Sebanyak 15 peserta dari 7 desa, Bappeda dan BITRA Indonesia di Sumatera Utara belajar pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di lereng Gunung Merapi, tepatnya di desa Balerante, Klaten, (4/6). Kelima belas peserta dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi itu antusias mengikuti penjelasan SID yang akan diterapkan di desa mereka.
“Kami akui, data di desa kami tidak akurat. Kami menyambut baik dengan adanya SID di desa kami. Saya khususnya ingin tahu bagaimana tata cara pembukuan, administrasi desa, surat-menyurat dengan memanfaatkan SID,” aku Bahrum Akbar Siregar, Sekretaris Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.
Penerapan SID di Sumatera Utara rencananya akan dilakukan tahun 2015 ini. Ketujuh desa peserta tersebut akan menjadi pilot project penerapan SID di Sumatera Utara. Ketujuhnya memiliki karakteristik geografis yang beragam. Desa Pekan Tanjung Beringin, Desa Besar II Terjun dan Desa Durian mewakili desa pesisir, sementara dari dataran tinggi diwakili Desa Tanjung Harap. Desa Bingkat, Sei Sijenggi, dan Serbajadi mewakili desa dengan karakteristik lokasi tanah datar menjadi peserta kunjungan belajar yang diinisiasi BITRA bekerjasama dengan CRI.
“Kami ingin belajar bagaimana sistem informasi data bisa menyajikan data yang akurat dan up to date (aktual-red). SID bisa jadi salah satu cara untuk mengembangkan sistem informasi data itu agar menjadi lebih baik lagi,” kata Taufik Saleh, Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Kepala Urusan Umum Desa Balerante, Jainu, menyambut baik kunjungan belajar para peserta tersebut. “Dari kunjungan ini semoga kita dapat saling bertukar informasi dan pengalaman untuk pengembangan desa masing-masing,” katanya.
Bertolak dari balai desa Balerante, rombongan menuju Gondang, dusun yang terletak 6 KM dari puncak Merapi. Di dusun tersebut, peserta mengunjungi workshop pembinaan batik Merapi Balerante.
Peserta belajar membatik motif Merapi Balerante di Desa Balerante, Klaten.
Maraknya illegal logging (pembalakan liar) dan illegal trading (perdagangan liar) membuat Indonesia dikenal sebagai pengekspor kayu illegal. Pasalnya, banyak eksportir yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat legalitas kayu seperti asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan. Padahal, negara-negara di luar negeri tidak menerima produk kayu tanpa adanya lisensi Fleght License (lisensi tata kelola kehutanan).
“Di Indonesia, lisensi tersebut diperoleh melalui sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yakni semacam skema sertifikasi kayu nasional. SVLK bertujuan untuk memberantas illegal logging dan illegal trading serta perbaikan tata kelola industri kehutanan,” ungkap Sugeng, pegiat AruPa, dalam sosialisasi SVLK sekaligus pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang SLVK bagi 9 radio komunitas Jateng dan DIY di kantor Combine Resource Institution, (29/5).
Sugeng memaparkan, SVLK menjadi wajib bagi semua kesatuan pengelolaan hutan dan industri hasil hutan, terutama pada produk-produk yang diekspor. Hal ini karena berdasar Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa pada tahun 2013, produk kayu ekspor harus berasal dari sumber yang legal. Legalitas kayu ini erat kaitannya dengan kelestarian alam.
Bercermin dari kasus Nenek Asyani yang harus berhadapan dengan hukum karena diduga mencuri kayu milik PT Perhutani di Situbondo, pemahaman masyarakat terutama pelaku usaha kayu skala kecil menengah tentang perijinan penanaman dan pengelolaan kayu masih sangat terbatas. Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah menjadi biang keladi tidak sampainya informasi mengenai SVLK di masyarakat.
