Cerita kampung tidak harus selalu merujuk pada cerita-cerita masa lalu, kearifan lokal, dan tradisi. Tetapi juga yang berlangsung sampai saat ini. Cerita kampung juga bisa menceritakan kampungnya kepada orang kampungnya itu sendiri. “Ini seperti jebakan kalau kita menceritakan tentang kampung dalam bahasa kita. Kesannya seperti berbau wisata karena diungkapkan oleh orang lain. Bisakah cerita kampung dikisahkan oleh orang (pelakunya) itu sendiri? Demikian disampaikan Roem Topatimasang, dalam diskusi apresiasi karya peserta Festival Cerita Kampung yang diputar di Festival tersebut.

Dalam sesi apresiasi karya, empat cerita diputar antara lain; Tradisi Metik, Kampung Batik Tancep : Generasi Penerus Pembatik Kuno, dan cerita Membasmi Pencuri Ternak. Para peserta aktif juga diminta tanggapannya tentang tentang karya yang diputar tersebut. Menurut Buono, pembuat cerita Tradisi Metik, dulu tradisi ini telah diceritakan turun temurun dari orang tua ke anaknya. Mengapa kami tidak mencari penutur atau pengisah cerita metik? Karena memang sudah tidak ada lagi cerita itu,”ujar Buono dari Mandiri FM, Pekalongan Jawa Tengah.

Menurut Roem, tidak salah ketika kita menciptakan cerita tentang kampung. “Yang jadi masalah cerita-cerita itu katanya sudah tidak ada lagi. Ada baiknya cerita kampung itu dikembalikan ke kampung atau dikembalikan ke masyarakat dan orang-orang kampung cerita tentang masalah kesehariannya,” lanjutnya. Ia mencontohkan negara Amerika Latin merupakan salah satu dari negara di dunia yang masih menjaga kearifan lokanya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa Spanyol. Dalam sistem pendidikannya diajarkan dwi bahasa yaitu Spanyol dan Inggris.

Bahasa adalah tanda diri. Kalau bahasa sudah hilang tentu semua bisa ikut hilang termasuk budaya dan tradisi yang ada di dalamnya. “Di kita bahasa lokal sudah mulai hilang. Bahasa Jawa diuntungkan karena penduduknya banyak, jadi masih ada bahasa Jawa. Di Papua, orang disana menggunakan bahasa Indonesia,” tutur Roem. Media lokal punya peran memuat cerita maupun berita lokal yang terjadi sehari-hari. Cerita rakyat atau kampung akan lebih menarik jika diceritakan dalam bahasa daerahnya masing-masing. Jika tidak, bahasa lokal akan punah jika tidak dipakai.

Combine Resource Institution (CRI)  mendemonstrasikan  aplikasi Sisitem Informasi Desa (SID) terbaru versi 3.0. dalam acara  Focused Group Discussion tentang sistem informasi desa di UC Universitas Gadjah Mada, Rabu (05/06/13). Acara dihadiri oleh banyak pegiat dan pemerhati  perkembangan desa diantaranya CRI, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, IRE, IDEA, ACCESS, Yayasan Penggerak Linux Indonesia, dan Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Bantul.

“Versi 3.0 terbaru lebih banyak menggunakan diagram, visual dan dapat diedit (diisi langsung),” ujar Dewi Amsari, Manager Lumbung Komunitas saat mempresentasikan SID terbaru. Rencananya pertengahan tahun 2013 ini, SID ini akan dirilis aplikasinya. CRI juga telah menyiapkan informasi yang jelas tentang fungsi-fungsi yang bisa diperankan oleh SID.  Dimana aplikasi SID menjalankan fungsinya untuk mengolah data kependudukan, data aset atau sumber daya di tingkat desa, data keuangan di tingkat desa. Aplikasi yang dikembangkan oleh CRI menganut prinsip-prinsip Free and Open Source Software (FOSS).

