Pada 14-18 Maret 2015 lalu berlangsung Konferensi Dunia yang Ke­tiga Tentang Pengurangan Risiko Bencana. Perhelatan ini digelar oleh PBB dan diadakan di Sendai, Jepang. Hasilnya adalah dokumen Kerangka Kerja untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030. Do­kumen ini akan diturunkan oleh negara-negara yang menyepakatinya men­jadi beragam kebijakan yang terkait, termasuk Indonesia.

Salah satu yang menarik dari dokumen ini adalah di bagian Peran Para Pemangku Kebijakan. Secara singkat disebutkan mulai dari negara, yang bertanggung jawab secara umum mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan merealisasikannya dalam kebijakan dan regulasi di berbagai level. Elemen kedua adalah masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam ko­laborasi, dukungan pengetahuan, sinergi hingga ke pelibatan dan pember­dayaan komunitas di sekitarnya. Elemen terakhir adalah media yang “ber­tugas” meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga serta mendisemi­nasi informasi kebencanaan secara akurat dan mudah dipahami.

Radio darurat, dalam pemahaman bukan sebagai alat melainkan siaran radio saat situasi darurat bencana, adalah bagian dari elemen media. Sa­ma seperti media komunitas lain, juga media arus utama. Dia bahkan tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjalankan peran informasi yang akurat dan cepat, tapi juga memiliki peran dalam pemulihan situasi psiko­logis maupun sosial. Dalam tulisan-tulisan di edisi ini, peran strategis ter­sebut bisa jelas terlihat.

Saat ini belum ada regulasi yang mengatur radio darurat. Yang ada baru tentang radio komunitas, itu pun masih penuh pembatasan yang merugi­kan komunitas masyarakat. Di saat yang sama, tahun ini revisi UU Penyi­aran masuk dalam program legislasi nasional atau daftar undang-undang yang akan dibahas oleh DPR. Memang belum masuk prioritas, tapi setidak­nya ada harapan pengaturan tentang radio darurat bisa diakomodir.

Melihat luasnya cakupan definisi bencana seperti tertuang dalam Un­dang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, serta status Indonesia sebagai negara rawan bencana, tentu pengaturan pengelolaan informasi kebencanaan melalui media yang paling realistis di masyarakat saat situasi darurat sangat mendesak. Realistis di sini bisa di­artikan mudah diakses, familiar dan infrastrukturnya sederhana.

Media memang memiliki peluang memainkan peran penting dalam si­tuasi bencana. Dalam konteks bencana sosial misalnya, saat masyarakat di sekitar hotel mengalami bencana kekeringan seperti dalam resensi film Belakang Hotel, maka film tersebut juga terbukti menjadi alat yang ampuh meluaskan kesadaran tentang bahayanya pembangunan yang tidak meng­hitung keberlanjutan lingkungan.

Cukup tercenung saat mengamati angka-angka produksi pertanian Indonesia dalam peta global di pusat data FAO (badan PBB untuk urusan pangan dan pertanian) pada 2012. Ada begitu banyak pro­duk pertanian Indonesia yang berada di peringkat 10 besar dari sisi kuantitas. Ketakjuban makin bertambah tatkala melihat data BPS yang menyebutkan jumlah petani Indonesia justru menurun dalam 10 tahun terakhir.

Tidak hanya itu, masih menurut data BPS, pendapatan petani pun ma­sih memprihatinkan. Tidak perlu dibandingkan dengan jenis pekerjaan la­in, bahkan dibandingkan standar klasik pendapatan masyarakat miskin da­ri BPS sekalipun. Petani di sektor padi, palawija, perkebunan, peternak­an, kehutanan dan perikanan rata-rata pendapatannya tercatat Rp 3,57 juta per tahun. Sedangkan buruh tani jelas lebih rendah, yaitu Rp 1,82 juta per tahun.

Sebenarnya cerita tentang keberhasilan petani pun tidak sedikit. Mulai dari yang berhasil menerapkan pertanian organik hingga yang mampu memasok sayuran dan beras ke pasar-pasar modern. Lalu apa sebenarnya yang salah? Jawaban sederhananya mungkin adalah soal keberpihakan. Bila benar pemerintah berpihak pada petani, maka kebijakan yang dibuat pun akan lebih banyak memproteksi petani. Kalau media berpihak pada petani, maka setidaknya porsi berita atau informasi tentang petani pun tidak hanya pelengkap melainkan digarap serius baik kuantitas maupun kualitas. Jika kita memang berpihak pada petani, maka mestinya tidak membeli buah, sayur maupun beras impor.

Media komunitas, terutama yang berada di wilayah dengan basis peng­hi­dupan utamanya bidang pertanian, memiliki fungsi sangat strategis un­tuk membalikkan keadaan. Keberpihakannya mestinya jelas, yaitu kepada petani. Sehingga sirkulasi informasi di dalamnya pun bobot utamanya ada­lah soal pertanian, bukan mengekor media arus utama dengan soal politik nasional misalnya.

