Annual Report 2013

The flood of information that can be consumed today does not necessarily turn our society intelligent. Uncertainty occurs even because most information emerging is not really needed. Required information is information that can breakdown problems and lead to appropriate actions. So
that, any desired change will occur when the communities are intelligent not only in accessing information but also in processing and evaluating it. At that level, information will be the knowledge that can be used to solve any problem a community is facing.

The year of 2013 was the momentum we re-examined what kind of change we actually wanted to try to push. While working together with the communities and building networks with civil societies and local governments, COMBINE internally have been reflecting the strategic plan in the next three years. Have we gone through the right and good way? We keep asking the question. The answer is certainly not necessarily given but the results of the examination is realized in the strengthening of organizational structure that protects knowledge. We call it the division of Media, IT and Knowledge Management. The consideration is simple. Interpretation and analysis of situation must be done systematically and continuously. Therefore, the skill of recording data, which are obtained from text, audio, video and infographic, is a modality that is beneficial for determining strategic measures. For us, a civil community must be cleverer in reading data so that they have adequate capacity to mingle with other groups of community and the governments.

This annual report is presented to be examined by all parties. It is not only about how we have used the funds from various parties but also whether our substance have already approached needed by the target public, namely the marginal groups. The hope is that we can obtain advice and feedback afterwards, so we are sure everything we do is useful.

We hope we receive suggestions and feedbacks afterwards so that we become more sure that what he have done is constructive.

Edisi 55 : Perempuan Berdaya dengan Bermedia

Anda tahu Siti Roehana? Ba­gaimana dengan Soerastri? Kalau belum tahu, barang­ka­li lebih familiar dengan na­ma Roehana Koeddoes atau Soeras­tri Karma? Bila Anda masih ju­ga me­ngerutkan kening, bisa dibayang­kan ba­gaimana dengan anak-anak usia SD dan SMP bila ditanya hal serupa.

Roehana Koeddoes, atau kerap di­tulis Rohana Kudus, adalah perempu­an yang merintis surat kabar per­ta­ma yang dipimpin dan isinya ditulis oleh perempuan, yaitu Soenting Me­la­joe pada sekitar 1912. Setahun sebelum­nya, bertepatan saat Abendanon me­ner­bit­kan kumpulan surat-surat Kar­ti­ni yang kelak diterjemahkan seba­gai Habis Gelap Terbitlah Terang, pe­rem­pu­an asal Minang ini sudah men­di­ri­kan Sekolah Kerajinan Amai Se­tia. Sekolah ini khusus untuk pe­rem­pu­an yang mengajarkan ke­te­ram­pil­an, baca tulis, dan Ba­ha­sa Belanda.

Anda mungkin akan mengenali bi­la Soerastri dituliskan dengan na­ma S.K. Trimurti. Karma Trimurti yang mengikuti nama Soerastri sesung­guh­nya adalah nama samaran yang ke­rap digunakannya saat menulis. Na­mun banyak juga yang lebih me­nge­nal­nya semata sebagai sosok is­tri Sa­yuti Melik, pengetik naskah prokla­ma­si yang selalu disebut di bu­ku se­jarah. Padahal selain jurnalis andal dan militan di jamannya, sampai per­nah terpaksa melahirkan di pen­jara, Soerastri adalah Menteri Perburuhan pertama. Dialah yang merintis mun­cul­nya aturan ketenagakerjaan yang berpihak pada perempuan, se­per­ti cu­ti haid dan persamaan upah.

Kedua tokoh perempuan itu se­ke­dar contoh banyaknya tokoh pe­rem­puan yang berperan besar bagi bang­sa ini namun jarang tercatat utuh da­lam buku-buku sejarah. Sebagian pe­rempuan itu, termasuk Roehana dan Soerastri, sudah sejak dulu meyakini pentingnya media bagi kemajuan pe­rempuan dan bangsa.