Dalam UU23/2006 tentang administrasi Kependudukan didalamnya juga mengatur sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dimana  SIAK ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten / kota dan disetiap kecamatan. Aplikasi SIAK dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan spesifikasi yang software dan hardware yang diatur melalui beberapa peraturan menteri dalam negeri. Selain itu, dalam Permendagri 12/2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, juga diatur tentang sistem yang digunakan untuk pengolahan data. Data kependudukan (yang agak berbeda isinya dengan data kependudukan versi SIAK) juga ada di dalam aplikasi Profil Desa dan Kelurahan.

Lalu bagaimana legatimasi SID dari sisi hukum? Karena  sangat penting bagi pengguna dan pengembang  SID akan berada pada posisi rentan dipersalahkan mengingat sudah adanya aplikasi SIAK. Menurut Yohannes  Supramono pakar Pengelola Data dan kependudukan,  tidak ada larangan dari UU atau peraturan pemerintahan lainnya terhadap proses pengembangan dan pemanfaatan aplikasi lain untuk mengelola data kependudukan. “Jadi, SID bisa dikembangkan dan dimanfaatkan selama belum adanya aturan yang melarang penggunaanya,”ujar Yohannes.

Dan bisa menjadi  celah penggunaan SID selama Kepala Desa memenuhi laporan desa, monografi, dan profil desa untuk diserahkan pada level supra desa, maka tugas administrasi Kepala Desa telah memenuhi. Desa berhak melakukan otonomi dan pengembangan desa dengan cara tertentu. Hal ini diperkuat oleh Dina Mariana, Peneliti IRE, tentang kemungkinan SID masuk dalam RUU Desa.

Dina Mariana mengutarakan bahwa SID telah masuk dalam salah satu klausul RUU Desa tersebut. Klausul itu menjelaskan tentang pemerintahan desa akan mengembangkan sistem informasi desa sesuai dengan kemampuan dan potensi desa. Sistem informasi desa diarahkan untuk mendukung pembangunan dengan menggunakan fasilitas perangkat lunak dan keras dengan menggunakan penyediaan jaringan dan sumberdaya manusia. Penyediaan sistem informasi desa akan memberikan akses informasi yang luas untuk desa dan pemangku kepentingan. Ini dalam upaya desa sehingga mempunyai kesempatan dalam self governing community.

Namun informasi yang ada di SID peruntukkannya harus jelas yaitu untuk kepentingan desa dan warganya. “Kalau informasi itu begitu mudah diakses, akan merugikan kepentingan pemilu atau ekonomi dari pengusaha untuk mencari celah pasar,” ujar Deny Rahadian, Penggiat Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Untuk itu penyimpanan data juga harus menjadi prioritas dari keamanan seperti kerusakan,  kehilangan dan disalah gunakan.

Senin 8 April 2013, Lumbung Komunitas melakukan sosialisasi pembangunan Sistem Informasi Kampung di Kawasan Code, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar sebagai kerja bersama antara COMBINE Resource Institution dengan komunitas warga di bantaran Kali Code, Kota Yogyakarta serta pegiat IDEA. Dalam kerangka gelaran Kali Code Festival, sebuah inisiasi pembangunan Sistem Informasi Kampung (SIK) dilakukan di dua wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Jetisharjo, Jetis, Yogyakarta. Proses ini merupakan upaya replikasi pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk konteks perkotaan, dalam hal ini untuk tingkat RT di kampung kota.

