Rabu, 13 Maret 2013, di Gedung Plaza Informasi Provinsi DIY, Komisi Informasi Provinsi DIY menggelar pertemuan dengan SKPD dari Kabupaten Bantul, Kotamadya DIY, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul untuk membahas penerapan Program Jamkesmas-sos-da di DIY.  Hadir pula dalam pertemuan ini perwakilan dari Lembaga Ombudsman Daerah, Sekber Pemenuhan Hak-Hak Warga atas Kesehatan, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pembahasan bersama ini didasari oleh fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan implementasi pelayanan publik Jamkesmas-sos-da ini belum berjalan dengan baik di masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemenkes tertanggal 28 Februari 2013, Program Jamkesmas diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2013. Artinya mulai 1 April 2013 kartu Jamkesmas sebelumnya tidak berlaku lagi. Namun pada kenyataannya, kartu Jamkesmas baru belum semuanya dibagikan. Hal ini sangat berdampak besar, terutama bagi warga yang sakit berat dan membutuhkan pengobatan rutin. Berdasarkan hasil diskusi dengan para SKPD ini, masalah terbesar yang mengakibatkan kekacauan penerapan Jamkesmas adalah soal basis data peserta. Penentuan basis data calon kepesertaan Jamkesmas 2013 bersumber dari Database Terpadu Nasional yang disusun oleh TNP2K dari masukan data BPS. Kenyataannya data tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Sebagai contoh hasil kajian Lembaga Ombudsman Daerah DIY menunjukkan bahwa kuota kepesertaan Jamkesma 2013 di DIY adalah 1.313.263 jiwa atau bertambah 371.134 peserta dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 942.192 jiwa. Total kuota peserta Jamkemas 2013 di seluruh DIY adalah 1.572.153 jiwa. Kuota ini berkisar 44% dari total penduduk DIY yang berada dikisaran 3,5 juta jiwa. Padahal angka kemiskinan yang resmi dilansir oleh BPS DIY tahun 2012 adalah 16% atau sekitar 900,000 jiwa. Seharusnya tidak ada warga miskin yang tidak memperoleh Jamkesmas. Kenyataannya masih banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Jamkesmas 2013.

Kondisi ini menunjukkan tidak validnya basis data yang digunakan sebagai acuan Program Jamkesmas.  SKPD dari Kulon Progo memaparkan bahwa kuota Jamkesmas dan Jamkesos di wilayah tersebut sudah melebihi jumlah penduduk Kulon Progo.  Rekomendasi dari pertemuan ini adalah perlunya perubahan penentuan calon peserta Jamkesmas yang berpijak dari basis data wilayah masing-masing. Sehingga data bukan berasal dari pusat, tapi berasal dari daerah sehingga lebih akurat. Kemudian daftar nama dan alamat peserta Jamkesmas-sos-da adalah informasi publik yang perlu diketahui oleh publik. Ada baiknya data tersebut bisa dipublikasikan secara umum melalui web lembaga pemangku kepentingan, juga di kantor kecamatan, desa/kelurahan. Puskesmas, RT/RW.  *** (Ade Tanesia)

Pada 28 Februari 2013, sejumlah ibu-ibu dari Kecamatan Dukun berkumpul di Radio Komunitas K FM, Muntilan.    Pertemuan ini merupakan awal dari program pengarusutamaan jender pada radio komunitas yang hendak menggali isu perempuan di wilayah Dukun. Dalam pertemuan ini hadir seorang Guru PAUD, Kader gizi posyandu, penerima Beras Miskin (Raskin), kepala dusun, dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PNPM, dan Ibu Atun dari  Sahabat Perempuan,yang  bertindak sebagai fasilitator.

Isu-isu yang didiskusikan oleh para ibu dalam pertemuan ini sangat beragam. Diantaranya adalah masalah ekonomi rumah tangga. Bahwa perempuan menyadari kebutuhan rumah tangga yang begitu tinggi terkadang tidak bisa dipenuhi oleh kepala rumah tangga saja. Artinya perempuan dituntut untuk ikut membantu menopang ekonomi rumah tangga. Namun sayangnya, perempuan membutuhkan suatu keterampilan dan modal untuk memulai usahanya.  Soal lain yang diungkapkan adalah pentingnya memberikan kesadaran pada para ibu untuk mendidik anak dengan panganan lokal. Menurut Ibu Tentrem, kini  semakin banyak ibu yang tidak mau “pusing” sehingga mereka lebih baik membelikan jajanan instan daripada menyajikan panganan rumah. Pos yandu perlu memberikan sosialisasi terus menerus mengenai jenis-jenis makanan sehat bagi balita. Persoalan lainnya yang dihadapi para ibu adalah memahami remaja. Menurut mereka, handphone telah menganggu moral remaja dengan kemungkinan teraksesnya video porno. Informasi juga mengubah perilaku remaja yang dirasa para ibu semakin pintar dalam mengelabui orang tuanya.

Kepala Dusun Tegal Sari, Ibu Solihatun justru menyoroti kebiasaan buang sampah yang sembarangan. Masalah jamkesmas yang tidak merata pun menjadi persoalan yang dihadapi warga kampung. Ada warga yang dulu mungkin memang masuk dalam kategori miskin, tetapi sekarang sudah berubah kehidupannya seharusnya tidak menerima jamkesmas lagi. Menurut Yazid Aiman, pemberian jamkesmas mengacu pada survey penduduk tahun 2010 yang kondisi nyatanya mungkin sekarang sudah berubah. “Pemerintah desa sendiri bingung, akhirnya Pemdes mengeluarkan Jamkesda,” ungkap Yazid Aiman selaku perangkat desa.