Melalui sosialisasi yang digagas Combine Resource Institution dan AruPa ini, radio komunitas (rakom) diharapkan dapat menggaungkan informasi mengenai SVLK kepada masyarakat. Informasi yang disiarkan melalui rakom bisa lebih mudah dicerna oleh masyarakat pedesaan, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa dengan aktivitas membaca.
“Ada poin penting bisa kita sampaikan lewat radio. Apakah akan berbentuk talkshow atau tips, tergantung pada kreativitas rakom. Kita menyampaikan mengenai SVLK di rakom akan sangat berguna membantu masyarakat. Harus dikemas dengan cara penyampaian sederhana agar mudah dimengerti masyarakat,” papar Suratimin mewakili Rakom Radeka FM.
Adanya SVLK memberi banyak manfaat baik untuk pembeli, pedagang, maupun masyarakat. Bagi pembeli, mereka mendapat kejelasan produk kayu yang mereka beli tidak merusak alam. Pedagang terutama pelaku ekspor pun akan menyadari bahwa legalitas kayu sangat penting agar tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Sementara bagi warga biasa, SVLK ini ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Tanpa SVLK, pohon sekitar akan mati dan itu akan mempengaruhi hidup warga.
Sosialisasi dan pelatihan yang digelar pada 29-30 Mei 2015 ini diikuti oleh sembilan rakom di wilayah DIY dan Jawa Tengah, yakni Lintas Merapi FM, Ilham FM, Suara Tani FM, Kalimas FM, Geminastiti FM, Faster FM, Mandiri FM, Radekka FM, dan PPK Sragi FM. Diharapkan dari informasi yang diperoleh mengenai seluk beluk SVLK, pegiat radio komunitas mitra program dapat memproduksi iklan layanan masyarakat (ILM) dan menulis berita tentang isu terkait yang akan disiarkan di sembilan rakom selama 5 bulan program hingga September 2015.
Combine Resource Institution (CRI) mengadakan Workshop Sistem Informasi Desa (SID) untuk Tim Laboratorium PPPM Fakultas Geografi UGM pada Rabu, 13 Mei 2015 di Kantor CRI, Pelemsewu, Sewon, Bantul. Workshop kali ini diikuti oleh 8 orang perwakilan dari Laboratorium PPPM yang diwakili oleh 4 orang mahasiswa dan 4 orang dosen.
Laboratorium Perencanaan Partisipatif dan Pengembangan Masyarakat (Lab-PPPM) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menjajagi potensi kolaborasi dengan Combine Resource Institution (CRI) pada program penerapan Sistem Informasi Desa (SID).
Laboratorium yang dikepalai oleh Dr. M. Baiquni ini telah melihat potensi CRI sejak lama. Tahun 2014 lalu, tim Lab-PPPM pernah berkunjung ke CRI untuk komunikasi awal secara kelembagaan. Pada tahun 2015 ini, Lab-PPPM hendak melanjutkan kembali rencana kerjasama yang telah dirintis itu.
Lab-PPPM telah memasukkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam agenda pengabdian masyarakat. Mereka telah melakukan studi tentang konsep dan pembangunan skema “Desa Bersaudara” yang diterapkan di Desa Ngargomulyo dan Desa Tamanagung di Magelang, Jawa Tengah. Proses studi itu telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dan juga menjadi topik disertasi staf Lab-PPPM.
Rencana agenda pengabdian masyarakat ini akan difokuskan pada sosialisasi konsep “Desa Bersaudara” ke masyarakat desa setempat melalui visualisasi basis data yang antara lain berwujud peta. Selain di kawasan Merapi, rencana agenda pengabdian masyarakat Lab PPPM UGM ini juga akan diterapkan di kawasan kepulauan di Sulawesi Utara. Untuk mendukung realisasi agenda itu, Lab PPPM UGM sedang memasukkan proposal ke LPPM UGM dan Dikti sebagai program kolaborasi dengan CRI dalam tahun 2015 ini.