Proses instalasi dan pemanfaatan aplikasi SID untuk satu RT di wilayah Jogoyudan, Gowongan, Yogyakarta telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2013 lalu. Tim RT setempat telah melakukan proses entry data ke dalam aplikasi SID selama 3 bulan. Bulan April 2013 ini, sebuah forum untuk sosialisasi inisiatif pembangunan SIK di wilayah bantaran Kali Code pun dilakukan. Kegiatan ini mengundang perwakilan RT dari 30 RT di wilayah Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Jetisharjo yang menjadi kelompok sasaran sosialisasi. Namun, peserta yang hadir juga meliputi beberapa kampung dari wilayah keluarhan lain di Kota Yogyakarta. Oleh karena ini adalah kerja bersama maka sesi presentasi dilakukan secara goton groyong oleh tim CRI dan pegiat SIK – Kali Code Fest. Pada acara yang digelar di Gedung Grapari Telkomsel Lantai 4 Jl. Jenderal Sudirman No. 60 Yogyakarta ini,  sebagian besar perwakilan RW / RT / Kampung tertarik untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan SIK. Namun, disebabkan oleh sebagian besar perwakilan RT yang hadir adalah generasi tua, maka mereka meminta ada pertemuan lanjutan yang bisa melibatkan kelompok muda dari setiap RT atau kampung. Hal itu disepakati dan disanggupi oleh pegiat Kali Code Fest yang akan melakukan peran koordinasi dalam kegiatan tindak lanjut berikutnya bersama CRI. Kegiatan berikutnya akan dilakukan di tingkat kampung/RT dengan proses awal pembangunan SIK sebagaimana proses pembangunan SID yang telah diterapkan di sejumlah daerah di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kegiatan yang dilakukan dengan jaringan komunitas warga di kawasan Code, Yogyakarta merupakan langkah baru dalam penerapan SID. SID oleh CRI mulai tahun 2013 ini akan dicoba untuk diterapkan dalam konteks wilayah dan komunitas yang berada perkotaan. Proses yang telah dijalani di wilayah Jogoyudan, Gowongan adalah ujicoba pertama. Tahap berikutnya akan melibatkan jaringan RT / RW / kampung yang berada di kawasan bantaran Kali Code di wilayah Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Jetisharjo. Namun, dalam pertemuan terakhir, ternyata ada beberapa kampung lain yang juga tertarik dengan proses ini. Tim CRI akan fokuskan proses pendampingan ini kepada komunitas di bantaran Kali Code terlebih dahulu. Komunitas lain dari kampung atau wilayah di luar bantaran Kali Code akan dikelola dalam tahap kegiatan berikutnya. Namun, dalam setiap tahap kegiatan di wilayah Code, pegiat dari kampung-kampung di wilayah lain juga bisa terlibat dalam proses yang berjalan. Selain penerapan SID, kegiatan di kawasan Code juga akan menjadi ajang pelaksanaan program kolaboratif lintas divisi kerja di CRI. SID akan menjadi tahap awal yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengembangan program yang melibatkan unsur-unsur dari empat program/pilar utama CRI, yakni Lumbung Komunitas, Suara Komunitas, Pasar Komunitas, dan Tikus Darat. (Dilaporkan oleh Elanto Wijoyono, Koordinator Lumbung Komunitas)

Pada Jumat, 12 April 2013, Lumbung Komunitas telah mendampingi kunjungan delegasi 3 Propinsi dan ACCESS di Desa Nglegi, Patuk, Gunung Kidul. Lembaga ACCESS yang bergerak dalam beragam program pembangunan masyarakat di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur mengoordinasikan kegiatan kunjungan belajar untuk delegasi 3 provinsi ke D.I. Yogyakarta. Pemerintah kabupaten/kota dari ketiga provinsi di Indonesia Tengah yang datang berkunjung adalah Pemerintah Kabupaten Lombo Utara, Dompu, dan Lombok Tengah dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian, ada Pemerintah Kabupaten Muna dan Buton Utara dari Sulawesi Tenggara. Serta, ada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, Gowa, dan Takalar dari Sulawesi Selatan.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan peninjauan, komunikasi, dan belajar tentang praktik pengembangan dan pengelolaan basis data kemiskinan dan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari tingkat kabupaten hingga desa dan padukuhan.

Kunjungan di Desa Nglegi diikuti oleh seluruh rombongan delegasi dengan menggunakan bus pariwisata. Acara dibuka pada pukul 09.30 oleh perwakilan pemerintah Desa Nglegi (Kaur Keuangan). Kepala Desa Nglegi tak bisa bergabung dalam acara ini karena sedang mengikuti program pertukaran kepala-kepala desa se-ASEAN + 3 di Sichuan, China. Usai sambutan pihak pemerintah desa dilanjutkan dengan sambutan oleh perwakilan ACCESS yang diperani oleh Widya Pudji Setyanto (Ryan), sekaligus memperkenalkan seluruh delegasi yang hadir. Presentasi tentang pengalaman Desa Nglegi dalam memanfaatkan SID dan membangun sistem Analisis Kemiskinan Partisipatif dilakukan oleh pihak desa. Moderasi presentasi dan diskusi dilakukan oleh Elanto Wijoyono dari CRI. Presentasi tentang AKP dilakukan oleh perwakilan tim 10 Desa Nglegi. Presentasi tentang pengalaman membangun dan memanfaatkan SID diwakili oleh tim operator SID dari pemerintah desa.