Yesi Lestari, penerima Raskin mengungkapkan ketidakjelasan  informasi dalam pembagian raskin. Ada yang mengatakan bahwa warga harus bayar dulu baru raskin akan turun. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan pada warga.

Hal yang menarik adalah pernyataan Ibu Sri Hartati dari TPK PNPM, bahwa segala persoalan yang diungkapkan tadi oleh para ibu-ibu tidak terakomodir dalam ajang musrembang, baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Aspirasi terkait kehidupan perempuan dan kelaurga kalah dengan program-program pembangunan fisik. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana persoalan perempuan ini bisa dibawa ke tingkat musrembang. Artinya kepentingan perempuan masih terdiskriminasi oleh kepentingan lainnya. “Kadang persoalan kita dianggap tidak penting,” ujar Ibu Sri Hartati. Perempuan sendiri harus berjuang dan memiliki strategi untuk memenangkan kepentingannya.

Pertemuan ini ditutup dengan pembicaraan relasi antara kelompok perempuan dengan Radio Komunitas K FM. Para ketua kelompok ini tertarik dan bersedia jika memang dibutuhkan sebagai narasumber. Meskipun mereka kadang tidak mendengarkan Radio K FM, namun dengan mengaktifkan peran perempuan ke radio akan memperkuat partisipasi perempuan. *** (Ade Tanesia)

Delapan dari sebelas pengidap HIV-Aids di Kabupaten Gunungkidul merupakan ibu rumah tangga. Jumlah tersebut berdasarkan temuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang dilansir pada pertengahan Februari lalu.

Pada temuan terbaru, tercatat ada 2 balita yang mengidap HIV-AIDS. Semuanya berasal dari Kecamatan Semanu.
Koordinator Kader Posyandu Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Sularti (43) sangat menyayangkan kejadian tersebut. Banyaknya ibu rumah tangga dan adanya balita yang terkena HIV-Aids per Februari 2013 di Gunungkidul diindikasi sebagai akibat ketidaktahuan keluarga terhadap penyakit itu.

“Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka (ibu rumah tangga) cuma memasak dan mengrus rumah tapi kok kena HIV-Aids itu?. Dia merasa tidak ‘berhubungan’ dengan orang lain. Mungkin yang ‘berhubungan’ suaminya,” kata Sularti usai Diskusi Kelompok Terarah (DKT) I Evaluasi Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul (JKPGK), di Radioline Pasar Argosari, Gunungkidul, Kamis (21/2).

Pada DKT yang juga disiarkan langsung via streaming itu, Sularti mengaku, sosialisasi penyakit menular sudah sering diadakan melalui forum perempuan. Pertemuan biasanya berlangsung pada tanggal 5, 12, dan 25 tiap bulannya. Segala macam persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan persoalan putus sekolah juga dibahas.

“Ada pasukan gethok tular (PGT) juga di tiap wilayah,” kata Sularti.

Pasukan gethok tular ini menyebarkan pengetahuan lebih luas ke warga. Terutama bagi kalangan perempuan.

Sementara itu, pada evaluasi JKPGK yang dihadiri perwakilan dari masing-masing kecamatan se-Gunungkidul tersebut, terungkap bahwa banyak perempuan di Gunungkidul memulai usaha ekonomi alternatif. Salah satunya di Karangmojo yang meproduksi usaha makanan olahan pertanian.

Kelompok wanita tani mulai memanfaatkan pekarangan rumah untuk produksi jamu gendong dan instan. Jagung dan kedelai mulai diolah menjadi kripik.

“Jadi kalau pas ada rapat-rapat ndak usah beli makanan ringan. Tetapi kita produksi sendiri,” kata Ketua Kelompok Wanita Tani Ngunut Kidul, Kelor, Karangmojo, Saryati (40).

Bendahara JKPGK ini menjamin kualitas produk kelompoknya berani bersaing dengan produk yang sudah tenar duluan di pasaran. Cuma kemasan dan pemasaran saja yang masih keteteran. Kendati untuk produk jamu dan kripiknya sudah mengantongi izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Dia berharap, setelah evaluasi kinerja JKPGK tersebut, bisa terwujud kerjasama antarpelbagai pihak untuk mendukung usaha yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan di Karangmojo.

“Petani harus diberi kesempatan mengolah tanamannya sendiri. Kalau dijual mentah lakunya murah!” kata Saryati.

Warga yang mukim di wilayah rawan bencana alam harus bisa mandiri mengahadapi ancanaman. Tidak perlu menunggu keputusan pemerintah untuk mengungsi atau melakukan penyelamatan dini terhadap keluarga masing-masing. Apalagi kalau warga tersebut sudah pernah mengalami ancaman serupa seperti orang-orang yang tinggal di dekat Gunung Merapi.

Demikian diungkapkan Koordinator Program Pusat Pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana (DRLC) Japan International Corporation Agency (JICA Hyogo) Tomoyo Kawaike pada pelatihan Bokomi tingkat desa dalam program “Desa Tangguh Merapi” di Balai Desa Dukun, Dukun, Magelang, Rabu (6/2).

“Yang benar-benar dipikirkan oleh warga adalah bagaimana caranya orang yang tidak punya kesadaran sama sekali terhadap ancaman bencana mampu menyiapkan keadaan darurat tersebut,” ujar Tomoyo pada acara yang dihadiri oleh perangkat desa, guru-guru sekolah, pegiat organisasi pengurangan risiko bencana (OPRB), militer, dan kepolisian setempat tersebut.

Tomoyo menambahkan, saat terjadi bencana alam sangat ditekankan untuk tidak memikirkan bantuan-bantuan dari orang atau pihak lain. Tapi bagaimana warga bisa menanggulanginya sendiri.