Berdasarkan rencana tersebut, workshop kali ini bertujuan untuk membangun ruang diskusi mendalam mengenai aspek teknis dan non teknis SID sebagai bekal bagi tim Lab-PPPM untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang telah diprogramkan serta merumuskan ruang-ruang kolaborasi secara terperinci antara CRI dan Lab-PPPM.
Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong implementasi Sistem Informasi Desa (SID) kepada 75 desa se-Kabupaten Bantul. Diharapkan, mulai tahun ini, seluruh desa sudah bisa menerapkan sistem tersebut.
Kepala KPDT menyatakan, tahun 2014 sudah ada 12 desa yang sudah menerapkan SID. Harapannya, desa lainnya bisa segera menyusul sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Hari ini KPDT memulai fasilitasi pelatihan SID bagi 50 desa dan diharapkan bisa segera dijalankan,” jelasnya , Senin (11/5/2015). Pelatihan dibagi dalam empat angkatan, dimana tiap desa mengirim dua aparatnya. KPDT menjadwalkan pelaksanaan pelatihan mulai 11 – 27 Mei.
Penerapan SID ini diharapkan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menambah akurasi data guna dasar pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, seperti data kemiskinan. Aplikasi pelayanan di dalam aplikasi SID menjadikan pelayanan persuratan di Desa lebih efisien.
SID pun sudah dilengkapi fitur website, dimana desa bisa menampilkan kegiatan-kegiatan desa dalam bentuk berita maupun foto dan video. Semakin desa aktif menyampaikan kegiatannya, diharapkan masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa.
“KPDT telah memfasilitasi jaringan internet bagi seluruh desa, dan untuk menunjang SID, KPDT juga memfasilitasi hosting dan pendaftaran domain desa.id secara gratis, ” tambahnya.
Sumber : http://kpdt.bantulkab.go.id/2015/05/bantul-terus-dorong-75-desa-gunakan-sid/
Combine.or.id terpilih menjadi situs online terbaik kedua pilihan masyarakat Indonesia dalam ajang kompetisi The Bobs– Best of Online Activism tahun 2015. Bersaing dengan 112 finalis dari 14 negara, combine.or.id menjadi runner up dalam kategori People’s Choice for Indonesia dari sekitar 30.000 suara yang telah diberikan user internet dari seluruh dunia.
Combine mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda yang telah memilih kami dalam ajang tahunan tersebut. Merupakan penghargaan dan kebanggaan bagi kami bisa berkontribusi dalam terciptanya debat publik melalui analisa dan komentar mengenai isu-isu aktual di Indonesia.
Kompetisi internasional The Bobs adalah kompetisi yang bertujuan mendukung dan mendorong kebebasan berpendapat dalam wacana terbuka di internet. Pertama kali digelar pada 2004, ajang ini berupaya untuk mencerminkan keragaman dan semakin pentingnya bentuk baru komunikasi di internet, dan menyorot contoh yang menonjol, serta untuk mendorong dialog lintas-bahasa.
Dari sekitar 4800 usulan yang diajukan, 112 finalis lolos untuk tiga kategori utama yakni Social Change, Privacy and Security dan Arts and Media serta kategori People’s Choice dari 14 negara dalam 14 bahasa. Menjadi juri dalam ajang internasional ini adalah Allisa Wahid dari Indonesia, dan 13 juri internasional lainnya seperti dari Brasil, Iran, Rusia, dan lain-lain.
Karena dukungan, pengakuan dan kerja bersama masyarakatlah yang dapat membuat kami tetap setia berkarya untuk komunitas. Terima kasih.
Erupsi Merapi bukanlah bencana yang baru pertama kali dialami bagi warga di desa-desa di lereng Gunung Merapi. Demikian halnya dengan ketoprak dan jathilan yang sudah menjadi tradisi turun temurun di sana. Namun, ketika kedua seni tradisi itu berkolaborasi dengan pengetahuan mitigasi bencana erupsi Merapi, jadilah pertunjukan seni nan apik dan edukatif.