Mereka melihat kesetaraan perem­puan dan laki-laki dalam kerangka ak­ses atas pengetahuan dan kemudian membaginya. Keterlibatan perempu­an tak dimaknai secara sim­bolis ang­ka dalam bentuk per­sen­ta­se keter­wa­kilan, namun lebih riil da­lam bentuk gerakan, perlawanan serta perjuang­an, antara lain melalui tu­lis­an di me­dia. Lewat sudut pan­dang inilah, pen­tingnya media ba­gi perempuan me­ne­mukan kon­teks­nya. Bukan sekadar banyaknya pe­rem­puan yang men­ja­di jurnalis atau pe­gi­at media, ta­pi isu yang mereka per­ju­ang­kan dan ingin diamini oleh pem­baca-pen­de­ngar-pe­mirsalah yang penting.

Temu Perempuan Pegiat Media Ko­munitas yang digelar di Desa Can­di­rejo, Borobudur Ap­ril 2014 menjadi salah satu rintisan. Sebuah awal upa­ya saling ber­bagi dan harapannya bi­sa berujung pa­da sa­ling du­kung isu yang diper­ju­ang­kan setiap komunitas di tengah dua do­mi­na­si, media arus utama dan bu­da­ya patriarki. Jangan sekali-se­ka­li me­lu­pa­kan sejarah.

Perempuan Pegiat Media Komunitas Berbagi Pengalaman

Combine Resource Institution mengadakan acara Temu Perempuan Pegiat Media Komunitas, pada 11 – 13 April 2014 di Desa Wisata Candirejo, Magelang, Jawa Tengah. Acara ini diadakan guna mendorong para pegiat media komunitas mengangkat lebih banyak isu perempuan di medianya masing-masing.

Acara tersebut diikuti 19 peserta, semuanya perempuan, yang berasal dari sepuluh provinsi di seluruh Indonesia. Jenis media yang mereka kelola bermacam-macam. Ada yang menggunakan media radio, cetak, televisi, media sosial, film dokumenter, juga seni untuk mengangkat beragam isu di komunitasnya masing-masing.

Direktur Combine Ranggoaini Jahja menuturkan, sampai saat ini isu perempuan masih belum mendapat tempat yang layak di media. Selain itu, media juga cenderung bias dalam memberitakan kasus-kasus yang melibatkan perempuan. “Melalui acara ini Combine berharap para peserta bisa saling berbagi inspirasi untuk mengangkat berbagai persoalan perempuan di media komunitasnya masing-masing,” katanya.

Fokus utama acara ini adalah membedah berbagai kebijakan yang tidak adil gender, serta upaya mengadvokasi kebijakan yang adil gender lewat media komunitas. Hal itu dilakukan lewat serangkaian diskusi dan sesi-sesi berbagi pengalaman antarpeserta. Selain itu, peserta juga diajak berlatih menulis dengan menggunakan perspektif perempuan serta melihat kembali strategi penggunaan media sosial untuk mengangkat isu-isu komunitas.

Sesi diskusi membedah kebijakan dipantik oleh Deshinta Dwi Asriani, Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Dalam diskusi tersebut, Deshinta mengajak peserta menganalisis kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan reproduksi yang bertendensi mengatur tubuh perempuan. Sedangkan diskusi media dan perempuan diisi oleh Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan, Dewi Candraningrum. Adapun sesi berbagi pengalaman diisi oleh para peserta dengan mempresentasikan apa yang telah dilakukan di komunitasnya selama ini.

Dian Septi Trisnani dari radio komunitas Marsinah FM Jakarta, misalnya, selama ini aktif menyuarakan hak-hak buruh perempuan melalui radio komunitas. Sedangkan Feronika Huby dari Tiki Papuan Women Voices mengangkat hak-hak perempuan Papua yang terabaikan melalui film dokumenter. Selain memanfaatkan media seperti radio, film, cetak maupun media sosial, ada juga yang menggunakan jalur seni. Shernylia Maladevi dari Bantaeng Sulawesi Selatan misalnya mengangkat tradisi peberian mahar perkawinan yang mahal bagi perempuan di daerahnya lewat monolog. Sedangkang Nurhayati Kahar dari Sumatera Barat kerap mengangkat isu-isu perempuan di daerahnya lewat teater dan lawak tradisional. (*)

Media Sosial : Masa Depan Media Komunitas ?