“Ketika tsunami menghempaskan prefektur Miyagi beberapa tahun lalu, tidak ada bantuan seperti yang lazimnya terjadi di Indonesia. Semua orang berdaya sendiri. Bahkan sampai sekarang masih banyak warga yang tetap tinggal di rumah-rumahnya yang telah rusak,” katanya.

Pada sisi lain, untuk membangun kesadaran bersama menghadapi ancaman bencana, dibutuhkan pendidikan berkelanjutan yang menyentuh masyarakat dari pelbagai unsur dan usia. Tidak cukup hanya dengan melaksanakan simulasi menghadapi bencana sekali dua dalam setahun. Itulah sebabnya, kurangnya penyadaran upaya preventif terhadap ancaman bencana mengakibatkan seringnya timbul korban jiwa atau penanganan bencana yang masih terkesan tergopoh-gopoh.

Kondisi seperti inilah, kata Tomoyo, yang menuntut warga harus punya kemandirian menghadapi ancamana bencana alam. Dia mencontohkan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kota Kobe, Jepang, segera setelah kota yang terletak di Pulau Honshu itu digoyang gempa hebat berskala 7,3 Skala Ritcher pada 1995 silam. Usai menelan 6.434 orang tewas akibat kebakaran yang dipicu gempa, Biro Pemadam Kebakaran Kota Kobe merangsang tumbuhnya BOKOMI (Boshai Community), kelompok-kelompok masyarakat tanggap bencana di tingkat akar rumput.

Setiap kecamatan digelontor ¥ 140.000 guna menyubsidi kegiatan BOKOMI seperti pelatihan, peralatan, pertemuan, dan lain-lain. Masing-masing kecamatan juga berkesempatan mendapat ¥ 200.000 lewat jalur proposal. Kendati demikian, kata Tomoyo, tidak mudah mengajak warga belajar tentang kesiapsiagaan bencana.

“Oleh karena itu kami juga mengemasnya dengan perlombaan di sekolah-sekolah. Tiap permainan lomba memuat cara-cara penanganan bencana seperti estafet mengangkut air, pasir, dan lain-lain,” kata Tomoyo. “Intinya bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan dan melibatkan semua keluarga.”

Pada sesi pemaparan kondisi desa, salah satu perangkat Desa Dukun Bejo SP mengatakan, perhatian pemerintah sementara ini baru terletak pada penanganan bencana lahar hujan. Penanaman kesadaran bencananya belum maksimal. “Ibarat anak sekolah yang setiap ujiannya tidak pernah lulus. Kami belum mendapatkan cara bagaimana misalnya setelah erupsi itu, warga bisa tentram kembali. Bekerja seperti sedia kala,” katanya.

Sesungguhnya di Desa Dukun sendiri sudah ada semacam BOKOMI dengan nama Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) tingkat desa yang dikoordinatori langsung oleh kepala desa. Menurut Sekretaris Desa Dukun Agus Winarno (46), OPRB di desanya terdiri dari semua perangkat desa, pemuda karang taruna, dan relawan lokal.

“Simulasi menghadapi bencana juga sudah sering dilakukan. Relawan-relawan dari luar wilayah juga banyak yang terlibat. Terakhir dua bulan yang lalu kerjasama BNPB, Rekompak, dan desa,” katanya.

Sementara itu, anggota OPRB Dukun Tanto H. Bumi (38) menanggapi pelatihan BOKOMI ini menjadi penyegaran bagi desanya. Berulangkali desanya sudah melakukan pelatihan sejenis. Mereka juga mengakui sudah punya prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana alam.

“Dari pascaerupsi Merapi 2006 kita sudah sering (mengadakan pelatihan). Cuma pemahaman sampai ke masyarakat terbawah itu kan belum. Yang dilibatkan hanya relawan. Orang-orang pilihan lah kasarnya,” ujar Tanto. Dia berharap pelatihan BOKOMI ini bisa menjadi perangsang untuk menggejolakkan kesdaran warga akan ancaman bencana alam.

Dia menambahkan, dalam penanganan bencana alam seperti erupsi Merapi, yang belum tersentuh adalah bagaimana membangun ketahanan ekonomi dalam kondisi darurat. Warga, kata Tanto, belum punya sumber ekonomi cadangan ketika tiba-tiba terjadi bencana alam. Praktis mereka kelimpungan harus bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas itu.

“Nek wis do makmur wong ki mbok kon ngungsi kepenak (kalau sudah makmur orang disuruh mengungsi pun gampang),” ujar Tanto.

Khairul Anam

Demi menggejolakkan geliat jurnalisme warga di wilayahnya, Suara Komunitas (SK) Wilayah Lumajang, Jawa Timur mengadakan “Pelatihan Jurnalistik” di Grand Aula Kalimas, Lumajang, Kamis-Jumat (23-24/1). Berdasarkan pantauan lapangan, puluhan peserta dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lumajang dan Jember tersebut tampak antusias mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh Suara Komunitas COMBINE Resource Institution Yogyakarta.

Pelatihan tersebut bermula dari kegelisahan SK Lumajang yang menganggap jumlah jurnalis warga masih sangat sedikit di Lumajang. Menurut Hartono Rudy (35), Kontributor SK Lumajang, sementara ini jumlah pewarta warga di Lumajang baru 2 orang saja. Itu tidak cukup mengingat permasalahan sosial di Lumajang begitu kompleks.

“Saya berharap untuk tindak lanjutnya dari peserta ini mau menulis. Dari kira-kira 20 orang peserta itu, yang telur itu 10 lah. Apes-apesnya 5,” katanya.

Hasil tulisan peserta pelatihan tersebut kelak bakal diunggah di portal berita suarakomunitas.net. Tulisan mereka bakal diedit oleh editor SK Wilayah Lumajang. Kalau tulisan para peserta pelatihan tersebut dirasa belum layak diterbitkan, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki lagi.