Bertempat di balai Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, kolaborasi ketoprak dan jathilan dalam rangka mitigasi bencana erupsi Merapi digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Klaten, (25/4). Pertunjukan bertajuk Sejarah Erenging Gunung Merapi, Asesirah Siogo Ing Beboyo ini melibatkan 80 pemain ketoprak dan jathilan dari dua desa di lereng Gunung Merapi, yakni kelompok “Ngesti Budoyo” dari Desa Sidorejo dan “Slogo Denowo” dari Desa Tegalmulyo. Ketoprak dan jathilan dipilih karena kecenderungan masyarakat di lereng Merapi yang lebih mudah memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui seni dibandingkan melalui diskusi ataupun penyuluhan.
“Kalau sosialisasi (tentang mitigasi bencana) lewat diskusi atau rapat-rapat warga sudah jenuh. Kami mengapresiasi sosialisasi lewat seni seperti ini karena bisa lebih mudah dan cepat sampai ke masyarakat,” kata Jumakir, kepala desa Sidorejo.
Udara dingin dan angin yang bertiup kencang di desa Sidorejo tak menyurutkan antusiasme warga untuk menyaksikan pertunjukan seni kolaborasi itu. Ratusan warga dari beberapa desa tetangga di lereng Merapi berduyun-duyun menyaksikan pertunjukan seni tradisi yang memang jarang digelar di desa mereka. Warga tak hanya memadati halaman balai Desa Sidorejo saja, namun juga memenuhi jalan raya. Panitia telah mengantisipasi membludaknya penonton dengan memasang layar putih besar untuk nonbar (nonton bareng) di depan balai desa. Bahkan, bagi warga yang tidak bisa datang di tempat acara, mereka bisa menyimak serunya pertunjukan itu melalui live streaming di radio.suarakomunitas.net dan gelombang radio komunitas 107,4 MHz.
“Selama ini belum pernah ada sosialisasi menghadapi bencana Merapi. Cara seperti ini (sosialisasi mitigasi bencana lewat pertunjukan seni-red) sangat bagus, mudah dimengerti wong ndeso seperti saya,” tutur Seti, warga asal Desa Sidorejo.
Puspo Enggar Hastuti selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Klaten menyambut baik inisiatif warga Sidorejo dan Tegalmulyo itu. Edukasi mitigasi bencana seperti itu juga bisa dikembangkan di desa-desa lain di lereng Merapi dengan menggabungkan seni dan kearifan lokal desa masing-masing.
“Pentas ini bisa menanamkan ke masyarakat bagaimana menghadapi dan mengantisipasi saat terjadi bencana. Mereka tidak hanya dikasih materi teoritis, namun juga lewat seni sehingga bisa dimengerti semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Sosialisasi kesiapsiagaan dalam bentuk seni seperti ini bisa dikembangkan di desa-desa lain yang disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing,” kata Puspo ketika menghadiri pertunjukan tersebut.
Siogo Ing Beboyo Merapi Sejarah Erenging Gunung Merapi, Asesirah Siogo Ing Beboyo mengisahkan kehidupan masyarakat di desa-desa di lereng Merapi. Tinggal di kawasan yang rawan bahaya erupsi gunung berapi membuat mereka harus selalu siap dan siaga terhadap bencana erupsi yang dapat terjadi kapan saja. Beberapa tokoh masyarakat berinisiatif memberdayakan warga untuk siap dan siaga menghadapi erupsi Merapi. Namun, tidak semua warga desa mendukung gerakan tersebut.
Hingga suatu hari, suhu udara di desa pun bertambah panas. Hewan-hewan mulai turun gunung. Begitu pula dengan burung-burung elang Jawa yang terbang mengitari langit di atas desa. Sepuluh penari jathilan dengan mahkota dari bulu-bulu burung pun muncul menari tarian Kukuli Yaksa dalam iringan gamelan yang rancak. Turunnya burung-burung elang Jawa dalam tarian Kukuli Yaksa atau Tarian Burung ini menjadi pertanda gunung Merapi akan segera meletus. Warga pun akhirnya sadar, kesiapsiagaan menghadapi erupsi sangat penting dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian baik jiwa maupun material. Mereka pun bergotong royong dengan tetangga desa untuk evakuasi secara mandiri tanpa harus menunggu dievakuasi oleh pemerintah.
