahasa daerah sebagai dukungan antarmuka sistem. Warga bisa belajar komputer tanpa harus terbebani dengan bahasa asing seperti yang ditemui dalam sistem operasi lainnya.

Prianton Subardio, Koordinator Pengembang Gethux Linux, mengatakan timnya tengah mengembangkan sistem operasi Gethux Siga Ruyuk 1.0 yang akan dipergunakan oleh masyarakat perdesaan dan adat Pasundan di Priangan Timur. Dalam pengembangan sistem, mereka bekerjasama dengan warga Desa Mandalamekar, Jatiwaras, Tasikmalaya.

“Sejak juli 2011 kami telah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Desa Mandala Mekar. Sistem ini menggunakan dukungan bahasa Sunda yang dikerjakan oleh warga desa. Saya senang, gagasan kami mendapat tanggapan yang luar biasa dari publik,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kerja-kerja di atas, Komunitas Gethux Linux mengadakan workshop manajemen pengetahuan bersama dengan COMBINE Resource Institution (CRI), Yogyakarta. Workshop pertama terlaksana pada Minggu (14/8/2011) di Seketariat Gethux Linux, Jalan Merdeka No 17 Purwokerto. Selama workshop Yossy Suparyo, Koordinator Manajemen Pengetahuan CRI, memperkenalkan strategi manajemen pengetahuan untuk membangun komunitas yang produktif.

“Setiap komunitas harus memetakan sumber daya yang mereka miliki, seperti keahlian, kesukaan, harapan, dan target yang akan dicapai. Pemetaan itu sangat bermanfaat untuk menetapkan skala prioritas yang ingin diraih komunitas,” ujarnya.

Strategi manajemen pengetahuan mendorong antar pengembang Gethux Linux untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Tradisi berbagi juga mendorong para pengembang Gethux Linux untuk menuliskan atau merekam pengetahuan-pengetahuan yang terpendam dalam benak mereka. Situasi tersebut memunculkan lingkaran belajar yang mempercepat peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota komunitas.

Jalin Merapi Bagi Cerita di Obeng

Secara khusus “Obeng III” mengundang Jalin Merapi. Satu gerakan on line bantu penanganan bencana alam.

Hanya terlihat asap tebal menggumpal di langit. Beberapa detik kemudian, suara saling memerintah terdengar riuh, “Turun turun. Turun turun.” Barulah terlihat puluhan orang yang memakai masker dan tidak, mulai berlarian agak tidak teratur. Tampak kepanikan di antara mereka. Apalagi, asap mulai menebal dan besar. Seperti terus mendekati mereka.Awalan film “Jalin Merapi – Behind the Aller Level (2007)”, yang berdurasi 14 menit lebih 46 detik itu, jadi pemantik diskusi antara tim admin Jalin Merapi dengan para blogger yang tergabung dalam Komunitas Blogger Bengawan di Surakarta, Sabtu (13/8) malam. Pada gelaran “Obrolan Bengawan (Obeng)” yang ketiga tersebut, Komunitas Blogger Bengawan mengundang para admin Jalin Merapi berbagi cerita seputar pengalaman membantu penanganan bencana alam Gunung Merapi.

Obeng, yang merupakan agenda bulanan Komunitas Blogger Bengawan tersebut, pada malam itu sudah masuk pada putaran ketiga. Pada Obeng-obeng yang sudah, biasanya para blogger hanya berkumpul dengan komunitas-komunitas lain. Saling bercerita seputar kegiatan dan keberadaan komunitas. Untuk Obeng kali ini, Blogger Bengawan berharap, dengan kedatangan tim admin Jalin Merapi, para blogger yang hadir bisa memetik pengalaman dari kerja Jalin Merapi.
Surakarta, sama halnya seperti daerah-daerah lain, diakui oleh para blogger Komunitas Blogger Bengawan cukup besar berpotensi kena bencana alam. Terutama tanah longsor dan banjir. “Jadi kita ingin belajar banyak dari Jalin Merapi. Apalagi kita banyak sebagai pengguna Twitter dan blog. Saru (tidak layak) sekali, kalau misalnya nanti kita tidak bisa gerak apa-apa jika sewaktu-sewaktu Surakarta terlanda bencana alam,” kata Blontank Poer, salah satu pentolan Komunitas Blogger Bengawan.

Elanto Wijoyono, admin Jalin Merapi sejak 2006 lalu menjelaskan, Jalin Merapi bermula dari kerpihatinan warga seputaran lingkar lereng Gunung Merapi, yang kurang disentuh oleh media arus utama. Media-media besar hanya mengisahkan tentang aktivitas gunung yang sejak awal 2006 mulai aktif, dan akhirnya erupsi pada pertengahan tahun itu. Sedikit sekali yang mengabarkan tentang manusianya. Atas keadaan tersebut, tiga radio komunitas: Lintas Merapi FM (Deles, Klaten), Merapi Merbabu Community FM (Selo, Boylali), dan KFM (Dukun, Magelang) bergerak untuk saling mengabarkan perihal Gunung Merapi lengkap dengan aktivitas manusinya.

Kami hanya mengolola informasi yang masuk untuk ditampilkan di portal, yang sudah terjalin dengan Twitter, Facebook, dan layanan lainnya. -Elanto Wijoyono-

Ketiga radio komunitas tersebut lantas bekerjasama dengan Combine Resource Institution (CRI), dan menciptakan satu portal Jalin Merapi, yang dapat diakses lewat internet. Untuk memudahkan akses dari masyarakat, portal dilengkapi dengan layanan sms gateway, agar warga dapat menyumbang informasi dengan mudah cukup dengan mengirim pesan singkat lewat handphone. Pada tahun 2010, saat Gunung Merapi mulai beraktivitas kembali, Jalin Merapi coba mengawinkan portal dan beberapa layanan yang sudah ada, dengan social media seperti Twitter dan Facebook, agar informasinya dapat diakses dan tersebar secara luas.
“Tiga radio komunitas inilah,” kata Elanto, dan “ratusan bahkan ribuan relawan yang mengabarkan informasi dari lapangan sebagai inti dari Jalin Merapi. Kami hanya mengolola informasi yang masuk untuk ditampilkan di portal, yang sudah terjalin dengan Twitter, Facebook, dan layanan lainnya.” Pada erupsi dan letusan Gunung Merapi 2010 lalu, lewat formulir pendaftaran relawan yang disediakan oleh portal Jalin Merapi juga, ada sekitar 3000 relawan yang mendaftar hendak membantu meringankan beban korban erupsi dan letusan Merapi.
Ambar Sari Dewi, salah satu admin Jalin Merapi yang kebagian jatah mengelola akun Twitter Jalin Merapi menuturkan, para relawan itu hanya diberi pengarahan sebentar sebelum terjun ke lapangan. Mereka dilatih bagaimana cara-cara penggunaan alat komunikasi untuk keperluan transfer informasi, dan beberapa cara singkat mencari dan mendapat data tentang keadaan korban erupsi dan letusan Gunung Merapi. “Pada gempa Yogyakarta 2006 lalu, saya dibantu. Kini, giliran saya yang membantu korban Merapi 2010.”  kata warga Timbulharjo, Bantul, tersebut. Awalnya Ambar, ibu dua anak itu bingung. Bila ia ikut membantu jadi relawan, ia takut kedua anaknya tidak ada yang merawat di rumah. Maka, ia memilih menjadi admin Twitter Jalin Merapi. Dengan begitu, ia tidak harus jauh dari kedua buah hatinya yang masih kecil-kecil.