Hal senada diungkapkan oleh salah seorang peserta pelatihan, Leni Rodiah (24). Dia bertekad ingin menulis di portal suarakomunitas.net setelah mengikuti pelatihan. Dia merasa suarakomunitas.net adalaha wadah yang tepat untuk menampung tulisan-tulisan yang akan dibuatnya.

“Harapan saya ketika tulisan-tulisan itu saya paparkan, ada yang memberi komentar. Kemudian ada pembenahan, dan saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu,” ujar mahasiswi semester 7 Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember, itu.

Pelatihan jurnalisme warga di Lumajang sejauh ini masih jarang dilakukan. Suara Komunitas Wilayah Lumajang berharap, pelatihan tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir. Mereka butuh pelatihan-pelatihan serupa agar terus terjadi regenerasi calon-calon jurnalis yang kelak bakal menjadi penerus para kontributor Suara Komunitas di Lumajang.

Ketika Kepala Desa Samiran Marjuki berusaha mendata sekitar 4000 warganya yang mengungsi gara-gara letusan Merapi 2010 lalu, ia hanya mendapati sekira 2600 warga dalam keadaan aman di kam pengungsian. Sebelum mengungsi, tidak ada arahan dari desa kepada warganya karena segera setelah Merapi meletus besar pada November 2010 itu, praktis masing-masing menyelematkan dirinya sendiri.

Itu adalah kekalutan yang tidak seharusnya terjadi. Warga Desa Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, bersikeras mereka pasti aman dari ancaman Gunung Merapi sehingga manakala ancaman Merapi menjadi nyata, kebingungan melanda.

Menurut Marjuki, kekalutan itu akibat berteguh pada mitos tanpa diimbangi dengan pengetahuan ilmiah. Adanya Gunung Bibi dan letak desa yang konon berada di punggung Merapi menjadi dasar keyakinan mereka. Tapi gara-gara Merapi 2010 lalu, mitos itu perlahan runtuh. Dan ketika Merapi meletus begitu dahsyat, paling besar dalam sejarah menurut pengakuan tetua desa, Warga Samiran mengalami geger lemper (panik).

“Tidak ada yang mengurus warga,” kata Marjuki, 41 tahun, Selasa (4/12/12). “Masing-masing menyelematkan dirinya sendiri.”

Kerawanan Merapi pernah ditegaskan sebelumnya oleh Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTK Yogyakarta Sri Sumarti pada Kickoff Program Tangguh Merapi November lalu di Yogyakarta. Menurutnya, kendati bukaan kawah akibat erupsi Merapi 2010 mengarah ke lereng selatan, tidak berarti wilayah yang melingkari Merapi yakni wilayah Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali aman dari ancaman.

Kerawanan itu disebabkan dengan potensi erupsi Merapi yang eksplosif (ledakan) seperti pada November 2010 lalu. Materialnya yang berupa benda padat, cair, dan gas dalam tekanan tingi itu bisa menyembur ke sisi mana pun tanpa bisa diprediksi. Berbeda dengan erupsi efusif (lelehan) di mana aliran magma encer bertekanan lemahnya bisa diterka arahnya.

“Oleh karena itu mitigasi Merapi tidak hanya perlu untuk Sleman saja,” kata Sri Sumarti November lalu. “Semua wilayah yang melingkari Merapi perlu dilibatkan.”

Bagi Marjuki, pengalaman erupsi Merapi 2010 menjadi momen untuk belajar. Ia berharap Program Desa “Tangguh” Merapi yang akan berlangsung di desanya sampai 2016 mendatang bisa menyiapkan warganya memiliki skenario pas menghadapi ancaman Merapi.

Marjuki mengatakan ia sudah menyiapkan segala keperluan untuk mensukseskan program yang digagas oleh Radio FMYY Jepang bersama dengan COMBINE Resource Institution dan Radio Komunitas anggota JALIN Merapi itu.

“Secara administrasi kami akan menyediakan data. Teknis di lapangan akan dipegang oleh Tim Siaga Desa, dan radio komunitas MMC FM pada penyebaran informasi,” kata Marjuki usai Sosialisasi Tingkat Desa Program Tangguh Merapi, Selasa (4/12/12). “Saya yakin ini menjadi pergerakan yang manis jika ditata dengan baik.”

Sementara itu, pegiat MMC FM Widodo menyatakan, informasi awal yang telah terhimpun dalam sosialisasi yang dihadiri oleh kelompok perempuan, TSD, perangkat desa, dan pegiat MMC FM tersebut akan menjadi langkah awal untuk mengelola sumber daya desanya. Proses selanjutnya akan bertumpu banyak pada kerjasama tiga unsur desa yakni pemerintah desa, TSD, dan radio komunitas MMC FM.

“Proses Tangguh Merapi nanti akan berasal dari teman-teman sendiri (warga),” kata Widodo menegaskan. “Kita semua akan belajar bersama bagaimana mengelola ancaman. Tidak ada yang lebih pintar di antara kita.”

Khairul Anam staff Divisi Media COMBINE Resource Institution.

Program Tanggap dan Siaga untuk Harmoni (Tangguh) di seputaran desa-desa Merapi tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang akan berlangsung sejak November 2012-Maret 2016 dimulai.

Rangkaian pengetahuan lokal dan pengalaman warga sekitaran Gunung Merapi terhadap ancaman bencananya telah menangkap gairah Radio FMYY Kobe, Jepang, untuk belajar bersama terkait bagaimana warga menghadapi ancaman bencana alam.

komunitas Jalin Merapi, perangkat desa, dan tim siaga desa, kumpul bersama dengan pegiat Radio FMYY di Yogyakarta pada Selasa (27/11/2012) untuk merincikan rencana program mereka selama 3 tahun ke depan itu.