Tarian Kukila Yaksa menggambarkan turunnya burung-burung elang Jawa ketika gunung Merapi akan meletus.
“Lewat pentas ini, kami mengajak semua warga untuk melestarikan budaya Jawa dan juga menjaga lingkungan. Sebagai warga yang tinggal di lereng Merapi, kami juga harus siap siaga menghadapi bencana merapi dan harus menjalin gotong royong dengan desa-desa tetangga,” ungkap Subur, selaku sutradara dari Desa Tegalmulyo.
Tak sebatas menyuguhkan ketoprak dan jathilan saja, pertunjukan yang berlangsung sejak pukul 19.00 hingga 02.00 ini juga menghadirkan tari-tarian klasik nan apik. Tarian selamat datang oleh 6 remaja putri Desa Sidorejo membuka pertunjukan yang dihadiri oleh perwakilan 13 desa di Kecamatan Kemalang itu. Kehadiran penari cantik asal Jepang, Kaori Okado pun semakin menambah semarak malam seni itu dengan tarian Menak Koncar.
Pertunjukan kolaborasi ini merupakan kerjasama warga Desa Sidorejo, Kabupaten Kemalang Jawa Tengah melalui Radio Komunitas Lintas Merapi dengan Radio FMYY Jepang dan Combine Resource Institution Yogyakarta.
“Warga yang hidup di lereng Merapi menyadari, Gunung Merapi telah memberi mereka banyak keuntungan. Namun, mereka juga menyadari kenyataan hidup di lereng Merapi harus siap dengan bahaya erupsi yang setiap saat bisa mengancam kehidupan warga. Meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi erupsi merapi dengan menggabungkan pengetahuan dan kearifan lokal seperti dalam pertunjukan ini lebih mudah diterima warga,” kata Junichi Hibino, selaku perwakilan dari Radio FMYY Jepang.
TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini terus melakukan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) kepada perangkat desa. Diharapkan, mulai 2016 mendatang, seluruh desa sudah bisa menerapkan sistem tersebut.
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan saat ini sebanyak 144 desa sudah mendapatkan pelatihan SID. Harapannya, program tersebut bisa segera dilaksanakan sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Hari ini 144 desa sudah mendapatkan pelatihan SID, dan diharapkan bisa segera dijalankan,” katanya, Senin (20/4/2015).
Penerapan SID ini menurut Immawan bertujuan untuk memaksimalkan pendataan administrasi kependudukan. Nantinya dengan menggunakan sistem ini, data kependudukan dapat ditampilkan lebih detail lagi dibandingkan dengan sebelumnya.
Selain itu, dengan sistem baru ini nantinya akan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menambah akurasi data guna penaggulangan kemiskinan. “Pelaksaan SID ini didukung oleh berbagai pihak termasuk LSM, nantinya Gunungkidul akan lebih maju dari daerah lain dalam menampilkan data kependudukan,” jelasnya.
Dengan memiliki data yang lebih akurat, nantinya dapat digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Data yang disusun melalui SID ini akan disinkronkan dengan datan yang dimiliki oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
“Di setiap daerah data kemiskinan masih diragukan, tetapi kedepan di Gunungkidul akan jauh lebih akurat,” ucapnya.
Kedepan, Immawan berharap pemimpin Gunungkidul terus memberikan dukungan terhadap SID dengan menyediakan jaringan internet di sleuruh desa. Dengan begitu, program SID bisa berjalan maksimal sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Saat ini server yang kita miliki baru dipakai separuh, dan kedepan agar bisa dimaksimalkan. Yang dibutuhkan adalah anggaran jaringan internet dan server,”imbuhnya. (tribunjogja.com)
Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2015/04/20/2016-seluruh-desa-sudah-jalankan-sid
Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di semua desa di Gunungkidul semakin dikebut pemerintah kabupaten setempat. Semua desa di Gunungkidul diharapkan sudah menerapkan sistem ini sebelum 27 Juli 2015 nanti.