Selain diskusi bareng tim admin Jalin Merapi, pada kopi darat para blogger sekitaran Surakarta tersebut, acara juga dimeriahkan oleh suguhan keroncong Wayang Kampung Sebelah. Kelompok seni asli Surakarta yang biasanya memanggungkan wayang itu, pada Obeng ketiga tersebut berhasil menyemarakkan suasana diantara keseriusan diskusi dan keriuhan pertemuan blogger di dunia nyata. “Mereka (Wayang Kampung Sebelah) inisiatif menyumbang,” kata Blontank Poer. Pengunjung yang juga banyak dari luar kota Surakarta, seperti para blogger dari Jakarta dan Yogyakarta, bisa pula mengiisi perut mereka di angkirngan pojok yang telah disediakan oleh Komunitas Blogger Bengawan.

Khairul Anam

Peresmian Sekretariat Nasional Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)

Sepotong nasi tumpeng dari Wakil Presiden AMARC-Asia Pasifik (Asosiasi Radio Komunitas se-Dunia) Imam Prakosa, untuk Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Sinam M Sutarno, menandai secara resmi sekretariat JRKI, minggu (14/8) sore. Rumah sederhana yang terletak di Jalan Mundu Raya No. 11 Kerten, Surakarta, tersebut, bakal jadi markas nasional JRKI.

Selain para pengurus dari Jaringan Radio Komunitas (JRK) Wilayah, pada peresmian sekretariat nasional sekaligus digelar dikusi bertajuk “Masa Depan Penyiaran Radio Komunitas di Indonesia.”  Hadir pula para pegiat radio komunitas sekitaran Jawa Tengah dan Yogyakarta, Heidi Arbuckle dari perwakilan Ford Foundation, dan Lembaga Swadaya Masyarakat seputaran Solo dan Yogyakarta, serta beberapa tokoh pemerhati lembaga penyiaran komunitas.

Sebelumnya, selama tiga hari menjelang peresmian sekretariat nasional, para pengurus JRKI yang terdiri dari perwakilan JRK se-Jawa dan JRK Nusa Tenggara Barat dan Aceh,  menyusun strategi pendampingan untuk perijinan radio komunitas. “Selama tahun 2011 ini, kita akan fokus untuk mempersiapkan advokasi perijinan. Karena saat ini, di Kominfo sudah menumpuk seribuan lebih proposal perijinan radio komunitas,” kata Ketua JRKI Sinam M Sutarno. Penumpukan perijinan, “Memperlihatkan bahwa pemerintah,” tambah Sinam, “abai terhadap perkembangan kehidupan radio komunitas.”

Sebenarnya JRKI hendak mengundang seluruh perwakilan JRK wilayah dari seluruh negeri. Karena keterbatasan anggaran, terpaksa hanya JRK Nusa Tenggara Barat dan Aceh saja yang diundang. JRK NTB dan Aceh dipilih, karena di Aceh, radio komunitasnya telah banyak punya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Di NTB juga sudah ada beberapa radio komunitas yang ber-IPP. “Kita memang ingin share (berbagi cerita) tentang perkembangan perijinan dari berbagai lokasi, selain yang di jawa,” tambah Sinam.

Imam Prakoso, yang hadir mewakili AMARC (Asosiasi Radio Komunitas Internasional) melihat, gereget para pegiat radio komunitas dan pengurus JRKI, jadi momentum tepat untuk bicara lagi tentang pendampingan perijinan. Wakil Presiden AMARC-Asia Pasifik tersebut berharap, JKRI mampu memainkan peran pendampingan perijinan itu.

Terkait lokasi sekretariat yang berada di Surakarta, Imam Prakoso, sesaat setelah menyerahkan potongan tumpeng pertama ke ketua JRKI, sebagai penanda resmi pembukaan sekretariat  baru, bilang, “Kalau berada di Surakarta, tidak terlalu repot. Dari timur dan barat, relatif lebih seimbang. Di sini teman-teman LSM juga cukup maju dan banyak, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi.” Tapi Imam mengingatkan, mungkin JRKI akan menghadapi persoalan teknis, yaitu ketika mau melakukan pendampingan radio komunitas pada tingkat nasional. Jarak Solo-Jakarta yang cukup, jauh akan memangkas efektivitas gerakan JRKI ke ranah nasional.

Menanggapi persoalan jarak tersebut, JRKI sama sekali tidak risau. “JRKI akan sangat fleksibel,” tutur Sinam, karena, “Di setiap propinsi kita ada JRK. Kita jadikan semua tempat-tempat JRK sebagai meeting point (titik pertemuan). Kalau kerja-kerja yang bersifat tentatif (sewaktu-waktu) dan merespon sesuatu, kita akan sangat fleksibel.” Sekretariat JRKI lama di Bandung, misalnya, yang jadi markas JRK Wilayah Jawa Barat, juga masih akan tetap difungsikan untuk keperluan JRKI, sebagai satu cara meningkatkan komunikasi dengan Jakarta. JRKI juga merencanakan markas di Bandung, bakal jadi semacam kantor program yang penting untuk dijadikan sebagai ruang-ruang diskusi di sana.Markas baru, semangat baru, akan membawa JRKI lebih intens memperjuangkan radio komunitas di Indonesia. (Khairul Anam)

Sarasehan “Aktivisme Sipil dalam Media Sosial” Bersama Dr.Yanuar Nugroho

Saat ini, Indonesia telah masuk dua besar pengguna Facebook di seluruh dunia. Artinya setara dengan seluruh penduduk Kanada. Untuk Twitter, sama dengan semua penduduk Singapura. Pesona Facebook dan Twitter kian meroket tatkala beberapa waktu lalu, kasus besar “Cicak vs Buaya” dan “Koin Prita” bahkan lebih ramai dibincang lewat keduanya ketimbang lewat media massa.  
Berhulu dari fenomena tersebut, Yanuar Nugroho, pengajar di Manchester University, itu mencoba mencari jawab perihal media sosial dan gerakan sipil. Apakah keduanya saling berhubungan? Antara penggunaan media sosial macam Facebook atau Twitter, dengan gerakan sipil di internet? “Tentu jawaban ini tidak bisa ditemukan dalam domain teknologi atau dalam domain social movement,” katanya, Jumat (24/6) di Bantul. Saat itu, ia menyampaikan hasil penelitiannya selama lima bulan (Agustus-Desember 2010) di Indonesia tentang gerakan sipil melalui media sosial.
Sebelumnya, pada awal April 2011, Yanuar Nugroho telah menyampaikan hasil penelitian yang berjudul @ksi Warga: Kolaborasi, Demokrasi Partisipatoris dan Kebebasan Informasi, Memetakan Aktivisme Sipil Kontemporer dan Penggunaan Media Sosial di Indonesia, itu di Manchester, Inggris. Lalu, pada pertengahan Mei 2011, ia juga menyampaikan laporan tersebut di Jakarta. Barulah pada akhir Juni kemarin, ia menyempatkan diri untuk menyampaikan langsung di selasar Combine Resource Institution (CRI), Bantul, DIY. “Sebagai pertanggungjawaban hasil penelitian dengan narasumber,” katanya.
Penelitian Yanuar melibatkan 289 kelompok, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Tapi setelah proses data cleaning (pembersihan data), Yanuar hanya menganalisis 258 kelompok. Tidak lupa, ia juga melibatkan 35 aktivis senior dalam wawancara guna mendalamkan laporan.
Sebagai contoh, hasil laporannya dari Yogyakarta. Hari itu, 5 November 2010, seorang relawan Jalin Merapi pada erupsi Merapi 2010, mengabarkan ke induk Jalin Merapi, “Butuh donasi nasi bungkus 6000 malam ini.” Tapi belum ada tanggapan bantuan. Lantas, Akhmad Nasir, dari CRI, lembaga yang membantu proses Jalin Merapi, ngetweet malam itu juga, “butuh donasi nasi bungkus malam ini.” Dalam 30 menit, nasi bungkus sudah ada di tempat pengungsian posko Wedi, Klaten.
Kisah tersebut Yanuar rawikan di Manchester, April lau. Mereka yang mendengar cerita tersebut bilang, “Paralelnya dari cerita ini dalam peradaban manusia, itu hanya satu. Adanya di Injil. Ketika Yesus menggandakan lima roti dan dua ikan untuk 5000 orang,” kata Yanuar menirukan pernyataan mereka. “Cuma 5000, loh, kalah sama Twitter ini,” kelakar Yanuar.