Sebanyak 7 desa dari 4 kabupaten dari Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah di seputar Gunung Merapi melibatkan diri pada program itu. Mereka beriringan dengan 5 radio komunitas Jalin Merapi, yakni Desa Sidorejo dan Talun bersama Lintas Merapi FM (Klaten); Desa Glagaharjodan Kepuharjo bersama Gema Merapi FM (Sleman); Desa Jumoyobersama Lahara FM (Magelang), Desa Dukun bersama K FM (Magelang); dan Desa Samiran bersama MMC FM (Boyolali).

Radio FMYY yang telah bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) selama 17 tahun pascagempa bumi Kobe Januari 1995 akan menjadi ujung tombak program saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman Gunung Merapi itu.

“Kita semua ingin berbagi dengan masyarakat di berbagai daerah agar lebih siap menghadapi bencana,” kata pegiat Radio FMYY Junichi Hibino.

Setelah mengunjungi beberapa radio komunitas di Jawa Tengah dan Yogyakarta seperti Radio Komunitas Angkringan dan Radio Komunitas Lintas Merapi pada 2007 lalu, serta masyarakat desa setempat, dia mendapat penjelasan jika radio komunitas di sana dipakai untuk saluran informasi warga menghadapi bencana alam.

Dia juga mengatakan, Indonesia dan Jepang mempunyai banyak kesamaan. Selain banyaknya radio komunitas, Indonesia-Jepang sama-sama berada pada wilayah rawan bencana alam.

Persamaan tersebut, lanjutnya, bisa menjadi titik awal untuk saling belajar ilmu dan pengalaman masing-masing tentang pengurangan risiko bencana.

PRB Berbasis Masyarakat

Temuan Junichi itu menguatkan pendapat jika alat paling ampuh dalam manajemen bencana di masyarakat adalah pemberdayaan dan keberlanjutan masyarakat itu sendiri.

Dalam setiap PRB, kata Junichi, membangun komunitas dan pemberdayaan adalah hal terpenting. Mungkin hanya lewat radio komunitas itulah, perihal berbagi informasi, komunikasi dan diskusi untuk pengambilan keputusan bisa berjalan tanpa memandang jenis kelamin, agama, usia, suku, pekerjaan, dan latar belakang lainnya.

“Inilah mengapa radio komunitas dapat memainkan peran utama,” tegas Junichi.

Dia menjelaskan, pada saat bencana terjadi, radio komunitas bisa menjadi sumber informasi dan berita bagaimana menyalurkan bantuan logistik, pencarian orang hilang, hingga penyembuhan trauma. Selain itu, yang lebih penting baginya, radio komunitas mampu membangun interaksi yang lebih hidup antara korban dengan orang-orang yang hendak menyorongkan bantuan, karena si korban dapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan.

Peranan radio komunitas, tambah Junichi, tak berhenti saat bencana saja. Justru peranannya terus berlangsung sampai bertahun-tahun usai bencana secara terus-menerus.

“Di Kobe, Jepang, acara memperingati Gempa Bumi Kobe diadakan setiap tahunnya (oleh radio komunitas) untuk menyampaikan pengalaman dan pengetahuan ke generasi berikutnya,” kata Junichi.

Sedangkan terkait kendala pendanaan yang menjadi masalah klasik bagi radio komunitas, radio komunitas di Jepang seperti FMYY juga bernasib sama. Bertahun-tahun lalu, kata Junichi, mereka juga mengalami kesulitan dana.

Tapi mereka terus berkegiatan secara on air dan off air dengan dana seadanya. Lambat laun warga sekitar merasakan manfaat besar FMYY dan merekalah yang menyokong operasional radio sebelum mendapat bantuan dari banyak pihak.

“Sampai sekarang terdapat kurang lebih 150 relawan yang bahu-membahu menghidupkan FMYY,” kata Junichi.

Proses pelibatan warga dalam radio komunitas itu juga diamini oleh pegiat Radio Komunitas Lintas Merapi FMSukiman M. Pratomo (42). Selama hampir 12 tahun beroperasi, Lintas Merapi FM praktis mengandalkan modal mandiri dari komunitasnya.

Pada kesempatan itu, Sukiman buru-buru menampik “anggapan” kalau Lintas Merapi FM hanya mampu hidup gara-gara bantuan.

“Bantuan dari lembaga dan pihak lain hanya kami pakai untuk membeli alat-alat siaran baru sebagai cadangan,” kata Sukiman.

Gara-gara banyak melibatkan warganya itu pula, tak jarang mereka berebut untuk sekadar ikut menjadi penyiar di studio Lintas Merapi FM. Dan beberapa waktu lalu, aku Sukiman, warga patungan untuk memperbaiki alat siaran Lintas Merapi FM yang sempat rusak.

Bokomi ala Merapi

Sementara itu, Mart Widarto selaku Koordinator Program Tim Informasi dan Komunikasi untuk Situasi Darurat (Tikus Darat) COMBINE Resource Institution selaku rekanan Radio FMYY menyampaikan tujuan dari program Desa Tangguh Merapi untuk mewujudkan Bokomi ala Merapi yang berjejalin dengan Sistem Informasi Desa (SID).

Boshai Community (Bokomi) lahir usai Gempa Kobe 1995, ketika masyarakatnya membangun kelompok-kelompok masyarakat tanggap bencana yang dibina oleh Biro Pemadam Kebakaran Kota Kobe.

Upaya itu merupakan respons dari akibat gempa Kobe. Usia gempa terjadi kebakaran dahsyat di mana pemadam kebakaran hanya mampu menyelematkan 1,7% penduduk, sedangkan sisanya justru ditolong oleh keluarga, tetangga, dan anggota komunitas lainnya.

