In what ways may democracy be jeopardized?

The fate of a nation’s democracy can be determined by coups, natural catastrophes, or unexpected technical breakthroughs, according to David Runciman (2018). Even in established democracies, crises can lead to democratic failure. Democracy may not be flawless, but it has proven time and time again to be the most effective system for maintaining liberty, innovation, peace, and economic growth. One important aspect is that, unlike other forms of governance, democracy can actually examine itself and make adjustments as needed.

In Indonesia, too, the truth of the matter is plain to see. Democracy in this nation has shown, particularly since the reform period, that Tocqueville was right: more mistakes happen in democracies, but more mistakes are effectively put out or fixed. Civil society’s outsized influence is one of the contributing elements

Established in 2001 amidst the reform frenzy after the New Order administration, Combine Resource Institution (CRI) is still striving to be relevant. Democracy and democratic governance are central to CRI’s ideology, mission, and principles as a Civil Society Organization (CSO). Despite being in its 22nd year, CRI is still facing new and old obstacles in the pursuit of its objective. In addition to being necessary for the accomplishment of advocacy goals, CRI is anticipated to enhance the ability to adapt and endure adverse conditions.

Both Indonesia as a country and CRI as part of CSOs have significant momentous occurrences in 2023. In this time leading up to the political year, incumbents put pressure on development agendas and insist on security interest agendas to maintain power at the national and regional levels. Whether CSOs continue down the road of struggle or move on to the stage of interest depends on their relevance and importance. In order to maintain its responsiveness to external democratic dynamics and enhance the quality of internal governance, CRI must achieve the purpose of the strategic plan in the second year, which it will do throughout this period.

In line with Jane Addams’s belief that democracy is based not only on representation but also on wisdom (social ethics) and citizenship, CRI has become an even more formidable institution that can assist other CSOs and community networks in enhancing their information literacy and holistic security. The development of integrated village-regional information systems for development governance is another area where CRI routinely pioneers new approaches. This is supposed to show that CRI keeps making important contributions to the democracy we need to keep living in.

Apa saja yang sebenarnya bisa mengancam dan mengakhiri demokrasi?

David Runciman (2018) menuliskan bahwa kudeta, bencana, atau inovasi teknologi yang mengejutkan bisa mempengaruhi hidup matinya demokrasi sebuah negara. Namun, kegagalan demokrasi juga bisa terjadi akibat krisis dari sebuah demokrasi yang sudah matang sekalipun. Terlepas dari segala ketidaksempurnaannya, demokrasi tetap memiliki rekam jejak yang lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya dalam mempertahankan perdamaian, kebebasan, inovasi, dan kesejahteraan. Faktor penyebabnya, terutama, adalah kemampuan demokrasi untuk mempertanyakan diri sendiri dan mengoreksi diri sendiri, yang tidak terdapat dalam sistem pemerintahan lain.

Gambaran situasi tersebut secara realita juga terjadi di Indonesia. Terutama sejak era reformasi, kehidupan demokrasi di negara ini membuktikan ucapan Tocqueville bahwa ada lebih banyak kesalahan yang terjadi di negara demokrasi, tetapi lebih banyak pula kesalahan yang berhasil dipadamkan atau diperbaiki. Salah satu faktornya adalah kehadiran peran signifikan masyarakat sipil.

Combine Resource Institution (CRI) didirikan pada 2001 dalam euforia reformasi pascarezim Orde Baru, hingga kini terus mencoba memperkuat relevansinya. Sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), CRI pun mendudukan demokrasi dan tata kelola yang demokratis sebagai ideologi, misi, dan prinsipnya. Dalam usia CRI ke-22 tahun, perjuangan pemenuhan misi organisasi tidak berhenti dan bahkan terus mendapat tantangan-tantangan baru. CRI tidak hanya dituntut mampu memenuhi tujuan-tujuan advokasi, tetapi diharapkan juga dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dan resiliensi.

Tahun 2023 memiliki banyak momentum penting bagi Indonesia sebagai bangsa, dan bagi CRI sebagai bagian dari OMS. Periode ini adalah momentum menjelang tahun politik, yang diwarnai dengan tekanan agenda-agenda pembangunan dari petahana maupun desakan agenda-agenda pengamanan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan, di tingkat nasional maupun daerah. Relevansi dan signifikasi OMS diuji untuk tetap bertahan di jalur perjuangan atau bergeser ke panggung kepentingan. Periode ini juga menjadi ujian bagi CRI untuk menuntaskan misi rencana strategis di tahun kedua, agar tetap bisa responsif terhadap dinamika demokrasi di eksternal maupun meningkatkan kualitas tata kelola di internal.

Sepakat dengan pemikiran Jane Addams bahwa demokrasi itu tidak terbatas pada urusan perwakilan (representative), tetapi juga terutama pada hikmat kebijaksanaan (social ethics) dan kerakyatan (citizenship), CRI semakin mengukuhkan kapasitas sebagai lembaga yang mampu memberikan dukungan pengembangan literasi informasi dan keamanan holistik bagi sesama OMS dan jejaring komunitas. CRI juga tetap konsisten berinovasi dalam pengembangan keterpaduan sistem informasi desa-daerah dalam tata kelola pembangunan. Hal ini diharapkan menjadi bukti bahwa CRI terus berupaya secara konsisten memberikan kontribusi bagi demokrasi yang harus terus kita hidupi.