Pada kasus lain di Aceh misalnya. Saat ramai isu bakal pemberlakuan hukum rajam dan potong tangan. Seorang aktivis bilang, “Saya tidak bilang kami sukses. Tetapi sekarang anak-anak muda mengerti isu ini, dan mau mendiskusikannya secara terbuka di sekolah. Dalam milis, bahkan beberapa pejabat di daerah, menolak gagasan hukum rajam dan potong tangan di Aceh.” Gerakan penolakan hukum rajam dan potong tangan tersebut mereka gerakkan di Facebook.“Gerakan Tolak Hukum Rajam dan Potong Tangan” di Aceh, dan “Peduli Korban Erupsi Merapi lewat Jalin Merapi”  jadi pijakan Yanuar akan aktivisme yang menyambungkan dunia on line dengan off line. Bagaimana kejadian di lapangan, lantas dikampanyekan lewat internet. Dan sukses.
Sugeng Widodo, aktivis dari Mitra Wacana, sebuah organisasi sipil yang aktif dalam gerakan pusat layanan informasi perempuan, kemudian bertanya dalam sarasehan itu, “Sebenarnya tren media sosial seperti apa? Relasi revolusi di Timur Tengah, misalkan, jika tidak ada pemicu riil, apakah juga bisa memacu revolusi sosial?”

Menanggapi pertanyaan Sugeng, Yanuar pilih merawikan satu kisah. Beberapa waktu lalu, ia punya mahasiswa bimbingan di Manchester yang meneliti tren Twitter di Iran. Bahan analisisnya ialah dua setengah juta tweet. Kasusnya: kampanye menolak perihal perempuan yang tidak boleh lihat sepakbola, dan hukum rajam. Mahasiswa itu menemukan, seluruh trending topik yang muncul, tidak pernah didorong oleh isu on line. Semuanya off line.
Yanuar juga pernah mendampingi seorang temannya yang meneliti soal revolusi sosial di Mesir beberapa waktu lalu. Lagi-lagi, yang ditemukan adalah, Trigger-nya (pemicu) sama: off line. Jadi salah kalau melihat, bahwa Facebook atau Twitter yang mengawali. “Semua kejadiannya selalu ada orang konkrit, yang diantemi (dipukuli), yang didzalimi, dan lain-lain. Lantas, diamplifikasi oleh on line,” tegas Yanuar.
Tetapi, Yanuar menggaris bawahi, kalau jejaring sosial itu bukan hanya Facebook atau Twitter. Mereka berdua hanya sebagai analsis jejaring sosial dengan metode kuantitatif. Sebelumnya, telah ada sejak tahun 1940-an, dengan nama Social Network Analysis (SNA). Jauh sebelum internet muncul. Dengan SNA yang bermodel sosiogram itu, ia memetakan siapa berhubungan dengan apa, siapa berhubungan dengan siapa, dan sejauh mana kualitas hubungannya.
Sarasehan yang didampingi oleh angkringan gratis itu, lantas diakhiri setelah hampir dua jam berlalu. Sebelum menutup obrolan senja itu, Yanuar memberi ingat pada yang hadir, yang sebagian besar dari aktivis sipil dan pengunjung bebas, kalau kemajuan teknologi, juga membawa bahaya. “Yang terjadi adalah pendangkalan,” kata Yanuar. Konsep keilmuan yang harus agak panjang penjelasannya, misalkan, oleh para pengikut kultwit, diminta ringkas dalam satu tweet. Dan pendangkalan tersebut kata Yanuar, “Justru menyerang generasi sekarang, yang masih duduk di SMP atau SMA.” (Khairul Anam)

Sistem Informasi Desa Generasi II Siap Luncur

Sudah setahun lebih Terong punya sistem informasi desa (SID). Dan selama itu pula Sudirman Alfian menahan gerah. Makin hari, ia tidak betah menunggu bantuan dana dari kabupaten. Betapapun SID Desa Terong tanpa sokongan Kabupaten Bantul, informasi desa untuk warganya terus mengalir.

“SID menjadi isu yang tidak seksi bagi kabupaten, sehingga tidak ada anggaran khususnya,” tukas Kepala Desa Terong itu. Rasa kesalnya ia sampaikan saat “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Versi 1.0 dan Sosialisasi SID Versi 2.0 untuk Pemerintah dan Masyarakat Desa” di University Center (UC), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, akhir bulan lalu.

Wahyu Raharjo, yang saat acara tersebut mewakili jajaran Kabupaten Bantul, pilih bungkam mendengar curahan hati Sudirman. Ia cuma bilang kalau, “Itu (SID), kan mau dijadikan alat keterbukaan informasi atau proses penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa. Sepanjang SID ini memenuhi kriteria yang masuk dalam aturan resmi negara,” katanya.

Tapi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantul itu tidak mengelak akan kebermanfaatan SID. “Sangat-sangat bagus untuk mejawab persoalan-persoalan yang harus ditampung desa terutama kebijakan dari pusat.” Dan ia, bersama pejabat kabupaten yang ada di seluruh Provinsi DI Yogyakarta, lewat Forum Profil Desa, sedang berupaya agar SID dapat diterapkan di seluruh desa, paling tidak di Yogyakarta. “Jangan seperti sekarang yang baru 1-2 desa,” katanya lagi.

Saat ini, Combine Resource Institution (CRI), lembaga pengembang SID, sedang melakukan negosiasi agar antara profil desa dengan SID itu nanti bisa nyambung. “Sementara SID di setiap desa itu bisa jadi berbeda. Karena memang berangkatnya sesuai kebutuhan,” kata Budhi Hermanto, fasilitator acara dari CRI.  Selepas evaluasi SID generasi pertama, acara lantas berlanjut ke sosialisasi SID generasi baru. Tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Cuma beberapa penambahan fitur yang dianggap perlu. Seperti, “Data informasi dasar, misalnya agama, bisa ditambahkan di sini,” jelas Novi Erisa, pengembang program SID.

Evaluasi SID generasi satu dan sosialisasi SID generasi baru tersebut menghadirkan perangkat dari sembilan desa di DIY dan Jawa Tengah, baik yang telah menerapkan SID generasi satu maupun yang masih dalam proses penerapan. Mereka adalah: Desa Terong, Dlingo, Bantul; Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul; Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul; Desa Girikarto, Panggang, Gunungkidul; Desa Balerante, Kemalang, Klaten; Desa Talun, Kemalang, Klaten; Desa Tejosari, Ngablak, Magelang; Desa Pagergunung, Ngablak Magelang; dan Desa Kandangan, Kandangan, Temanggung.
Sebagian peserta tampak sedikit bingung dengan SID generasi baru. Arifin, Kepala Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul, misalnya, khawatir kalau mereka harus mengulang lagi masukan data ke SID generasi baru dari awal. Padahal saat memasukkan data ke SID generasi pertama lalu, ia dan timnya sedikit mengalami kepayahan. “Bisa tidak data di versi 1.0 langsung di copy ke versi 2.0?” tanya Arifin pada Novi. “Otomatis ter-update,” jawab Novi.