Media komunitas sesungguhnya menyediakan pe­luang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang lebih seimbang di tengah terpaan me­dia arus utama yang kental nuansa kapital dan ke­ku­asaan politik. Namun kehadiran media ko­mu­nitas justru belum mendapat perhatian yang layak.

Berbekal semangat kerelewanan, para pegiat me­dia komunitas rupanya tidak sekadar duduk diam me­nyesali buruknya “nasib”. Mereka menyiasati be­ra­gam keterbatasan itu, antara lain dengan memanfaatkan me­dia sosial. Media sosial dinilai menjadi strategi yang paling mu­rah sekaligus ampuh untuk memperluas isu yang diangkat media ko­mu­nitas. Gaung yang lebih besar diharapkan berdampak pada me­lu­asnya dukungan terhadap upaya advokasi terkait per­ma­sa­lahan yang dialami komunitas.

Buku ini berisi paparan pengalaman langsung dari para pegiat me­dia komunitas dalam memanfaatkan media sosial. Tulisan yang terangkum dalam buku ini menunjukkan bahwa media ko­mu­ni­tas mampu bertahan bahkan berkembang di tengah pem­ ba­tas­an dan tekanan yang dialami. Dan semua dilakukan de­ngan semangat kerelawanan.

Laporan Tahunan 2013

Membanjirnya informasi yang bisa dikonsumsi hari ini tidak serta merta membuat masyara­kat kita menjadi cerdas. Kegamangan ma­lah terjadi karena berbagai informasi tersebut lebih ba­nyak yang tidak dibutuhkan. Informasi yang dibu­tuh­kan adalah informasi yang dapat mengurai per­ma­sa­lah­an dan membimbing pada tindakan yang tepat. Sehingga perubahan akan terjadi saat komunitas cerdas tidak hanya dalam mengakses informasi, namun juga memproses dan mengevaluasinya. Pada tingkat itulah informasi akan menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan warga.

Tahun 2013 adalah momentum kami memeriksa kembali perubahan seperti apa yang sesungguhnya kami ingin coba dorong. Sambil bergiat bersama komunitas, sekaligus membangun jejaring bersama masyarakat sipil dan pemerintah daerah, COMBINE secara internal merefleksikan rencana strategis dalam tiga tahun ke depan. Adakah kami berada di jalan yang benar, dan tidak hanya jalan yang baik? Pertanyaan itu terus yang kami ulang-ulang. Jawabannya tentu tidak serta-merta, namun hasil periksa tersebut diwujdkan dalam penguatan struktur organisasi yang menaungi pengetahuan. Pertimbang­annya sederhana, pembacaan dan analisis situasi harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus, dan karena itu keterampilan untuk merekam data, baik melalui teks, audio, video dan infografis adalah modal untuk menentukan langkah strategis. Bagi kami, masyarakat sipil harus lebih unggul membaca data agar syarat untuk bersenyawa dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dan pemerintah dapat terpenuhi.

Laporan tahunan ini disajikan sebagai alat kami untuk diperiksa oleh seluruh kalangan. Tidak hanya tentang bagaimana kami menggunakan dana dari berba­gai pihak, namun juga apakah substansi kami sudah mendekati yang dibutuhkan oleh publik sasaran, yaitu kelompok marjinal. Harapannya kami dapat memper­oleh saran dan masukan setelahnya, sehingga kami yakin semua yang kami lakukan berguna. 

Edisi 54 : Mendidik Pemilih yang Cerdas

Memasuki masa hiruk pi­kuk menjelang pemilu di negeri ini, setidaknya ada dua fenomena terkait me­dia—dalam arti luas—yang ramai di­ perbincangkan. Pertama adalah peng­gunaan media arus utama untuk ke­pen­tingan politik para pemilik mo­dal dan kedua gelontoran alat peraga ba­ik caleg maupun capres yang mem­banjiri ruang publik hing­ga kerap di­sebut sampah visual. Ma­sa­lah­nya ada­lah kedua fenomena ter­se­but dinilai gagal menghadirkan kecerdas­an dan kesegaran bagi pe­mi­lih, dan mem­per­tebal apa­tis­me ter­ha­­dap pemilu.