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri pelatihan SID di aula kantor Kecamatan Ngawen, Gunungkidul, (16/4). “Sebelum 27 Juli nanti, semoga SID akan bisa dilaunching serentak di 144 desa di Gunungkidul oleh gubernur DIY,” ujar Immawan dalam sambutannya.
Penerapan SID ini akan membantu memperbaiki permasalahan data yang kerap terjadi seperti saat pembagian bantuan Raskin (beras untuk rakyat miskin). Bappeda Gunungkidul mencatat, pendataan warga kurang mampu selama ini masih belum valid sehingga bantuan dari pemerintah sering tidak tepat sasaran.
“Tidak validnya data karena ketidakjujuran responden dan keterbatasan petugas BPS (Badan Pusat Statistik-red), sehingga saat pengklasifikasian ada warga yang seharusnya masuk dalam daftar mendapat bantuan, jadi tidak masuk, dan sebaliknya,” papar Joko Hardiyanto, selaku Kepala Sub Bidang Data BAPPEDA Gunungkidul, (16/4).
SID memudahkan pemerintah desa sebagai user (pengguna) untuk bisa memperbarui data-data kependudukan secara berkala. Pembaruan ini membuat data semakin valid dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai basis data untuk menganalisis kemiskinan.
Sistem ini membuat pelayanan publik seperti pengurusan surat-surat masyarakat menjadi semakin mudah dan cepat. Dengan SID, masyarakat yang ingin mengurus surat kematian misalnya, hanya membutuhkan waktu tak kurang dari 5 menit. Tentu saja, cara tersebut jauh lebih cepat dari cara manual yang menghabiskan waktu hingga berjam-jam.
Tak hanya dimanfaatkan untuk analisis kemiskinan dan pelayanan publik, sistem ini juga memungkinkan pemerintah desa untuk memajang produk-produk unggulan desa. Bahkan, informasi tentang kegiatan-kegiatan desa, semisal kerja bakti dan rapat desa juga dapat diunggah dalam sistem ini melalui web desa.
Sebagai aplikasi open source yang dapat dijalankan baik offline maupun online, SID mudah untuk dioperasikan penggunanya. Para peserta pelatihan dapat langsung menerapkan sistem ini tanpa kesulitan berarti.
“Tinggal ngetik, hasilnya sudah keluar dalam beberapa detik. Lebih cepat dari biasanya. Kalau mau bikin undangan rapat pun, tinggal klik saja, lalu dicetak, sudah jadi. Tidak perlu mengetik manual seperti biasanya,” kata Sukino, peserta pelatihan SID dari desa Watusigar, Kecamatan Ngawen.
Pelatihan SID ini diikuti oleh perangkat desa dari seluruh desa di Kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Sebagai penyelenggara, BAPPEDA Gunungkidul menggandeng Forum Desa Pengembang SID Gunungkidul, IDEA, Media Center Pengurangan Resiko Bencana Gunungkidul dan Combine Resource Institution Yogyakarta dalam pelatihan maraton yang berlangsung selama 6 sampai 20 April 2015 di hampir seluruh desa di Gunungkidul.
Pada sebagian besar film produksi Hollywood yang bertema kehancuran kehidupan di dunia masa depan, barang yang selalu diposisikan amat berharga adalah air. Tengok film Book of Eli (2010) misalnya. Saat situasi serba kacau tanpa aturan, yang dicari pertama oleh para perampok jalanan adalah air, baru kemudian barang lainnya yang bisa ditukarkan dengan air.