Beberapa peserta lokakarya tersebut, salah satunya juga memberi usul kalau dalam SID generasi baru kelak, bisa mencantumkan data kemiskinan. Tapi perkara ini cukup sulit. Karena masing-masing desa mempunyai indikator kemiskinan sendiri. “Sementara sistem ini (SID) digunakan secara universal, sehingga agak ribet jika harus disesuaikan dengan keadaan lokal masing-masing,” kata Mart Widarto, co-fasilitator acara.

Novi berjanji, paling lambat akhir Juli ini SID generasi baru siap luncur. Selagi persiapan tersebut, Combine Resource Institution, selaku pengembang SID terus menampung masukan-masukan yang dapat jadi panutan buat SID generasi baru. Agar saat peluncurannya kelak, merupakan hasil pengembangan dari aspirasi warga sendiri. Karena program SID ini bukan berangkat dari atas ke bawah, tapi sesuai kebutuhan warga.  (Khairul Anam)

Penyusunan Buku Pemantauan Kebijakan Publik Lewat Radio Komunitas

COMBINE Resource Institution dan Jaringan Radio Komunitas (Jarik) Wilayah III Cirebon tengah menyusun buku pemantauan kebijakan publik melalui radio komunitas. Buku ini berisi pengalaman-pengalaman radio komunitas di bekas wilayah Karisidenan Cirebon, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan yang telah melakukan pemantauan program proteksi sosial di daerahnya.

Kerjasama penyusunan buku diawali dengan pengumpulan bahan-bahan kerja dan pendukung melalui fasilitas Google Docs. Setelah itu pada 11-12 Juli 2011, Koordinator Manajemen Pengatahuan CRI (Yossy Suparyo) dan tim penulis Jarik Cirebon (Ahmad Rofahan, Moh. Ilham, dan Sobih Ahmad) melakukan workshop penyuntingan. Kegiatan ini lakukan di Hotel Cordova, Jalan Siliwangi, Cirebon.

Menurut Rofahan, penyusunan buku merupakan pengalaman baru bagi organisasinya. Jarik Cirebon telah melakukan banyak kegiatan, tapi masih sedikit kegiatan yang didorong menjadi sebuah pengetahuan organisasi. Pada waktu yang akan datang, Jarik Cirebon akan mendorong adanya dukungan pengelolaan pengetahuan di lembaganya.

“Tak banyak dokumen yang mengupas tentang pelajaran apa yang didapatkan organisasi ketika melakukan kerja perubahan sosial. Setiap ada kerja baru,  sebagian besar juga melalui perencanaan baru. Bila ada dokumen pendukungnya, tentu kerja bisa dilakukan secara lebih efisien,” jelas Rofahan.

Sementara itu, Yossy Suparyo (33) mengatakan kerja pengelolaan pengetahuan bisa menjadi kekuatan baru bagi organisasi masyarakat sipil. Kini, persoalan kaderisasi dan mutu sumber daya manusia selalu menjadi kendala organisasi sosial. Pengelolaan pengetahuan akan mendukung pengembangan mutu para pegiat organisasi maupun kinera organisasi.

Dari Kongres JRKI di Lembang, Jawa Barat

Setumpuk soal menyembul setelah 4 tahun menunggu. Kemandirian dan ketercerabutan cita-cita radio komunitas masih jadi perkara.

Radio komunitas yang menyebar di seantero Indonesia telah banyak. Perkembangannya lama-lama justru makin melimpah. Tapi tidak sedikit pula yang perlahan gulung tikar.

Apa sebab? Banyak faktor jika kita harus merinci satu-persatu danmendedahnya secara dalam. Yang paling banyak, dan terus nyaring dikeluhkan oleh pegiat radio komunitas adalah perihal cekaknya dana. Apakah itu dana operasional, atau keperluan insidental. Lantas, bagaimana kiranya radio komunitas mampu terus bersiar? Kalau menyiarkan iklan saja tidak boleh? Padahal, dalam dunia siaran (radio,televisi, surat kabar, dll). Salah satu pemasukan buat media tersebut terus bernafas tentu saja dari iklan. Ketentuan radio komunitas “tidak boleh beriklan” memang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran No 32 2002. Pada pasal 23 itu, jelas menerakan jika radio komunitas tidak beriklan komersial. Persoalannya adalah, sampai mana batas komersial itu?
Sejauh bahasa Indonesia mengartikan kata “komersial”, baru sebatas pada perihal perdagangan, yang mengacu pada titik keuntungan. Paulus Widiyanto, ketua Pansus UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 lalu, sempat menegaskan pada “Kongres Nasional II JRKI di Bandung Juni” lalu, bahwa radio komunitas, boleh beriklan tidak hanya pada tataran iklan layanan masyarakat (ILM). Ia bisa saja menyampaikan pesan dari produk merek tertentu, tanpa harus berniat memberikan keuntungan finansial, atau mengajak pendengar memakai produk yang diiklankannya. Artinya, radio komunitas beriklan menyampaikan informasi saja. Tataran iklan komersial seperti inilah yang sedang diperjuangkan dalam revisi UU Penyiaran sekarang.

Lalu bagaimana melakukan iklan komersial tanpa komersil? Radio Wonocolo AM, sebuah radio komunitas pertanian di Surabaya, yang sudah ada sejak 1960-an, sudah mencobanya. Pada awal tahun ini, pupuk Petrokimia dilanda pemalsuan di pasaran. Untuk menanggulangi kerugian perusahaan, dan tentu juga kerugian petani yang jadi korban pupuk palsu, Petrokimia menggandeng Wonocolo AM, agar menyiarkan pada komunitasnya jika: telah terjadi pemalsuan pupuk di pasaran. Dengan siaran tersebut, petani dapat berhati-hati membeli pupuk Petrokimia di pasar. Jangan sampai dapat aspal (asli tapi palsu). Dan atas bantuan tersebut, Radio Wonocolo diganjar beberapa rupiah.

Tetapi perkara radio komunitas yang mandiri tidak cukup tuntas dalam perihal dana. Masih banyak radio komunitas yang belum sadar akan awal keberadaannya. Bukankah radio komunitas itu berdiri untuk melayani kepentingan komunitas? Ayo kita tanya sekarang, sudah berapa radio komunitas yang telah menjalankan khitah tersebut? Jangan-jangan, radio komunitas masih mencontek konsep radio swasta yang didominasi atas cita-cita menghibur masyarakat. Kita tentu sadar, kalau kepentingan komunitas tidak melulu pada taraf hiburan. Komunitas butuh sesuatu yang lebih greng.

Apa itu? Satu yang paling penting ialah memberi informasi yang menyadarkan komunitas akan hak dan kewajibannya. Bowo Usodo, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) periode 2004-2007 sadar. Selama kepemimpinannya, ia masih belum cukup berhasil membawa semangat bahwa, “Radio komunitas itu adalah alat perubahan sosial”. Radio komunitas memang sengaja diharikan untuk melayani masyarakatnya. Jadi, kebutuhan masyarakatlah yang jadi panutan siaran.