Apa yang dilakukan masyarakat Liku Dengen, juga Jogja Berkebun sedi­kit banyak menggambarkan dampak nyata informasi bagi kemajuan peta­ni. Bersama tulisan lain dalam edisi ini, semoga berbuah semangat keber­pihakan kita pada petani yang makin nyata.

Pertengahan Juni 2013 lalu, digelar pertemuan para petinggi media massa profit dengan nama Forum Pemred. Banyak pro dan kontra berkepanjangan mengenai acara tersebut. Yang jelas, aroma politik praktis memang tercium kuat, baik dilihat dari waktu pelaksanaannya yang menjelang Pemilu 2014 maupun kehadiran pejabat negara.

Sama-sama dihelat di Bali, medio Oktober 2013 juga terjadi pertemuan yang terkait dengan media bernama Temu Media Komunitas (Temu Medkom). Tapi situasinya ibarat bumi dan langit. Forum Pemred bergelimangan kemewahan fasilitas dan digelar di Nusa Dua nan elit. Sementara para pegiat media komunitas di Temu Medkom berjumpa dalam kesederhanaan di belasan tenda yang digelar di Pusat Konservasi Penyu di Pulau Serangan. Bila di Nusa Dua terjadi berbagai lobi, maka di Pulau Serangan mereka saling berbagi.

Dua kegiatan itu telah menunjukkan perbedaan sesungguhnya medan perjuangan dan kepentingan meda komunitas dan media arus utama. Kekuatan modal di media profit memudahkan mereka melakukan apa saja termasuk untuk mengakses perkembangan pengetahuan terbaru. Sementara senjata pegiat media komunitas untuk peningkatan kapasitas diri adalah dengan saling berbagi dan berjejaring.

Meneruskan semangat berbagi itulah, kami berusaha menyajikan olahan materi selama Temu Medkom 2013 di edisi ini. Beragam keterbatasan yang ada membuat acara tersebut memang tidak bisa diikuti banyak media komunitas secara fisik.Namun harapannya pengetahuannya terbagi ke semua media komunitas di seluruh pelosok negeri.

Akhirnya perhelatan Jagongan Media Rakyat (JMR) 2014 terlewati su­dah. Selama empat hari pada 23-26 Oktober 2014, beragam ak­tivitas di Jogja National Museum sebagai lokasi kegiatan nyaris ti­dak pernah berhenti. Prinsip bertemu, saling berbagi informasi pe­ngetahuan dan kemudian berkomitmen melakukan sesuatu bersama-sama menjadi warna di seluruh kegiatan. Di balik kerumitan teknis khas kegi­at­an berskala besar, inilah roh sesungguhnya dalam setiap JMR.

Meski isu yang diperbincangkan dalam JMR 2014 begitu beragam, ma­yoritas memiliki benang penjalin yang mirip yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi kerap diidentikkan sebagai penanda kemajuan peradaban. Proses produksi, distribusi dan konsumsi informasi tak lagi bisa dibatasi pelaku, ruang dan waktunya. Lalu, seakan secara tiba-tiba membawa perubahan drastis pada kebiasaan, tatanan, dan cara berpikir manusia. Konsep global village yang klasik dari Marshal Mc Luhan itu benar-benar menemukan konteksnya di era ini.

Arus informasi yang demikian luas pada akhirnya memang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, dari soal kesejahteraan, pengetahuan hingga kesehatan. Para pelaku bisnis misalnya, berlomba menangguk un­tung berlipat dengan memperluas pasar secara daring (online). Begitu ju­ga dengan pelajar dan pengajar, bisa mendapat rujukan pengetahuan dari sumber-sumber yang dulu tanpa internet hampir mustahil dijangkau.

Tapi tunggu, dahsyatnya badai informasi terbukti juga menyisakan per­tanyaan tentang tata kelola informasi. Sebab meski sudah banyak regulasi, ternyata masih sulit menghadirkan informasi benar, transparan, partisipa­tif. Hubungan personal, penularan informasi bahkan pengambilan keputusan ternyata tak jarang didasarkan pada informasi sumir yang karena ke­kuatan media sosial lantas bisa berubah menjadi “kebenaran”.

Bagi gerakan masyarakat sipil, internet (baca: media sosial) mestinya dapat menjadi senjata ampuh mengonsolidasikan dukungan dan memper­luas kampanye isu. Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberi ba­nyak ruang inovasi. Namun pekerjaan rumah menjaga idealisme pengelo­laan suara rakyat tidak pernah berakhir. Itulah titik penting setelah hajat JMR usai. Saatnya bagi semua pihak yang telah memertemukan pengalam­an kolektifnya dan meramu beragam gagasan untuk kembali menapak “ja­lan pedang” pendampingan dan advokasi yang selama ini ditempuh.

Keberhasilan JMR 2014 tak hanya diukur saat penyelenggaraan, tapi ju­ga saat ruang kolaborasi antarkomunitas dan pegiat terjadi usai perhelat­an. Aktivitas yang jadi menu hajatan JMR sangat menyehatkan bagi yang percaya bahwa negara lebih butuh masyarakat yang kritis daripada yang mengangguk-angguk laksana boneka kucing lambang peruntungan.