Usai diskusi, seluruh peserta langsung diajak melihat langsung ruang-ruang pelayanan di kompleks Kantor Desa Nglegi. Setiap staf pemerintah desa dan pegiat lembaga masyarakat desa tampak aktif menjelaskan hal-hal yang terkait dengan program kerja desa kepada rombongan tamu. Mendekati tengah hari, rombongan tamu dipersilakan makan siang dan kemudian melakukan ibadah sholat Jumat.

Pada Sabtu, 13 April 2013, delegasi dari Pemerintah Kota Ulan Bator (Mongolia) mengunjungi Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul Mereka hadir bersama tim Yayasan Solo Kota Kita yang menggelar program kunjungan belajar untuk delegasi Mongolia ke beberapa tempat di Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Dalam kunjungan ke Desa Nglegi ini, delegasi Ulan Bator mempelajari pengalaman Desa Nglegi dalam membangun dan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID).

Pertemuan dimulai pada pukul 10.00. Sambutan acara penerimaan delegasi dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Desa Nglegi dan perwakilan Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, presentasi tentang pengalaman membangun dan memanfaatkan SID disampaikan oleh staf pemerintah desa. Presentasi dan diskusi berjalan dinamis walaupun harus melalui penerjemahan antara Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris – Bahasa Mongolia. Secara umum, delegasi Mongolia merasa takjub dengan capaian dan proses yang telah dialami oleh Desa Nglegi. Namun, mereka masih merasa bahwa hal ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh desa-desa yang memiliki kesempatan belajar dan pendampingan program yang lebih jika dibandingkan dengan desa-desa lain. Acara diakhiri pada tengah hari dengan makan siang bersama. Delegasi Mongolia juga mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung ruang-ruang pelayanan di kompleks Kantor Desa Nglegi.

Kegiatan dua hari di Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul adalah proses yang umum terjadi di desa penerap SID yang berprestasi. Hal ini juga pernah terjadi di Desa Terong, Dlingo, Bantul pada proses pengalaman penerapan SID di tahun 2011 – 2012. Pengalaman penerapan SID di Desa Nglegi sejauh ini cukup baik dan lebih lengkap karena telah berhasil menerapkan proses AKP. Proses AKP ini akan melengkapi fungsi dalam SID yang telah dikembangkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pengalaman yang lebih lengkap ini akan menjadikan Desa Nglegi dan desa lain yang berada di tingkat yang sama sebagai kelompok yang menarik untuk dikunjungi oleh pihak-pihak di luar desa.

Kunjungan ini bisa meliputi kunjungan sesama pemerintah desa, atau pemerintah supra desa, organisasi non-pemerintah, akademisi, hingga delegasi luar negeri. Pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat harus dapat dipastikan siap dalam menerima dampak proses penerapan SID di desanya. Selain desa tersebut harus mampu menyambut dan menjelaskan seluruh proses pengalaman dan pengetahuannya kepada tamu yanghadir untuk belajar, desa juga harus mampu tetap konsisten dalam penerapan dan pengembangan SID. (Dilaporkan oleh Elanto Wijoyono, Koordinator Lumbung Komunitas)

Setiap bulan, COMBINE Resource Institution mengadakan learning day, yaitu ajang diskusi yang melibatkan pakar untuk mengangkat tema-tema relevan dengan media komunitas. Jika pada bulan April, COMBINE mengangkat tema Civic Literacy, maka tema diskusi pada hari Jumat, 17 Mei 2013, adalah “Media Komunitas dan Advokasi di Tengah Transisi Demokrasi.” Hadir sebagai narasumber adalah R. Yando Zakaria, seorang antropolog dan aktivis.