Konsep media sebagai public sphere seperti diuraikan Habermas, yaitu se­bagai ruang di mana pub­lik melaku­kan diskusi sampai peng­awasan ter­ha­dap pemerintah menjadi sulit pada era kekuatan modal memiliki pe­nga­ruh kuat dalam membentuk ka­rak­ter media (Dahlgren, 2009).

Publik pun mulai skeptis terha­dap media arus utama dan enggan berpe­gang lagi pada so­dor­an informasi ten­tang pemilu yang di­sa­ji­kan. Pada sa­at inilah se­be­nar­nya kehadiran me­dia komunitas men­ja­di penting. Media ko­munitas men­ja­di peluang ba­gi publik untuk me­nyu­a­ra­kan as­pi­ra­si­nya se­ca­ra utuh. Se­ba­lik­nya, karak­ter­nya yang dekat dengan au­di­ens mem­bu­at me­dia komunitas da­pat memberi­kan pe­mahaman tentang pe­milu de­ngan ke­masan sesuai kon­di­si komu­nitasnya.Dia menjadi ge­rak­­an penyadar­an yangberbasis pa­da realita ke­hi­dup­an se­hari-hari.

Edisi kali ini bertutur tentang pe­ran media komunitas dalam Pemilu. Media komunitas merupakan perwu­judan hak informasi warga yang ten­tu mestinya tidak dimaknai sebatas pasif tapi juga aktif. Di Indonesia hak tersebut dengan jelas dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F. Sekadar “me­nam­bang” suara warga tanpa se­ca­ra tu­lus dan jujur menyuarakan ke­pen­ting­an­nya, apalagi dengan memang­kas hak informasinya, adalah peng­khi­a­nat­an terhadap undang-undang dan man­dat warga.

Kolaborasi untuk Advokasi : Pengalaman Media Komunitas Memperjuangkan Hak Warga

Berbeda dengan media arus utama, media komunitas hidup dalam banyak keterbatasan. Mulai dari dana, daya jangkau hingga perhatian dari penguasa yang antara lain tercermin dari regulasi yang ada. Padahal di sisi lain media komunitaslah yang justru sebenarnya memiliki kemampuan menyuarakan kepentingan riil serta masalah yang dihadapi masyarakat di sekitarnya.

Namun ternyata segala keterbatasan tersebut tidak membuat media komunitas jalan di tempat dan menyesali nasib. Strategi sederhana tapi telah teruji untuk menyiasati situasi ini adalah dengan kolaborasi. Kerja berjaringan baik dengan sesama media komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, media arus utama hingga lembaga negara dibutuhkan untuk menggemakan suara komunitas yang diharapkan berujung pada solusi, antara lain berupa perubahan atau kebijakan baru.

Buku ini memuat empat cerita kolaborasi yang dilakukan media komunitas saat mengadvokasi kepentingan masyarakat. Tentu ada banyak cerita lain yang tersebar di penjuru negeri. Ada yang menuai keberhasilan, ada yang masih berjuang. Tulisan-tulisan ini sekedar perhentian sejenak bagi kita yang bergiat di dunia media komunitas, untuk berbagi inspirasi dan semangat, dan kemudian bersama-sama lagi melanjutkan perjalanan pembelaan kepentingan komunitas.

Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Partisipatif Kunci Keberhasilan UU Desa

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi peluang bagi desa karena amanat besarnya adalah transformasi pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat desa. Tantangan berikutnya adalah mendorong implementasi undang-undang ini tetap sesuai semangat awal, terutama terkait partisipasi masyarakat desa.

Setidaknya ada tiga poin yang krusial untuk dikawal. Pertama adalah perencanaan pembangunan berbasis data desa yang partisipatif,  kedua pengelolaan aset dan tata kelola keuangan desa, dan ketiga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Selama ini minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan tidak lepas dari akses dan pemahaman masyarakat terhadap data dan informasi.