Khitah radio komunitas untuk mengubah masyarakatnya memang menjadi beban yang tidak enteng. Tetapi, tidak ada tuntutan bahwa perubahan sosial itu selalu yang besar dan berat sampai merombak sistem sosial yang telah mapan. Sikap yang telah berubah, dari keadaan yang keliru, misalnya, memandang dan menghormati semua kelamin punya kesempatan sosial yang sama adalah contoh perubahan sosial yang sederhana.

Oleh karena itu, panitia Ad hoc merasa perlu memasukkan agenda untuk berkampanye isu kesetaraan jender dalam radio komunitas. Saat lokakarya “Menegaskan Posisi dan Peran Perempuan dalam Memperkuat Kemandirian Radio Komunitas di Indonesia”, di kongres, Selasa (7/6) sore, Bianca MiglIoretto, dibantu oleh seorang penerjamah, menguraikan persoalan ketimpangan jender (kelamin sosial) yang mendera para pegiat radio komunitas.  Mulai dari tata letak studio yang tidak memungkinkan para perempuan mengoperasikannya sendiri, sehingga butuh pertolongan lelaki, sampai masih beberapa siaran tentan perempuan, tapi disampaikan oleh lelaki. Sehingga, analisis sosialnya kurang tajam.

Tapi, Bianca, yang mewakili WIN-AMARC, sebuah Jaringan Perempuan Internasional dari Asosiasi Radio Komunitas se-Dunia, menegaskan kalau, “Jender tidak selalu berkaitan dengan perempuan. Ia adalah kelamin sosial. Perempuan, laki-laik, lesbi, gay, dan gejala kejiwaan yang lain, yang dibentuk oleh interaksi sosial.” Jadi, keliru jika persoalan kesetaraan jender selalu ditimpakan penuh pada perempuan saja.

Di sela-sela pelaksanaan kongres yang penuh beragam pelatihan dan lokakarya tersebut, panitia pelaksana juga menyuguhkan beberapa sajian seni, sebagai pengusir bosan peserta. Diantaranya adalah seni khas Sunda. Malam itu, Selasa (7/6), serombongan seniman cianjuran, jauh-jauh datang dari Desa Mandalamekar, Cinunjang, Tasikmalaya, ke kongres, untuk menghibur peserta dari pelosok negeri. Sekilas mengamati dan mendengar alunan musiknya, tampak seni cianjuran tidak beda dengan seni-seni sunda lain, yang dibumbui kecapi dan seruling. Yang menjadi pembeda cita rasa cianjuran dengan seni musik sunda lain adalah, “Reureus-nya. Kalau dalam dangdut, cengkok namanya,” jelas Ambu Pohaci, komandan di panggung.

Ibu pensiunan guru yang sudah beranjak ke usia 60 tahun itu, masih segar membawakan beberapa lagu cianjuran. Ia dan rekan-rekan, tidak merasa canggung tampil di hadapan peserta, yang, mungkin sebelumya tidak pernah mengerti seni cianjuran. “Kami tiap malam minggu tampil di Ruyuk FM, Mandalamekar, ” terangnya lagi. Sehingga, ketika diminta oleh panitia kongres, beberapa bulan sebelum pelaksanaan, untuk menampilkan kesenian khas daerah masing-masing, mereka segera mengiyakannya.

Segera setelah semua agenda seminar, dan lokakarya, beserta pelatihan tuntas pada hari ke-3 kongres, Rabu (8/6), peserta memasuki agenda penting lain. Pada siangnya, kongres memulai rangkaian sidang. Mulai dari sidang perkara anggaran dasar/anggaran rumah tangga sampai tata cara pemilihan ketua JRKI. Peserta begitu antusias melaui proses tersebut. Terbukti, pada hari ke-2 sidang, Kamis (9/6), mereka memilih untuk melanjutkan acara dan menunda waktu istirahat.

Pada tengah malam itu, Kamis (9/6), sampailah mereka pada acara yang dinanti. Yaitu pemilihan ketua JRKI yang baru. Yang akan mengampu JRKI sampai tiga tahun kedepan. Mulanya ada empat calon yang diajukan oleh peserta. Tapi, secara bulat, semua peserta beramai-ramai memilih Sinam M Sutarno, pegiat radio komunitas Merapi Merbabu Community (MMC) sebagai ketua mereka.

“Semuanya relatif berjalan secara alamiah. Saya pun tidak melakukan penggalangan massa,” kata Sinam, pada esok harinya. Ia mengaku, seminggu sebelum kongres, baru ia mantap mencalonkan diri. Itu pun karena didorong oleh teman-teman pegiat radio komunitas yang lain. Tapi, ia mengakui lagi, walaupun JRKI akhirnya berhasil melaksanakan kongresnya, setumpuk soal tidak begitu saja usai. Selain perkara kemandirian radio komunitas, pengurus baru dituntut awas terhadap revisi UU Penyiaran No 32 2002 yang sedang berlangsung kini. “Memang tidak ada arah yang jelas bagaimana RUU Penyiaran ini mau diperlakukan oleh DPR. Jangan sampai perubahan ini akan merugikan radio komunitas dan bagaimana revisi ini mampu memperkuat radio komunitas,” tutup Sinam.  (Khairul Anam)

Jaringan Radio Komunitas Indonesia: Membangun Kesadaran Keadilan Jender pada Radio Komunitas

Untuk kedua kalinya, Jaringan Radio Komunitas Indonesia menggelar konferensi nasional yang dihadiri delegasi dari 17 Jaringan Radio Komunitas Wilayah diantaranya dari Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara,  Bali, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua, Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta.  

Salah satu hal yang menarik dari kongres kali ini adalah kentalnya isu partisipasi perempuan dalam radio komunitas. Adalah Siti Infirohah Al Faridah, salah satu steering commitee persiapan kongres yang memperjuangkan diagendakannya isu perempuan dalam kongres ini. Dalam hal komposisi peserta kongres, ia berhasil memberikan prasyarat bahwa dari 3 delegasi yang mewakili JRK Wilayah, maka harus ada perempuan. “Jika tidak diberikan prasyarat seperti itu maka bisa jadi yang ikut hanya laki-laki semua,” ungkapnya. Di samping itu Ida, demikian nama panggilannya, berhasil memasukkan isu perempuan dalam format lokakarya nasional. Artinya setiap JRK wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, harus menghadiri lokakarya tersebut. Sebelumnya agenda mengenai isu perempuan dalam radio komunitas dimasukkan dalam workshop paralel yang lebih kecil. Namun Ida menegaskan bahwa jika isu perempuan hanya menjadi workshop kecil maka yang hadir hanya perempuan saja. Padahal seharusnya pengarusutamaan jender perlu dipahami oleh pengelola pria maupun perempuan. Akhirnya lokakarya ini digelar pada tanggal 7 Juni 2011 bertajuk “Menegaskan Posisi dan Peran Perempuan dalam Memperkuat Kemandirian Radio Komunitas Indonesia.”

Mengapa Radio Komunitas perlu Mengangkat Isu Perempuan
Dalam lokakarya ini hadir pembicara dari Koalisi Perempuan Indonesia yaitu Dian Kartikasari, SH, Gini  Gusnayanti, pengelola Radio Komunitas Citra Melati di Jawa Barat, Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Bianca dari WIN AMARC. Di samping itu ada pula pembahas yang dihadiri oleh Ade Tanesia dari COMBINE Resource Institution, Prof. Dr. Ati Rachmiati dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID-JABAR), dan Dr. Eni dari Universitas Padjajaran.