“Sekarang kita telah punya tim siaga desa (TSD). Ini tinggal memadukan antara yang sudah ada dengan pengatahuan dan pengalaman baru yang bakal kita himpun selama 3 tahun ke depan,” kata Mart.

Bokomi ala Indonesia itu (TSD) nantinya akan berpadu dengan SID untuk Kebencanaan (SID-K) yang juga akan menyertai 7 desa di seputaran Gunung Merapi. Sehingga keduanya diharapkan akan bisa mesra mempersiapkan warga menghadapi ancaman Gunung Merapi.

Seribuan warga Yogyakarta dari ragam kalangan yang sebal dan marah dengan indikasi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menyebarkan virus pesan mereka dan mengorganisasi diri lewat Twitter dengan tanda pagar (#): #GerudukJogja (Gerakan Dukung KPK dari Rakyat Jogja).

Itu adalah respon terhadap isu dan gerakan yang berkeliaran di netizen Jakarta dengan tagar #SaveKPK yang pertama kali berkumandang sejak 10 September 2012. Tagar #SaveKPK lantas meruncing pada 5 Oktober 2012 ketika ada upaya menangkap Novel Baswedan, salah satu penyidik Polri di KPK yang masih bertahan.

Gampang saja publik menganggap jika penangkapan itu sebagai salah satu upaya Polri melemahkan KPK yang sedang mengusut dugaan korupsi “Simulator SIM Polri” dan membuat sentimen dukungan terhadap KPK meningkat. Sebaliknya, sentimen negatif terhadap Polri kian menjadi.

“Dengan Jakarta hanya keterkaitan isu saja. Aksi ini (#GerudukJogja) cenderung lebih menekan presiden untuk segera mengambil sikap,” kata Antok Suryaden, presiden BloggerNusantara, Selasa (9/10/12), lewat pesan BlackBerry-nya.

Menurut netizen yang juga aktif di @JogloAbang itu, #GerudukJogja sebenarnya cuma diawali dengan ajakan para netizen Yogyakarta lewat Direct Message (pesan langsung) Twitter. Kampanye untuk turut pada aksi #GerudukJogja juga kebanyakan lewat Twitter. Santernya berita tentang KPK di media massa yang diikuti banyak orang turut menjadi faktor pendukung cepatnya virus #GerudukJogja menyebar.

“Terbukti hanya dengan social media mereka mau datang beraksi membuat rantai manusia, serta tak lepas dari dukungan admin-admin Twitter @JogjaUpdate, @jalinmerapi, @lalinjogja, @infoseni, dan @jogloabang,” kata Suryaden.

Statistik perbincangan ber-tagar #GerudukJogja di jagat Twitter lewat Topsy menunjukkan, pada hari pertama ketika #GerudukJogja mulai muncul, Sabtu (6/10/12), jumlahnya mencapai 1109 kali perbincangan. Sehari kemudian, Minggu (7/10)/12) ketika aksi #GerudukJogja dimulai pada pukul 19.30 WIB, ia dibincangkan sebanyak 2078 kali. Angka tersebut menunjukkan betapa perhatian publik terhadap isu tersebut begitu besar.

Twitter telah Menjadi Gerakan Sosial?

Untuk soal yang satu ini Pakar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) jebolan The University of Manchester Yanuar Nugroho punya catatan kritis. Lewat akun Twitter-nya @yanuarnugroho, ia menulis, “yg lebay soal peran socmed: aksi offline TETAP perlu. sabtu dinihari di KPK contohnya. prbahan tak prnh bdimensi tunggal.”

Sementara itu, pakar netizen lain dari ICT Watch Donny BU coba mengingatkan lewat akun twitter-nya @donnybu, “Selama sosmed baru bisa mengangkat isu yg ada di Jakarta dan dibantu diliput oleh media massa nasional, belum saatnya kita (netizen) berpuas diri :).”
Menurut Donny, kedigdayaan sosial media macam Twitter masih harus dibuktikan. Terutama bila menyangkut isu yang jauh dari episentrum ibukota dan kepungan sorotan media massa nasional.

“Tp jika sbg contoh kasus, bahwa sosmed bisa mendorong bereaksinya presiden atas kasus kpk-polri, sah2 saja. Tp diingat jg faktor2 lainnya ya,” lanjut Donny lewat akun twitternya.

Suryaden mengakui memang peran Twitter dan netizen dalam kasus #GerudukJogja bukan satu kemutlakan. Sebelum tagar #GerudukJogja membanjiri jagat Twitter, beberapa netizen dan aktivis Yogyakarta telah berkonsolodisi untuk mematangkan rencana aksi. Isu yang sudah digencarkan oleh media nasional juga memudahkan gerakan serupa di Yogyakrta.

“Selain karena isu yang sudah ada di media, aksi yang damai dan lunak, dan di malam hari sehingga tidak menganggu kerja turut memudahkan. Aksi ini benar-benar baru. Tidak ada agitasi sama sekali,” kata Suryaden.

Warga yang turut aksi hanya diajak untuk bergandengan tangan dari Tugu Yogyakarta ke arah Jl. Malioboro, Yogyakarta. Aksi kemudian dilanjutkan dengan longmarch sampai Istana Presiden Gedung Yogyakarta.

Suryaden menambahkan gerakan sosial dengan memakai pola aktivisme internet, terutama lewat media sosial, bisa dilakukan di mana saja dan dengan isu apa pun.

“Syarat khusus untuk kegiatan seperti ini (#GerudukJogja) pastinya adalah melek sosial media dan cara membahas isu lebih enteng, menarik, dan ada jaminan tidak rusuh,” kata Suryaden lagi.