“UU Desa mengakomodir Sistem Informasi Desa (SID). Sistem data desa yang dikelola secara partisipatif sebenarnya adalah kunci menuju perbaikan perencanaan pembangunan sesuai semangat undang-undang tersebut,” kata Ranggoaini Jahja, Direktur Combine Resource Institution.

Menurutnya SID yang dikembangkan oleh Combine sejak 2008 telah didesain untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, dan mendapat payung hukumnya dengan disahkannya UU Desa. Dengan dukungan ACCESS, sistem ini telah dikembangkan di 111 desa di 20 kabupaten yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Combine telah membantu penerapan SID di 145 desa di Pulau Jawa.

Agar sistem ini dapat dikembangkan lebih luas, dibutuhkan kesiapan dan pemahaman yang sama oleh semua pemangku kepentingan baik di desa hingga level pusat. Diskusi sangat dibutuhkan selain untuk penguatan kapasitas secara teknis, lebih utama lagi sebagai pondasi paradigma penguatan partisipasi masyarakat desa.

“Sesuai kapasitas dan pengalaman, kami tentu siap diajak berdiskusi oleh siapapun tentang SID. Namun sebenarnya ini tugas kita semua yang peduli terhadap kemajuan desa yang notabene adalah kemajuan bangsa. Siapapun yang merasa mampu, dan sebaliknya merasa membutuhkan, dapat bergabung dalam forum-forum untuk saling berbagi pengetahuan,” ujar Ranggoaini.

Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Database Partisipatif merupakan salah satu forum tersebut. Kegiatan yang digelar 27-28 Februari 2014 di Hotel Grand Cemara Jakarta Pusat ini merupakan kerja sama ACCESS dan Combine antara lain melibatkan perwakilan pemdes, pemkab, hingga pemerintah pusat seperti Bappenas dan BPS.

Contact person   :
Dewi Amsari
Manajer Program Lumbung Komunitas Combine
Mobile              : 087838705672, 08121571648
Office                : 0274 – 411123

Greget Desa – Tata Kelola Desa untuk Kesejahteraan

Gagasan awal kegiatan ini bermula saat Combine ingin mengadakan workshop tentang pemanfaatan Sistem Informasi Desa. Gagasan ini kemudian bertemu dengan rencana Idea mengadakan seminar nasional yang juga bertema tentang SID. Akhirnya saat berjumpa dengan masyarakat Desa Nglanggeran yang kebetulan memiliki agenda festival budaya, maka muncullah kesepakatan mengadakan acara besar bersama antara Combine, Idea, SIAR, dan masyarakat desa Nglanggeran bertajuk Nglanggeran Culture Festival.

Rangkaian acara dilakukan di sekitar Balai Desa Nglanggeran yang terkenal dengan kompleks gunung purbanya pada 13 hingga 15 Desember 2013. Greget Desa, sebagai bagian dari Nglanggeran Culture Festival, berisi workshop paralel tentang SID. Acara pembuka Nglanggeran Culture Festival ini berisi 10 kelas workshop yang diadakan secara paralel dengan peserta baik dari masyarakat dan perangkat desa serta mitra dan berlangsung seharian penuh.

Hari kedua mulai pagi hingga sore diadakan seminar nasional. Ada 2 sesi, yang pertama membahas soal AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif),  yang kedua membahas tentang SID. Malam harinya diisi dengan nonton bareng Video Dokumenter tentang AKP dan Karya video komunitas dari teman-teman pemuda desa Nglanggeran.

Hari Minggu merupakan puncak acara Nglanggeran Culture Festival diisi dengan kirab budaya dan festival kesenian. Payung Nglanggeran Culture festival dimaknai sebagai wujud untuk mempertemukan antara budaya masyarakat Desa Nglanggeran yang sudah ada secara turun temurun dengan budaya baru yang dicoba untuk dibangun di desa Nglanggeran, contoh kongkritnya acara berlebel Nglanggeran Culture Festival ini kita semua bisa menghadiri dan melihat kegiatan yang bisa menampilkan karya-karya budaya dari generasi sebelumnya maupun karya budaya saat ini sedang diciptakan oleh masyarakat sendiri. AKP dan SID itu dilihat sebagai karya budaya yang bisa memperkaya khasanah budaya selain bahwa Desa Nglanggeran sendiri telah mempunyai kehidupan budaya dengan kearifan lokalnya sendiri.