Diah Kartika Sari, mengungkapkan kondisi perempuan di Indonesia secara makro. Ia mengawalinya dari masalah kemiskinan yang masih menghantui negara ini. Menurutnya, Meski di atas kertas, laporan negara selalu menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Kenyataan menunjukkan bahwa daya jangkau masyarakat terhadap kebutuhan hidup dan pangan pokok semakin rendah. Akibatnya, beban perempuan, yang secara tradisional bertugas sebagai penyedia pangan keluarga dan pengatur keuangan rumah tangga semakin, berat. Perempuan harus bekerja lebih keras, misalnya dalam pengolahan pangan dan penyediaan air bersih dan melakukan berbagai pekerjaan tambahan, sebagai upaya penghematan. Dampak langsung dari kemiskinan adalah rendah pendidikan pada perempuan. Sebagai contoh, dalam situasi miskin, orang tua lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama anak perempuan Indonesia bersekolah adalah 6,5 tahun. Artinya setelah itu banyak anak perempuan yang menjalani pernikahan dalam usia muda.  Profil Kesehatan tahun 2009 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI 2010, menunjukkan jumlah anak perempuan yang kawin diusia 10 -15 tahun masih mencapai 13,4% dari jumlah anak di usia tersebut. Sedangkan perkawinan  anak perempuan di usia 16-18 tahun mencapai 33,40%. Praktek budaya di berbagai masyarakat juga seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan kekerasan. Struktur  kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki kerap menghasilkan keputusan yang merugikan perempuan. Dalam paparannya Diah Kartika ingin menyadarkan peserta lokakarya bahwa di berbagai dimensi kehidupan, perempuan seringkali mengalami praktek ketidakadilan yang dilanggengkan oleh budaya. Ia juga mengemukakan betapa media berperan penting dalam membangun kesadaran, membentuk opini publik dalam masyarakat mengenai cara pandang dan praktik keadilan jender. Media komunitas, seperti radio komunitas, juga memiliki peran penting dan bisa sangat intens untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Pentingnya peran media komunitas dipertegaskan lagi oleh presentasi Gini Gusnayanti dari Radio Komunitas Citra Melati. Isu perempuan seperti kampanye mengenai HIV/AIDS diangkat dalam program siaran. Di samping itu ada pula program off air seperti koperasi komunitas perempuan. Kehadiran Kementrian Pemberdayaan Perempuan sangat penting untuk menjadi mitra radio komunitas. Di dalam kementrian ini ada bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Dalam konteks ini radio komunitas bisa bekerjasama dengan kementrian. Memang dalam bahasan Ade Tanesia berdasarkan hasil penelitian mengenai keterlibatan perempuan dalam radio komunitas, dibutuhkan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Radio komunitas seringkali membutuhkan dukungan konten dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM perempuan. Dr. Eni dalam pembahasannya menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam radio komunitas tidak berarti akan terjadi pengarusutamaan jender. Artinya pemahaman mengenai keadilan jender memang perlu dilakukan kepada pria maupun perempuan. Tidak mudah untuk mengarusutamakan keadilan jender pada perempuan di radio komunitas. Dalam hasil penelitian COMBINE Resource Institution, perempuan mempunyai begitu banyak hambatan untuk aktif di ranah publik. Adapun yang terbesar adalah tiadanya waktu karena tanggung jawabnya di ranah domestik. Pada kasus Radio Darsa FM di Aceh misalnya, dengan penerapan syariat Islam di daerah tersebut, maka ruang gerak perempuan semakin terbatas. Mereka tidak bisa keluar rumah di malam hari, padahal waktu yang paling efektif untuk radio komunitas bersiaran adalah malam hari. Kemudian perempuan juga tidak bisa berduaan dengan lawan jenis di sebuah ruangan.Hal ini menyulitkan perempuan karena mereka tidak bisa bersiaran bersama pria di studio yang rata-rata berukuran kecil. Akhirnya harus mencari teman perempuan, tapi tingkat ketergantungan secara teknis pengoperasian radio pun sangat besar terhadap laki-laki.  Kondisi ini sangat sesuai dengan yang dikatakan oleh Diah Kartika Sari, bahwa budaya, agama, bisa sangat menghambat ruang gerak perempuan dalam pembangunan masyarakat.

Kebijakan Keadilan Jender pada Jaringan Radio Komunitas Indonesia
Melalui lokakarya dan workshop paralel mengenai keadilan jender ini maka JRKI sebenarnya ingin mengidentifikasi seberapa jauh keterlibatan perempuan dalam radio komunitas. Selain itu juga ingin memetakan hambatan yang dirasakan perempuan. Hasil identifikasi kemudian didiskusikan menjadi sebuah  rekomendasi untuk dimasukkan dalam kebijakan organisasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia.

Menurut Siti Infirohah Al Faridah, JRKI telah berhasil memasukkan keadilan jender dalam statutanya. Kemudian dalam mekanise kerja organisasi kini ada Bidang Pengarusutamaan Jender. Kelak Jaringan Radio Komunitas Indonesia perlu merancang program yang mengarah pada penyadaran keadilan jender di seluruh anggotanya di Indonesia. Bahkan dalam klausul pemberhentian pengurus, kini ada pernyataan bahwa pengurus yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dapat diberhentikan. Ada sebuah diskusi untuk membentuk semacam WIN dalam tubuh JRKI. Tetapi akhirnya para peserta kongres sepakat bahwa organisasi khusus belum perlu dibentuk. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi pengkotak-kotakkan bahwa isu perempuan hanya milik perempuan. Padahal langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran bersama di pengelola pria maupun perempuan. Menurut Ida, kebijakan ini memang harus diperinci lebih detil lagi. Pekerjaan selanjutnya, dan yang paling sulit adalah implementasi kebijakan ini ke tataran Jaringan Radio Komunitas Wilayah (JRK Wilayah) dan sampai ke radio komunitas. Perjalanan memang masih panjang, tetapi sebuah langkah awal yang baik. *** (Ade Tanesia)

Workshop Pengembangan Modul “Pengarusutamaan Jender pada Radio Komunitas”

Pada tanggal 4-5 Mei 2011, Workshop Pengembangan Modul “Pengarusutaamaan Jender pada Radio Komunitas” diselenggarakan di sebuah ruang rapat di Hotel Brongto, Jogjakarta. Workshop ini dihadiri oleh Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Wijaya FM, Radekka FM, Sadewa FM, ANJANI (Pusat Studi Media, Perempuan, dan Seni), Mitra Wacana, dan JRKI.

Workshop ini diawali dengan pemaparan  hasil penelitian COMBINE Resource Institution bertajuk “Keterlibatan dan Manfaat Radio Komunitas pada Kelompok Perempuan” yang dipresentasikan oleh Ade Tanesia. Beberapa kesimpulan yang perlu dicermati dari penelitian ini adalah:

1. Proporsi perempuan dalam kepengurusan radio komunitas memang belum berimbang, prosentasenya masih jauh lebih kecil daripada pria.
2. Komposisi 31% perempuan yang terlibat di radio belum merepresentasi keterlibatan mereka di manajemen radio atau dalam posisi pengambil keputusan. Hal tersebut pula yang dapat dikaitkan dengan minimnya konten yang bermuatan isu  perempuan di radio komunitas. Padahal, dalam survey pendengar yang dilakukan oleh penelitian ini di NTB dan Cilacap, harapan besar akan informasi yang dapat disediakan oleh radio komunitas jelas terungkap.
3. Keterlibatan dalam pengelolaan radio komunitas memang memberikan wawasan dan menambah keterampilan baru, namun belum lebih dari itu. Tema perempuan yang diangkat oleh radio belum sampai pada membangun kesadaran kritis atas hak atau memberi informasi yang bersifat solutif bagi permasalahan sehari-hari.
4. Berdasarkan hasil penelitian maka media yang paling banyak diakses oleh wilayah Lombok adalah radio di peringkat pertama, baru kemudian televisi di peringkat kedua. Berbeda dengan wilayah Cilacap, dimana televisi menjadi media peringkat pertama yang paling banyak diakses oleh perempuan, baru setelah itu radio. Perbedaan ini menarik karena terkait pula oleh kondisi geografis dikedua wilayah ini. Dua desa yang menjadi lokasi radio komunitas Primadona FM dan Forest FM merupakan daerah terpencil. Berbeda dengan dua desa di Cilacap yang akses dengan kota cukup dekat. Untuk penggunaan teknologi komunikasi, maka telepon genggam menduduki peringat pertama di kedua wilayah ini. Hal ini disebabkan penetrasi teknologi seluler sangat cepat menjangkau pelosok desa di Indonesia dan penggunaannya semakin terjangkau secara ekonomis. Telepon genggam telah mengalahkan teknologi sebelumnya seperti pos, telepon rumah. Di daerah Majenang, Cilacap, yang karakternya adalah kota,  ada kecenderungan baru yaitu mulai munculnya penggunaan internet.
5. Pengetahuan pendengar mengenai keberadaan radio komunitas diperoleh karena studionya dapat terjangkau dan ada pula yang menemukan melalui gelombang radio. Sangat menarik terkait gelombang radio, ternyata penentuan saluran radio bisa sepenuhnya diputuskan oleh perempuan. Hal ini disebabkan radio dapat didengar melalui telepon genggam. Berbeda dengan penentuan saluran televisi, maka perempuan harus bernegosiasi dengan anggota keluarga lainnya seperti suami dan anak.

Berdasarkan temuan penelitian ini maka disusun beberapa rekomendasi untuk radio komunitas dalam hal pengarusutamaan jender pada organisasinya, yaitu:
1. Radio komunitas perlu membangun kebijakan yang memberikan peluang besar bagi perempuan untuk terlibat. Kebijakan tersebut mencakup: fasilitas yang memudahkan perempuan untuk datang ke studio, membangun kerjasama dengan kelompok perempuan di desa untuk mengoptimalkan radio sebagai saluran informasi, dll.
2. Radio komunitas perlu membangun sebuah format program yang unik untuk menjamin terjadinya keterlibatan perempuan seperti program talkshow relay di acara arisan atau PKK; program dengan format “radio diary” yaitu bagaimana perempuan dapat mengisahkan pengalaman hidupnya; dan lain-lain.
3. Dibutuhkan suatu kesadaran pada radio komunitas, bahwa dengan berbagai hambatan sosial dan kultural yang terjadi pada perempuan di komunitasnya, maka radio perlu bekerja lebih keras untuk melibatkan perempuan, artinya pihak radio perlu aktif mendatangi “ruang-ruang” sosial perempuan, mengatur jam siaran sesuai dengan waktu luang perempuan untuk mendengarkan radio. Sehingga dibutuhkan pemetaan siklus kehidupan perempuan dalam satu hari sehingga kita memahami waktu yang paling tepat bagi perempuan untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam radio.
4. Perlunya membangun jejaring dengan berbagai lembaga untuk pengayaan konten yang mampu memberdayakan potensi perempuan di desanya. Untuk itu radio komunitas perlu memetakan potensi dan isu yang terkait perempuan di komunitasnya.

Menanggapi hasil penelitian ini maka Devi dari ANJANI menambahkan bahwa pentingnya rekomendasi dalam hal peningkatan kapasitas di bidang pengoperasian teknologi radio. Hal ini diperkuat oleh pengalaman dari Radio Radekka FM bahwa seringkali perempuan yang hendak bersiaran harus menunggu laki-laki untuk mengoperasikan radionya. Faridah dari Jaringan Radio Komunitas mengungkapkan bahwa bicara soal jender maka pertama, keadilan terhadap laki-laki dan perempuan mesti dijamin bahwa ada kebijakan yang sama untuk keduanya. Dalam konteks JRKI, sekarang sedang mengumpulkan basis data sehingga bisa mengetahui kondisi umum dari setiap radio komunitas di berbagai daerah.

Kemudian setelah presentasi dan diskusi mengenai hasil penelitian selesai, maka dilanjutkan dengan gambaran mengenai “Pemaparan Jender pada Komunitas” yang dipresentasikan oleh Devi dari ANJANI.  Devi secara khusus mengambil contoh kasus mengenai budaya konsumsi untuk memaparkan persoalan jender para komunitas. Konsumsi merupakan bagian paling dekat pada perempuan, karena tiada hari tanpa belanja bagi perempuan.  Dalam dunia yg masih didominasi budaya patriaki belanja seolah olah bagian dari peran kaum perempuan dalam keluarga, perempuan seringkali menjadi penentu atas apa saja yang akan dikonsumsi keluarganya, sebagai penentu, kaum perempuan membutuhkan perangkat untuk menjadi cukup bijaksana dalam memilih. Terbukti banyak iklan yang menargetkan perempuan sebagai target terbesar untuk mendongkrak penjualan produknya.

Berbicara mengenai konstruksi identitas perempuan dalam masyarakat konsumsi maka ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, yaitu bagaimana representasi perempuan dalam iklan. Lalu apa pentingnya? Apakah wajah iklan sama dengan wajah komunitas?Jika ya, seperti apa sebenarnya wajah iklan tersebut? Devi lalu mengambil contoh satu iklan yaitu iklan Merit, pil pelangsing tubuh, produksi Sari Sehat. Secara implisit atau bahkan eksplisit, iklan merit hendak mengatakan bahwa tubuh perempuan yang dianggap ideal dalam iklan, sama dengan anggapan masyarakat. Apa yg disuarakan dalam iklan seolah sama dengan suara masyarakat. Jadi, kalau ingin wajah kita sesuai dengan wajah komunitas dimana kita berada, percayalah pada wajah yg ditawarkan dalam iklan. Kalau tidak mau, siap-siaplah menjadi bahan tertawaan laki-laki maupun perempuan.

Lebih lanjut Devi mempertanyakan dinamika konsumsi dalam gelombang emansipasi. Ada sebuah iklan yang sudah merepresentasikan perempuan bekerja di ruang publik. Sebagai contoh adalah Iklan Sunsilk. Digambarkan seorang presenter sedang bersiap-siap dengan rambut yang kusut untuk diambil gambarnya oleh kameraman. Di satu sisi iklan ini telah menampilkan dinamika perempuan yang bekerja di bidang broadcasting, tetapi pemegang  keputusan dan teknologi tetap pria. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan masih tersubordinasi.

Feminisme, secara umum berangkat dari kesadaran bahwa gender adalah konstruksi sosial dan dalam konstruksi tersebut seringkali terjadi ketidakdilan yang mengakibatkan timpangnya relasi gender.  Mengikuti pembagian gelombang/feminisme menurut Kristeva. Gelombang pertama thn 1800-1930-an menuntut hak perempuan sejajar,  Kedua, 1968, perempuan bergerak untuk mendapatkan hak-hak sama dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja di bidang politik. Mereka menuntut dihentikannya diskriminasi terhadap perempuan baik di rumah maupun di tempat kerja. 1990-an, berpandangan bahwa identitas dan kategori yang ajeg itu problematis. Mereka meyakini bahwa identitas itu cair, Lebih jauh mereka membongkar sekaligus mempertanyakan kategori maskulin dan feminin.