Diskusi ini dibuka oleh Ranggoaini Jahja selaku Direktur COMBINE Resource Institution yang memaparkan kondisi umum media komunitas, utamanya radio komunitas, yang perlu diperkuat di bidang advokasi dan gerakan sosial untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Untuk mengawali diskusi, R. Yando Zakaria menjelaskan perbedaan antara advokasi dan gerakan sosial, lalu mencari titik sinergi diantara keduanya. R.Yando Zakaria lalu memaparkan bahwa advokasi dan gerakan sosial adalah keniscayaan dalam mendorong perubahan. Persoalannya apakah media komunitas sudah merumuskan agenda perubahan untuk wilayahnya. perumusan agenda perubahan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan media komunitas sebelum melakukan praktek advokasi.

Perumusan ini tentunya didahului dengan analisis sosial seperti ketidakadilan soal tanah, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar warga lainnya. Kemudian advokasi akan efektif jika komunitas membangun basis gerakan sosialnya. Pada titik ini, pengorganisasian masyarakat menjadi prasyarat untuk memperjuangkan suatu perubahan sosial. Pengorganisasian ini tidak harus dilakukan oleh pengelola media komunitas, tapi mereka bisa bersinergi dengan basis kelompok lain yang berada dalam komunitasnya. Di dalam pengorganisasian ini berlangsung proses penguatan struktur yang menjadi wadah terjadinya proses transformasi visi, ideologi, pemetaan persoalan yang seluruhnya akan menjadi  basis pengetahuan dan “roh” dari praktik advokasi. Kesimpulan dari diskusi ini, jika media ingin berperan dalam perubahan sosial maka perlu dilakukan perumusan agenda untuk advokasi, lalu membangun basis gerakan sosial bersama kelompok-kelompok lain di masyarakat. ***

COMBINE Resource Institution bekerjasama dengan JIRAK Celebes  menggelar Pelatihan Pengarusutamaan Jender pada Radio Komunitas di Hotel Sas, Makasar, 30 April – 2 Mei 2013. Bertindak sebagai fasilitator untuk pengetahuan jender adalah Anastasia Novi Ekanti Hariani dari Mitra Wacana.  Basri Andang dari Jurnal Celebes, memfasilitasi proses peliputan berita yang mengangkat isu perempuan. Sebanyak 16 pengelola radio dari 8 radio komunitas di Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan ini. Adapun radio komunitas yang mengikuti pelatihan ialah  Radio Sando Batu, Radio Jaring Mas FM, Radio Iga Fm, Radio Takolekaju di Palopo, MBS Bantaeng, BRM FM, FBS FM UNHAS, dan Suara Rakyat Mandiri FM di Bulu Kumba.

Pelatihan ini dibuka dengan pemutaran film berjudul “Namaku Srikandi.” Sebuah film yang mengisahkan ketidak adilan peran domestik yang telah ditanamkan pada perempuan sejak kecil. Diskusi mengenai film ini berlangsung seru karena adanya perdebatan mengenai peran perempuan dalam rumah tangga. Adanya pemikiran bahwa bahwa peran domestik perempuan adalah kodrat masih cukup kuat. Lalu fasilitator masuk ke dalam perbedaan konsep kodrat dan jenis kelamin. Dalam pemaparannya, kodrat merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang sebenarnya masih bisa diubah. S. Pada pembahasan mengenai bias jender, maka diskusi lebih menukik pada budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai contoh kewajiban kaum pria untuk memberikan “uang panai” atau uang yang harus diberikan kepada pihak perempuan untuk pesta pernikahan, seringkali dianggap terlalu memberatkan. Besaran “uang panai” tergantung pada tingkat pendidikan, profesi, dan kebangsawanan seorang perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, status sosialnya, maka “uang panai” yang harus dibayarkan pihak pria akan semakin tinggi. Sangat menarik, karena  cukup banyak perspektif yang muncul dari diskusi ini. Ada yang menganggap bahwa “uang panai” merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Pun ada pula yang memaknai perempuan hanya sebagai “barang dagangan” dalam negosiasi antara pihak keluarga pria dan perempuan. Sesi hari pertama ditutup dengan pemetaan isu jender yang dilakukan melalui metode role play. Setiap kelompok membuat cerita dan mementaskannya dalam bentuk drama singkat. Cerita ini berbasis pada tema utama yaitu bias jender pada keluarga, masyarakat, dan radio komunitas. Melalui cerita inilah, lalu dibedah akar masalah adanya ketimpangan kesetaraan jender pada masyarakat.