Media Tempat Berkumpul

Momentum berkumpulnya desa-desa yang menerapkan SID ini dimulai dengan belajar bareng tentang potensi pemanfaatan SID lebih jauh ke depan setelah mengawali SID dengan membangun data dasar kependudukan disetiap desa dan kemudian bisa digunakan untuk mengolah data-data administrasi kependudukan dasar dan pelayanan publik dasar, disini kita bisa mengajak desa-desa itu untuk saling bertemu kemudian berdiskusi dengan beberapa pakar yang dihadirkan, agar desa melihat potensi kebermanfaatan SID lebih jauh kedepan dengan isu-isu yang sesuai kebutuhan desa masing-masing. Salah satu model yang dapat di contoh adalah salah satunya yang sudah diterapkan di Gunugkidul yang sejak 2 tahun terakhir yang mencoba membangun model analisis kemiskinan partisipatif dengan dukungan olah data yang digunakan dengan SID. Lokasi tempat berkumpul ini dipilih Desa Nglanggeran dikarenakan salah satu desa percontohan yang telah menerapkan analisis kemiskinan partisipatif dengan SID dengan proses yang cukup lancar. Sehingga kita berharap bahwa ketika desa-desa berkumpul disini selain bisa berdiskusi juga bisa melihat contoh langsung bagaimana desa Nglanggeran ini menerapkan atau megelola sistem yang mereka miliki selama ini secara langsung di desa.

Jadi, apa yang di lakukan di Gunungkidul ini adalah hasil kolaborasi antara Combine dan Idea sejak 2 tahun yang lalu khusunya pada upaya untuk membangun model penerapan SID yang digunakan untuk mendukung proses analisis kemiskinan partisipatif baik ditingkat desa maupun daerah. Combine dan Idea berbagi peran, idea sebagai lembaga yang memang fokus pada ranah analisis angggaran dan studi ekonomi lebih banyak berperan memfasilitasi bidang abalisis kemiskinan sementara Combine yang bergiat diranah manajemen informasi berperan untuk mengembangkan sistem informasi yang bisa mewadahi kebutuhan akan fungsi-fungsi analisis kemiskinanan dan pemanfaatanya.

Tujuan

Greget desa ada beberapa bertujuan yang pertama ada hubungannya dengan proses penerapan Sistem Informasi Desa (SID) yang sekarang sudah diterapkan di sejumlah kabupaten dan wilayah di Jogja, Jateng dan luar Jawa. Kedua mengumpulkan desa-desa yang sudah menerapakan SID atau yang baru mulai menerapkan SID karena sejak pengembangannya dari tahun 2009 hingga sekarang SID sudah berkembang ke versi yang lebih baru dengan fungsi yang lebih baru menyesuaikan dengan kebutuhan desa yang selama ini sudah menerapkan SID. Pertemuan antar desa penerap SID bersama-sama terakhir pernah dilakukan cukup lama pada tahun 2011 yang lalu sehingga kita memandang bahwa sekarang sudah menjadi waktu yang penting pula untuk kembali mengumpulkan desa-desa yang menerapkan SID yang semakin beragam asal wilayah maupun konteks isu yang menjadi latar belakang situasi di masing-masing desa.