Kembali pada iklan, bagaimana ragam representasi citra perempuan. Menuju pada konteks kekinian, masih banyak kita jumpai iklan yang belum menggambarkan perubahan pandangan  tentang  gender seperti hanya pandangan kaum feminism, baik yg menyebut diri feminis liberal.
Hingga saat ini, iklan di berbagai media cetak maupun elektronik masih tertuju pada pekerjaan rumah.ternyata ruang privat dan ruang publik di konstruksikan di media iklan.  Ada memang iklan yang menggambarkan sosok perempuan mandiri, tapi dalam penggambarannya tetap menghadirkan sosok pria yang berkuasa. Hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi budaya konsumsi adalah sikap tawar menawar dan punya kuasa untuk menentukan pilihan berdasarkan nilai guna, bukan nilai tanda yang ada di dalamnya.

Menurut Ranggoaini Jahja, paparan Devi sangat menarik untuk mengamati konteks bagaimana bias jender terkonstruksi di masyarakat. Wacana jender umumnya masih sangat elit, perlu ada intervensi masalah bias jender ini pada radio komunitas. Sementara Ade Tanesia menanggapi bahwa presentasi Devi sangat kuat relasinya dengan hasil penelitian mengenai radio komunitas. Bahwa jika tadi ada kesimpulan bahwa isu perempuan yang diangkat masih sekitar wilayah domestik, maka hal ini terrepresentasi melalui iklan yang masih meletakkan wanita di wilayah domestik. Juga jika di radio komunitas ada keengganan perempuan terjun dalam wilayah teknologi karena dianggap bukan wilayahnya, iklan pun menyuburkan cara pandang tersebut seperti yang tegambar dalam iklan Sunsilk.

Setelah memaparkan kondisi jender pada komunitas, Devi dari ANJANI memaparkan metode penyadaran jender pada  komunitas yang harus berdasarkan prinsip kontekstual. Pertama untuk memetakan isu jender, maka kita perlu mengetahui siapa komunitasnya. Apakah pedagang, petani, buruh, dan lain-lain.   Setiap komunitas mengandaikan metode yang sesuai dengan karakteristik komunitas tersebut. Kemudian yang penting pula adalah menggali unit analisis keluarga. Pertanyaannya adalah siapa yang dianggap paling lemah dalam keluarga. Lalu bagaimana sikap anggota keluarga lain terhadap anggota keluarga yang dianggap paling lemah?Mengapa mereka bersikap seperti itu? Jadi dalam benak tidak ada sama sekali niatan untuk melakukan itu tapi dengan kasian. Hal-hal semacam ini perlu untuk dicermati. Kemudian kita beralih pada pertanyaan pendukung yaitu:
a. Apa saja peran masing-masing orang dalam keluarga dan bagaimana mereka memahami serta melakukan pembagian peran tersebut?
b. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan?
c. Situasi apa saja yang membuat salah satu/sejumlah anggota keluarga mengalami ketidakadilan? Mengapa?

Setelah keluarga maka kita beranjak ke Komunitas. Adapun pertanyaan utamanya adalah:
a. Siapa yang dianggap lemah atau minoritas dalam komunitas? Warga miskin, single parent, janda, cacat, sakit-sakitan, dianggap tidak waras?
b. Siapa saja yang merumuskan kebijakan tersebut dan bagaimana prosesnya?
Siapa yang mengambil keputusan?
c. Bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan?
Situasi apa saja yang menimbulkan keresahan/ketidakpuasan/membuatanggota komunitas mengalami ketidak adilan? Mengapa?

Setelah memberikan pemaparan metode pemetaan bias jender pada komunitas maka dilanjutkan dengan berbagi pengalaman pengelola radio komunitas.  Dyah dari Radekka FM, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 di radio Radekka FM memang ada program radio perempuan setelah ada kegiatan dari gerakan perempuan Gunung Kidul. Kemudian Radekka mempertemukan beragam pemangku kepentingan masyarakat seperti kebijakan dari dinas tertentu terhadap perempuan bisa didengarkan lewat Radekka FM. Namun menurut Dyah, program ini belum sampai pada tahap penyadaran. Program masih mengalir sesuai kegiatan di lapangan, belum dikemas sebuah program khusus untuk perempuan. Sebenarnya di Radekka FM ada program Curhat (Curahan Hati), misalnya mengenai soal pacaran. Tetapi jarang yang mau langsung bercerita, berbeda dengan Radioland yang ada di pasar. Ibu-ibu penjual saling bercengkerama, dan lebih ekspresif.. Terkait kapasitas dalam hal pengoperasionan teknologi radio, perempuan di Radekka FM masih sangat tergantung pada laki-laki. “Kita masih sulit mengatur waktu, dan juga masih menuhnggu laki-laki kalau mau siaran,” ungkap Dyah. Mengenai perihal jender, Dyah menjelaskan bahwa masih sulit untuk mengangkat persoalan besar mengingat para suaminya cenderung melarang isteri untuk mendengarkan atau mengikuti anjuran kesetaraan jender. “Awas, ojo melu-melu, nek mung garai wani karo bojone,” ancam beberapa suami di sana. Di radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, dominasi pria dalam pengambilan keputusan juga masih kuat.

Pengalaman dari beberapa radio komunitas ini sangat penting untuk kemudian menjadi bahan analisis bagi Mitra Wacana untuk melihat apakah terjadi ketidak adilan jender di dalam organisasi radio komunitas. MItra Wacana menawarkan sebuah tools Pengarusutamaan Gender (PUG).

Workshop ini berhasil membangun sebuah kerangka modul pengarusutamaan jender pada radio komunitas, yang kelak akan dilengkapi oleh masing-masing organisasi yang terlibat dalam workshop ini. (ade tanesia)

Peserta Workshop:  Devi Ardhiani, Ade Tanesia P, Arif Sugeng Widodo, Enik Muslahah, E. Berlian S, Yossy Suparyo, ST. Infirohah Al-Faridah, Dyah Nurhikmah, Unay Djuwangsih, Katrin Bandel, dan Ranggoaini Jahja.

Ornop Bicarakan Pemanfaatan TIK untuk Gerakan Sosial

Organisasi nonpemerintah (Ornop) di Indonesia membahas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penanganan bencana, krisis, dan memengaruhi kebijakan publik dalam TechCampJKT di Jakarta pada 19-20 Mei 2011. Acara ini diselenggarakan oleh Kedutaan Amerika bekerjasama dengan USAID bertempat di @amerika, Pasicif Place lantai 3.

TechCampJKT merupakan ajang pertukaran gagasan dan pengalaman antar Ornop perihal pemanfaatan teknologi web 2.0. Dalam sambutannya, Marciel dari Kedutaan Amerika mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia TIK. Indonesia menempati peringkat dua pengguna sosial media di dunia. Ornop semestinya mampu memanfaatkan peluang ini untuk melakukan perubahan sosial.

Hal serupa dikatakan oleh Michael Jones, Technology Advokat Google. Google telah menyediakan sejumlah fasilitas data spasial untuk kegiatan pemetaan dan reaksi cepat bencana melalui Google Earth. Para pegiat ornop bisa mengembangkan aplikasi atau sistem terapan yang menggunakan fasilitas tersebut dengan API.

COMBINE Resource Institution berbagi pemanfaatan media komunitas, seperti radio komunitas, buletin, dan video untuk pengelolaan informasi masyarakat perdesaan. Melalui dukungan konvergensi media komunitas dan internet, antar pegiat komunitas saling bertukar informasi untuk memperluas jangkauan sebaran. (YS)