Pada hari kedua, pelatihan ini lebih fokus pada topik pengintegrasian pengarusutamaan jender pada radio komunitas. Peserta dibagi dalam dua kelompok untuk merefleksikan struktur organisasi dan aturan lembaga radio komunitas terkait keterlibatan perempuan. Selain itu, ada satu kelompok yang merefleksikan sejauh mana program radio telah mengakomodir isu kesetaraan jender pada komunitasnya. Usai sesi ini, maka dilanjutkan dengan liputan langsung ke lapangan, yaitu dua radio akan memproduksi berita audio, dan satu radio akan menulis berita untuk diunggah ke Suara Komunitas sekaligus membuat buletin. Liputan mereka berbeda-beda, ada yang mewawancarai perempuan yang menjadi tukang parkir, ibu-ibu penjual gorengan, dan seorang ibu yang keliling dengan sepeda untuk menjual kardus. Hari kedua berlangsung hingga malam hari, karena setiap radio komunitas akan melakukan proses produksi audio dan tulisan. Setelah itu akan mempresentasikan hasil produksinya untuk dikritisi bersama. *** (ade tanesia)

Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Sistem Informasi Desa (SID) di Operation Room Grha Adiguna Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga,  Selasa (16/04) diikuti oleh 35 orang perwakilan dari 35 desa. Peserta lain adalah 15 mahasiswa Jurusan Elektro Fakultas Teknik dan Sains Universitas Jenderal Soedirman (UNSEOD) yang kampusnya berada di Purbalingga. Kegiatan ini didukung penyelenggaraannya oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Jurusan Teknik Elektro UNSOED. Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. Acara dimulai dari pk 09.30 – 15.00.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Purbalingga menjadi koordinator penyelenggaraan program ini karena sejalan dengan Program Arsip Masuk Desa. Salah satu kegiatannya adalah pelaksanaan Lomba Tertib Administrasi Desa yang penyerahan piala untuk juara lomba tersebut dilakukan usai pembukaan workshop ini. Kepala KPAD Drs. Purwanto, M.Si. berharap SID bisa mendukung optimalisasi program layanan dan otomasi arsip desa. Ketua Jurusan Teknik Elektro UNSOED yang juga hadir dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa proses ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data yang ada di desa dengan lebih baik. Proses tindak lanjut usai pelatihan akan terus dikelola dan dikoordinasikan antara UNSOED, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan COMBINE Resource Institution (CRI).

Sosialisasi dan pelatihan dipandu oleh Elanto Wijoyono dari COMBINE Resource Institution (CRI). Sosialisasi dilakukan dengan presentasi tentang latar belakang gagasan, sejarah pengembangan, dan contoh-contoh penerapan SID di berbagai wilayah di Indonesia. Pelatihan dilakukan di sesi kedua dengan melakukan proses instalasi SID 2.1 di laptop setiap peserta pelatihan (perwakilan desa). Hampir seluruh peserta dari desa adalah sekretaris desa masing-masing. Mereka sengaja diundang oleh kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk dapat belajar lebih dalam tentang manajemen informasi dan kearsipan, termasuk dengan aplikasi berbasis komputer dan berbasis web, seperti SID.