Seminar Nasional

Selain pertemuan antar desa, momentum ini juga kita manfaatkan untuk mempublikasikan inisiatif tentang AKP dan SID tadi ke level nasional sehingga kita juga mengadakan agenda seminar nasional untuk membahas AKP dan SID tadi dengan menghadirkan para narasumber yang mewakili para pihak dari tingkat desa, daerah dan nasional. Untuk isu (Analisis kemiskinan Partisipatif) AKP, seminar itu menghadirkan kepala desa Nglegi sebagai nara sumber untuk mewakili inisiatif ditingkat desa atau lokal, kemudian juga dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan TNP2K ( Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingan ditingkat nasional. Kemudian untuk SID, meminta tim SID dari desa Nglanggeran yang diwakili staf pemerintah desa setempat sebagai narasumber untuk tingkat lokal yang nanti akan berdampingan dengan perwakilan dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementrian Dalam Negeri yang nanti bisa mendiskusikan secara lebih lebih dalam bagaimana penerapan SID ditingkat lokal, desa itu bisa terhubung kepentingannya dengan sistem pemerintah yang sudah terbangun dari level nasional hingga lokal.

Diluar acara diskusi dan seminar ini, kita berharap para tamu undangan yang hadir selain pemerintah desa, perwakilan komunitas desa, dan juga anggota para pegiat organisasi mitra jaringan SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation) dari seluruh Indonesia juga bisa melihat langsung dan berinteraksi dengan lingkungan budaya dan alam di desa Nglanggeran yang cukup menarik untuk dilihat, sehingga yang dipelajari tidak hanya di dalam kelas, tetapi ketika berinteraksi dengan warga desa Nglanggeran.

Jadi kolaborasi seperti yang sudah dilakukan di Gunungkidul kita harapkan bisa terjadi pula di daerah-daerah lain, Combine sendiri juga sudah melakukan itu misalnya diluar Jawa, terutama di NTT, NTB, Sulawesi bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal disana yang di jaringkan oleh ACCESS, di Kebumen juga telah bekerjasama dengan FORMASI untuk penerapan SID, di lingkar Merapi juga bekerjasama dengan FMYY dan UNDP sebagai contoh dalam proses penerapan dan pengembangan serta pemanfaatan SID. Skema kolaborasi kerja-kerja seperti ini kedepan harus terus di optimalkan oleh Combine, ketika berbicara SID mulai dari tahap pengembangan sampai penerapan dan mengintegrasikannya dengan sistem yang di kelola oleh para pihak itu tidak bisa sendirian, sehingga ketika ada kolaborasi ada peran yang terbagi dari satu dengan yang lain diharapkan berjalan dapat lebih optimal.

Tantangan yang di Hadapi

Ada 2 hal tantangan yang di hadapi, adalah masalah teknis dan non-teknis. SID sebagai sebuah sistem informasi yang berbasis teknologi informasi komputer memang punya tahap proses pengembangan sejak tahun 2009 hingga sekarang versi 3.0, dan pada perjalananannya selama 3-4 tahun ini memang dari sisi teknis banyak dinamika yang terjadi tetapi sekarang SID bisa menjadi sistem informasi yang lebih stabil sehingga kedepan dalam proses penerapannya bisa relatif menjamin bahwa para penggunananya yaitu komunitas desa bisa optimal dalam pemanfaatan SID.

Masalah nonteknis, disisi penerapannya memang salah satu tantangan terbesar untuk menerapkan di desa atau kampung dalam konteks perkotaan adalah membangun tim kerja yang bisa solid dan terbuka untuk mengelola kolaborasi membangun SID, walaupun SID dibangun pintu masuknya melalui pemerintah desa karena tahap pertama yang dibangun adalah data dasar kependudukan tetapi SID mutlak memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari kelompok masayarakat dan warga desa yang lain baik ketika membangun data dasar kependudukannya sendiri atau ketika dalam tahap mengembangkan fungsi-fungsi manfaat SID ini untuk mewadahi isu-isu yang lain seperti kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Dari pengalaman yang terbatas selama ini memang tidak semua desa bisa punya kemampuan atau kapasistas mengelola tim kerja dan jaringan kerja antara desa dengan komunitas warga desa dengan baik tetapi proses itu akan selalu terus didorong untuk dipelajari satu sama lain baik oleh desa sendiri maupun oleh Combine yang berperan sebagai fasilitator. Justru kita berharap SID menjadi alat untuk meningkatkan dan mendekatkan interaksi hubungan kerjasama yang mutualistik antara pemerintah desa sebagai representatif warga desa sendiri dengan masyarakat desanya. SID sebagai alat memang di desain harus memiliki aspek partisipatif dan kolaboratif dalam pembangunan dan pengelolaannya. Walaupun dalam banyak kasus ada banyak tantangan pada tahap penerapan dan pemanfaatanya, tetapi proses itu jika bisa konsisten dikelola pasti kami optimis bisa semakin memperbaiki kualitas interaksi dan kerjasama di tingkat desa, salah satu wujudnya antara lain bisa dibaca yaitu terkelolanya SID dengan baik dan manfaatnyapun bisa tersampaikan ke komunitas seperti yang diharapkan seperti diskusi SID itu sendiri.