Demikian pula dengan film dokumenter Belakang Hotel (2014) yang sejak akhir tahun lalu mulai banyak diputar di berbagai tempat, dia bertu tur tentang air. Krisis air menjadi dampak yang paling mendera warga, dari pembangunan hotel yang tak terkontrol. Dampak pembangunan hotel yang berlebihan bisa bermacam-macam, tetapi ternyata yang paling membuat warga menderita adalah air.
Simak perhitungan angka-angka berikut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 253 triliun untuk menyediakan akses air minum 100% di seluruh Indonesia hingga 2019. Hingga 2014 cakupan pelayanan air minum baru mencapai 70,05% persen.
Ketika masih ada sekitar 30% masyarakat yang belum terlayani air layak minum, data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menyebutkan masyarakat Indonesia menghabiskan 23,1 miliar liter air minum dalam kemasan (AMDK) pada 2014, meningkat 11,3% di bandingkan 2013. Apakah itu berarti orang yang belum terlayani terpaksa membeli produk AMDK sehingga penjualannya meningkat? Logika sederhananya begitu, tapi tentu butuh penelitian lain agar lebih akurat.
Yang jelas, pemain utama produsen AMDK saat ini sahamnya dimiliki asing. Aqua misalnya, dimiliki Danone asal Perancis. Tahun lalu, secara glo bal keuntungan yang diraih Danone mencapai $1,27 miliar atau sekitar Rp 15,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 13 ribu per dollar. Pada situs resminya disebutkan “very strong performances by Aqua”. Artinya penjualan Aqua, memberi kontribusi yang signifikan di saat produk lainnya cenderung stagnan atau menurun.
Atau lihatlah Ades, yang dimiliki Coca Cola maupun Club yang dibeli Asahi Indofood, perusahaan patungan Jepang-Indonesia. Intinya, air yang ada di Indonesia, dijual lagi kepada orang Indonesia, dan keuntungannya melayang menuju negara-negara yang air kerannya saja sudah bisa langsung diminum.
Dari semua gambaran itu, wajib hukumnya pengelolaan air berdasar prinsip pasal 34 UUD 1945. Perjuangan masyarakat mendapatkan akses air adalah perjuangan mendapatkan hak.
Tulisan dalam liputan utama edisi ini melukiskan perjuangan mendapatkan hak itu, yang harusnya adalah kewajiban negara untuk memenuhinya.
Combine Resource Institution kembali mengadakan Training of Trainer/ToT (Pelatihan untuk Pelatih) tentang Sistem Informasi Desa (SID) pada 17 – 18 Maret 2015. Pelatihan kali ini diikuti oleh 12 orang perwakilan Forum Desa Pengembang SID Gunungkidul yang berasal dari Desa Nglegi, Nglanggeran, Monggol, Jetis, Mertelu dan Serut.
Proses pengembangan SID di Gunungkidul sampai dengan Maret 2015 sudah mencapai 40 desa. Namun masih perlu ditinjau dan dievaluasi secara periodik. Ini memang menjadi langkah awal mengingat Pemkab Gunungkidul telah mengalokasikan pembiayaan pengembangan SID di seluruh 144 desa di 15 kecamatan melalui APBD 2015. Pemkab Gunungkidul berencana menjadikan SID sebagai instrumen validasi data kemiskinan di wilayahnya.
Berdasarkan rencana tersebut, pelatihan ini bertujuan mempersiapkan anggota Forum Desa Pengembang SID Gunungkidul sebagai mitra pengembang SID di tingkat kabupaten. Kelak para peserta itulah yang akan menjadi motor penerapan SID di desanya secara mandiri. Keterampilan pengelolaan data desa dan jurnalisme warga baik konsep maupun teknis yang didapat melalui pelatihan diharapkan dapat ditularkan pada anggota tim lain di desanya.
Pelatihan ini merupakan bagian dari fase keempat pengembangan SID di Gunungkidul sesuai perencanaan di APBD 2015 Gunungkidul. Fase ini sekaligus menjadi model kemitraan CRI dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SID sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.