Tidak mengherankan bila yang turut kemarin dalam #GerudukJogja, Minggu (7/10/12) berasal dari semua kalangan. Yang bersepeda onthel, pejalan kaki, naik motor, sampai bermobil lengkap dengan keluarganya menjadi satu nyatakan sikap dukungan terhadap KPK serta meminta ketegasan presiden.

Kendati demikian, masih ada saja suara miring yang mengatakan gerakan sosial yang berawal atau dengan menggunakan aktivisme di internet cuma perbuatan kalangan menengah belaka.

“Sulit untuk mengatakan apakah hanya gerakan kaum menengah atau bukan,” kata Suryaden. “Namun,” tegas Suryaden, “kelas menengah apabila melihat ada event yang menarik dan aksinya simpatik, mereka tidak terlalu pikir panjang untuk ikut.”

Pada tanggal 13-17 September 2012, bertempat di Kantor COMBINE Resource Institution, para penyunting dari portal berita warga www.suarakomunitas.net mengadakan konsolidasi dengan tema “Gerilya Media.” Adapun penyunting yang hadir berasal dari wilayah Lombok Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sukabumi, Kalimantan Timur, Rembang, Magelang, DIY, Cirebon, Majalengka, Priangan Timur, Tasik Malaya, Nangroe Aceh Darussalam, Sidoarjo, Banjarnegara, Pekalongan, Wonosobo.

Khusus untuk temu nasional kali ini, alur acara didahului dengan pengayaan wawasan bersama beberapa narasumber seperti Uni Lubis dari Dewan Pers, Budiman Sudjatmiko dari anggota DPR-RI, Ari Sudjito, seorang ahli di bidang desa, Dandhy Laksono dari AJI Nasional, Anggara seorang pengacara yang peduli terhadap kasus-kasus kebebasan berekspresi, dan Shita Laksmi dari HIVOS.

Acara dibuka dengan ramah tamah pada hari Kamis malam, 13 September 2012. Dipandu oleh pewarta dari Sumatera Barat, Nurhayati Kahar, dan M. Syairi dari Lombok Utara, acara ramah tamah ini lebih semarak. Satu persatu pewarta Suara Komunitas memperkenalkan dirinya sekaligus mengisahkan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayahnya. Tohap Simamora dari Sumatera Utara mengungkapkan bagaimana media komunitas secara konsisten mengangkat persoalan ancaman eksploitasi tambang dari perusahaan tambang milik Bakrie Group di kawasan Dairi. Marcos Dipan dari Sulawesi Utara memaparkan penolakan warga atas eksplorasi tambang di sebuah pulau bernama Bangka. Banyaknya persoalan konflik pemanfaatan sumber alam antara warga dengan perusahaan dan pemerintah ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh pewarta warga suara komunitas.

Untuk menghadapi tantangan inilah, temu nasional penyunting suara komunitas tahun ini merasakan pentingnya menggalang sekutu dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga publik seperti Dewan Pers, organisasi media seperti AJI, media arus utama, organisasi masyarakat sipil lainnya. Upaya mendorong perubahan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi perlu menggandeng berbagai pihak. Muhamad Syairi, pewarta warga dari Lombok Utara telah membuktikannya. Dengan melakukan konvergensi media dengan media lokal, menyiarkan berita lewat radio komunitas, mendistribusikannya lagi melalui portal suara komunitas, ternyata mampu mempercepat kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Ibrahim dari Sulawesi Tenggara pun melakukan jejaring bersama organisasi masyarakat sipil di Kendari, berkolaborasi dengan media televisi lokal seperti Kendari TV, juga dengan koran lokal seperti Tribun.

Dandhy Laksono dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memaparkan gurita konglomerasi media yang tidak hanya bias kepentingan iklan, tetapi juga bisnis dan politik pemiliknya. Dengan kondisi media seperti ini maka proses pembentukan nilai masyarakat, yang kini banyak dipengaruhi oleh media, sangat dipengaruhi oleh konten yang tidak semata-mata berorientasi pada pendidikan bangsa, tetapi juga sarat kepentingan akumulasi modal. Pada titik inilah, tandingan konten sangat dibutuhkan untuk mengimbangi konten media arus utama. Tandingan tersebut berasal dari masyarakat sendiri yang kemudian dikenal dengan sebutan jurnalis warga atau pewarta warga.

Berdasarkan pengalaman para pewarta warga dari portal suara komunitas, maka dampak dari kegiatan pewarta tidak sekadar menyuarakan informasi komunitas. Lebih dari itu, pewarta rentan terhadap ancaman pihak lokal yang dikritisinya. Yet Kahar, seorang pewarta warga asal Pariaman telah mendekam selama 9 bulan di penjara akibat aktivitasnya menyuarakan persoalan korupsi di wilayahnya. Ia dituduh tidak secara langsung akibat kekritisannya, tetapi dijebak melalui kasus narkoba. Namun oleh karena tidak ada bukti, maka Yet Kahar dibebaskan oleh pengadilan setempat. Kasus ini memperlihatkan betapa besarnya ancaman bagi pewarta warga di daerah, apalagi yang mewartakan berita menyangkut pengusaha dan politisi lokal. Anggara, seorang pengacara juga hadir dalam konsolidasi ini untuk memberikan kisi-kisi hukum yang perlu diketahui oleh pewarta warga dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Uni Lubis dari Dewan Pers mendiskusikan soal cakupan kerja dan batasan bentuk produk jurnalistik yang akan ditangani oleh Dewan Pers. Pewarta warga yang sudah terkelola dalam suatu organisasi media berbadan hukum bisa memberika pengaduan ke Dewan Pers.

Budiman Sudjatmiko dan Ari Sudjito membicarakan bagaimana peran media komunitas dapat menjadi salah satu mesin perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Relasi antara media dengan parlemen sangat dibutuhkan sebagai watchdog kinerja parlemen maupun eksekutif. Pemberitaan satu kasus dengan intens yang kadang terlupakan oleh media arus utama, justru bisa dilakukan oleh media warga. Inilah kekuatan media warga dalam mendorong perubahan sosial.