Tim Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains UNSOED telah mengkopi master aplikasi SID 2.1 dan SID 2.2. Tim UNSOED bersepakat bahwa akan terlibat dalam proses pengembangan aplikasi SID, terutama dalam memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi baru yang bersifat lokal (khusus Purbalingga). Sementara, fungsi dasar akan mengikuti arah pengembangan SID yang dikelola oleh CRI. Selain pada ranah pengembangan, Jurusan Teknik Elektro UNSOED juga akan melakukan proses pendampingan langsung ke desa dengan mengambil 1 desa percontohan yang akan ditentukan kemudian. Kemungkinan besar, desa yang dipilih adalah Desa Pekiringan di Karangmoncol, Purbalingga. Program ini dimasukkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat civitas akademika UNSOED tersebut.

Sosialisasi dan pelatihan ini berhasil mendapatkan dukungan penyelenggaraan dari banyak pihak. Pemerintah daerah setempat memberikan dukungan langsung melalui komitmen yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga yang hadir untuk membuka acara. Proses pengelolaan programnya dilimpahkan kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Purbalingga. Kepala KPAD Purbalingga hadir dan mengikuti keseluruhan proses acara dari awal hingga selesai sebagi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam kegiatan ini.

Dukungan berikutnya datang dari Jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) yang kampung tekniknya berada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Melalui program pengabdian masyarakat, Jurusan Teknik Elekktro UNSOED berkomitmen untuk berperan baik sebagai fasilitator penerapan SID di desa maupun sebagai bagian dari jaringan komunitas pengembang aplikasi SID. UNSOED yang menjadi pihak inisiator untuk penerapan SID di wilayah Kabupaten Purbalingga terbuka untuk melakukan kerjasama dengan CRI dalam proses tindak lanjut ke depan.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan sebagai pembuka kerjasama dengan mitra baru di wilayah Jawa Tengah. Dari pihak pemerintah daerah setempat, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Purbalingga adalah lembaga yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan proses ini. Jadi, pendekatan penerapan SID di Kabupaten Purbalingga akan melalui ranah pengelolaan data dan arsip dalam lingkup pemerintahan desa. Dari pihak non-pemerintah, Jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) adalah lembaga yang akan berperan sebagai fasilitator proses. Selain dapat didorong menjadi fasilitator, UNSOED juga potensial menjadi mitra dalam proses pengembangan aplikasi SID. Pihak UNSOED terbuka untuk diajak dalam proses tersebut dengan jaringan pengembang yang akan dikelola oleh CRI. Beragam gagasan pengembangan aplikasi SID, terutama untuk pemenuhan kebutuhan di konteks lokal wilayah Kabupaten Purbalingga, sudah dihimpun dan dapat dikelola oleh tim UNSOED. (Elanto Wijoyono)

Keliru bila menganggap pelaku civic literacy (literasi) adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Karena kenyataannya, banyak LSM berhenti mendampingi masyarakat ketika lembaga donor yang menjadi sumber pendanaan LSM kehabisan uang. Yang lebih sering dijumpai justru proses menuju literasi warga terhenti segera setelah LSM pergi dari wilayah programnya.

Hal itu diungkapkan oleh pegiat sosial dari Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), Roem Toppatimasang, pada diskusi “Pemanfaatan TIK dan Media Komunitas untuk Civic Literacy” di Sanggar MeTIK, Yogyakarta. Hadir pula pembicara lain, yaitu Dosen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Ary Dwipayana, dan senior advisor COMBINE Resource Institution Akhmad Nasir.

Menurut Roem, sudah saatnya LSM harus mengubah cara pandang dan pola kerja semacam itu. LSM harus mulai memperhatikan keberadaan titik sambung strategis antara pengorganisasian komunitas dengan media warga. Pola itu akan menjamin proses civic literacy yang diusung bersama antara warga dengan LSM terus berlanjut, kendati LSM sudah tidak berada di wilayah tersebut.
Roem mengartikan civic literacy sebagai proses pendidikan politik rakyat untuk melek sebagai warga negara punya dua kata kunci: mau dan tahu. Civic literacy sudah terwujud bila warga sudah mampu mengenal, mengurai, menilai dan memutuskan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, semua itu tak bermakna bila warga tidak menerapkan, mengembangkan, dan membagi kemampuan itu kepada warga lainnya sampai menyeluruh. “Intinya warga sadar akan kenyataaan dirinya dan punya kehendak untuk mengubahnya!” tegas Roem.