Harapan

SID di Combine adalah sebuah platform yang mendasari kerja-kerja community base network kalau kita bicara internal di Combine, sehingga SID harus bisa benar-benar dibangun sebagai platform yang mendasari baik untuk isu keterbukaan informasi atau kebebasan berekspresi di Suara Komunitas atau soal keselamatan dan keamanan di tikus darat, maupun untuk kemandirian dan keberdayaan di Pasar Komunitas maupun di Lumbung Komunitas. Dan keluarnya kita berharap di luar Combine, SID harus bisa menjadi wadah atau alat tidak hanya berfungsi mengolah data yang lebih akurat, efektif dan efisien. Tetapi lebih jauh SID bisa menjadi media yang menghubungkan antar pihak ditingkat komunitas, atau desa atau kampung. Agar kerja-kerja pembangunan masyarakat di tingkat komunitas desa atau kampung itu bisa lebih semakin dekat dengan manfaat yang sebenarnya. Media yang dihimpun dan kemudian dibentuk dengan namanya SID itu kita harapkan bisa terus dipelajari untuk semakin disempurnakan, karena tentu saja kita tidak bisa bergantung pada satu atau dua pilihan teknologi seperti software, komputer, radio, televisi dan semacamnya tetapi lebih jauh kita juga melihat bagaimana media apapun yang ada di desa dan siapapun yang menjadi pengelola media-media itu harus dapat dihubungkan dengan media yang lain agar aspek manfaat itu bisa semakin dekat dengan level manfaat yang di harapkan.

Osaka Kokuritsu Daigaku Bertukar Pikiran tentang PB

Sensei Osaka Kokuritsu Daigaku, Profesor Stefano Tsukamoto melalui Institute of International Studies UGM melakukan kunjungan ke Combine Resource Institution (CRI), Rabu, 3 Juli 2013 dalam rangka bertukar informasi metode penanggulangan bencana yang dilakukan Indonesia dan Jepang.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Manajer Tikus Darat, Mart Widarto, Koordinator Program Advokasi Bencana Tri Budiono, dan Fasilitator Bencana Toto Hartanto. Pertemuan ini juga dihadiri Junichi dan Mari Kondo dari Radio FM YY Kobe Jepang.

Pertemuan ini menjadi sebuah ajang bertukar pikiran tentang metode penanggulangan bencana yang dilakukan di Indonesia dan Jepang. Banyak proses alami yang menjadi penanda manajemen bencana di Indonesia yang akan memberikan catatan penting dalam menggali berbagai metode bencana. Pola mobilisasi komunitas menjadi berharga, dalam menanggulangi bencana berupa kesukarelaan: makanan bungkus, relawan, penggunaan radio komunitas, twitter,HT, dan alat tradisional lainnya.

Sedangkan Jepang menceritakan tentang berbagai teknik sederhana untuk penandaan berbagai lokasi bencana dengan simbol hijau, kuning, dan merah. Juga berbagai teknik pengiriman SMS untuk menandakan status penderita gempa: luka, tertimbun, dan sebagainya. Demikian pula peran nonpemerintah yang makin besar dalam penanggulangan bencana.

Sebagai negara yang berada pada cincin api, Indonesia dan Jepang perlu memperkuat saling-berbagi-pengetahuan tentang bencana.