Pengawasan. Kata ini biasanya identik dengan mengamati obyek yang diawasi secara te­liti, tajam, saksama. Kalau bi­cara tentang pemerintah pusat, ma­ka melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat umumnya diartikan sebagai mengamati kebijakannya, ko­rupsi tidaknya, kemampuan personel­nya dan sebagainya.

Inilah momentum bagi media komuni­tas untuk mengambil peran penting. Yakni de­ngan menjalan­kan se­ma­ngat dasar me­dia komu­nitas: berjuang untuk dan bersama komunitas.

Melaksanakan pengawasan, dalam kon­teks pemerintahan, sebenarnya ju­ga dapat dilakukan dengan melapor­kan situasi dan kondisi di masyarakat. Tujuannya agar pemerintah tahu apa­kah kebijakannya sudah tepat sasar­an, sesuai kebutuhan, dan meningkat­kan kualitas hidup masyarakat di se­mua pelosok. Hal ini juga merupakan ben­tuk pengawasan.

Pada pengertian pengawasan yang terakhir inilah media komunitas bisa mengambil peran. Idealnya memang fungsi media komunitas adalah me­nyuarakan kebutuhan dan kepenting­an masyarakat melalui produksi dan distribusi informasi. Jadi bila ini dila­kukan dengan konsisten, sesungguh­nya fungsi pengawasan atau da­lam te­ori pers akrab disebut “anjing penja­ga” (watchdog) telah dilakukan.

Pertanyaannya, apakah media ko­munitas masih konsisten menjalan­kannya atau malah sudah mulai tertu­lar virus media arus utama dengan le­bih banyak menyebarkan ulang beri­ta-berita dari luar ke komunitasnya? Atau rajin melakukan sosialisasi prog­ram pemerintah tanpa sebaliknya, me­rekam efek program tersebut di ma­sya­rakat lalu memberitakannya agar diketahui para pembuat program?

Kepemimpinan nasional yang ba­ru telah terpilih. Meski ada riak-riak upaya merecoki pemerintahan baru oleh pihak yang kalah pilpres, toh presiden serta wapres terpilih terlanjur identik dengan harapan akan perubah­an ke arah yang lebih baik lewat trans­paransi dan kebijakan berbasis kebu­tuhan masyarakat.

Bila kita mengamati sepak terjang media arus utama selama masa pil­pres lalu, agaknya sulit berharap lagi peran pengawasan yang independen dari mereka. Inilah sebenarnya mo­mentum bagi media komunitas untuk betul-betul mengambil peran penting dalam kehidupan berbangsa dan ber­negara dan tak sekadar dianggap “me­dia alternatif” alias “bukan pilih­an uta­ma”. Caranya cukup dengan menjalan­kan semangat dasar media komuni­tas secara kon sisten: berjuang untuk dan bersama komunitas.

Secara garis besar, film Hollywood berjudul Promise Land mengisahkan upaya sebuah perusahaan gas alam membujuk warga di sebuah desa kecil di Amerika Serikat agar mengijinkan eksploitasi gas di lahan mereka. Masyarakat di desa itu digambarkan begitu miskin dan minim akses informasi. AKibatnya sebagian diantaranya setuju untuk mendatangani kontrak karena iming-iming uang yang besar, serta yang paling penting, janji perusahaan bahwa proses eksploitasi akan berjalan aman dan tidak mengganggu kehidupa masyarakat.

Ternyata di kemudian hari muncul informasi yang bertolak belakang. Proses eksploitasi yang akan dilakukan itu ternyata dampaknya sangat berbahaya, tidak saja untuk ternak tapi bahkan untuk manusia. Informasi ini disebarkan ke komunitas melalui pamflet sehingga mendorong warga untuk mendiskusikannya, dan ujungnya kemudian adalah menolak rencana perusahaan gas tersebut.

Di Indonesia, jauh dari Hollywood, situasinya kurang lebih seperti itu. Upaya penghisapan sumber daya alam melalui penambangan yang merusak lingkungan terus dilakukan. Upaya ini selalu dibarengi penyebaran informasi sepihak dari perusahaan bahwa semuanya aman, sesuai hukum dan akan membawa kesejahteraan bagi komunitas setempat.

Inilah ujian bagi komunitas tersebut. Saat mereka memiliki informasi yang berbeda tentang dampak penghisapan tersebut, mereka mesti bertarung untuk menyebarkannya pada publik. Tentu bukan pertarungan yang seimbang dan ideal, mengingat perusahaan korporasi dengan dana tidak terbatas akan menggunakan banyak cara termasuk membentuk opini lewat media arus utama yang lebih massif.

Akan tetapi, ketika membaca edisi ini, kita tahu bahwa komunitas di Rembang, di Kulonprogo, di Sidoarjo dan mungkin di banyak tempat lain memiliki cara guna mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Mereka pantang menyerah menyebarkan informasi sesungguhnya pada publik, bahkan bila perlu dengan melakukan aksi. Menjadi tugas kita membantu mereka dengan cara yang kita bisa, termasuk ikut menyebarkan informasi dari mereka agar publik tak hanya disuguhi informasi ciptaan korporasi.