Namun, cukup sulit untuk mewujudkan civic literacy. Bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Menurut dosen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Ary Dwipayana, harus dilalui dengan tiga tahap yang masing-masing saling berkelindan satu sama lain: menumbuhkan kesadaran warga, menguatkan kapasitas pengetahuan, dan kemampuan untuk bertindak. “Radikalisasi warga melalui pengetahuan harus diikuti oleh kemampuan warga dan LSM untuk membangun collective action. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri,” kata Ary.
Keterampilan collective action itu, menurut Ary, ada 5 poin. Pertama, memperkuat kemampuan mengorganisir atau mengelola tindakan kolektif untuk perubahan kebijakan. Kedua, memperkuat kemampuan untuk membangun argumen dan berdebat dalam agenda setting kebijakan. Ketiga, memperkuat kemampuan untuk memobilisasi tindakan kolektif untuk mempengaruhi kebijakan. Keempat, membangun sekutu dengan komunikasi perseuasif untuk memperluas aksi kolektif dalam mempengaruhi kebijakan. Dan terakhir, melembagakan civic literacy dalam keseharian warga.

Beberapa kalangan pegiat sosial Yogyakarta berdiskusi tentang proses Civic Literacy di Sanggar MeTIK, COMBIN Resource Institution, Yogyakarta.

Keliru bila menganggap pelaku civic literacy (literasi) adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Karena kenyataannya, banyak LSM berhenti mendampingi masyarakat ketika lembaga donor yang menjadi sumber pendanaan LSM kehabisan uang. Yang lebih sering dijumpai justru proses menuju literasi warga terhenti segera setelah LSM pergi dari wilayah programnya.

Hal itu diungkapkan oleh pegiat sosial dari Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), Roem Toppatimasang, pada diskusi “Pemanfaatan TIK dan Media Komunitas untuk Civic Literacy” di Sanggar MeTIK, Yogyakarta. Hadir pula pembicara lain, yaitu Dosen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Ary Dwipayana, dan senior advisor COMBINE Resource Institution Akhmad Nasir.

Menurut Roem, sudah saatnya LSM harus mengubah cara pandang dan pola kerja semacam itu. LSM harus mulai memperhatikan keberadaan titik sambung strategis antara pengorganisasian komunitas dengan media warga. Pola itu akan menjamin proses civic literacy yang diusung bersama antara warga dengan LSM terus berlanjut, kendati LSM sudah tidak berada di wilayah tersebut.
Roem mengartikan civic literacy sebagai proses pendidikan politik rakyat untuk melek sebagai warga negara punya dua kata kunci: mau dan tahu. Civic literacy sudah terwujud bila warga sudah mampu mengenal, mengurai, menilai dan memutuskan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, semua itu tak bermakna bila warga tidak menerapkan, mengembangkan, dan membagi kemampuan itu kepada warga lainnya sampai menyeluruh. “Intinya warga sadar akan kenyataaan dirinya dan punya kehendak untuk mengubahnya!” tegas Roem.

Namun, cukup sulit untuk mewujudkan civic literacy. Bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Menurut dosen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Ary Dwipayana, harus dilalui dengan tiga tahap yang masing-masing saling berkelindan satu sama lain: menumbuhkan kesadaran warga, menguatkan kapasitas pengetahuan, dan kemampuan untuk bertindak. “Radikalisasi warga melalui pengetahuan harus diikuti oleh kemampuan warga dan LSM untuk membangun collective action. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri,” kata Ary.
Keterampilan collective action itu, menurut Ary, ada 5 poin. Pertama, memperkuat kemampuan mengorganisir atau mengelola tindakan kolektif untuk perubahan kebijakan. Kedua, memperkuat kemampuan untuk membangun argumen dan berdebat dalam agenda setting kebijakan. Ketiga, memperkuat kemampuan untuk memobilisasi tindakan kolektif untuk mempengaruhi kebijakan. Keempat, membangun sekutu dengan komunikasi perseuasif untuk memperluas aksi kolektif dalam mempengaruhi kebijakan. Dan terakhir, melembagakan civic literacy dalam keseharian warga.