Setelah saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan para narasumber, para pewarta Suara Komunitas pun melakukan konsolidasi untuk menentukan bentuk organisasi, kepengurusan, serta mekanisme kerja yang lebih efisien untuk memperkuat isu komunitas di ranah publik. Struktur organisasi yang baru terdiri dari Pemimpin umum yang membawahi pemimpin redaksi. Kemudian editor wilayah kelak menjadi biro-biro yang membawahi pewarta-pewarta warga.

Di akhir pertemuan, maka seluruh pewarta warga suara komunitas berekreasi ke Goa Cermai di Imogiri dan makan siang bersama di Pantai Depok, Parang Tritis. Pengalaman bersama ini mampu memperkuat tali ikatan antar pewarta warga untu menjalankan aksi-aksi pewartaan yang lebih militan dan berbobot. *** (Ade Tanesia)

Baru pada pukul 20.00 WIB Paring bisa berbuka. Malam itu dia telat membatalkan puasanya karena habis dari perjalanan. Di seberang sana, seorang kawannya, HW, memberi kabar singkat: “Mas, sampeyan lihat tivi one (TV One) sekarang.”

Sambil makan Paring menuruti pinta temannya lewat handphone itu. Di televisi, Hari Suwandi (HS) sudah tampak berhadapan dengan presenter “Apa Kabar Indonesia Malam” Indrianto Priadi.

Melihat adegan itu, Paring sontak menghentikan makannya. Kata demi kata yang meluncur dari bibir Hari Suwandi ia simak betul-betul.

“Bagaikan disambar petir disiang bolong saat HS mengucapkan terima kasih ke Bakrie, menyatakan tindakannya ada yang menyuruh, bukan keinginannya pribadi dan seterusnya,” tulis Paring Waluyo Utomo di grup Facebook “Dukungan Hari Suwandi, Jalan Kaki Porong-Jakarta” 5 hari setelah melihat tayangan di TV One itu, Rabu (25/7/2012).

Tidak hanya Paring Waluyo Utomo seorang yang kalut oleh pengakuan Hari Suwandi di TV One. Paring hanya salah satu pendamping korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang kebetulan mendukung sedari awal niat Hari longmarch dari Porong ke Jakarta untuk menuntut hak korban Lumpur Lapindo yang belum ditunaikan. Warga lain di Sidoarjo dan pelbagai daerah yang mendukung Hari juga dibuat jengah.

“Ratusan twitter me-mention aku. Puluhan sms masuk ke handphone-ku, dan puluhan komentar dan posting-an di grup Facebook dukung HS masuk. Semuanya sama pertanyaannya: ada apa dengan HS? Kok jadi begitu? Sampai uber social-ku error karena begitu banyaknya mention yang masuk,” tulis Paring di grup tersebut.

Menurut pegiat Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta Darmanto, bagi orang-orang yang punya perhatian terhadap perkembangan media di Indonesia, kasus Hari Suwandi jadi preseden buruk. Permintaan maaf Hari Suwandi tidak sekadar antiklimaks dari longmarch Porong-Jakarta.

“Ini jadi pemicu untuk lebih perhatian pada penggunaan frekuensi publik,” tegas Darmanto pada sarasehan “Media dan Lumpur Lampindo: Telaah atas Permintaan Maaf Hari Suwandi di Tv One” yang diadakan oleh MPM dengan COMBINE Resource Institution (CRI) di Jogja National Museum, Senin, (6/8/2012).

Darmanto menambahkan, dengan memakai frekuensi siaran punya publik, TV One (dan televisi lainnya) punya kewajiban untuk tidak seenaknya menggunakan frekuensi dengan tayangan demi kepentingan sang juragan media.

“Medium TV One itu ‘free to air’. Saat freekuensi publik dilukai, pemerintah harus menindak!” Tegasnya.

Paring Waluyo Utomo yang turut menjadi narasumber dalam obrolan itu memberikan contoh bagaimana TV One dengan seenaknya menggunakan frekuensi publik itu. Tidak pernah sekalipun kasus semburan lumpur di Sidoarjo disebut sebagai “Lumpur Lapindo”. TV One lebih memilih istilah “Lumpur Sidoarjo” untuk coba menghilangkan jejak anak perusahaan Aburizal Bakrie PT. Minarak Lapindo Jaya yang menjadi biang sebagian Sidoarjo dipendam lumpur.

Sementara itu, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi mengulas permintaaan maaf Hari Suwandi di TV One dari kacamata akademis. Faktor kepemilikan media sangat berpengaruh dalam tayangan atau ulasan media. Apalagi sebelumnya, kata Fajar, Grup Bakrie sudah keluar banyak duit terutama unuk mengakuisisi klub bola Sidoarjo, Deltra Putra Sidoarjo (Deltras) untuk mengais simpati warga.

“‘cross-ownership’ media di Indonesia harus dibatasi. Kalau tidak, media di Indonesia tak akan mampu berkualitas,” tegasnya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyayakarta mengatakan, hari-hari ke depan merupakan pertarungan sengit antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan industri media, termasuk jurnalistik. Media wajib netral dari kepentingan kelompok dan golongan, apalagi pemilik perusahaan media.

“Segala macam tayangan televisi jadi wewenang KPI, bukan Dewan Pers!” Tegas KPID Yogyakarta.

Kini KPI Pusat sedang menelaah tayangan “Permintaan Maaf Hari Suwandi” di acara “Apa Kabar Indonesia Malam” pada 25 Juli 2012 lalu. Kuat dugaan adanya penipuan informasi dengan mendompleng frekuensi publik.